TANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN ULTRA VIRES ANGGOTA DIREKSI DALAM KASUS-KASUS KEPAILITAN PERSEROAN
Oleh: Mariske Myeke Tampi, SH., MH
Abstract
Some of the Company's bankruptcy cases due to ultra vires acts of the Member of The Board of Director. In the event of bankruptcy is not due to the action of ultra vires of the Member of The Board Director, he is liable accoding to his authority as the Member of Director; thereof not claimed personal liability. However, in the event of bankruptcy was because ultra vires act of the Member of Director, he should be liable, either personal liability or jointly and severally liability with the Company.
The pierced of limited liability to personal liability namely because of loss due to errors or omissions Members of the Board of Directors (Article 97 paragraph (3), (4) and (5); Article 104 paragraph (2), (3 ), (4) and (5) Law no. 40 of 2007). Jointly and severally liability between the Member of The Boar of Director Corporate based on Article 1131 Civil Code.
In this writing, the author examines the liability of Members of the Board of Directors in bankruptcy cases related to ultra vires act, using doctrinal based reasoning and rule-based reasoning.
Keywords: Tanggung jawab (liability), Anggota Direksi (the Member of The Board of Directors), tindakan ultra vires (ultra vires act)
A. Latar Belakang
Beberapa kasus kepailitan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) disebabkan oleh adanya tindakan Ultra Vires Anggota Direksi. Dari penelitian yang penulis lakukan dalam 6 (enam) kasus (yang terdiri dari 15 putusan per tingkat peradilan) terkait Tanggung Jawab Organ Perseroan dalam Kasus-kasus Kepailitan dari tahun 2000-20111, terdapat 7 (tujuh) putusan per tingkat peradilan terkait tindakan Ultra Vires (UV). Dalam ketujuh putusan per tingkat peradilan tersebut, hakim menggunakan doktrin UV sebagai dasar dalam memutus kasus tersebut.
Bagan 1. Perbandingan frekuensi digunakannya doktrin Ultra Vires dan doktrin-doktrin lainnya sebagai dasar pertimbangan hakim guna memutus 6 kasus kepailitan terkait tanggung jawab Organ Perseroan tahun 2000-2011
UV (46,67%) PCV(6,67%) FD (13,33%) BJR (20%) SD (13,33%)
Dari perbandingan tersebut, nampak bahwa dari 15 putusan per tingkat peradilan
terhadap 6 kasus tersebut, terdapat 7 putusan per tingkat peradilan (46,67%) dimana hakim memutus berdasarkan doktrin UV. Hal ini juga berarti itu juga berarti bahwa kasus kepailitan Perseroan tersebut terrkait tindakan UV Organ Perseroan. Organ Perseroan yang melakukan tindakan UV tersebut adalah Anggota Direksi. Anggota Direksi paling sering melakukan tindakan Ultra Vires dibanding Organ Perseroan 1
Mariske Myeke Tampi, Tanggung Jawab Organ Perseroan dalam Kasus-Kasus Kepailitan, Tesis, Salatiga: Magister Ilmu Hukum UKSW, 2012, hal. 180
lainnya karena Anggota Direksi merupakan Organ Perseroan yang memiliki fungsi paling penting atas jalannya Perseroan, dimana Direksi menjalankan fungsi pengurusan (management) dan fungsi perwakilan (representative). Konsekuensi dari fungsi tersebut, Direksi harus mengambil keputusan dalam jalannya Perseroan dan ia pula yang mewakili Perseroan untuk melakukan tindakan sebagai follow up dari keputusan tersebut, sehingga apabila
terjadi
risiko
dari
tindakan
tersebut
maka
direksilah
yang
paling
bertanggungjawab atas risiko yang terjadi. Dari kesimpulan tersebut, menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai bagaimana tanggung jawab atas kepailitan Perseroan yang diakibatkan oleh tindakan ultra vires Direksi.
B. Perumusan Masalah: Bagaimana tanggung jawab atas kepailitan Perseroan yang diakibatkan oleh tindakan Ultra Vires Direksi?
C. Tinjauan Pustaka
1. Doktrin Ultra Vires a) Definisi Doktrin Ultra Vires Definisi Ultra vires menurut Black’s adalah “an act performed without any authority to act on subject.” Ultra Vires didefinisikan sebagai “tindakan yang 2
dilakukan tanpa otoritas untuk bertindak sebagai subjek”. Dalam Bahasa Latin, ultra vires berarti “di luar” atau “melebihi” kekuasaan (outside the power) yaitu kekuasaan yang diberikan hukum terhadap suatu badan hukum (dalam hal ini badan hukum Perseroan diwakili oleh Organ Perseroan dalam melakukan tindakan hukumnya). Istilah lain yang seringkali digunakan untuk mendefinisikan ultra vires adalah “pelampauan wewenang”3. Ultra vires diterapkan dalam arti luas yakni tidak hanya kegiatan yang dilarang
2
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co., St. Paul, 1990, hal.1522 Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, 2010, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 102 3
oleh Anggaran Dasarnya, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan4.
Doktrin ultra vires memiliki mempunyai basis teori keagenan. Konstruksi hubungan hukum terjadi antara pihak principal pada satu sisi dan agent pada sisi yang lain5. Dalam hal ini Organ Perseroan merupakan agent dan Perseroan merupakan principal. Agent harus melakukan tindakan dalam batas kewenangannya (intra vires). Apabila ia bertindak di luar batas kewenangannya maka Organ Perseroan tersebut melakukan tindakan ultra vires.
Akibat hukum dari tindakan ultra vires adalah tindakan tersebut batal demi hukum (null and void), karena tindakan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat objektif sahnya perjanjian yaitu “kausa yang halal.”
b) Ultra Vires sebagai Doktrin Tertransplantasi dalam UU No. 40 Tahun 20007 bagi Anggota Direksi Perseroan
a.
Ultra vires Direksi Ultra vires Direksi tertransplantasi dalam Pasal 92 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007: “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (UU No. 40 Tahun 2007 – catatan penulis) dan/atau Anggaran Dasar.”
4
Loc. cit., Untuk lebih memahami definisi ultra vires, bandingkan antara tindakan ultra vires dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Pasal 1365 KUH Per. Ultra vires dan PMH sama-sama merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian. Perbedaannya yaitu tindakan ultra vires merupakan tindakan di luar kewenangan, kewenangan mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar, sedangkan PMH merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian, perbuatan mana tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. 5 Tri Budiyono, Transplantasi Hukum: Harmonisasi dan Potensi Benturan, hal. 161
Parafrase “dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau Anggaran Dasar” tersirat adanya larangan untuk melakukan tindakan di luar batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar; ultra vires. Maksud dan tujuan Perseroan terjabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Anggaran Dasar merupakan sumber sekaligus batas kewenangan yang paling utama untuk mengukur terlampauinya kewenangan atau tidak.
c) Batas Tanggung Jawab Anggota Direksi: Penanda Terlampauinya Kewenangan Organ Perseroan
Batas tanggung jawab Organ Perseroan tercantum dalam beberapa sumber kewenangan. Sumber kewenangan organ Perseroan diatur dalam UndangUndang, Anggaran Dasar, Putusan RUPS dan Best Practises yang diilustrasikan dengan bagan berikut6: Bagan 2. Sumber Kewenangan Organ Perseroan
Dari bagan tersebut, hendak diilustrasikan bahwa sumber kewenangan Organ Perseroan adalah berdasarkan Undang-Undang (UU), Anggaran Dasar (AD), putusan RUPS dan Best Practises. Urutan ini didasarkan pada daya mengikatnya peraturan yang menjadi sumber kewenangan Organ Perseroan; semakin ke dalam, daya mengikatnya semakin kuat. 6
Ibid., hal. 145
Tanggung jawab Anggota Direksi Perseroan sejatinya memiliki batas yaitu “tanggung jawab sesuai kewenangan” bagi Anggota Direksi, batas mana yang oleh tindakan ultra vires dapat tersibak/terterobos (pierced) dan menyebabkan Organ Perseroan bertanggung jawab sampai ke ranah tanggung jawab pribadi (Pasal 1131 KUHPer).
Selama Anggota Direksi bertindak dalam kewenangannya (intravires) maka Anggota Direksi tersebut bertanggungjawab sesuai kapasitasnya sebagai Anggota Direksi. Namun, manakala Anggota Direksi tersebut bertindak di luar
kewenangan
(ultravires),
maka
Anggota
Direksi
tersebut
bertanggungjawab secara pribadi (Ranah Tanggung Jawab Pribadi).
Batas tanggung jawab Anggota Direksi adalah menjalankan fungsi pengurusan (management) dan fungsi perwakilan (representative) “sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” (Pasal 92 ayat (1) dan “dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar (Pasal 92 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007). Selain itu, batas tanggung jawab Direksi adalah berdasarkan keputusan RUPS.
d) Piercing the Corporate Veil Anggota Direksi: Terterobosnya Tanggung Jawab sesuai Kewenangan
Ada 2 (dua) tindakan ultra vires yang menyebabkan terterobosnya tanggung Jawab sesuai kewenangan dari Direksi, yaitu karena terjadinya kerugian karena kesalahan atau kelalaian Anggota Direksi (Pasal 97 ayat (3), (4), dan (5) UU No. 40 Tahun 2007; Pasal 104 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 40 Tahun 2007).
2. Tanggung Jawab Anggota Direksi Dalam Kepailitan Perseroan a. Direksi bertanggung jawab Secara Tanggung Renteng terhadap Seluruh Kewajiban yang Tidak Terlunasi dari Harta Pailit Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor sendiri (voluntary petition) atau diajukan oleh pihak ketiga (involuntary petition), tanggung jawab Anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007: “Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”
Dari Pasal tersebut terdapat 2 (dua) syarat, agar Anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng dalam kepailitan Perseroan yaitu apabila:
1) Kepailitan itu terjadi karena kesalahan atau kelalaian anggota Direksi; 2) Harta pailit (boedel pailit) tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban utang kepada para kreditor.
Dalam hal kedua syarat tersebut di atas terpenuhi maka setiap Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng (jointly and severally liable) terhadap kewajiban pembayaran utang yang tidak terlunasi dari harta Perseroan yang dipailitkan tersebut.
Tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut, berlaku juga terhadap Anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum penetapan pernyataan pailit diucapkan.
b. Hal yang Membebaskan Anggota Direksi dari Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Atas Kepailitan Perseroan Anggota Direksi dapat terbebas dari tanggung jawab secara tanggung renteng (jointly and severally liable) dengan syarat, apabila anggota Direksi tersebut dapat membuktikan hal-hal berikut:
1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
Hal-hal tersebut secara kumulatif harus dibuktikan oleh Anggota Direksi agar Anggota Direksi tersebut dapat terbebas dari tanggung jawab secara tanggung renteng (jointly and severally) tersebut. Pembuktian bahwa “kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaian-nya (anggota Direksi –penulis)” merupakan pembuktian dengan prinsip “siapa mendalilkan, dia yang membuktikan” (he who asser, must proof) sesuai dengan prinsip hukum pembebanan pembuktian (burden of proof) pada Pasal 163 HIR dan 1865 KUH Perdata. Apabila permohonan diajukan terhadap Anggota Direksi atas dalil telah salah atau lalai mengurus Perseroan yang mengakibatkan Perseroan pailit, maka sesuai dengan prinsip he who asser, must proof maka pemohon harus membuktikan dalil tentang kesalahan atau kelalaian Direksi tersebut. Sebaliknya, jika anggota Direksi mengajukan dalil bantahan bahwa ia beritikad baik (duty of good faith), berhati-hati (duty of care), penuh tanggung jawab dengan cara seksama (duty of diligence),
serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, maka kepadanya dipikulkan beban untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut.
D. Hasil Penelitian dan Analisis Penelitian mengenai tanggung jawab Anggota Direksi dalam kasus-kasus kepailitan akibat tindakan Ultra Vires Anggota Direksi dilakukan dengan mengkaji 4 (empat) kasus yang terkait, yaitu: 1. Putusan Hakim terhadap Kasus The Hongkong Chinese Bank Ltd vs PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari: a) Putusan Pengadilan Niaga No. 32/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst; dan b) Putusan Kasasi MA No. 21/K/N/2000 2. Putusan Hakim terhadap Kasus PT. Indosurya Mega Finance vs PT. Greatstar Perdana Indonesia a) Putusan Pengadilan Niaga No. 51/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst; dan b) Putusan Kasasi MA No. 30/K/N/2000 3. Putusan Hakim terhadap Kasus PT. Aditya Toa Development Melawan PT. Wijaya Wisesa a) Putusan Pengadilan Niaga No.: 03/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst; b) Putusan Kasasi MA No.: 04 K/N/2004; dan c) Putusan Peninjauan Kembali MA No. 04 PK/N/2004. 4. Putusan Hakim terhadap Kasus PT. Central Total Finance Melawan PT. Heradi Utama a) Putusan Pengadilan Niaga No.: 16/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst; b) Putusan MA No.: 010 K/N/2004; dan c) Putusan Peninjauan Kembali MA No. 010 PK/N/2004.
Berikut ini hasil penelitian dan analisis mengenai tanggung jawab Anggota Direksi dalam kasus-kasus kepailitan akibat tindakan ultra vires Anggota Direksi:
1. Hasil Penelitian Berikut ini adalah uraian tanggung jawab Anggota Direksi terkait dalam masingmasing kasus kepailitan terpilih: a.
Tanggung Jawab Anggota Direksi dalam kasus The Hongkong Chinese Bank Ltd. vs PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Anggota Direksi yang terlibat dalam kasus ini (Akhmal Wahid dan Muchlis Hamid), berdasarkan pertimbangan hakim, bertanggung jawab secara pribadi sebagai akibat dari tindakan ultra vires. Tindakan ultra vires yang dimaksud adalah penerbitan empat surat sanggup (promissory note) senilai US $ 3.500.000,- tanpa sepersetujuan Anggota Dewan Komisaris merupakan “pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Termohon Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4)” huruf d” yang mereka lakukan. Menurut
penulis,
pertimbangan
hakim
adalah
tepat
dari
segi
pertanggungjawaban Organ. Ketepatan yang dimaksud adalah sesuai dengan jiwa dari doktrin UV yaitu memberlakukan piercing the corporate veil sebagai konsekuensi logis dari tindakan UV. Namun pertimbangan pertanggungjawaban pribadi Anggota Direksi tersebut adalah sia-sia tidak bisa secara nyata menarik Anggota Direksi tersebut ke dalam ranah pertanggungjawaban pribadi, karena pertanggungjawaban pribadi Anggota Direksi
tersebut
tidak
bisa
dieksekusi.
Pertimbangan
tentang
pertanggungjawaban pribadi ini tidak terwadahi dalam putusan hakim dalam memutus kasus kepailitan ini. Pertanggungjawaban pribadi hanya berdampak pada ditolaknya permohonan pernyataan pailit dengan dasar pertimbangan, Perseroan (Termohon pailit) tidak bertanggungjawab atas utang. b.
Tanggung Jawab Anggota Direksi dalam Kasus PT. Indosurya Mega Finance vs PT. Greatstar Perdana Indonesia Menurut pertimbangan hakim, Anggota Direksi tersebut tidak bertanggung jawab secara pribadi, karena tindakan penerbitan surat sanggup senilai
2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) oleh Anggota Direksi yang tidak mendapat persetujuan Dewan Komisaris, (pelanggaran terhadap Pasal 12 (2) dan (4) Perseroan), merupakan tindakan ultra vires, namun tindakan ultra vires tersebut tidak mengikat pihak ketiga.
Menurut penulis, terhadap Anggota Direksi tersebut seharusnya dikenakan tanggung jawab pribadi (personal liability) berdasar doktrin piercing the corporate veil, karena perbuatan Anggota Direksi tersebut jelas-jelas melampaui batas kewenangannya (ultra vires).
c.
Tanggung Jawab Organ Perseroan dalam Kasus PT. Aditya Toa Development vs PT. Wijaya Wisesa Menurut pertimbangan hakim, tindakan Anggota Direksi (Herry Wijaya) yaitu “penerbitan letter of indemnity yang berisi pengakuan pinjaman senilai US$ 1,250,000 kepada Termohon” adalah tindakan ultra vires karena tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari Anggota Direksi (pelanggaran terhadap pasal 11 butir 3a Akta Pendirian Termohon). Artinya terhadap Herry Wijaya dikenakan tanggung jawab pribadi (personal liability) berdasarkan doktrin piercing the corporate veil.
Menurut penulis, selain UV, Herry Wijaya juga melakukan pelanggaran terhadap fiduciary duty, khususnya duty of fair dealing, yaitu “melakukan transaksi antara dua Perseroan dengan Direksi yang sama”. Tidak fair nya tindakan Herry Wijaya terletak pada posisinya sebagai Direktur Utama pada Pemohon juga sebagai Presiden Direktur pada Pemohon menimbulkan conflict of interest. Selain itu, Herry Wijaya merupakan selain sebagai Direktur Utama, juga sebagai pemegang saham mayoritas pada Termohon. Peminjaman dana senilai US$ 1,250,000 kepada Termohon dilakukan atas alas hak yang sah, karena Herry Wijaya bertindak sebagai Direksi Pemohon,
namun tindakan tersebut tidak fair, karena tindakan tersebut mengakibatkan benturan kepentingan terhadap kedua Perseroan tersebut.
Tindakan UV dan SD yang dilakukan oleh Herry Wijaya sebagai Anggota Direksi Termohon, merupakan dasar pemberlakuan tanggung jawab pribadi terhadap hutang kepada Pemohon, sesuai dengan doktrin piercing the corporate veil.
d.
Tanggung Jawab Anggota Direksi dalam Kasus PT. Heradi Utama vs PT. Central Total Finance Organ Perseroan yang terkait dalam kasus ini adalah Anggota Direksi Termohon (PT. CTF). Anggota Direksi tersebut telah melakukan tindakan ultra vires. Tindakan yang dimaksud adalah “penerbitan surat sanggup Nomor 00666 dan No. 00667 terhadap kreditur kedua PT. Intidana Adimandiri” yang tidak mendapat persetujuan Anggota Dewan Komisaris Termohon (pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Perseroan). Pelanggaran ini “disahkan” oleh Termohon, sehingga Anggota Direksi tersebut tidak bertanggungjawab secara pribadi.
Menurut penulis, tindakan ultra vires oleh Anggota Direksi tersebut bisa “dilindungi” dengan doktrin business judgement rule apabila tindakan Anggota Direksi tersebut terbukti memiliki unsur:
dasar-dasar yang rasional (rational basis) yang kuat dalam rangka kepentingan Perseroan
dilakukan dengan cara yang layak dipercayai (reasonable belief) sebagai yang terbaik (best interest) bagi Perseroan.
Rational basis dan reasonable belief memiliki batas yang tidak jelas. Menurut penulis, yang bisa menilai rational basis dan reasonable belief ini atas tindakan ultra vires Direksi, hanyalah Perseroan tempat Direksi
menjabat. Artinya selama Perseroan tempat Direksi menjabat tersebut menilai tindakan ultra vires Direksi tersebut sesuai dengan rational basis “dalam rangka kepentingan Perseroan” dan rational belief “sebagai yang terbaik bagi Perseroan” maka tindakan tersebut bisa dilindungi dengan business judgement rule. Derajat kesesuaian antara tindakan ultra vires Direksi dengan kepentingan Perseroan, hanya bisa diukur oleh Perseroan sendiri, sejauh mana tindakan tersebut melampaui batas kewenangan, namun dilakukan untuk kepentingan Perseroan. Dengan demikian, tanggung jawab Anggota Direksi dalam kasus ini yang seharusnya merupakan tanggung jawab pribadi karena melakukan tindakan ultra vires, menjadi tanggung jawab sesuai kewenangannya sebagai Direksi karena tindakan ultra vires Direksi dianggap sebagai tindakan yang sesuai dengan kepentingan Perseroan; dilindungi doktrin business judgement rule.
Berdasarkan penjelasan mengenai Variasi Pertimbangan Hakim dan Tanggung Jawab Organ, maka penulis dapat menyimpulkan penjelasan tersebut dalam matriks berikut:
No.
Kasus
Pertimbangan Hakim
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
1.
PT. HCB vs PT. PKB
Penerbitan 4 lembar promissory note senilai 3.500.000 US $ tanpa persetujuan ADK merupakan pelanggaran Pasal 11 ayat (3) & (4) Anggaran Dasar Termohon)
Ditolak
2.
PT. IMF vs PT GPI
Penerbitan promissory note senilai Rp. 2.000.000.000 tanpa persetujuan ADK bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 12 (2) dan (4) Anggaran Dasar Termohon. Anggaran Dasar berlaku internal, tidak mengikat pihak ketiga.
Dikabulkan
Tanggung Jawab Anggota Direksi (AD) AD bertanggung jawab secara pribadi (personal liability) berd. PCV AD tidak bertanggungjaw ab secara pribadi (personal liability) berd. PCV. AD bertanggung jawab sesuai kapasitasnya sebagai Direksi
Komentar Penulis terhadap pertimbangan dan putusan hakim Setuju, krn tindakan AD merupakan tindakan UV
Tidak setuju, krn Anggaran Dasar berlaku eksternal berd. Asas publisitas, sehingga tindakan AD merupakan tindakan UV
No.
Kasus
Pertimbangan Hakim
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
3.
PT. ATD vs PT. WW
Penerbitan letter of indemnity berisi pengakuan pinjaman senilai 1.250.000 US $ kepada Termohon yang tidak mendapat persetujuan ADK, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 11 butir 3a Akta Pendirian Termohon
Ditolak
4.
PT. HU vs PT. CTF
Penerbitan surat sanggup terhadap Kreditur kedua (PT. IDA) yang tidak mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, tidak merupakan tindakan UV karena Termohon mengesahkan tindakan tersebut dengan BJR
Dikabulkan
Tanggung Jawab Anggota Direksi (AD) dalam kepailitan. AD bertanggung jawab secara pribadi (personal liability), berd. PCV
AD tidak bertanggungjaw ab secara pribadi (personal liability) berd. PCV. AD bertanggung jawab sesuai kapasitasnya sebagai Direksi dalam kepailitan.
Komentar Penulis terhadap pertimbangan dan putusan hakim
Setuju, tindakan AD merupakan tindakan UV.
Setuju, BJR melindungi tindakan AD, asal tindakan AD sesuai dengan rational basis dan rational belief. (Derajat kesesuaian hny dpt diukur oleh PT tempat AD menjabat)
Berdasarkan analisis Tanggung jawab organ perseroan terbatas dalam enam kasus kepailitan terpilih tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
Tanggung jawab organ perseroan dalam kepailitan dimulai dari adanya Fiduciary duty dari Perseroan sebagai principal dan Organ Perseroan sebagai agent. Dalam perjalanannya, Organ Perseroan seringkali didapati melakukan tindakan ultra vires, sehingga menyebabkan terterobosnya tanggung jawab terbatas pemegang saham, dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang kemudian mengakibatkan tanggung jawab pribadi (personal liability) Organ Perseroan. Tindakan ultra vires Direksi ini sering menjadi alasan dari Termohon Pailit untuk mengalihkan tanggung jawab atas kepailitan kepada Direksi. Tanggung jawab pribadi (personal liability) ini merupakan perluasan tanggung jawab dimana Direksi seharusnya hanya bertanggung jawab sesuai kapasitasnya sebagai Direksi dalam kepailitan; tidak bertanggung jawab secara finansial menjadi bertanggungjawab secara finansial atas kepailitan. Namun sayang, tanggung jawab pribadi tersebut tidak terakomodasi dalam putusan hakim. Oleh karena itu, menurut penulis, perlu dikonstruksikan bentuk “pewadahan” tanggung jawab pribadi Anggota Direksi dalam putusan hakim, agar, apabila Anggota Direksi tersebut terbukti bertanggung jawab bersama dengan Perseroan atas kepailitan Perseroan tersebut, maka putusan hakim dapat mewadahi tanggung jawab bersama tersebut. Selain itu, menurut penulis, hakim perlu merumuskan pertimbangan dengan menggunakan peraturan (rule based reasoning) dan prinsip/asas (principle based reasoning) sebagai dasar pertimbangan. Dalam enam kasus kepailitan terpilih, hakim cenderung mempertimbangkan kasus-kasus kepailitan dengan pendekatan doctrinal based reasoning saja.
2. Analisis a. Tanggung Jawab Pribadi Anggota Direksi atas tindakan ultra vires dalam kasus-kasus kepailitan Doktrin ultra vires adalah doktrin yang paling mempengaruhi pertimbangan hakim dalam enam kasus kepailitan terpilih. Tindakan ultra vires terbukti dilakukan Anggota Direksi, sehingga dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Anggota Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Namun, mengapa tanggung jawab pribadi tersebut bisa dieksekusi secara riil? Problematika inilah yang akan dibahas selanjutnya dari segi substansi maupun dari segi formil dalam variasi pertimbangan hakim.
1) Analisis dari segi substansi: Akibat Hukum Tindakan Ultra Vires dalam putusan hakim Secara umum argumen Majelis Hakim untuk menyatakan Direksi melakukan tindakan ultra vires adalah pelampauan wewenang yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Wewenang yang dilampaui pada umumnya adalah wewenang untuk meminjam sejumlah dana kepada pihak ketiga dengan menerbitkan surat sanggup (prommisory note). Menurut Anggaran Dasar Perseroan, penerbitan surat sanggup tersebut sah apabila ada persetujuan berupa tanda-tangan dari Dewan Komisaris. Dalam kasus-kasus tersebut, tidak ditemukan adanya persetujuan Dewan Komisaris, sehingga tindakan direksi menerbitkan surat sanggup tersebut termasuk dalam tindakan ultra vires. Akibat hukum tindakan ultra vires adalah batal demi hukum (null and void)7 karena tindakan tersebut melampaui kewenangan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, sehingga sebab terjadinya tindakan tersebut tergolong dalam sebab yang tidak halal. Hal ini melanggar syarat objektif yang keempat, sehingga penerbitan surat sanggup tersebut, secara teori adalah batal demi hukum (null and void). Namun dalam praktek, adalah sulit untuk membatalkan perjanjian yang sudah dieksekusi, artinya dana tersebut telah ditransfer ke rekening Direksi, kemudian lama berselang, baru diketahui, ternyata perjanjian utangpiutang berdasarkan surat sanggup (promissory note) tersebut tidak sah. Penyelesaian masalah seperti akan lebih mudah jika pihak kreditor mengumpulkan bukti mengenai siapa yang menjadi debitor atas utang. Jika terbukti perjanjian utang-piutang berdasarkan surat sanggup (promissory note) tersebut tidak sah, maka yang bertanggung jawab untuk mengembalikan utang adalah Direksi. Tanggung jawab untuk pembayaran utang tersebut sampai ke harta pribadi (personal liability). Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa tindakan ultra vires merupakan dasar terterobosnya tanggung jawab berdasarkan kewenangan Direksi, sehingga Direksi yang pada mulanya tidak bertanggung jawab secara finansial menjadi bertanggung jawab secara finansial sampai ke harta pribadi atas kepailitan. Inilah yang dimaksud oleh Ricardo Simanjuntak8 sebagai perluasan tanggung jawab (extension of liability), dimana Direksi Perseroan yang pada awalnya tidak bertanggung jawab secara finansial terhadap perseroan pailit, menjadi bertanggung jawab secara finansial, akibat kesalahan/kelalaian Direksi (Pasal 104 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007). Kesalahan/kelalaian tersebut harus dibuktikan
7
Ricardo Simanjuntak, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Sehubungan Dengan Tindakan Ultra Vires, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 30, No. 3, Tahun 2011, hal. 7. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, Jurnal Hukum Bisnis Volume 14 Tahun 2001. 8 Wawancara, Ricardo Simanjuntak, SH, LLM, Anziif, CIP, Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Jakarta Selatan: 7 September 2011.
oleh kreditor berdasarkan doktrin siapa mendalilkan, harus membuktikan (who asser must proof). Dalam 4 (empat) kasus kepailitan tersebut di atas terdapat pertimbangan mengenai extension of liability tersebut, misalnya pada kasus PT. HCB vs PT. PKB (Persero) (Putusan MA No. 21/K/N/2000), dua Anggota Direksi (Drs. Akhmal Wahid dan Drs. Muchlis Hamid, MBA) bertanggung jawab secara pribadi, karena melakukan tindakan ultra vires atas 4 (empat) lembar surat sanggup senilai. Termohon pailit tidak bertanggung jawab atas utang sehingga permohonan pernyataan pailit ditolak. Penolakan terhadap permohonan pernyataan pailit yang tidak memenuhi syarat kesederhanaan pembuktian (summarily proving) terkait dengan segi formil permohonan pernyataan pailit. 2) Analisis dari segi formil: Tindakan ultra vires menyebabkan permohonan pernyataan pailit ditolak dengan alasan tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana (summarily proving) Tindakan Ultra Vires menyebabkan unsur pembuktian sederhana9 (summarily proving) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat 3 UU No. 4 Tahun 1994 (diperbaharui menjadi Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004) khususnya mengenai siapa debitor menjadi kabur, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit tersebut tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana (non-summarily proving). Akibat dari tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana adalah ditolaknya permohonan pernyataan pailit, oleh karena hakim Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memutus kasus tersebut.
Hal yang menarik adalah dalam Kasus PT. HCB vs PKB (Putusan MA No. 21 K/N/2000), dan kasus PT. ATD vs WW (Putusan MA No. 30 K/N/2004), Majelis Hakim MA menolak dengan alasan tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana, lalu mengarahkan Pemohon Pailit untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri setempat. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, mengapa hakim peradilan Niaga tidak memberi
9
“fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana (summarily proving)” merupakan salah satu persyaratan agar Perseroan dapat dinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Parafrase “fakta dan kenyataan terbukti secara sederhana” (summarily proving) dalam Pasal 8 ayat 4 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut di atas berarti bahwa keberadaan utang yang dimaksudkan oleh pemohon pailit tidak dipersengketakan lagi. Dengan kalimat lain, keberadaan utang yang secara pembuktian telah sangat kuat dan jelas keberadaannya tersebut membuat langkah pembuktian terhadapnya – dalam hal debitur mencoba mengingkarinya – cukup dilakukan secara sederhana (summarily proving). Jika utang tersebut masih dipersengketakan, sehingga pembuktian terhadap utang tersebut tidak dapat dilakukan secara sederhana, maka penyelesaian sengketa utangpiutang tersebut bukan kewenangan Pengadilan Niaga. Sengketa utang-piutang tersebut diselesaikan melalui jalur gugatan perdata pada pengadilan negeri. Selain itu, menurut penulis perlu ditambahkan, mengenai siapa debitor juga harus dipastikan sehingga memenuhi syarat pembuktian sederhana. Keberadaan siapa debitor yang dimaksud adalah mengenai apakah debitor yang mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Perseroan atau pribadi anggota Organ Perseroan.
ruang bagi pertanggung jawaban pribadi Organ Perseroan di dalam putusannya? Mengapa tanggung jawab pribadi Organ hanya sampai pada pertimbangan saja? Menurut penulis, seharusnya Organ Perseroan bisa ditarik untuk bertanggung jawab secara pribadi (personal liability) berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 bagi Pemegang Saham, Pasal 104 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 bagi Anggota Direksi dan Pasal 115 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Namun, sampai saat ini penulis belum pernah menemukan putusan kepailitan yang mewadahi tanggung jawab pribadi ini. Dalam wawancara dengan seorang kurator, Ricardo Simanjuntak, Organ Perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi pada tahap pengurusan boedel pailit oleh kurator. Artinya, berdasarkan bukti-bukti dimana Organ Perseroan memiliki tanggung jawab atas utang, Organ Perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memasukkan harta pribadinya ke dalam boedel pailit Perseroan sebagai perluasan tanggung jawab (extension of liability) Menurut beliau, secara teori, hal ini mudah diucapkan, namun dalam prakteknya hal ini sulit. Bahkan untuk menentukan besarnya piutang, kurator seringkali berhadapan dengan sengketa antara debitor dan kreditor. Apalagi untuk menarik Organ Perseroan ke dalam untuk bertanggung jawab secara pribadi.10
b. Tanggung jawab secara tanggung renteng antara Anggota Direksi dan Perseroan: solusi penanggulangan kepailitan Perseroan sebagai perwujudan keadilan korektif (corrective justice) Tindakan ultra vires berkaitan dengan syarat formal sahnya perjanjian utang piutang (mis. sahnya promissory notes, letter of indeminity) antara Perseroan dengan pihak ketiga. Ketika syarat formal ini tidak terpenuhi maka secara hukum, Anggota Direksi bertindak tidak sesuai kapasitasnya untuk mewakili Perseroan; melampaui wewenang (ultra vires). Tapi dalam hal transaksi sebagai lanjutan dari tindakan ultra vires itu dieksekusi, maka Perseroan memperoleh manfaat ekonomi dari tindakan ultra vires tersebut. Perolehan manfaat ekonomi yang dimaksud adalah secara riil, dana tersebut masuk ke rekening Perseroan, bukan ke rekening pribadi Anggota Direksi. Oleh karena itu, adalah tidak adil jika kepailitan yang terjadi karena tindakan ultra vires Anggota Direksi, hanya ditanggungjawabi oleh Anggota Direksi. Seharusnya, Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Anggota Direksi. Di satu sisi, Anggota Direksi bersalah karena telah melakukan tindakan ultra vires dalam membuat perjanjian utang-piutang dengan pihak ketiga. Di sisi lain, Perseroan memperoleh manfaat 10
Penjelasan lebih lanjut mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi kurator dalam membereskan harta pailit dapat dibaca dalam artikel Ricardo Simanjuntak, Efektivitas UU Kepailitan dalam Perspektif Kurator dikaitkan dengan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No. 1 Tahun 2009, hal. 37
ekonomi akibat tindakan ultra vires Anggota Direksi tersebut. Sehingga, baik pihak yang melakukan kesalahan, maupun pihak yang menerima manfaat ekonomi, keduanya harus bertanggung jawab secara tanggung renteng. Dari enam kasus kepailitan terpilih, penulis mendapati ada kecenderungan dari hakim untuk memilah dengan tegas pertanggungjawaban Perseroan dengan pertanggungjawaban pribadi Anggota Direksi. Jika dalam proses persidangan terbukti, bahwa utang kepada pihak ketiga adalah utang Perseroan maka Perseroanlah bertanggung jawab; permohonan pernyataan pailit dikabulkan; Perseroan dipailitkan. Sebaliknya jika dalam proses persidangan terbukti bahwa Anggota Direksi yang bertanggung jawab maka Anggota Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi; permohonan pernyataan pailit ditolak; Perseroan tidak dipailitkan; tidak bertanggung jawab atas utang. Mengenai dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan pernyataan pailit, memang terkait dengan tuntutan (petitum) dari Pemohon Pailit dan sifat pasif hakim dalam memutus perkara; tidak boleh lebih atau kurang dari apa yang dituntut oleh Pemohon Pailit. Bisa jadi, hakim tidak mempertimbangkan tanggung jawab Anggota Direksi secara serius karena Pemohon Pailit tidak memintanya dalam petitum. Logika hukumnya, jika tanggung jawab Direksi tidak termasuk dalam petitum, maka hakim tidak bisa mewadahi tanggung jawab Anggota Direksi tersebut dalam putusan. Pada umumnya, dalil pertanggungjawaban Anggota Direksi diajukan oleh Termohon Pailit, bukan Pemohon pailit (vide cases notes). Dalil pertanggungjawaban Anggota Direksi digunakan sebagai tangkisan untuk menghindari kepailitan oleh Termohon Pailit (vide Case Note PT. PKB vs PT. HCB dan kasus PT. ATD vs PT. WW). Dari sisi Termohon Pailit, Termohon Pailit menggunakan dalil pertanggungjawaban pribadi Anggota Direksi sebagai akibat tindakan ultra vires Anggota Direksi tersebut sebagai dasar untuk meminta hakim menolak permohonan pernyataan pailit; bukan untuk menuntut hakim untuk memutuskan mengenai adanya pertanggungjawaban Anggota Direksi dalam kasus tersebut. Dari analisis tersebut, nyata bahwa dalil pertanggungjawaban Anggota Direksi hanya digunakan oleh Termohon Pailit sebagai alat untuk menghindari kepailitan, bukan untuk menarik Anggota Direksi agar bertanggungjawab secara tanggung renteng dengan Perseroan dalam kepailitan. Akibatnya, dalil pertanggungjawaban Anggota Direksi tersebut tidak bisa diwadahi oleh hakim dalam putusannya. Terobosan (breakthrough) pemikiran dari penulis, dalil pertanggungjawaban Anggota Direksi berdasarkan lima doktrin tertransplantasi khususnya doktrin yang melemahkan Anggota Direksi (ultra vires, piercing the corporate veil dan self dealing) seharusnya bisa dijadikan dasar untuk menarik Anggota Direksi agar bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Perseroan
dalam kepailitan. Begitu pula dengan peraturan tentang tanggung jawab Anggota Direksi dalam kepailitan (Pasal 104 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007). Menurut penulis, tanggung jawab secara tanggung renteng antara Perseroan dan Anggota Direksi merupakan model yang ideal dalam menanggulangi kepailitan Perseroan yang disebabkan oleh tindakan ultra vires Anggota Direksi. Tanggung jawab secara tanggung renteng adalah adil bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, Anggota Direksi memang bersalah karena telah melakukan tindakan ultra vires dalam membuat perjanjian utang-piutang dengan pihak ketiga, tapi adalah tidak adil, jika Anggota Direksi tersebut hanya bertanggung jawab secara pribadi, padahal di sisi lain, manfaat ekonomi dari dana hasil pinjaman tersebut dinikmati oleh Perseroan. Hukum tertulis (dalam hal ini yurisprudensi; dalam hal ini putusan hakim Pengadilan Niaga) harus menjadi alat bagi penerapan teori keadilan korektif (corrective justice) 11, yang berintikan ajaran bahwa keadilan tercipta apabila ada “pemulihan akibat tindakan” yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Perseroan sebagai “manusia buatan” dan Anggota Direksi sebagai Organ Perseroan yang menjadi “agent” dari Perseroan, jelas berhubungan erat satu dengan yang lain (vide fungsi pengelolaan, Pasal 92 ayat (1) dan fungsi representasi, Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007). Tindakan ultra vires Anggota Direksi mengakibatkan Perseroan, secara formal “dirugikan”, karena tidak memenuhi syarat formal dalam Anggara Dasar Perseroan dimaksud. Namun, secara material, Perseroan “diuntungkan”,
karena Perseroanlah yang menikmati
manfaat ekonomi dari tindakan Direksi yang tidak memenuhi syarat formal tersebut. Sehingga, menurut penulis,
“pemulihan akibat tindakan ultra vires Direksi” kepada pihak ketiga,
seharusnya dilakukan secara tanggung renteng antara Perseroan dan Anggota Direksi. Jika Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas utang, maka, dari sudut “pemulihan akibat tindakan” kepada pihak ketiga yaitu “adanya pelunasan atas utang” memang sudah tercapai. Tapi apabila Anggota Direksi hanya melakukan “pemulihan” itu sendirian, maka “pemulihan” tersebut sejatinya “melukai” dirinya sendiri. Mengapa? Karena dana pinjaman yang ia kembalikan, secara riil tidak dinikmati olehnya. Dengan demikian, nilai keadilan yang berintikan pada “pemulihan” itu tidak tercapai bagi Anggota Direksi tersebut. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa, penanggulangan atas kepailitan akibat tindakan ultra vires Direksi, seharusnya dilakukan dengan tanggung jawab secara tanggung renteng.
11
Keadilan korektif (corrective justice) termasuk salah satu jenis teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf dari aliran hukum alam. Lihat: Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barakatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, 2007, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 86. Bandingkan dengan konsep keadilan korektif dalam Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, 2006, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 157
Yurisprudensi Pengadilan Niaga seharusnya bisa mewadahi pertanggungjawaban dalam pertimbangan maupun putusannya dengan menggunakan doktrin tertransplantasi maupun peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban Organ Perseroan dalam kepailitan yang telah dijelaskan penulis. Agar pertanggungjawab Organ bisa terwadahi dalam putusan, maka baik Pemohon maupun Termohon Pailit seharusnya bisa membangun dalil tentang pertanggungjawaban Organ dan memasukkannya dalam petitum. Hal ini bukan semata-mata sebagai “dasar tuntutan pembayaran piutang” bagi Pemohon pailit atau “tangkisan untuk menghindari kepailitan” bagi Termohon Pailit, tetapi lebih dari pada itu, untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga “pemulihan akibat tindakan” yang dilakukan, bukan pada akhirnya “mengakibatkan luka”, tetapi benar-benar “membawa pemulihan” bagi kreditor, debitor maupun Anggota Direksi sebagai Organ Perseroan terkait.
c. Kepailitan akibat tindakan ultra vires Direksi bisa dicegah dengan pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik (Good Corporate Governance)
Kepailitan seharusnya bisa dicegah apabila masing-masing Organ Perseroan melakukan fungsinya masing-masing sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik (Good Corporate Governance) (vide Bab II). Tak kalah penting adalah masing-masing Organ Perseroan meletakkan masing-masing Organ lain pada fungsinya. Misal, dalam memutuskan hal-hal penting bagi Perseroan, Direksi meletakkan Dewan Komisaris pada fungsinya untuk meratifikasi perjanjian utang-piutang, maka kemungkinan terjadinya kepailitan akibat tindakan ultra vires Direksi dapat dicegah.
Keputusan untuk meminjam sejumlah uang terhadap pihak ketiga (debitor) merupakan keputusan yang bersifat strategis, sehingga dalam membuat keputusan tersebut, Direksi harus terlebih dahulu meminta nasihat dan ratifikasi dari Dewan Komisaris.
Dalam beberapa kasus yang telah diulas, kepaillitan seringkali disebabkan karena adanya utang yang telah jatuh tempo, yang setelah ditelusuri ternyata perjanjian hutang-piutangnya tidak diratifikasi oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ini terjadi ultra vires dalam proses perjanjian dengan pihak ketiga menyangkut keputusan strategis yaitu Direksi tidak meminta nasihat dan ratifikasi dari Dewan Komisaris. Ultra vires ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik, dimana Direksi tidak menyertakan fungsi dari Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat dan melakukan ratifikasi terhadap keputusan Perseroan yang sifatnya strategis.
Kepailitan seharusnya bisa dicegah apabila Direksi menyertakan fungsi Dewan Komisaris pada saat hendak memutuskan hal-hal yang bersifat strategis. Penyertaan fungsi tersebut merupakan salah satu upaya Direksi untuk mengelola Perseroan (termasuk di dalamnya keuangan Perseroan) secara hati-hati (duty of care).
Menjalankan fungsi adalah hal penting bagi masing-masing Organ. Tetapi meletakkan Organ lain pada fungsinya merupakan hal yang tidak kalah penting, karena sejatinya masing-masing Organ bekerja dalam suatu kesatuan untuk membangun “satu tubuh” yaitu Perseroan.
5. Kesimpulan dan Saran a. Kesimpulan Tanggung Jawab atas kepailitan Perseroan dalam hal permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan atas dasar tindakan ultra vires Anggota Direksi pada awalnya berada pada ranah tanggung jawab pribadi Anggota Direksi, karena Anggota Direksi melakukan tindakan di luar batas kewenangan yang diatur baik dalam Anggaran Dasar maupun dalam peraturan perundangan-undangan terkait. Namun, apabila tanggung jawab tersebut ditinjau dari siapa yang menerima manfaat ekonomi dari hasil tindakan ultra vires tersebut adalah Perseroan, maka Perseroan bersama Anggota Direksi seharusnya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kepailitan Perseroan tersebut. Tanggung Jawab Pribadi (personal liability) maupun Tanggung Jawab secara Tanggung Renteng (jointly and severally liability) belum diakomodasi dalam putusan hakim. Jika hakim mempertimbangkan bahwa kepailitan tersebut adalah akibat dari tindakan ultra vires sehingga Anggota Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi, maka hakim cenderung memutus untuk menolak permohonan pernyataan pailit dengan alasan bahwa tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana (summarily proving), padahal apabila dalam persidangan terbukti bahwa kepailitan itu terjadi akibat tindakan ultra vires Anggota Direksi maka seharusnya hakim dapat memutus untuk menyatakan pailit dengan adanya tanggung jawab pribadi Anggota Direksi ataupun tanggung jawab secara tanggung renteng antara Anggota Direksi dan Perseroan.
b. Saran Hakim hendaknya bisa mengakomodasi tanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng dalam putusan terkait tindakan ultra vires Anggota Direksi dalam kepailitan.
c. Daftar Pustaka Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co., St. Paul, 1990 Budiyono, Tri, Transplantasi Hukum: Harmonisasi dan Potensi Benturan, 2011, Salatiga: Griya Media
Darmodiharjo, Darji, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, 2006, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Fuady, Munir, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, 2010, Bandung: Citra Aditya Bakti Prasetyo, Teguh, Abdul Halim Barakatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, 2007, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Tampi, Mariske Myeke, Tanggung Jawab Organ Perseroan dalam Kasus-Kasus Kepailitan, Tesis, 2012, Salatiga: Magister Ilmu Hukum UKSW Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Putusan Pengadilan Niaga No. 32/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst Putusan Pengadilan Niaga No. 51/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst Putusan Pengadilan Niaga No.: 03/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst Putusan Pengadilan Niaga No.: 16/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst Putusan Kasasi MA No. 21/K/N/2000 Putusan Kasasi MA No. 30/K/N/2000 Putusan Kasasi MA No.: 04 K/N/2004 Putusan Peninjauan Kembali MA No. 010 PK/N/2004 Putusan Peninjauan Kembali MA No. 010 K/N/2004 Putusan Peninjauan Kembali MA No. 04 PK/N/2004 Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14 Tahun 2001 Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No. 1, Tahun 2009 Jurnal Hukum Bisnis, Volume 30, No. 3, Tahun 2011 Wawancara, Ricardo Simanjuntak, SH, LLM, Anziif, CIP, Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia: 7 September 2011
