TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KE III DALAM HAL DIREKSI PERSEROAN TERBATAS MELAKUKAN TINDAKAN ULTRA VIRES
PUTU PRAMIWIHARI SUMADI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2010 iii
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KE III DALAM HAL DIREKSI PERSEROAN TERBATAS MELAKUKAN TINDAKAN ULTRA VIRES
PUTU PRAMIWIHARI SUMADI NIM 0890561054
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2010 iii
TESIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KE III DALAM HAL DIREKSI PERSEROAN TERBATAS MELAKUKAN TINDAKAN ULTRA VIRES
Tesis untuk mendapatkan Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
PUTU PRAMIWIHARI SUMADI NIM 0890561054
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2010
iii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 30 Agustus 2010
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Dr.I Wayan Wiryawan,SH.MH. NIP. 195503061984031003
I Ketut Westra,SH.MH. NIP. 195809171986011002
Mengetahui Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana,
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana,
Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi,SH.SU NIP. 195604191983031003
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi,Sp.S(K) NIP. 195902151985102001
iii
Tesis Ini Diuji Pada Tanggal 30 Agustus 2010
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 1388/H.14.4/HK/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 Ketua
: Dr. I Wayan Wiryawan,SH.MH
Anggota
: 1. I Ketut Westra,SH.MH 2. I Gusti Ayu Puspawati,SH.MH 3. Dewa Gede Rudy,SH.MH 4. Ida Bagus Putra Atmaja ,SH.MH
iii
UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan rasa syukur dan terima kasih penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis selama melaksanakan studi di Program Pasca Sarjana Universitas Udayana di Denpasar sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan studinya dengan Tesis yang berjudul “ PerlindunganHukum Terhadap Pihak III dalam Hal Direksi Perseroan Terbatas Melakukan Tindakan Ultra Vires”. Selesainya penyusunan Tesis ini tidak lepas dari dorongan, bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini ijinkanlah Penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. dr. I Made Bakta, SpPD(K), Rektor Universitas Udayana, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan lanjutan pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana;
2.
Bapak Prof. Dr. Anak Agung Raka Sudewi, dr, Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi magister (S2);
3.
Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH, mantan Ketua Program Studi Magister(S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah menerima penulis mengikuti pendidikan pada Program Studi magister (S2);
4.
v Bapak Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH., SU., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini;
iii
5.
Bapak Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH., Pembimbing I, yang penuh kesabaran, pengertian dan ketelitiannya membimbing penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6.
Bapak I Ketut Westra, SH., MH., Pembimbing II, yang juga dengan penuh kesabaran, pengertian dan ketelitian dalam mebimbing penulisan tesis ini;
7.
Para Tim Penguji Penelitian/Tesis, Bapak/Ibu I.G.A. Puspawati, SH., MH., I Dewa Gede Rudy, SH., MH., I. B. Putra Atmadja, SH., MH., Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH., dan I Ketut Westra, SH., MH., yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang berguna untuk penyempurnaan tesis ini;
8.
Para guru besar dan dosen penanggung jawab mata kuliah Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga karena telah berkenan memberikan wawasan keilmuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan memberikan dukungan sehingga dapat membantu penyelesaian tesis ini, dan juga kepada seluruh staff administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan pelayanan dengan penuh kesabaran selama mengikuti pendidikan;
9.
Orang tua, Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH., SU., dan Dra. Ni Nyoman Darmi yang dengan penuh cinta kasih memberikan dukungan dan bantuan moril maupun materiil dalam mengikuti pendidikan hingga penyelesaian tesis ini, juga adik tercinta, Gde Andika Sumadi, SH yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian tesis ini. V1
iii
10. Suami tercinta, Gede Eka Cahyadi, ST., beserta keluarga besar yang dengan penuh kasih telah memberikan dukungan, pengertian dan bantuan moril maupun materiil dalam penyelesaian tesis ini; 11. Bapak Peter Gerald Johnson, OAM., LL.B., Pimpinan PT. Protection One yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dan dukungan moril maupun materiil, I really appreciate the privilege that you given to me for the flexible working hours during my study, for the text books lend to me to support my Thesis and for the financial support; 12. Teman-teman, Chitra, Mellisa, Cok Tie, Rangkuty, Ika, Tody, Ana, Mba’ Dessy, Pak Pei, Bu Gung Wiratni, Pak Darmada, rekan-rekan Program Magister Ilmu Hukum khususnya Konsentrasi Hukum Bisnis angkatan 2008, rekan-rekan PT. Protection One, PT. Austrindo Bali Mandiri dan Austrindo Law Office, rekan-rekan Notaris, Bapak BF. Harry Prastawa, SH., Bapak Eddy Nyoman Winarta, SH., beserta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat serta dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum. Denpasar, Agustus 2010,
Putu Pramiwihari Sumadi
ABSTRAK vii iii
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK III DALAM HAL DIREKSI PERSEROAN TERBATAS MELAKUKAN TINDAKAN ULTRA VIRES Tindakan ultra vires perseroan pada dasarnya merupakan setiap tindakan yang bersifat melampaui kewenangan yang telah diberikan kepada perseroan. Tindakan tersebut dilakukan oleh Direksi yang merupakan wakil perseroan dan melaksanakan pengurusan dalam merealisasikan maksud, tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Tindakan tersebut dapat merugikan pihak ketiga yang sangat berperan dalam menunjang kelangsungan usaha perseroan. Oleh karena itu sangat membutuhkan perlindungan hukum, akan tetapi Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengaturnya secara jelas dan tegas sehingga timbul permasalahan : a). bagaimanakah dasar-dasar perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga dalam hal Direksi Perseroan Terbatas melakukan tindakan ultra vires? b). bagaimana upaya pemulihan hak-hak Pihak Ketiga atas tindakan ultra vires Diresksi Perseroan Terbatas? Penelitian dalam rangka menjawab permasalahan tersebut dirancang sebagai penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 3 jenis pendekatan yang terdiri dari: Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (The Analitical & Conceptual Approach), dan Pendekatan Perbandingan Hukum (comparatif Approach). Bahan hukum yang dianalisis adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang pengumpulannya dilakukan dengan sistem kartu (card system). Bahan-bahan dianalisis dengan Teknik Interpretasi, Teknik evaluasi, Teknik argumentasi, Teknik Sistematisasi, dan Teknik Deskripsi yang paling mendasar dan bersifat mutlak. Dengan teknik ini, isuisu hukum digambarkan atau diuraikan secara lengkap dan jelas sehingga dapat diketahui duduk persoalannya dan dapat ditentukan arahnya untuk mencapai suatu solusi. Dasar-dasar perlindungan hukum terhadap Pihak Ketiga dalam hal Direksi Perseroan Terbatas melakukan tindakan ultra vires dapat diidentifikasi dari Undang-undang Perseroan Terbatas yang Secara implisit UUPT mengakui dan menerima Doktrin Ultra Vires. Di samping itu terdapat pula beberapa dasar yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memberikan perlindungan, yaitu Asas Itikad Baik, Asas Pacta Sun Servanda dan Doktrin Ultra Vires Modern. Upaya pemulihan hak-hak Pihak Ketiga atas tindakan ultra vires Diresksi Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk mengembalikan atau menggantikan hak-hak dari pihak yang dirugikan meliputi tindakan ratifikasi dan pemberian ganti rugi. Langkah ini harus didukung dengan proses substitution. Kata kunci: perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, direksi perseroan, tindakan ultra vires ABSTRACT The word of ultra vires indicates act beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or laws of state of viii incorporation, an act which a company’s objects clause did not permit the company to do. If a corporation enters into a contract that is beyond the scope of its corporate powers, the contract is illegal. The acts to do bring out by the corporation through the Director as representation and company’s manager. Ultra vires may damage to the third party that hold significant role for the business of the corporation. There is no clear and specific certain iii
provisions concerning ultra vires in the Indonesian Company Limited Act. The third party like suppliers, customers and company’s creditor that suffered from company’s ultra vires need some legal protection and remedies, therefore its legal problems emerged are about the principles of the legal protection and remedial means for the third party’s damages. This research is designed as a normative or doctrinal legal research that employs three kind approach namely: the statute approach, the analitical & conceptual approach, and comparative approach. The legal materials are collected through the card sysrem and employs five kind technic of legal analysis like interpretation, evaluation, argumentation, systematization and description technic. Besides the Principles of Good Faith, Pacta Sund Servanda and Modern Ultra Vires’s Doctrine, the principles of legal protection for the third party which suffered from the company’s ultra vires can be identified under the Indonesian Company Limited Act(Act of 2007 Number 40 about The Company Limited) that reflect acceptance and acknowledgment to the Ultra Vires’s Doctine. The remedial mean to repair the third party’s rights can be implemented through the process of substitution, the process by which one person or thing takes place of another person or thing. Key Word : the legal protection for the third party, company’s director, ultra vires
RINGKASAN Perseroan Terbatas atau yang sering disingkat dengan PT merupakan subyek hukum yang mandiri.ixAkan tetapi dalam mewujudkan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, viii sesuai dengan Pasal 92 ayat (1), PT membutuhkan Direksi yang di samping memiliki kewenangan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan(Pasal 98 ayat (1), juga berkewajiban menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut. Dalam menjalan pengurusan Perseroan harus tetap berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan maksud serta tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Terdapat tiga prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam menjalankan pengurusan, yaitu: memegang prinsip kehatihatian dalam bertindak, mengutamakan kepentingan-kepentingan Perseroan daripada kepentingan pribadinya, tindakan-tindakan Direksi haruslah tetap sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tertuang dalam Anggaran Dasar. Apabila Direksi menyimpang dari prinsip ini terutama terhadap yang ketiga, maka Direksi secara tidak langsung telah menempatkan Perseroan dalam posisi melakukan tindakan yang melampaui kewenangan yang telah diberikan. Dalam berbagai kepustakaan hukum, tindakan ini disebut dengan ultra vires. Pihak ketiga seperti para pemasok (suppliers), pelanggan (customers) dan kreditur yang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kelangsungan hidup perseroan, perlu memperoleh perlindungan hukum sehubungan dengan terjadinya tindakan ultra vires perseroan yang iii
dilakukan melalui Direksi. Dalam hal ini pertanggungjawaban Direksi tidaklah jelas dan UUPT tidak mengaturnya secara tegas atau tidak jelas mengaturnya. Ketidakjelasan pengaturan tersebut merupakan suatu permasalahan hukum yang harus dicarikan kejelasannya. Untuk menjelaskan permasalahan itu maka uraian dalam tesis ini terdiri dari 5(lima) bab pada pokoknya sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan Bab ini pada dasarnya menguraikan tentang latar belakang masalah yang berupa faktor, peristiwa dan atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya permasalahan yang hendak diuraikan dalam tesis ini. Kondisikondisi yang dimaksud intinya adalah ketidakjelasan dasar-dasar perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian karena tindakan perseroan yang ultra vires. Di samping itu, mengenai bentuk dan tatacara pemulihan hak-hak ketiga tersebut juga tidak jelas. Penelitian dalam rangka membahas permasalahan tersebut dirancang sebagai penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 jenis pendekatan yang terdiri dari: Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (The Analitical & Conceptual Approach), dan Pendekatan Perbandingan Hukum (comparatif Approach). Bahan hukum yang dianalisis adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang pengumpulannya dilakukan dengan sistem kartu (card system). Bahan-bahan dianalisis dengan Teknik Interpretasi, Teknik evaluasi, Teknik argumentasi, Teknik Sistematisasi, dan Teknik Deskripsi yang merupakan teknik yangx paling mendasar dan bersifat mutlak. Hal ini mengandung pengertian, teknik ini harus dilaksanakan dalam pembahasan hukum agar pembahasan dapat dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian ini berdasarkan Teknik Deskripsi, isu-isu hukum digambarkan atau diuraikan secara lengkap dan jelas sehingga dapat diketahui duduk persoalannya dan dapat ditentukan arahnya untuk mencapai suatu solusi.
Bab II Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Bertindak Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian tersebut dapatlah diuraikan adanya 5(lima) unsur yang pada pokoknya saling berkaitan sebagai beikut: Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang
iii xi
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Intinya, PT sebagai badan hukum memiliki kehendak yang nantinya merupakan kompetensi badan hukum itu sendiri untuk melaksanakannya. Di Indonesia berdasarkan Pasal 2 UUPT yang menentukan, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, maka adanya kompetensi PT dapat disaksikan dalam rumusan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha yang terdapat pada setiap Akta Pendirian-Anggaran Dasar PT. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut dapat dikemukakan, UUPT pada pokoknya hanya mengatur hak-hak komersial(commercial rights) saja, dan dari ketentuan itu pula dapat diketahui bahwa PT harus mempunyai maksud dan tujuan atau kehendak serta wajib melaksanakan kegiatan usaha yang telah ditentukan secara limitatif dalam anggaran dasar. Berkaitan adengan bidang usaha, maka rumusan tersebut merupakan kompetensi PT itu sendiri untuk melaksanakannya. Penyebutan secara rinci mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut secara langsung pula menunjukkan adanya pembatasan terhadap kompetensi PT, dan pembatasan seperti itu bersifat umum dalam pengertian diakui secara internasional. Berdasarkan regulasi dan prakteknya misalnya di Belgia dan Pernacis, perumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha haruslah bersifat tertentu agar dapat memberikan kepastian. Bab III Hak Pihak III Atas Perlindungan Hukum Akibat Tindakan Direksi Yang Ultra Vires Doktrin ultra vires pada intinya merupakan ajaran tentang penyelesaian akibat tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan yang telah diberikan baik yang dilakukan oleh perseroan. Dasar pertimbangannya, perseroan dapat diberikan dan memiliki kewenangan atau kompetensi mengandung pengertian bahwa perseroan itu dapat pula melakukan tindakan yang melampaui kewenangan. Oleh karena itu subyek hukum tersebut dapat ditundukkan pada doktrin ultra vires. Menurut The Nexus of Contract Theory, bahwa PT itu merupakan akumulasi berbagai perjanjian. Hal ini mengandung pengertian banyaknya pihak yang berhubungan dengan PT. Keterlibatan dari banyak pihak tersebut sebenarnya mencerminkan banyaknya pihak-pihak yang berkompeten terhadap PT dan hal ini secara tidak langsung menyiratkan pihak-pihak yang sangat berkepentingan agar supaya tindakan yang merupakan ultra vires dilarang dengan tegas termasuk dalam hal penanggulangan atau pemulihan dampaknya terutama yang dialami oleh pihak ketiga. Intinya, tindakan ultra vires tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian pada pihak ketiga, baik yang menyangkut pelaksanaan perjanjiannya sendiri maupun kelangsungan eksistensi. Oleh karena itu sangat berdasar apabila pihak ketiga membutuhkan perlindungan hukum. Dalam hubungan ini terdapat beberapa dasar yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga. Dasar-dasar tersebut adalah sebagai iii
berikut: Asas Itikad Baik, Asas Pacta Sun Servanda, dan Doktrin Ultra Vires Modern. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya akibat hukum yang merugikan dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menanggulangi atau menyediakan sarana-sarana hukum dalam melakukan penanggulangan terhadap akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa atau hubungan hukum. . Dikaji dari aspek tujuannya, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif . Dalam kaitannya dengan ultra vires, perlindungan hukum preventif dalam pengertian upaya-upaya menghindarkan atau mencegah agar perjanjianperjanjian yang ultra vires tidak terwujud dan pihak ketiga tidak terjerumus membuat perjanjian seperti itu(enter into contract) serta mengalami kerugian pada pokoknya terdiri dari: meningkatkan konsistensi direksi terhadap anggaran dasar, dan meningkatkan client awareness. Perlindungan hukum represif dalam pengertian upaya menanggulangi atau menyelesaikan akibat-akibat dari tindakan ultra vires terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian adalah dengan memulihkan atau mengembalikan kondisi pihak ketiga pada keadaan semula. Dalam kaitan itu sistem hukum harus membuka kesempatan kepada pihak ketiga untuk memperoleh kondisi-kondisinya kembali baik secara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun non litigasi seperti arbitrase dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Sementara itu perseroan apabila terbukti ultra vires berkewajiban memberikan remedy berupa kompensasi. xii Bab IV Upaya Remedial Terhadap Pihak III Dalam Perspektif Sistem Pertanggungjawaban Perseroan Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa Doktrin ultra vires sebenarnya lebih menekankan pada aspek pelanggaran kompetensi dan ketidaksahan serta kebatalannya. Doktrin ultra vires sama sekali tidak mengingkari dan meniadakan kerugian yang timbul sebagai akibat dibatalkannya dan dihentikannya perjanjian. Dalam hubungan ini Doktrin ultra vires bahkan menyediakan suatu solusi dalam menanggulangi kerugian yang timbul dengan mengalihkan tanggung jawab dari perseroan kepada Direksi secara pribadi. Mengenai solusi ini lebih jauh akan diuraikan pada bahasan berikutnya. Jadi intinya, kerugian yang timbul akibat perjanjian pihak ketiga dengan perseroan yang ultra vires dapat melahirkan hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian sebagai upaya memperoleh remedy atau repair atau pemulihan. Prinsipnya, mengingat pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak menyadari adanya unsur ultra vires itu harus memperoleh perlindungan hukum, maka secara logika haruslah ada pihak yang dapat diminta pertanggungjawabanya, dalam pengertian harus terdapat solusi atau upaya-upaya baik yang bertujuan mencegah(prevensi) maupun yang bersifat remedial atau memulihkan(remedy). Istilah Remedy pada dasarnya merupakan kata benda(noun) yang sudah umum dipergunakan
iii
dalam uraian-uraian mengenai ultra vires sebagai konsep atau istilah untuk upaya-upaya yang bertujuan memperbaiki(Repair) dan atau memulihkan(remedial) kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat perjanjiannya dengan perseroan dinyatakan ultra vires. Dari uraian mengenai pengertian remedy tercermin dua tindakan, pertama, tindakan yang mengandung aspek memperbaiki dan mencegah, serta yang kedua, tindakan atau upaya yang mengandung aspek yang bertujuan memulihkan. Oleh karena itu uraian selanjutnya mengenai bentuk-bentuk upaya remedial sudah tentu akan disesuaikan dengan aspek-aspek tersebut, yaitu : Ratifikasi dan Ganti Rugi. Penelusuran terhadap kepustakaan hukum menunjukkan adanya beberapa langkah recovery(penemuan kembali) yang dapat dilakukan sebelum menerapkan tanggung jawab pribadi. Adapun langkah-langkah yang dimaksud pada pokoknya adalah yang disebut dengan injunction dan tracing. Dalam hal Direksi yang dibebani tanggung jawab pribadi tidak mampu bertanggungjawab misalnya karena alasan tidak memiliki kekayaan yang cukup, maka tersedia satu langkah yang dapat dilakukan untuk memulihkan kerugian pada pihak ketiga. Adapun langkah yang dimaksud adalah substitution, dalam hal ini merupakan penggantian kewajiban Direksi oleh perseroan yang memiliki kekayaan yang cukup sehingga memungkinkan mengganti kerugian. Bab V Penutup Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah disajikan simpulan sebagai berikut: Doktrin ultra vires pada intinya merupakan ajaran tentang penyelesaian akibat tindakan-tindakan perseroan yang melampaui kewenangan yang telah diberikan. Tindakan ultra vires yang dilakukan oleh perseroan dapat merugikan pihak ketiga. Oleh karena itu sangat berdasar apabila xiii pihak ketiga membutuhkan perlindungan hukum. Secara implisit UUPT mengakui dan menerima Doktrin Ultra Vires. Di samping itu terdapat pula beberapa dasar yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga. Dasar-dasar tersebut meliputi Asas Itikad Baik, Asas Pacta Sun Servanda dan Doktrin Ultra Vires Modern. Dengan bertumpu pada dasar-dasar tersebut, maka dapatlah diberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kerugian akibat tindakan Direksi perseroan yang ultra vires dapat melahirkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk bertindak atau menuntut ganti kerugian. Proses penggantian kerugian tersebut meliputi upaya-upaya pemulihan atau upaya-upaya remedial yang bertujuan untuk mengembalikan atau menggantikan hak-hak dari pihak yang dirugikan meliputi tindakan ratifikasi dan pemberian ganti rugi. Sebagai suatu rekomendasi maka melalui tesis ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:
iii
Baik Direksi maupun pihak ketiga yang akan menjalin hubungan kontraktual dengan perseroan hendaknya memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang bersangkutan melalui upaya sendiri atau atas bantuan konsultan hukum. Pemahaman seperti ini dapat mencegah tindakan ultra vires. Dalam upaya menciptakan kepastian hukum, maka aspek-aspek yang berkaitan dengan dasar-dasar perlindungan hukum dan upaya pemulihan hak-hak Pihak Ketiga atas tindakan ultra vires Diresksi perseroan perlu diatur secara tegas.
DAFTAR ISI HALAMAN.......................................................................................................... i HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER........................................ ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................... iii UCAPAN TERIMA KASIH................................................................................. v RINGKASAN ...................................................................................................... vii ABSTRAK ........................................................................................................... xii ABSTRACT ......................................................................................................... xiii DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiv BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 1.1. Latar Belakang Masalah............................................................... 1 1.2.
Rumusan Masalah.........................................................................
8
1.3.
Ruang Lingkup Masalah...............................................................
8
iii
1.4
1.5
Tujuan Penelitian......................................................................
9
1.4.1.
Tujuan Umum................................................................. iv
9
1.4.2
Tujuan Khusus................................................................
10
Manfaat Penelitian........................................................................
10
1.5.1.
Manfaat Teoritis..............................................................
10
1.5.2.
Manfaat Praktis...............................................................
10
1.6.
Landasan Teoritis.........................................................................
11
1.7.
Metode Penelitian.........................................................................
28
1.7.1.
Jenis Penelitian...............................................................
28
1.7.2.
Jenis Pendekatan.............................................................
28
1.7.3. Sumber Bahan Hukum......................................................
30
1.7.4. Bahan Hukum Penunjang ................................................
31
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.............................
31
1.7.5. 1.7.6.
Teknik Analisis Bahan Hukum......................................
32
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN BERTINDAK PERSEROAN TERBATAS .................................... 34 2.1. Pengertian Perseroan Terbatas dan Unsur-unsurnya...................... 34 2.2. Kompetensi Perseroan Terbatas………….................................... 52 2.3. Eksistensi Organ-Organ Perseroan Terbatas dan Kompetensinya 59 BAB III HAK PIHAK III ATAS PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT TINDAKAN DIREKSI YANG ULTAR VIRES ............................... 83 3.1. Pengertian dan Perkembangan Serta Pengaturan Ultra vires....... 83 3.1.1. Pengertian Ultra Vires........................................................ 3.1.2. Perkembangan Doktrin Ultra Vires.................................... 3.2 . Urgensi Perlindungan Hukum .....................................................
iii
83 90 96
3.2.1. Pihak-Pihak Yang Dapat Dirugikan Akibat Tindakan Ultra Vires ......................................................................... 96 3.2.2. Dampak Tindakan Ultra Vires Terhadap Perjanjian Antara Perseroan Dan Pihak Ketiga.................................. 109 3.3. Prinsip Dasar Perlindungan Hukum............................................ 115 3.3.1. Pengaturan Ultra Vires Dalam Hukum Perseroan Dan Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga……. 115 3.3.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum................................ 124 BAB IV UPAYA REMEDIAL TERHADAP PIHAK III DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN……………………………………............................. 131 4.1. Sistem Pertanggungjawaban Dalam Perseroan………………..
131
xv 4.1.1. Kerugian Pihak III Akibat Tindakan Ultra Vires ………
131
4.1.2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban ………………………. 140 xvi 4.1.3. Pertanggungjawaban Dalam Hubungannya Dengan Pihak III…………………………………………………
149
4.2. Pelaksanaan Upaya Remedial Terhadap Pihak III……………. 151 4.2.1. Bentuk-Bentuk Upaya Remedial……………………….
151
4.2.2. Mekanisme Pelaksanaan ……………………………… 158 BAB V
PENUTUP....................................................................................... 169 5.1. Simpulan............................................................................... 169
5.2.
Saran-saran............................................................................
DAFTAR PUSTAKA
iii
172
xvii
iii
