ATAU BANGUNAN KE DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

BAB II PROSES HUKUM INBRENG TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KE DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS A. Pemasukan Modal (Inbreng) Ke Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling diminati dari seluruh organisasi usaha yang ada. Di Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum yang banyak digunakan dalam dunia usaha. Badan hukum merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum ini sengaja dibuat oleh manusia dengan maksud dan tujuan tertentu, memiliki kapasitas sebagai pribadi hukum yang dapat mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para pendiri Perseroan, para pemegang saham Perseroan dan para pengurus Perseroan.38 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan di dalam Pasal 1 angka 1 bahwa “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Berarti Perseroan Terbatas didirikan oleh para pendiri Perseroan berdasarkan perjanjian yang mereka lakukan diantara mereka. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor

38

Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hal.135-136.

25

Universitas Sumatera Utara

26

40 Tahun 2007 yang menyatakan Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian oleh para pendirinya. Suatu Perseroan Terbatas berdiri semata-mata karena perjanjian oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. Demikian ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.39 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa pendirian Perseroan Terbatas adalah berdasarkan perjanjian. Karena berdasarkan perjanjian, tentunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yang melakukan perjanjian. Disini nampak bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak membolehkan saham Perseroan berada dalam 1 (satu) tangan, apabila hal ini dilanggar, konsekuensinya pemegang saham tunggal akan bertanggung jawab secara pribadi kepada pihak ketiga, meskipun Perseroan telah berstatus badan hukum. Penetapan pasal ini yang mengandung asas larangan pemegang saham tunggal secara konseptual mengandung makna menjamin unsur perjanjian dalam pendirian Perseroan Terbatas tetap tercermin serta pemegang saham tunggal kurang mencerminkan Perseroan sebagai badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dimaksudkan untuk mengikutsertakan pihak lain dengan sistem pertanggungjawaban terbatas.40

39

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis : Prinsip & Pelaksanaanya di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal.44-45. 40 Freddy Harris & Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hal 20-.21.


27

Yang mana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menegaskan bahwa “setiap pendiri Perseroan Terbatas wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan Terbatas didirikan”.41 Adapun sejak ditandatangani akta pendirian Perseroan oleh para pendirinya, maka Perseroan telah berdiri dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena Perseroan belum mempunyai status badan hukum. Agar suatu kontrak atau perjanjian mengikat para pihak, menurut Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, harus dipenuhi 4 (empat) persyaratan, yakni (i) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (ii) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (iii) suatu hal tertentu; (iv) suatu sebab yang halal.42 Perikatan yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas secara hukum mengikat para pihak. Setelah diperolehnya status badan hukum, maka Perseroan adalah badan yang mandiri dan hubungan antara para pendiri Perseroan tidak lagi merupakan hubungan kontraktual, pendiri Perseroan sebagai pemegang saham tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang diambilnya.43

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas diatur pada Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Berarti pada saat para pendiri Perseroan menghadap notaris untuk dibuat akta pendirian Perseroan, 41

Farida Hasyim, Hukum Dagang, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal.151. Suharnoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Kencana, 2004), hal.1. 43 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bandung : PT. Alumni, 2004), hal.49. 42


28

setiap pendiri Perseroan sudah mengambil bagian saham Perseroan. Agar syarat ini sah menurut hukum, pengambilan bagian saham itu harus sudah dilakukan setiap pendiri Perseroan pada saat pendirian Perseroan itu berlangsung.44 Dalam pendiriannya Perseroan haruslah mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pendiri Perseroan dan yang didapat dari pemasukan modal para pendirinya (pemegang saham). Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan Perseroan. Adapun pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilakukan tanpa pemenuhan syarat modal minimun. Pemenuhan syarat modal minimun bertujuan agar pada waktu Perseroan Terbatas didirikan setidak-tidaknya sudah mempunyai modal, yaitu sebesar modal dasar (authorized capital), modal ditempatkan (issued capital) dan modal disetor (paid-up capital) yang akan menjadi jaminan bagi pihak ketiga terhadap Perseroan Terbatas.45 Kewajiban para pendiri Perseroan Terbatas dalam menyetor modal ke dalam Perseroan dimaksudkan supaya Perseroan memiliki modal awal dalam melakukan kegiatan Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan dalam upaya mendapat keuntungan. Tanpa adanya modal awal Perseroan, maka jelas Perseroan tidak dapat menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan. Apa yang diinbrengkan ke dalam pendirian Perseroan Terbatas merupakan pembayaran atas saham yang diambil

44

Orinton Purba, Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2012), hal.24. 45 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal.185.


29

pendiri Perseroan dari Perseroan. Pasal 1619 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan ke dalam kas persekutuan yang didirikan tersebut. Pemasukan (inbreng, contribution) itu dapat berupa:46 1. uang; 2. benda-benda atau barang-barang apa saja yang layak bagi pemasukan, seperti kendaraan bermotor dan alat operasional kantor, tanah dan/atau bangunan; 3. Keahlian atau tenaga kerja, baik fisik maupun pikiran. Perseroan harus mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pendiri Perseroan, para pemegang saham Perseroan serta para pengurus Perseroan dan didapat dari pemasukan para pendiri Perseroan (pemegang saham). Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan Perseroan dalam hubungan hukumnya dimasyarakat atau dengan pihak ketiga. Harta kekayaan itu menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga. Dengan demikian, bila dikemudian hari timbul tanggung

jawab

hukum

yang

harus

dipenuhi

oleh

Perseroan,

maka

pertanggungjawaban yang timbul tersebut semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam Perseroan tersebut.47

46

Abdul Muis, Hukum Persekutuan & Perseroan, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006), hal.53-54. 47 Abdul R. Saliman, Hermansyah & Ahmad Jalis, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Edisi 2, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.96-97.


30

Modal Perseroan ini berbeda dengan harta kekayaan Perseroan. Modal Perseroan hanya merupakan sebagian dari harta kekayaan Perseroan. Harta kekayaan Perseroan itu selalu berubah-ubah sejalan dengan gerak perkembangan usaha Perseroan, sedangkan modal Perseroan itu bersifat relatif tetap, kalaupun bila modal Perseroan dikehendaki berubah, perubahan itu harus dibuat dengan akta notariel tersendiri dan harus dimohonkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Harta kekayaan Perseroan biasanya akan dapat dibaca dalam neraca dan perhitungan rugi laba yang dibuat setiap akhir tahun pembukuan.48 Adapun modal dasar Perseroan Terbatas seluruhnya terbagi dalam saham. Yang mana Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pendirian suatu Perseroan Terbatas mengambil bagian sahamnya pada saat Perseroan Terbatas didirikan yang merupakan modal awal Perseroan Terbatas. Yang dimaksud dengan modal Perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.49 Modal dasar (authorized capital) adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang disebut dalam anggaran dasar Perseroan. Modal dasar Perseroan adalah total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Anggaran dasar Perseroan yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal 48 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Edisi 2, Cetakan 2, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), hal.47. 49 Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.


31

dasar. Setiap lembar saham mempunyai nilai nominal yang akan menjadi jumlah nilai nominal modal dasar Perseroan, yang sama nilainya dengan nilai nominal seluruh saham.

Adapun

batas

minimal

modal

dasar

Perseroan

paling

sedikit

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Boleh memperbesar atau memperkecil jumlah modal yang ditetapkan dalam anggaran dasar tetapi harus meminta persetujuan Menteri Hukum dan HAM dikarenakan perubahan anggaran dasar mengenai besarnya modal dasar termasuk perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM.50 Modal ditempatkan (issued capital) adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri Perseroan atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar. Modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri Perseroan atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Adapun Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas mengatur paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan. Modal ditempatkan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah yaitu antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris.51

50

Gunawan Widjaja, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham, (Jakarta : Praninta Offset, 2008), hal.6-7. 51 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012),hal.37-38.


32

Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya atau saham yang telah dipenuhi kewajiban penyetorannya dan telah dibayar penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya. Adapun Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus disetor penuh. Modal disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah yaitu antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris.52 Penyetoran modal yang dilakukan oleh para pendiri Perseroan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan saham dalam Perseroan sebagai pembayaran atas saham yang diambil para pendiri Perseroan pada saat pendirian Perseroan. Saham adalah sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan, yang mana atas investasi tersebut pada umumnya pemegang saham mendapat keuntungan dari Perseroan dalam bentuk dividen. Saham adalah kekayaan pribadi pemegang saham yang bersifat benda bergerak yang tidak dapat diraba tetapi dapat dialihkan. 53 Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk/saham tanpa nama. Oleh karena saham adalah porsi atau bagian dari harta Perseroan yang dimiliki pemegang saham dalam saham atas nama maka semua saham yang dimiliki harus tertulis atas 52

Ibid. Tri Budiyono, Hukum Perusahaan : Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (Salatiga : Griya Media, 2011), hal.88 & 90. 53


33

nama. Nilai nominal saham harus dicantumkan pada saham dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya yang mana pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan kebutuhan.54 Agar suatu Perseroan dapat berfungsi dengan baik harus memiliki sejumlah harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pendiri Perseroan, para pemegang saham dan para pengurusnya. Kekayaan Perseroan ini dimulai dengan perolehannya dari pemasukan para pendiri Perseroan yang telah mengambil bagian saham dengan kewajiban untuk menyetor sejumlah uang tunai ataupun penyetoran modal dalam bentuk lainnya (inbreng), berupa benda atau barang, yang dapat dinilai dengan uang, sebesar nilai saham yang telah diambilnya itu. Karenanya pada setiap saham dicantumkan jumlah uang yang merupakan nilai nominal saham tersebut. Keseluruhan dari jumlah nilai saham tersebut merupakan modal awal Perseroan.

B. Proses Hukum Inbreng Tanah dan/atau Bangunan ke dalam Pendirian Perseroan Terbatas Suatu Perseroan berdiri semata-mata karena perjanjian oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. Dalam pendirian Perseroan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta notaris ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian Perseroan tetapi juga sekaligus merupakan keharusan yang sangat penting dikarenakan apabila tidak dibuat 54

Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, (Yogyakarta : FH UII Press, 2006), hal.45.


34

dalam akta notaris, akta pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.55 Syarat lain dalam mendirikan Perseroan diatur juga pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Berarti pada saat para pendiri Perseroan menghadap notaris untuk dibuat akta pendirian Perseroan, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham Perseroan. Agar syarat ini sah menurut hukum, pengambilan bagian saham itu harus sudah dilakukan setiap pendiri Perseroan pada saat pendirian Perseroan itu berlangsung.56 Bahwa untuk mendirikan suatu Perseroan haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:57 a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih untuk mendirikan Perseroan. b. Ada pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan Perseroan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. c. Perjanjian pendirian Perseroan tersebut dinyatakan dihadapan notaris dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus memuat anggaran dasar Perseroan. Dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

55

Farida Hasyim, Hukum Dagang, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal.151. Orinton Purba, op.cit., hal.24. 57 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Edisi 2, Cetakan 2, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), hal.34. 56


35

mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.58 Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri Perseroan bersama-sama mengajukan permohonan. Selanjutnya Pasal 9 ayat (3) menyatakan dalam hal pendiri Perseroan tidak mengajukan sendiri permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri Perseroan hanya dapat memberikan kuasa kepada notaris. Pengajuan

permohonan

pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pendiri. Oleh karena, tidak semua pendiri Perseroan paham serta mengerti sistem administrasi dan proses pengajuan pengesahan badan hukum sehingga pengajuan dilakukan oleh orang yang mengerti di bidang tersebut yakni notaris. Notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk yaitu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen-AHU).59 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan tersebut diatas harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM atau Direktur Jenderal

58

Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hal.22-23. 59 Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi & Komisaris Perseroan Terbatas, (Jakarta : Visimedia, 2009), hal.44.


36

Administrasi Hukum Umum (Dirjen-AHU) paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan ditandatangani.60 Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan Terbatas terbentuk karena adanya perjanjian. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal dan seluruh modalnya terbagi dalam saham. Untuk mendapatkan saham Perseroan, para pendiri Perseroan harus melakukan penyetoran modal kepada Perseroan. Para pendiri Perseroan yang telah sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas ini sudah mulai melakukan perbuatan hukum yang nantinya akan mempunyai akibat pada Perseroan yang didirikannya dan membawa akibat tersendiri bagi pihak yang bersangkutan berupa hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut. Kedudukan pendiri Perseroan sebelum Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum, adalah sebagai pemegang saham yang pertama kali dalam Perseroan, sebagai pihak yang memberikan modal kepada Perseroan, modal mana terpisah dari harta kekayaan pribadi para pendiri Perseroan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Dengan demikian, pengambilan saham adalah pada saat

60

Engga Prayogi & RN Superteam, 233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hal.56-57.


37

pendirian Perseroan bukan pada saat pengesahan Perseroan. Berarti para pendiri Perseroan adalah juga para pemegang saham dalam Perseroan.61 Kewajiban para pendiri Perseroan di dalam menyetor modal ke dalam Perseroan sebagai modal awal Perseroan merupakan pembayaran atas saham yang diambilnya dari Perseroan. Pasal 1619 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan ke dalam kas persekutuan yang didirikan tersebut. Pemasukan (inbreng, contribution) itu dapat berupa:62 1. uang; 2. benda-benda atau barang-barang apa saja yang layak bagi pemasukan, seperti kendaraan bermotor dan alat perlengkapan kantor, tanah dan/atau bangunan; 3. Keahlian atau tenaga kerja, baik fisik maupun pikiran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan. Adapun cara mencantumkan yang sah menurut hukum atas perbuatan hukum yang demikian, telah ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu :63 1. Perbuatan hukum dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik 61

Agus Budiarto, op.cit., hal.107-108. Abdul Muis, op.cit, hal.53-54. 63 Adil Samadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Jakarta : Mitra Wacana, 2013), hal.61-62. 62


38

Apabila perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya itu dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, yakni akta bawah tangan, agar perbuatan hukum itu sah dan mengikat, harus diikuti ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni : a. perbuatan hukum kepemilikan saham dan penyetorannya itu harus dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan, dan b. akta yang menyatakan perbuatan hukum yang bentuknya tidak otentik itu, dilekatkan pada akta pendirian Perseroan. Yang dimaksud dengan “dilekatkan” adalah penyatuan dokumen yang dilakukan dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian Perseroan. 2. Perbuatan hukum dinyatakan dengan akta otentik Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya dinyatakan dengan akta otentik atau akta notaris, agar perbuatan hukum itu sah dan mengikat :64 a. perbuatan hukum kepemilikan saham dan penyetorannya itu harus dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan, dan b. selanjutnya nomor akta, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut, disebutkan dalam akta pendirian

64

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal.186-187.


39

Perseroan. Jadi, akta otentiknya tidak perlu dilekatkan pada akta pendirian Perseroan. Dalam hal ketentuan mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh pendiri Perseroan tersebut diatas tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan. Dengan demikian, pengambilan saham dan penyetorannya itu, tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan. Secara umum, penyetoran setiap bagian dari modal saham yang diambil bagiannya dilakukan dengan uang tunai, tetapi dalam pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat ketentuan bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Menurut penjelasan pasal ini, pada umumnya penyetoran modal adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran modal dalam bentuk lain, baik berupa benda atau barang, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata diterima oleh Perseroan. Penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. Hal ini dilakukan semata-mata dengan tujuan untuk memberikan modal (harta kekayaan) pada Perseroan dan memisahkannya dari harta kekayaan pribadi masing-masing para pendiri Perseroan. Bentuk penyetoran modal


40

bentuk lain, biasa disebut “pemasukan barang” atau “pemasukan modal” atau “inbreng”.65 Pemberian saham sebesar imbalan pemasukan (inbreng) berupa tanah dan/atau bangunan harus ada penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan itu terlebih dahulu untuk dikaitkan dengan nilai nominal saham. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar berdasar penilaian oleh ahli penilai (appraisal) yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar (market value) atas barang modal yang dimasukkan sebagai setoran saham. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.66 Untuk menentukan nilai pasar suatu tanah dan/atau bangunan memerlukan proses penilaian tertentu. Nilai pasar ditentukan oleh penilai independen yang terlepas dari berbagai kepentingan atas objek tanah dan/atau bangunan yang dinilai. Dengan demikian nilai yang dihasilkan oleh penilai independen akan dapat mencerminkan nilai pasar tanah dan/atau bangunan yang sebenarnya. Proses penilaian untuk mendapatkan nilai pasar yang sebenarnya umumnya tidak dapat dilakukan oleh semua orang, karena memerlukan pengetahuan dan pengalaman tentang tanah, bangunan dan metode penilaian. Karena itu untuk menentukan nilai pasar tanah 65

Tri Budiyono, Hukum Perusahaan : Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (Salatiga : Griya Media, 2011), hal.79-80. 66 M. Yahya Harahap,op.cit , hal.239.


41

dan/atau bangunan biasanya dimintakan bantuan jasa penilai/ahli independen yang tidak terafiliasi dengan Perseroan yang akan melakukan penilaian. Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai:67 a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham dari Perseroan; b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris; c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih. Yang mana para pendiri Perseroan juga harus setuju terlebih dahulu secara bersama-sama atas taksiran penilaian oleh ahli penilai (appraisal) atas penyetoran modal saham yang dilakukan dalam bentuk lain berupa tanah dan/atau bangunan yang diinbrengkan tersebut. Persetujuan para pendiri Perseroan secara bersama-sama atas taksiran penilaian oleh ahli penilai (appraisal) atas penyetoran modal saham dalam bentuk lain berupa tanah dan/atau bangunan tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis baik dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh para pendiri Perseroan sebagai bentuk persetujuan mereka atas taksiran penilaian oleh ahli penilai (appraisal).68 Penyetoran modal dalam bentuk benda tidak bergerak yakni tanah dan/atau bangunan harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian Perseroan ditandatangani atau

67

Jamin Ginting, Hukum perseroan terbatas (UU No.40 tahun 2007), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal.57-58. 68 Cipto Soenaryo, SH, Notaris/PPAT Kota Medan, Wawancara tanggal 20 Mei 2014


42

setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan penyetoran modal tersebut. Maksud diumumkannya penyetoran modal dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat kabar, adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor tetapi milik pihak ketiga.69 Setelah Perseroan mendapatkan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama Perseroan, yang secara tegas menyatakan menerima penyetoran modal berupa tanah dan/atau bangunan sebagai pembayaran atas saham yang diambil pendiri Perseroan. RUPS pertama Perseroan tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan di hadapan PPAT setempat yang daerah kerjanya meliputi letak lokasi tanah dan/atau bangunan yang diinbrengkan, yang mana didahului terlebih dahulu dengan pembayaran Pph dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Setelah itu, terakhir mendaftarkan peralihan haknya (balik nama) pada kantor pertanahan setempat yang berwenang. PPAT wajib menyampaikan akta PPAT berupa Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan

69

Sujud Margono, Hukum Perusahaan Indonesia : Catatan atas Undang-Undang Perseroan Terbatas, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hal.42.


43

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada kantor pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan yang bersangkutan.70 Permohonan pendaftaran peralihan hak karena pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng) pada pendirian Perseroan pada kantor pertanahan dilakukan dengan pemenuhan persyaratan permohonan dan dokumen sebagai berikut :71 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. Formulir permohonan memuat : a. Identitas diri; b. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; c. Pernyataan tanah tidak sengketa; d. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat kuasa apabila permohonannya dikuasakan; 3. Surat pengantar Akta Pemasukan ke dalam Perusahaaan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah; 4. Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan; 5. Sertipikat asli hak atas tanah yang dialihkan; 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri pihak yang mengalihkan hak atas tanah yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; 7. Fotocopy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM serta pengesahan badan hukum Perseroan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri pemohon yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri penerima kuasa yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang disertai surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; 10. Izin pemindahan hak jika : 70

Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696 & Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 71 Cipto Soenaryo, SH, Notaris/PPAT Kota Medan, Wawancara tanggal 20 Mei 2014


44

a.

Pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang didalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang; b. Pemindahan hak pakai atas tanah negara; 11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; 12. Bukti pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pph berupa penyerahan bukti Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dan bukti Surat Setoran Pajak (SSP). Persyaratan permohonan tersebut diatas disampaikan oleh pemohon kepada kepala kantor pertanahan setempat melalui loket penerimaan, dengan ketentuan sebagai berikut :72 1. Subjek hak atas tanah merupakan badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Objek hak atas tanah merupakan hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh badan hukum yang bersangkutan. 3. Setiap fotokopi yang dipersyaratkan sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Setelah pendaftaran peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah disampaikan dan didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat serta telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan maka kantor pertanahan melakukan pencatatan peralihan hak dalam buku tanah, sertipikat dan daftar lainnya dengan cara nama pemegang hak lama di dalam buku tanah, sertipikat hak dan daftardaftar umum lain dicoret dengan tinta hitam dan dibubuhi paraf kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk, kemudian nama pemegang hak yang baru yaitu Perseroan dituliskan pada halaman dan kolom yang ada dalam buku tanahnya, 72

Henry Tjong, SH, Notaris/PPAT Kota Medan, Wawancara tanggal 21 Mei 2014.


45

sertipikat hak dan daftar-daftar umum lain dengan dibubuhi tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan cap dinas kantor pertanahan.73

73

Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.


ATAU BANGUNAN KE DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Recommend Documents