PERSEROAN TERBATAS (P.T.)

Tanggal Penerbitan

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

01 April 2017 Pembelajaran

Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

Pengaturan badan hukum di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah, baik dalam KUH Perdata, KUH Dagang, maupun dalam beberapa penetapan pemerintah dan atau keputusan menteri. Pada dasarnya eksistensi badan hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama oleh karena dilahirkan melalui sebuah peraturan perundang-undangan, dan kedua adalah melalui sebuat penetapan pemerintah setelah memenuhi persyaratanpersyaratan tertentu. Pendirian suatu badan hukum diawali dengan pembuatan Anggaran Dasar dan, jika diperlukan, dilengkapi dengan

5

Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dalam suatu akta otentik dihadapan notaris selaku pejabat umum yang berwenang. (Ibrahim, 2011) Dalam tulisan ini akan diungkap lebih lanjut tentang Perseroan Terbatas, terutama tentang organ-organnya sesuai dengan ketentuan berlaku. Sebagai tambahan wawasan akan dibahas pula Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang akan membantu untuk mengetahui aneka ragam lapangan usaha yang bisa dijadikan pertimbangan pilihan nantinya.

PERSEROAN TERBATAS (P.T.) - BAGIAN KEDUA Pada pembelajaran sebelumnya telah dibahas bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta ini memuat anggaran dasar

 https://ibnukhayathfarisanu.wordpress.com  [email protected]

yang memuat sekurang-kurangnya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi: (1)

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c. jangka waktu berdirinya Perseroan; d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

1 / 15

Tanggal Penerbitan

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

f.

(2)

(3)

nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Anggaran dasar tidak boleh memuat: a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Suatu Perseroan Terbatas terdiri dari 3 (tiga) organ utama, yaitu: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2. Direksi 3. Dewan Komisaris RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Ini merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang dan/atau anggaran dasar. Lebih jelas diuraikan dalam Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut: (1)

(2)

(3)

(4)

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

RUPS dilaksanakan minimal sekali dalam setahun setelah tahun buku terakhir. Pasal 78 UU No. 40 Tahun 2007 menguraikan:


(1) (2)

(3)

(4)


5

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambar 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Yang dimaksud laporan tahunan adalah laporan keuangan yang terdiri dari sekurangkurangnya laporan keuangan tahun buku yang baru lampau sesuai standar akuntansi keuangan, kegiatan perseroan, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan hal-hal lain sebagaimana diuraikan dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 berikut: Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandngan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekutas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaa Perseroan; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g. gaji dan tunjangan dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Saham sebagai bukti telah dilakukannya penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham, setiap lembarnya memiliki satu hak suara (kecuali anggaran dasar menetapkan lain). Lebih lanjut terkait hak suara inin diatur dalam: Pasal 84 UU No. 40 Tahun 2007 (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.

2 / 15

Tanggal Penerbitan


(2)

Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan; b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau c. saham Perseroan yang dikuasasi oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pasal 85 UU No. 40 Tahun 2007 (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. (3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. (4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. (6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan. (7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 86 UU No. 40 Tahun 2007 (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


5

RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 87 UU No. 40 Tahun 2007 (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Suatu keputusan para pemegang saham dapat diputuskan di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatanganinya. Ini diatur dalam Pasal 91 UU no. 40 Tahun 2007 sebagai berikut: Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

DIREKSI Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh

3 / 15

Tanggal Penerbitan


atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Syarat untuk diangkat menjadi anggota direksi diatur dalam Pasal 93 UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut: (1)

(2)

(3)

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit; b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

(7)

(8)

(9)


5

penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Selain itu, gaji dan tunjangan anggota Direksi pun ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Ini diatur dalam Pasal 96 UU No. 40 Tahun 2007 berikut ini: (1)

(2)

Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

RUPS memutuskan segala hal terkait dengan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

(3)

(1) (2)

Dengan demikian, Direksi dapat menjalankan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Lebih detail terkait hal ini diatur dalam Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

(3) (4)

(5)

(6)

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,


(1)

(2)

(3)

(4)

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana

4 / 15

Tanggal Penerbitan


(5)

(6)

(7)

dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

(2)

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.


Pembelajaran

5

Kewajiban Direksi diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut: Direksi wajib: a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi; b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Syarat pengangkatannya diatur dalam Pasal 110 UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut: (1)

Wewenang yang dimiliki Direksi dalam mewakili Perseroan dapat hilang apabila terjadi perkara di pengadilan atau adanya benturan kepentingan dengan Perseroan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 99 UU No. 40 Tahun 2007 berikut ini: (1)

01 April 2017

(2)

(3)

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit; b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Sama seperti Direksi, Dewan Komisaris pun diangkat, diganti, dan diberhentikan oleh RUPS. Ini diuraikan dalam Pasal 111 UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut: (1) (2)

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta

5 / 15

Tanggal Penerbitan


(3) (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 116 UU No. 40 Tahun 2007 berikut ini: Dewan Komisaris wajib: a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Dewan komisaris dapat terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan komisaris utusan. Lebih detail ini diatur dalam Pasal 120 UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut: (1)

Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.


(2)

(3)

(4)


5

Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

Untuk hal-hal tertentu dalam hal menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Ini diatur dalam Pasal 121 UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut: (1)

(2)

Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

 Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Organ Perseroan terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang menentukan banyak hal terkait dengan Perseroan, termasuk didalamnya mengangkat, mengganti dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris. Ini sejalan dengan pengertian dasar tentang Perseroan Terbatas sebagai suatu persekutuan modal sehingga modal yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk saham, merupakan penentu utama dalam suatu Perseroan Terbatas.

6 / 15

Tanggal Penerbitan



5

PAKET KEBIJAKAN XII Pemerintah Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia Presiden Joko Widodo dalam beberapa rapat kabinet terbatas menekankan pentingnya menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi 40. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia – terutama bagi UMKM, semakin meningkat. Menindaklanjuti perintah Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun membentuk tim khusus, lantas melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Sejumlah langkah perbaikan itu pun dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII, yang diumumkan Presiden pada hari Kamis, 28 April 2016, di Istana Kepresidenan, Jakarta. “Ini paket yang besar dan penting dengan cakupan yang luas,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution. 10 Indikator Bank Dunia menetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha. Masing-masing adalah Memulai Usaha (Starting Business), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permit), Pembayaran Pajak (Paying Taxes), Akses Perkreditan (Getting Credit), Penegakan Kontrak (Enforcing Contract), Penyambungan Listrik (Getting Electricity), Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders), Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors). Dari ke-10 indikator itu, total jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur, dipangkas menjadi 49 prosedur. Begitu pula perizinan yang sebelumnya berjumlah 9 izin, dipotong menjadi 6 izin. Jika sebelumnya waktu yang dibutuhkan total berjumlah 1,566 hari, kini dipersingkat menjadi 132 hari. Perhitungan total waktu ini belum menghitung jumlah hari dan biaya perkara pada indikator Resolving Insolvency karena belum ada praktik dari peraturan yang baru diterbitkan. Meski survei Bank Dunia hanya terbatas pada wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya, pemerintah menginginkan kebijakan ini bisa berlaku secara nasional. Upaya Perbaikan Untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha ini, sejumlah perbaikan dilakukan pada seluruh indikator yang ada. Pada indikator Memulai Usaha, misalnya, sebelumnya pelaku usaha harus melalui 13 prosedur yang memakan waktu 47 hari dengan biaya berkisar antara Rp 6,8 – 7,8 juta. Izin yang harus diurus meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian, Izin Tempat Usaha, dan Izin Gangguan. Kini pelaku usaha hanya akan melalui 7 prosedur selama 10 hari dengan biaya Rp 2,7 juta. Izin yang diperlukan bagi UMKM adalah SIUP dan TDP yang terbit bersamaan, dan Akta Pendirian. Kemudahan lain yang diberikan kepada UMKM adalah persyaratan modal dasar pendirian perusahaan. Berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal minimal untuk mendirikan PT adalah Rp 50 Juta. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, modal dasar Perseroan Terbatas tetap


7 / 15

Tanggal Penerbitan



5

minimal Rp 50 Juta, tapi untuk UMKM modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam Akta Pendirian PT. Begitu pula dengan perizinan yang terkait Pendirian Bangunan. Kalau sebelumnya harus melewati 17 prosedur yang makan waktu 210 hari dengan biaya Rp 86 juta untuk mengurus 4 izin (IMB, UKL/UPL, SLF, TDG), kini hanya ada 14 prosedur dalam waktu 52 hari dengan biaya Rp 70 juta untuk 3 perizinan (IMB, SLF, TDG). Pembayaran pajak yang sebelumnya melalui 54 kali pembayaran, dipangkas menjadi hanya 10 kali pembayaran dengan sistem online. Sedangkan Pendaftaran Properti yang sebelumnya melewati 5 prosedur dalam waktu 25 hari dengan biaya 10,8% dari nilai properti, menjadi 3 prosedur dalam waktu 7 hari dengan biaya 8,3% dari nilai properti/transaksi. Dalam hal Penegakan Kontrak, untuk penyelesaian gugatan sederhana belum diatur. Begitu pula waktu penyelesaian perkara tidak diatur. Tapi berdasarkan hasil survei EODB, waktu penyelesaian perkara adalah 471 hari. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka sekarang untuk kasus gugatan sederhana diselesaikan melalui 8 prosedur dalam waktu 28 hari. Bila ada keberatan terhadap hasil putusan, masih dapat melakukan banding. Namun jumlah prosedurnya bertambah 3 prosedur, sehingga total menjadi 11 prosedur. Waktu penyelesaian banding ini maksimal 10 hari. Penerbitan Peraturan Baru Berkaitan dengan upaya memperbaiki peringkat EODB ini, pemerintah telah menerbitkan 16 peraturan, yaitu: 1. PP No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Minimum bagi Pendirian PT 2. Permenkumham No. 11/2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus 3. Permen PUPR No 5/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 4. Permen ATR/BPN no. 8/2016 tentang Peralihan HGB Tertentu di Wilayah Tertentu 5. Permendag No. 14/M-Dag/Per/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/M-Dag/Per/12/2013 6. Permen ESDM No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No 33/2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN 7. Permendag No. 16/M-Dag/Per/3/2016 tentang Perubahan atas Permendag No. 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang 8. Permendagri No 22/2016 tentang Pencabutan Izin Gangguan 9. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik secara Online 10. SE Menteri PUPR No 10/SE/M/2016 tentang Penerbitan IMB dan SLF untuk Bangunan Gedung UMKM Seluas 1300m2 dengan menggunakan desain prototipe 11. SE Direksi PT PLN No. 0001.E/Dir/2016 tentang Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya bagi Pelanggan Tegangan Rendah dengan Daya 100 s.d 200 KVA 12. Perka BPJS No. 1/2016 untuk Pembayaran Online 13. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.42/2016 tentang Percepatan Pencapaian Kemudahan Berusaha 14. SE Mahkamah Agung No2/2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang di Pengadilan 15. Keputusan Direksi PDAM DKI Jakarta Tentang Proses Pelayanan Sambungan Air 16. Keputusan Direksi PDAM Kota Surabaya tentang Proses Pelayanan Sambungan Air


8 / 15

Tanggal Penerbitan



5

Dua peraturan lain yang sedang pada tahap penyelesaian adalah Revisi PP No. 48/1994 tentang Pajak Penghasilan dan Perda tentang Penurunan BPHTB. Peringkat EODB Indonesia, sebagaimana survei Bank Dunia, saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Posisi ini tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90 dan Filipina posisi 103. (Sumber: http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-xiipemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha-di-indonesia/)

+ TAMBAHAN +

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA Mau usaha apa? merupakan pertanyan yang selalu muncul dari para sarjana yang baru lulus kuliah. Padahal menjadi wirausaha merupakan dunia ekspresi tanpa batas dalam menerapkan seluruh keahlian dan kemampuan diri.

ekonomi menurut kelompok lapangan usaha yang ada di Indonesia diwajibkan merujuk pada kode KBLI 2015.

Ada banyak lapangan usaha yang bisa dikerjakan dalam upaya menumbuhkan para pengusaha muda Indonesia. Di Indonesia telah diatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sebagai keseragaman konsep, definisi dan klasifikasi lapangan usaha, setiap kegiatan ekonomi kemudian dikelompokkan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 4 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2008 hingga

Pada awalnya KBLI dirancang untuk keperluan analisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dengan semakin strategisnya peranan dan penggunaan KBLI, klasifikasi ini juga digunakan untuk penentuan kualifikasi jenis kegiatan usaha dalam Surat Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan penentuan kualifikasi perijinan investasi. Dengan adanya pengklasifikasian ini, segala aktivitas


KBLI 2015 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2009 Cetakan III, sehingga KBLI 2015 masih tetap mengacu kepada International

tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2015 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Klasifikasi merupakan suatu sistem pengelompokan yang digunakan dalam komunikasi ekonomi dan proses statistik yang terdapat di dalamnya. Dalam klasifikasi, seluruh data dikelompokkan ke dalam kelaskelas yang sehomogen mungkin sesuai kaidah atau standar tertentu yang ditetapkan. KBLI menyediakan satu set kerangka klasifikasi aktivitas ekonomi yang komprehensif di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik menurut aktivitas ekonomi. Dalam perkembangannya, penggunaan klasifikasi untuk penyajian dan analisis data

9 / 15

Tanggal Penerbitan


secara nasional seringkali membutuhkan informasi yang lebih rinci. Sementara itu, detail data menurut jenis aktivitas ekonomi berbeda antara negara satu dengan lainnya. Perbedaan keadaan geografis, historis, derajat perkembangan industri dan organisasi aktivitas ekonomi mengakibatkan perbedaan tingkat elaborasi pada masingmasing negara. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, klasifikasi lapangan usaha telah dikembangkan hingga level 5 digit sesuai kondisi di Indonesia sejak diterbitkannya Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1983. KBLI merupakan klasifikasi menurut jenis aktivitas ekonomi, sehingga ruang lingkupnya terbatas pada unit yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. KBLI mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi ke dalam beberapa lapangan usaha berdasarkan pendekatan kegiatan, yang menekankan pada proses dari aktivitas ekonomi untuk menghasilkan barang/jasa, serta pendekatan fungsi yang melihat pada fungsi pelaku ekonomi dalam menggunakan input seperti tenaga kerja, modal serta barang dan jasa untuk menciptakan output barang/jasa. Dalam KBLI, kegiatan industri pengolahan, tidak dibedakan apakah aktivitas ekonomi suatu perusahaan industri dilakukan dengan mesin atau dengan tangan, dilakukan di pabrik atau di rumah tangga, maupun industri modern atau tradisional. KBLI juga tidak membedakan antara kegiatan formal atau informal, legal dan illegal, maupun produksi pasar atau nonpasar. KBLI mengelompokkan unit produksi menurut kelompok jenis aktivitas produktif barang dan jasa, bukan mengklasifikasikan komoditas barang dan jasa. Prinsip dan kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan



5

kategori klasifikasi di tingkat manapun tergantung pada banyak faktor, seperti potensi penggunaan klasifikasi dan ketersediaan data. Kriteria ini juga akan berubah tergantung pada tingkat agregasi. KBLI dibangun berdasarkan kerangka konseptual aktivitas produksi yang mengelompokkan unit produksi menjadi industri yang lebih rinci berdasarkan kesamaan aktivitas ekonomi, dengan mempertimbangkan input, proses dan teknologi produksi, karakteristik output yang dihasilkan, dan penggunaan output. Pada prinsipnya, kegiatan yang memiliki proses yang sama dan menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi barang atau jasa, dikelompokkan bersama dalam satu kode KBLI. Namun demikian, pertimbangan mengenai jenis kriteria dapat bervariasi dari satu kategori ke kategori lain dan antara berbagai tingkat klasifikasi. Adanya kebutuhan untuk menghubungkan jenis aktivitas dengan outputnya membuat pengelompokan dalam KBLI harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Produksi barang dan jasa yang mencirikan sebuah kelompok diberikan untuk sebagian besar hasil atau keluaran dari unit yang diklasifikasikan ke dalam kelompok tersebut; b. Kelompok berisikan unit yang menghasilkan sebagian besar barang dan jasa yang menjadi ciri kelompok tersebut. Kondisi ini diperlukan agar unit yang sejenis dapat diklasifikasikan secara unik dan mudah menurut jenis aktivitas ekonomi, dan agar unit-unit sejenis yang masuk dalam kelompok tertentu akan mirip satu sama lain. Istilah ’aktivitas’ diartikan sebagai suatu proses. Suatu aktivitas ekonomi terjadi bila sumber-sumber produksi seperti bahan baku/penolong, tenaga kerja, peralatan, dan

10 / 15

Tanggal Penerbitan


teknik produksi, dikombinasikan untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu. Jadi, aktivitas ekonomi ditandai dengan adanya suatu input, proses produksi, dan menghasilkan suatu output. Secara umum, suatu aktivitas ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang mengkombinasikan berbagai sumber produksi untuk menghasilkan satu set barang-barang yang homogen. Dalam KBLI, suatu aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang-barang yang homogen tersebut dikategorikan dalam suatu klasifikasi kegiatan yang dinamakan kelompok. KBLI tidak menyajikan suatu kode aktivitas ekonomi secara tunggal, kecuali kegiatan tersebut hanya satu-satunya, dan cukup berarti untuk dikeluarkan kodenya tersendiri.


5

dengan mudah ditentukan, misalnya pada satu proses produksi yang sama (bahan bakunya sama, dikerjakan oleh pekerja yang sama, dan dilakukan dengan peralatan yang sama), yang menghasilkan dua atau lebih barang yang berbeda. Dalam proses produksi seperti itu, proses produksi dari salah satu barang yang dihasilkan tersebut harus ditetapkan sebagai aktivitas utama/primer, dan proses produksi yang menghasilkan barang lainnya harus ditetapkan sebagai aktivitas sekunder. Penentuan aktivitas utama dari proses produksi tersebut biasanya ditentukan berdasarkan nilai tambah terbesar, atau nilai produksi terbesar, atau dari nilai jual terbesar dari barang yang dihasilkan.

Aktivitas ekonomi yang didefinisikan di atas dapat terdiri dari:  Satu proses sederhana, contoh industri pertenunan, atau  Serangkaian dari beberapa sub-proses yang saling terintegrasi. Masing-masing sub-proses tersebut mungkin termasuk dalam kelompok KBLI yang berbeda. Sebagai contoh industri mobil yang terdiri dari beberapa sub-proses, seperti mencetak, menempa, mengelas, merakit, mengecat, dan sebagainya. Begitu pula, dimungkinkan industri mobil tersebut membuat bagian-bagian khusus dari mobil, seperti mesin, gear boxes, dan peralatan lainnya, yang merupakan suatu kesatuan kegiatan pembuatan mobil.

Lebih lanjut, aktivitas suatu unit produksi perlu dibedakan antara aktivitas utama, aktivitas sekunder dan aktivitas penunjang. Aktivitas penunjang diperlukan untuk mendukung aktivitas utama dan aktivitas sekunder. Aktivitas penunjang antara lain berupa aktivitas pembukuan, transportasi, pergudangan, pembelian, promosi, penjualan, jasa kebersihan, perbaikan dan perawatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, aktivitas penunjang menghasilkan jasa-jasa, atau mungkin berupa barang, yang keseluruhannya atau sebagian besar dimanfaatkan untuk kelancaran aktivitas ekonomi unit produksi yang bersangkutan. Aktivitas penunjang tidak dapat digunakan sebagai dasar penentuan kelompok dari unit produksi tersebut.

Untuk aktivitas ekonomi yang hanya menghasilkan satu produk akhir, maka penentuan aktivitas utama dari aktivitas ekonomi tersebut dengan dapat mudah diidentifikasi, kemudian kelompok lapangan usaha dari aktivitas ekonomi bersangkutan dapat dengan mudah pula ditentukan. Sedangkan untuk penentuan aktivitas utama suatu proses produksi tidak selalu dapat

Beberapa aktivitas yang tidak dapat dianggap sebagai aktivitas penunjang adalah: a. Memproduksi barang atau mengerjakan pekerjaan yang merupakan bagian dari pembentukan modal tetap. b. Aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa, yang sebagian besar dari barang atau jasa tersebut dijual di pasar, walaupunsebagian diantaranya dipakai


11 / 15

Tanggal Penerbitan


c.

sebagai konsumsi antara dari aktivitas utama dan aktivitas sekundernya. Menghasilkan barang yang menjadi bagian fisik dari produksi akhir dari aktivitas utama atau aktivitas sekunder. Misalnya produksi kotak, botol, minuman, atau yang sejenisnya dari unit produksi lain yang termasuk satu enterprise, yang digunakan sebagaipembungkus untuk produk akhir suatu unit produksi.


5

d. Penelitian dan pengembangan. Aktivitas ini tidak universal dan aktivitas ini tidak menyediakan jasa yang dapat dikonsumsi pada aktivitas berproduksi pada saat sekarang. Semua aktivitas tersebut, bila datanya tersedia secara terpisah, harus diklasifikasikan secara tersendiri.

Tabel Kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015 KATEGORI A

B

C

KELOMPOK JUDUL PERTANIAN KEHUTANAN DAN PERIKANAN 01 Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu 02 Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu 03 Perikanan PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 05 Pertambangan Batu bara dan Lignit 06 Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi 07 Pertambangan Bijih Logam 08 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 09 Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan INDUSTRI PENGOLAHAN 10 Industri Makanan 11 Industri Minuman 12 Industri Pengolahan Tembakau 13 Industri Tekstil 14 Industri Pakaian Jadi 15 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 16 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 17 Industri Kertas dan Barang dari Kertas 18 Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman 19 Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi 20 Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 21 Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional 22 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 23 Industri Barang Galian Bukan Logam 24 Industri Logam Dasar 25 Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya 26 Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik


12 / 15

Tanggal Penerbitan



5

27 28

D E

F

G

H

I

J

K

Industri Peralatan Listrik Industri Mesin dan Perlengkapan Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain 29 Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer 30 Industri Alat Angkutan Lainnya 31 Industri Furnitur 32 Industri Pengolahan Lainnya 33 Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN 35 Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH DAN AKTIVITAS REMEDIASI 36 Pengelolaan Air 37 Pengelolaan Air Limbah 38 Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah 39 Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya KONSTRUKSI 41 Konstruksi Gedung 42 Konstruksi Bangunan Sipil 43 Konstruksi Khusus PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR 45 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 46 Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor 47 Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN 49 Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa 50 Angkutan Perairan 51 Angkutan Udara 52 Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan 53 Aktivitas Pos dan Kurir PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM 55 Penyediaan Akomodasi 56 Penyediaan Makanan dan Minuman INFORMASI DAN KOMUNIKASI 58 Aktivitas Penerbitan 59 Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik 60 Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman 61 Telekomunikasi 62 Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Itu 63 Aktivitas Jasa Informasi AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI


13 / 15

Tanggal Penerbitan


64 65

L M

N

O P Q

R

S

T


5

Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun

66 REAL ESTAT 68 Real Estat AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS 69 Aktivitas Hukum dan Akuntansi 70 Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen 71 Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis 73 Periklanan 74 Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya 75 Aktivitas Kesehatan Hewan AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA 77 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi 78 Aktivitas Ketenagakerjaan 79 Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur dan Jasa Reservasi Lainnya 80 Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan 81 Aktivitas Jasa untuk Gedung dan Pertamanan 82 Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 84 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib PENDIDIKAN 85 Pendidikan AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL 86 Aktivitas Kesehatan Manusia 87 Aktivitas Sosial di Dalam Panti 88 Aktivitas Sosial di Luar Panti KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI 90 Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas 91 Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya 92 Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan 93 Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya AKTIVITAS JASA LAINNYA 94 Aktivitas Keanggotaan Organisasi 95 Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga 96 Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI


14 / 15

Tanggal Penerbitan



5

97

U

Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestrik 98 Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL 99 Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional DAFTAR BACAAN

Ibrahim Johny. Eksistensi Badan Hukum di Indonesia sebagai Wadah dalam Menunjang Kehidupan Manusia. Jurnal Law Review Volume XI No. 1 Juli 2011. Fakultas Hukum Universitas Pelita Nusantara hal. 105-121


15 / 15

PERSEROAN TERBATAS (P.T.)

Recommend Documents