PENUNJUK UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS 1 tahun ~ keharusan Perseroan menyesuaikan ketentuan Undang-undang ini Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini. [Pasal 158] ~ pengalihan saham kepada pihak lain Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan. [Pasal 36 (3)] ~ Perseroan dapat dibubarkan Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. [Pasal 157 (4)] ~ Perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. [Pasal 157 (3)] ~ persetujuan penambahan modal RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. [Pasal 41 (2)] ~ RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. [Pasal 39 (1)] 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham ~ hak suara hadir RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. [Pasal 86 (1)] 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham ~ hak suara hadir RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum … [Pasal 86 (4)] 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham ~ hak suara mengajukan gugatan Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya [Pasal 97 (6)]
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS ~ hak suara dapat menggugat Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan [Pasal 114 (6)] 2 (dua) orang atau lebih ~ kewajiban tidak berlaku Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang … [Pasal 7 (7)] ~ perseroan didirikan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. [Pasal 7 (1)] 2 tahun ~ kreditor dapat mengajukan tagihannya melalui pengadilan Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1). [Pasal 150 (2)] 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham ~ hak suara hadir RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui… [Pasal 89 (3)] ~ mengubah anggaran dasar RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 … [Pasal 88 (1)] 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ~ keputusan sah RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui… [Pasal 88 (3)] 3 tahun ~ saham yang dibeli kembali dikuasai Perseroan Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun. [Pasal 37 (4)] 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham ~ hak suara hadir RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 [Pasal 89 (1)] 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ~ keputusan sah RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui… [Pasal 89 (3)] 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham ~ hak suara hadir RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui … [Pasal 88 (3)]
138
PENUNJUK KHAS TATANUSA 5 tahun ~ dividen yang tidak diambil masuk cadangan khusus Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. [Pasal 73 (1)] ~ pernah dinyatakan pailit Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit; [Pasal 93 (1)] ~ tanggung jawab anggota Direksi yang salah atau lalai Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. [Pasal 104 (3)] 6 bulan ~ mengubah kembali anggaran dasar Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, … [Pasal 25 (2)] ~ pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang… [Pasal 7 (6)] ~ pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya… [Pasal 7 (5)] ~ telaah laporan tahunan oleh Dewan Komisaris Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. [Pasal 66 (1)] ~ wajib mengadakan RUPS RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. [Pasal 78 (2)] 7 hari ~ pemanggilan sebelum RUPS kedua dilangsungkan Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. [Pasal 86 (8)] ~ pemanggilan sebelum RUPS ketiga dilangsungkan Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. [Pasal 86 (8)] ~ pengumuman batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Persero [Pasal 112 (2)]
139
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS ~ pengumuman batalnya pengangkatan anggota Direksi Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya... [Pasal 95 (2)] ~ pengumuman keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. [Pasal 44 (2)] ~ pengumuman neraca dan laporan laba rugi Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS. [Pasal 68 (5)] 10 hari ~ waktu paling cepat RUPS kedua dan ketiga dilakukan RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. [Pasal 86 (9)] ~ dividen yang tidak diambil menjadi hak Perseroan Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. [Pasal 73 (3)] 14 hari ~ ketua pengadilan memberikan salinan laporan pemeriksaan Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima. [Pasal 140 (2)] ~ Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya... [Pasal 30 (2)] ~ pemanggilan sebelum tanggal RUPS diadakan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. [Pasal 82 (1)] ~ pengajuan keberatan kreditor Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai... [Pasal 127 (4)] ~ pengumuman akan diadakan pemanggilan RUPS Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. [Pasal 83 (2)] ~ pengumuman penyetoran saham dalam bentuk benda Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat
140
PENUNJUK KHAS TATANUSA belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. [Pasal 34 (3)] ~ Perseroan dapat menawarkan sisa saham Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham... [Pasal 43 (4)] ~ waktu paling lambat untuk Menteri Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. [Pasal 10 (6)] 15 hari ~ Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. [Pasal 79 (7)] ~ Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. [Pasal 79 (5)] 21 hari ~ waktu paling lambat RUPS kedua dan ketiga dilakukan RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. [Pasal 86 (9)] 30 hari ~ Direksi wajib memberitahukan perubahan kepada Menteri Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) ... [Pasal 111 (7)] ~ jangka waktu paling lambat untuk pemohon Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. [Pasal 10 (5)] ~ kewajiban merubah status Perseroan Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) h [Pasal 24 (1)] ~ likuidator wajib memberitahukan pembubaran Perseroan Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar... [Pasal 147 (1) a.] ~ mengumumkan hasil Pengambilalihan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih. [Pasal 133 (2)] ~ mengumumkan hasil Penggabungan dan Peleburan
141
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal be [Pasal 133 (1)] 30 hari ~ mengumumkan ringkasan rancangan pailit Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang... [Pasal 127 (2)] ~ pemberitahuan dan pengumuman dalam Surat Kabar Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim... [Pasal 152 (7)] ~ pemegang saham penjual berhak menarik kembali penawaran Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1). [Pasal 58 (2)] ~ pemegang saham penjual dapat menawarkan kepada pihak ketiga Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan [Pasal 58 (1)] ~ pencatatan dalam daftar Perseroan Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham... [Pasal 56 (3)] ~ pencatatan perubahan anggota Direksi dalam daftar Perseroan Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung... [Pasal 94 (7)] ~ permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. [Pasal 21 (7)] ~ permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri. [Pasal 21 (9)] ~ Perseroan penolakan keberatan kreditor Dalam hal Perseroan: a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima... [Pasal 45 (3)] ~ Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib
142
PENUNJUK KHAS TATANUSA memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan. [Pasal 45 (2)] 30 hari ~ perubahan anggaran dasar harus dinyatakan dalam akta notaris Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. [Pasal 21 (5)] ~ perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5). [Pasal 21 (6)] ~ RUPS diselenggarakan setelah tanggal pemberhentian sementara Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. [Pasal 106 (4)] ~ RUPS menetapkan penunjukan likuidator Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator. [Pasal 145 (2)] ~ telah lewat RUPS pemberhentian sementara menjadi batal Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. [Pasal 106 (8)] 50.000.000,00 minimal modal dasar Perseroan Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). [Pasal 32 (1)] 60 hari ~ jangka waktu pengajuan tagihan sejak tanggal pengumuman Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). [Pasal 147 (3)] ~ kreditor mengajukan gugatan ke pengadilan negeri • Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan. [Pasal 149 (4)] • Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari... [Pasal 150 (1)] ~ kreditor mengajukan keberatan Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal... [Pasal 45 (1)] ~ permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai... [Pasal 10 (1)] ~ perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan
143
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan [Pasal 22 (1)] ~ Perseroan tidak memberikan tanggapan keberatan kreditor tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. [Pasal 45 (3) b.] ~ rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. [Pasal 149 (3)] 90 hari ~ ahli menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) ... [Pasal 140 (1)] ~ organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. [Pasal 59 (2)] ~ pemindahan hak atas saham dilakukan Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak... [Pasal 59 (3)] ~ persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima... [Pasal 59 (1)]
A agenda tertentu ~ RUPS Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). [Pasal 76 (4)] ahli ~ berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui. [Pasal 139 (5)] ~ keahlian dalam bidang pemeriksaan Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3
144
PENUNJUK KHAS TATANUSA (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan. [Pasal 139 (3)] ~ menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada ketua pengadilan Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) ... [Pasal 140 (1)] ~ wajib merahasiakan hasil pemeriksaan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. [Pasal 139 (7)] ahli yang tidak terafiliasi Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan... [Pasal 34 (2)] akta ~ bukan akta otentik Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian. [Pasal 12 (2)] ~ nama dan alamat lengkap Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan. [Pasal 5 (3)] ~ pemindahan hak atas saham • Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. [Pasal 56 (1)] • Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. [Pasal 56 (2)] akta berita acara rapat ~ perubahan anggaran dasar Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. [Pasal 21 (5)] akta notaris Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. [Pasal 7 (1)] ~ larangan Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5). [Pasal 21 (6)] ~ perubahan anggaran dasar • Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. [Pasal 21 (4)] • Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. [Pasal 21 (5)] ~ risalah RUPS Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. [Pasal 90 (2)] akta otentik
145
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. [Pasal 12 (3)] akta Peleburan ~ dasar pembuatan akta pendirian Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan. [Pasal 128 (3)] akta Peleburan ~ salinan Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). [Pasal 130] akta pendirian ~ batal Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan... [Pasal 10 (9)] ~ muatan Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. [Pasal 8 (1)] ~ nama dan tempat kedudukan notaris Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. [Pasal 12 (3)] ~ nomor Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. [Pasal 12 (3)] ~ pelekatan akta bukan akta otentik Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian. [Pasal 12 (2)] ~ pembuatan dapat diwakili Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. [Pasal 8 (3)] ~ pencantuman kepemilikan saham Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. [Pasal 12 (1)] ~ tanggal Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. [Pasal 12 (3)] ~ tidak dipenuhi Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan. [Pasal 12 (4)] akta pendirian Perseroan ~ pengumuman dalam Tambahan Berita Negara
146
PENUNJUK KHAS TATANUSA akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); [Pasal 30 (1) a.] ~ hasil Peleburan Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan. [Pasal 128 (3)] akta Pengambilalihan saham ~ langsung dari pemegang saham Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. [Pasal 128 (2)] akta Penggabungan Perseroan ~ salinan Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada: a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar... [Pasal 129 (1)] akta perubahan anggaran dasar ~ pengumuman dalam Tambahan Berita Negara akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); [Pasal 30 (1) b.] akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri. [Pasal 30 (1) c.] aktiva dan pasiva Perseroan Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; [Pasal 122 (3)] akuntan publik ~ audit laporan keuangan Perseroan Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; [Pasal 68 (1)] ~ tidak dapat diangkat sebagai ahli Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3). [Pasal 139 (4)] alamat lengkap alamat lengkap Perseroan. [Pasal 9 (1)e.] ~ perseroan Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. [Pasal 5 (2)] alasan secara tertulis ~ anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi… [Pasal 67 (2)] anggaran dasar ~ anggota Direksi dan Dewan Komisaris h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; [Pasal 15 (1) h] ~ aturan komisaris independen Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. [Pasal 120 (1)]
147
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS
148
PENUNJUK KHAS TATANUSA anggaran dasar ~ aturan komisaris utusan Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. [Pasal 120 (1)] ~ aturan pemindahan hak atas saham Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu: a. [Pasal 57 (1)] ~ cara pemindahan hak atas saham Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Pasal 55] ~ didaftarkan dalam daftar perusahaan Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak... [Pasal 157 (1)] ~ jabatan dan anggota Direksi nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; [Pasal 15 (1) f] ~ jangka waktu jangka waktu berdirinya Perseroan; [Pasal 15 (1) c] ~ jumlah kuorum RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. [Pasal 86 (1)] ~ keharusan mengubah kembali Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham... [Pasal 25 (2)] ~ ketentuan Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai: a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi; b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan Penjelasan Pasal 107 Huruf b: Cukup jelas c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan me [Pasal 107] ~ ketentuan kewenangan setiap anggota Direksi Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. [Pasal 98 (2)] ~ ketentuan lain Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. [Pasal 84 (1)] ~ ketentuan pemindahan hak atas saham Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain. [Pasal 125 (8)] ~ kewenangan Dewan Komisaris Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. [Pasal 118 (1)]
149
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS anggaran dasar ~ klasifikasi saham Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. [Pasal 53 (1)] ~ laba dan dividen tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. [Pasal 15 (1) i] ~ larangan muatan Anggaran dasar tidak boleh memuat: a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. [Pasal 15 (3)] ~ maksud dan tujuan serta kegiatan usaha maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; [Pasal 15 (1) b] ~ mengubah RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3... [Pasal 88 (1)] ~ mengubah kuorum tidak tercapai Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. [Pasal 88 (2)] ~ menyampaikan perubahan kepada Menteri Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada: a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar... [Pasal 129 (1)] ~ modal dasar besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; [Pasal 15 (1) d] ~ muatan Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: [Pasal 15 (1)] ~ muatan ketentuan lain Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. [Pasal 15 (2)] ~ nama dan tempat kedudukan nama dan tempat kedudukan Perseroan; [Pasal 15 (1) a] ~ pecahan nilai nominal saham Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham. [Pasal 54 (1)] ~ pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. [Pasal 117 (1)] ~ pencantuman kegiatan usaha Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Pasal 18] ~ pencantuman maksud dan tujuan Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Pasal 18]
150
PENUNJUK KHAS TATANUSA anggaran dasar ~ pencantuman tempat kedudukan Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. [Pasal 17 (1)] ~ pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. [Pasal 94 (4)] ~ pengaturan bentuk bukti kepemilikan saham Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. [Pasal 51] ~ perpanjangan jangka waktu Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan [Pasal 22 (1)] ~ persyaratan kepemilikan saham Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Pasal 48 (2)] ~ persyaratan kuorum Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. [Pasal 77 (2)] ~ persyaratan pemberian persetujuan Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum [Pasal 117 (2)] ~ perubahan Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. [Pasal 19 (1)] ~ perubahan hasil Pengambilalihan Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). [Pasal 131 (1)] ~ perubahan pengurangan modal Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. [Pasal 46 (1)] ~ rancangan perubahan rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada; [Pasal 123 (2) d.] ~ rancangan perubahan hasil Pengambilalihan rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada. [Pasal 125 (6) k.] ~ rencana kerja Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. [Pasal 64 (2)] ~ RUPS penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; [Pasal 15 (1) g]
151
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS anggaran dasar ~ saham jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; [Pasal 15 (1) e] ~ tata cara pemberhentian anggota Dewan Komisaris Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris. [Pasal 111 (4)] ~ tata cara pencalonan anggota Direksi Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. [Pasal 94 (4)] ~ tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris. [Pasal 111 (4)] ~ tata cara pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris. [Pasal 111 (4)] ~ tata cara penggantian anggota Dewan Komisaris Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris. [Pasal 111 (4)] ~ tugas dan wewenang komisaris utusan Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi. [Pasal 120 (4)] anggaran dasar perseroan Terhadap Perseroan berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. [Pasal 4] anggaran dasar yang belum disetujui ~ wajib disesuaikan dengan undang-undang ini Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-undang ini. [Pasal 157 (2)] anggaran tahunan Perseroan Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang. [Pasal 63 (2)] anggota Dewan Komisaris ~ alasan tidak menandatangani laporan tahunan Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi… [Pasal 67 (2)] ~ bebas dari tanggung jawab Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. [Pasal 69 (4)]
152
PENUNJUK KHAS TATANUSA anggota Dewan Komisaris ~ bertanggung jawab Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. [Pasal 69 (3)] ~ bertanggung jawab secara pribadi Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [Pasal 114 (3)] ~ bertanggung jawab secara tanggung renteng Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng. [Pasal 142 (5)] ~ dianggap menyetujui isi laporan tahunan Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. [Pasal 67 (3)] ~ dilarang bertindak sebagai kuasa Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1). [Pasal 85 (4)] ~ dinyatakan bersalah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit... [Ps. 93 (1) b.] ~ gaji atau honorarium dan tunjangan Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. [Pasal 113] ~ gugatan dari pemegang saham Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan [Pasal 114 (6)] ~ hak mengajukan gugatan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. [Pasal 97 (7)] ~ jangka waktu pengangkatan Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. [Pasal 111 (3)] ~ ketentuan pemberhentian Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris. [Pasal 119] ~ mengganti seluruh atau sebagian biaya Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. [Pasal 141 (3)]
153
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS anggota Dewan Komisaris ~ nama nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan; [Pasal 123 (2) k.] ~ paling sedikit 2 (dua) orang Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan... [Pasal 108 (5)] ~ pembuktian tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;... [Pasal 114 (5) b.] ~ penandatanganan laporan tahunan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk [Pasal 67 (1)] ~ pengangkatan Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. [Pasal 111 (1)] ~ pengangkatan batal karena hukum Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. [Pasal 112 (1)] ~ pengangkatan pertama kali oleh pendiri Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. [Pasal 111 (2)] ~ pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) ... [Pasal 111 (7)] ~ pengawasan dengan itikad baik telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; [Pasal 115 (3) b.] ~ perbuatan hukum Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. [Pasal 112 (3)] ~ pernah dihukum dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. [Ps. 110 (1) c.] ~ pernah dinyatakan bersalah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit...[Ps. 110 (1) b.]
154
PENUNJUK KHAS TATANUSA anggota Dewan Komisaris ~ persyaratan pengangkatan Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. [Pasal 110 (1)] ~ persyaratan tambahan Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. [Pasal 110 (2)] ~ surat pernyataan calon Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. [Pasal 110 (3)] ~ tanggung jawab Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. [Pasal 115 (2)] ~ tanggung jawab kerugian Perseroan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115. [Pasal 112 (4)] ~ tanggung renteng tanggung jawab • Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat... [Pasal 115 (1)] • Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. [Pasal 114 (4)] ~ telah memberikan nasihat telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan. [Pasal 115 (3) d.] ~ telah memberikan nasihat kepada Direksi telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. [Pasal 114 (5) c.] ~ tidak dapat diangkat sebagai ahli Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3). [Pasal 139 (4)] ~ tidak dapat dimintai pertanggungjawaban Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan: a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; [Pasal 115 (3)] ~ tidak dapat dipertanggungjawabkan Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai... [Pasal 114 (5) a]
155
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS anggota Dewan Komisaris ~ tidak mempunyai kepentingan pribadi tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan;... [Pasal 115 (3) c.] ~ tugas pengawasan dan pemberian nasihat Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai... [Pasal 114 (2)] ~ wajib memberikan segala keterangan Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. [Pasal 139 (6)] anggota Direksi ~ alasan tidak menandatangani laporan tahunan Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi... [Pasal 67 (2)] ~ bebas dari tanggung jawab Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. [Pasal 69 (4)] ~ benturan kepentingan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;... [Pasal 97 (5) c.] ~ benturan kepentingan dengan Perseroan Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau… [Pasal 99 (1)] ~ berlakunya pemberhentian Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak: a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau [Pasal 105 (5)] ~ bersalah atau lalai Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [Pasal 97 (3)] ~ bertanggung jawab Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. [Pasal 69 (3)] ~ bertanggung jawab penuh secara pribadi Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [Pasal 97 (3)]
156
PENUNJUK KHAS TATANUSA anggota Direksi ~ bertanggung jawab secara pribadi kerugian Perseroan Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. [Pasal 101 (2)] ~ bertanggung jawab secara tanggung renteng Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng. [Pasal 142 (5)] ~ cara penyelesaian status hak dan kewajiban cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri; [Pasal 123 (2) h.] ~ cara penyelesaian status, hak dan kewajiban cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih; [Pasal 125 (6) i.] ~ dapat diberhentikan sewaktu-waktu Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. [Pasal 105 (1)] ~ dianggap menyetujui isi laporan tahunan Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. [Pasal 67 (3)] ~ diberhentikan untuk seterusnya Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. [Pasal 106 (7)] ~ diberhentikan sementara secara tertulis Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. [Pasal 106 (2)] ~ diberhentikan untuk sementara Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. [Pasal 106 (1)] ~ dilarang bertindak sebagai kuasa Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud… [Pasal 85 (4)] ~ dinyatakan bersalah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit... [Ps. 93 (1) b.] ~ gaji dan tunjangan Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. [Pasal 96 (1)] ~ gugatan pemegang saham Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya [Pasal 97 (6)]
157
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS anggota Direksi ~ itikad baik dan kehati-hatian telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; [Pasal 97 (5) b.] ~ jangka waktu pengangkatan Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. [Pasal 94 (3)] ~ kesempatan untuk membela diri Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. [Pasal 105 (2)] ~ kesempatan untuk membela diri secara tertulis Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih... [Pasal 105 (3)] ~ kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. [Pasal 105 (4)] ~ kesempatan untuk membeli diri dalam RUPS Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. [Pasal 106 (5)] ~ ketentuan Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. [Pasal 92 (4)] ~ ketentuan pemberhentian Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris. [Pasal 119] ~ mengambil tindakan mencegah kepailitan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. [Pasal 104 (4) d.] ~ mengganti seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. [Pasal 141 (3)] ~ nama nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan; [Pasal 123 (2) k.] ~ pembagian tugas dan wewenang Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. [Pasal 92 (5)] ~ pemberhentian dengan keputusan di luar RUPS Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS
158
PENUNJUK KHAS TATANUSA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih... [Pasal 105 (3)] anggota Direksi ~ pemberhentian sementara menjadi batal Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. [Pasal 106 (8)] ~ penandatanganan laporan tahunan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk [Pasal 67 (1)] ~ pengangkatan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. [Pasal 94 (1)] ~ pengangkatan batal karena hukum Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. [Pasal 95 (1)] ~ pengangkatan pertama oleh pendiri Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. [Pasal 94 (2)] ~ pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. [Pasal 94 (4)] ~ pengumuman batalnya pengangkatan Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya... [Pasal 95 (2)] ~ perbuatan melawan hukum Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau b. anggota... [Pasal 138 (1)] ~ persyaratan pengangkatan Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit; [Pasal 93 (1)] ~ surat pernyataan calon Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. [Pasal 93 (3)] ~ tanggung jawab Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara... [Pasal 14 (1)]
159
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS anggota Direksi ~ tanggung jawab tanggung renteng Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. [Pasal 97 (4)] ~ tanggung jawab terhadap kerugian Perseroan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104. [Pasal 95 (5)] ~ tanggung renteng bertanggung jawab • Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng... [Pasal 104 (2)] • Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. [Pasal 104 (3)] ~ tanggung renteng tanggung jawab Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat... [Pasal 115 (1)] ~ tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; [Pasal 15 (1) h] ~ tata cara pengisian jabatan yang lowong Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai: a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi; b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan Penjelasan Pasal 107 Huruf b: Cukup jelas c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan me [Pasal 107] ~ tata cara pengunduran diri Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai: a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi; b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan Penjelasan Pasal 107 Huruf b: Cukup jelas c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan me [Pasal 107] ~ tidak berkeberatan atas pemberhentian Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. [Pasal 105 (4)] ~ tidak bertanggungjawab atas kepailitan Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: a. [Pasal 104 (4)] ~ tidak berwenang melakukan tugas Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1). [Pasal 106 (3)] ~ tidak berwenang mewakili Perseroan Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: a. [Pasal 99 (1)]
160
PENUNJUK KHAS TATANUSA anggota Direksi ~ tidak dapat diangkat sebagai ahli Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3). [Pasal 139 (4)] ~ tidak dapat dipertanggungjawabkan Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; [Ps. 97 (5)] ~ tidak mempunyai benturan kepentingan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan;... [Pasal 104 (4) c.] ~ tindakan mencegah kerugian telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. [Pasal 97 (5) d.] ~ tindakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; [Pasal 104 (4) b.] ~ wajib bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. [Pasal 97 (2)] ~ wajib melaporkan kepemilikan saham kepada Perseroan Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. [Pasal 101 (1)] ~ wajib memberikan segala keterangan Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. [Pasal 139 (6)] ~ wewenang mewakili Perseroan Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. [Pasal 98 (2)] anggota Direksi lain ~ hak mengajukan gugatan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. [Pasal 97 (7)] asas hukum Perseroan Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan Undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-undang ini. [Pasal 154 (2)] audit akuntan publik ~ aset Perseroan minimal Rp50.000.000.000,Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)... [Pasal 68 (1) e.] ~ laporan hasil
161
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. [Ps. 68 (3)] ~ Perseroan penerbit surat pengakuan utang Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; [Pasal 68 (1) b.] ~ Perseroan menghimpun dana masyarakat Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; [Pasal 68 (1) a] ~ Perseroan persero Perseroan merupakan persero; [Pasal 68 (1) d.] ~ Perseroan Terbuka Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; [Pasal 68 (1) c.]
B badan hukum ~ Pengambilalihan • Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. [Pasal 125 (2)] • Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan... [Pasal 125 (4)] ~ pengesahan Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. [Pasal 7 (4)] ~ perbuatan hukum atas nama Perseroan Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. [Pasal 14 (3)] ~ persyaratan belum terpenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan... [Pasal 3 (2)] ~ status RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. [Pasal 14 (5)] ~ tata cara pengajuan permohonan Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan [Pasal 28] bahasa Indonesia
162
PENUNJUK KHAS TATANUSA • Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. [Pasal 21 (4)] • Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. [Pasal 7 (1)] barang cetakan ~ pencantuman nama dan alamat lengkap Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan. [Pasal 5 (3)] batal karena hukum ~ pembelian kembali saham Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum. [Pasal 37 (2)] ~ pengangkatan anggota Direksi Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. [Pasal 95 (1)] bentuk benda tidak bergerak ~ penyetoran modal saham Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. [Pasal 34 (3)] bentuk lain ~ penyetoran modal saham Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan... [Pasal 34 (2)] bentuk uang ~ penyetoran modal saham Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. [Pasal 34 (1)] Berita Negara ~ pengumuman berakhirnya status badan hukum Perseroan Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia. [Pasal 152 (8)] ~ pengumuman pembubaran Perseroan Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar... [Pasal 147 (1) a.] bersifat final ~ penetapan ketua pengadilan negeri Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. [Pasal 86 (7)] bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. [Pasal 80 (6)] bertentangan dengan kesusilaan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; [Pasal 16 (1)b.] bertentangan dengan ketertiban umum
163
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; [Pasal 16 (1)b.]
164
PENUNJUK KHAS TATANUSA biaya ~ informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan; [Pasal 153 d.] ~ keputusan pengesahan badan hukum Perseroan memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan; [Ps. 153 b.] ~ keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar; [Pasal 153 c.] ~ pengumuman dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;... [Pasal 153 e.] ~ persetujuan pemakaian nama Perseroan Ketentuan mengenai biaya untuk: a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan; [Pasal 153 a.] ~ persetujuan perubahan anggaran dasar memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah. [Pasal 153 f.] ~ salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan anggaran dasar memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah. [Pasal 153 f.] biaya pemeriksaan ~ dibayar oleh Perseroan Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan. [Pasal 141 (2)] ~ ditentukan oleh ketua pengadilan negeri Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan. [Pasal 141 (1)] bukti penyetoran yang sah Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. [Pasal 33 (2)] bunga tetap atas saham Anggaran dasar tidak boleh memuat: a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. [Pasal 15 (3)] bursa efek Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan... [Pasal 7 (7)]
165
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS
C cadangan ~ kewajiban penyisihan Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. [Pasal 70 (2)] ~ menutup kerugian Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. [Pasal 70 (4)] cadangan khusus Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. [Pasal 73 (1)] ~ dividen RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). [Pasal 73 (2)] cadangan wajib ~ 20% dari jumlah modal Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. [Pasal 70 (3)] cakap melakukan perbuatan hukum ~ anggota Dewan Komisaris Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. [Pasal 110 (1)] ~ anggota Direksi Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit; [Pasal 93 (1)] calon anggota Dewan Komisaris ~ surat pernyataan Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. [Pasal 110 (3)] calon pendiri ~ bertanggung jawab secara pribadi Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab... [Pasal 13 (4)] ~ hak dan kewajiban Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak... [Pasal 13 (1)]
166
PENUNJUK KHAS TATANUSA ~ harus dicantumkan dalam akta pendirian Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. [Pasal 12 (1)] ~ perbuatan hukum mengikat Perseroan Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak... [Pasal 13 (1)] ~ persetujuan tertulis Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan. [Pasal 13 (5)] cara penyelesaian hak pemegang saham cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan; [Pasal 125 (6) h.] cara penyelesaian status hak dan kewajiban cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga; [Pasal 123 (2) i.] circular resolution Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. [Pasal 91]
D daerah tertentu Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri. [Ps. 11] daftar khusus ~ disediakan di tempat kedudukan Perseroan Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham. [Pasal 50 (4)] ~ memuat keterangan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau... [Pasal 50 (2)] ~ pencatatan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. [Pasal 60 (3)] ~ pencatatan perubahan kepemilikan saham Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham. [Pasal 50 (3)]
167
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS ~ Perseroan Terbuka Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka. [Pasal 50 (5)] ~ saham yang dimiliki anggota Direksi dan keluarganya Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. [Pasal 101 (1)] daftar pemegang saham Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau... [Pasal 50 (2)] ~ disediakan di tempat kedudukan Perseroan Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham. [Pasal 50 (4)] ~ muatan Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan alamat pemegang saham; [Pasal 50 (1)] ~ pencatatan perubahan Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham. [Pasal 50 (3)] ~ Perseroan Terbuka Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka. [Pasal 50 (5)] ~ wajib pencatatan gadai saham atau jaminan fidusia Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. [Pasal 60 (3)] daftar Perseroan ~ alamat lengkap alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; [Pasal 29 (2) b.] ~ anggota Dewan Komisaris nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; [Pasal 29 (2) g.] ~ anggota Direksi nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; [Pasal 29 (2) g.] ~ berakhirnya status badan hukum [Pasal 29 (2) i.] ~ catatan berakhirnya status badan hukum Perseroan • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan. [Pasal 152 (6)] • Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan
168
PENUNJUK KHAS TATANUSA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi. [Pasal 152 (5)] daftar Perseroan ~ data Perseroan Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal: a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang... [Pasal 29 (3)] ~ diatur dengan Peraturan Menteri Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri. [Pasal 29 (6)] ~ dihapusnya nama Perseroan Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi. [Pasal 152 (5)] ~ diselenggarakan oleh Menteri Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. [Pasal 29 (1)] ~ jangka waktu pendirian Perseroan Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi: a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan; [Pasal 29 (2) a.] ~ kegiatan usaha Perseroan Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi: a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan; [Pasal 29 (2) a.] ~ maksud dan tujuan Perseroan Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi: a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan; [Pasal 29 (2) a.] ~ nama dan tempat kedudukan notaris nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar; [Pasal 29 (2) f.] ~ nama dan tempat kedudukan Perseroan Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi: a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan; [Pasal 29 (2) a.] ~ nama lengkap dan alamat pemegang saham nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; [Pasal 29 (2) g.] ~ neraca dan laporan laba rugi neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit. [Pasal 29 (2) j.] ~ nomor dan tanggal akta pembubaran nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri; [Pasal 29 (2) h.] ~ nomor dan tanggal akta pendirian
169
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); [Pasal 29 (2) c.] daftar Perseroan ~ nomor dan tanggal akta perubahan nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); [Pasal 29 (2) d.] ~ pencatatan penambahan modal Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. [Pasal 42 (3)] ~ pencatatan Perseroan dalam likuidasi pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. [Pasal 147 (1) b.] ~ pengesahan badan hukum nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); [Pasal 29 (2) c.] ~ Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. [Pasal 132] ~ permodalan Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi: a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan; [Pasal 29 (2) a.] ~ persetujuan Menteri nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); [Pasal 29 (2) d.] ~ perubahan anggota Direksi Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung... [Pasal 94 (7)] ~ tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); [Pasal 29 (2) e.] ~ terbuka untuk umum Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum. [Pasal 29 (5)] daftar perusahaan ~ pendaftaran anggaran dasar yang telah disetujui Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak... [Pasal 157 (1)] ~ pendaftaran perubahan yang telah disetujui Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak... [Pasal 157 (1)]
170
PENUNJUK KHAS TATANUSA dalam keadaan tertentu untuk waktu tertentu ~ Dewan Komisaris Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. [Pasal 118 (2)] dana masyarakat Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. [Pasal 92 (4)] data Perseroan Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal: a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang... [Pasal 29 (3)] Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. [Pasal 1 (6)] ~ 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. [Pasal 114 (4)] ~ anggota Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. [Pasal 108 (3)] ~ berhak mewakili Perseroan Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; [Pasal 99 (2)] ~ bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5). [Pasal 72 (6)] ~ bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1). [Pasal 114 (1)] ~ cara penyelesaian status hak dan kewajiban • cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri; [Pasal 123 (2) h.] • cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih; [Pasal 125 (6) i.] ~ dalam keadaan tertentu untuk waktu tertentu Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. [Pasal 118 (2)]
171
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS Dewan Komisaris ~ gaji dan tunjangan anggota gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. [Pasal 66 (2) g.] ~ keputusan gaji dan tunjangan anggota Direksi Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. [Pasal 96 (3)] ~ ketentuan mengenai tanggung jawab Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Pidana. [Pasal 155] ~ kewajiban hadir dalam RUPS Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai: a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permo-honan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang ini atau anggaran dasar;… [Pasal 80 (3)] ~ kewajiban melakukan pemanggilan RUPS Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. [Pasal 79 (7)] ~ kewajiban membuat risalah rapat Dewan Komisaris wajib : a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan c. memberikan laporan tentang … [Pasal 116] ~ kewenangan ditarik kembali Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktuwaktu dapat ditarik kembali oleh RUPS. [Pasal 39 (3)] ~ laporan kepemilikan saham Perseroan Dewan Komisaris wajib : a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan c. memberikan laporan tentang… [Pasal 116] ~ laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib : a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan c. memberikan laporan tentang… [Pasal 116] ~ laporan tugas pengawasan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; [Pasal 66 (2) e.] ~ lebih dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. [Pasal 108 (4)]
172
PENUNJUK KHAS TATANUSA Dewan Komisaris ~ memberi nasehat kepada Direksi Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. [Pasal 108 (1)] ~ mendampingi Direksi dalam perbuatan hukum tertentu Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. [Pasal 117 (1)] ~ menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. [Pasal 96 (2)] ~ menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS • RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. [Pasal 39 (1)] • RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. [Pasal 41 (2)] ~ nama anggota nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; [Pasal 66 (2) f.] ~ panggilan RUPS Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. [Pasal 81 (2)] ~ pemanggilan sendiri RUPS Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b. Dewan Komisaris melakukan… [Pasal 79 (6)] ~ pemberhentian sementara anggota Direksi Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. [Pasal 106 (1)] ~ pengawasan atas kebijakan pengurus Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. [Pasal 108 (1)] ~ pengawasan dan pemberian nasihat Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. [Pasal 108 (2)] ~ penyelenggaraan RUPS RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). [Pasal 79 (9)] ~ perbuatan melawan hukum Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau b. anggota... [Pasal 138 (1)]
173
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS Dewan Komisaris ~ permintaan RUPS Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali... [Pasal 79 (2)] ~ perpanjangan waktu kewenangan Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. [Pasal 39 (2)] ~ persetujuan kepada Direksi dalam perbuatan hukum Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. [Pasal 117 (1)] ~ persetujuan pembagian dividen interim Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3). [Pasal 72 (4)] ~ persetujuan Pengambilalihan Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan... [Pasal 125 (6)] ~ persetujuan rancangan Penggabungan Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan. [Pasal 123 (3)] ~ persetujuan rencana kerja Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. [Pasal 64 (2)] ~ pertanggungjawaban komite Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. [Pasal 121 (2)] ~ rencana kerja tahunan Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. [Pasal 64 (1)] ~ tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; [Pasal 15 (1) h] ~ telaah rencana kerja Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris. [Pasal 64 (3)] ~ tembusan surat tercatat Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. [Pasal 79 (4)]
174
PENUNJUK KHAS TATANUSA Dewan Komisaris ~ tidak dapat bertindak sendiri-sendiri Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. [Pasal 108 (4)] ~ tindakan pengurusan Perseroan Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. [Pasal 118 (1)] ~ tugas pengawasan membentuk komite Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. [Pasal 121 (1)] ~ usulan pembubaran Perseroan kepada RUPS Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. [Pasal 144 (1)] Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. [Pasal 109 (1)] ~ ahli syariah Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. [Pasal 109 (2)] ~ memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. [Pasal 109 (3)] diberhentikan untuk sementara ~ anggota Direksi Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. [Pasal 106 (1)] diberhentikan untuk sementara secara tertulis ~ anggota Direksi Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. [Pasal 106 (2)] Direksi Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai... [Pasal 1 (5)] ~ alasan serta penjelasan alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih; [Pasal 125 (6) b.] ~ alasan serta penjelasan melakukan Penggabungan alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan [Pasal 123 (2) b.] ~ belum tercatat dalam daftar Perseroan Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau
175
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan. [Pasal 94 (8)] Direksi ~ bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud... [Pasal 72 (6)] ~ bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). [Pasal 97 (1)] ~ bertindak selaku likuidator Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator,... [Pasal 142 (3)] ~ berwenang menjalankan pengurusan Perseroan Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan [Pasal 92 (2)] ~ gaji dan tunjangan anggota gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. [Pasal 66 (2) g.] ~ gugatan pailit dari pihak ketiga Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga. [Pasal 104 (5)] ~ jumlah anggota Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. [Pasal 92 (3)] ~ keputusan pembagian dividen interim Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3). [Pasal 72 (4)] ~ keputusan pembagian tugas dan wewenang anggota Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. [Pasal 92 (6)] ~ keputusan RUPS untuk persetujuan tindakan Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). [Pasal 102 (5)] ~ ketentuan mengenai tanggung jawab Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Pidana. [Pasal 155] ~ kewajiban hadir dalam RUPS Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai: a. [Pasal 80 (3)] ~ kewenangan tidak terbatas dan tidak bersyarat Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan
176
PENUNJUK KHAS TATANUSA lain dalam Undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. [Pasal 98 (3)] Direksi ~ laporan hasil audit akuntan publik Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. [Pasal 68 (3)] ~ memberi izin kepada pemegang saham Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS... [Pasal 100 (3)] ~ memberi kuasa tertulis kepada karyawan Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. [Pasal 103] ~ menentukan rencana kerja Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. [Pasal 64 (2)] ~ mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Persero [Pasal 112 (2)] ~ menyusun laporan tahunan Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. [Pasal 66 (1)] ~ menyusun rancangan Penggabungan Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan. [Pasal 123 (1)] ~ mewakili Perseroan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. [Pasal 98 (1)] ~ nama anggota nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; [Pasal 66 (2) f.] ~ nasihat Dewan Komisaris Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. [Pasal 108 (1)] ~ panggilan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. [Pasal 81 (1)] ~ pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi. [Pasal 111 (8)]
177
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS Direksi ~ pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. [Pasal 102 (3)] ~ pengawasan dan pemberian nasihat Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai... [Pasal 114 (2)] ~ pengurusan Perseroan Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. [Pasal 92 (1)] ~ perbuatan hukum Pengambilalihan Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan... [Pasal 125 (4)] ~ permohonan pailit atas Perseroan sendiri Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undangundang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban... [Pasal 104 (1)] ~ rancangan Pengambilalihan Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurangkurangnya: a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan... [Pasal 125 (6)] ~ rencana kerja tahunan Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. [Pasal 63 (1)] ~ RUPS RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. [Pasal 79 (8)] ~ RUPS tahunan Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. [Pasal 79 (1)] ~ surat tercatat permintaan RUPS Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya. [Pasal 79 (3)] ~ tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [Pasal 37 (3)]
178
PENUNJUK KHAS TATANUSA Direksi ~ tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. [Pasal 145 (3)] ~ tidak melakukan pemanggilan RUPS Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan se [Pasal 79 (6)] ~ tidak menyampaikan rencana kerja Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan. [Pasal 65 (1)] ~ usulan pembubaran Perseroan kepada RUPS Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. [Pasal 144 (1)] ~ wajib melakukan pemanggilan RUPS Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. [Pasal 79 (5)] ~ wajib memberitahukan keputusan RUPS Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. [Pasal 44 (2)] ~ wajib memberitahukan perubahan anggota kepada Menteri Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung... [Pasal 94 (7)] ~ wajib memberitahukan perubahan kepada Menteri Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) ... [Pasal 111 (7)] ~ wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham... [Pasal 56 (3)] ~ wajib membuat daftar khusus Direksi Wajib: a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi; [Pasal 100 (1)] ~ wajib membuat daftar pemegang saham Direksi Wajib: a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi; [Pasal 100 (1)]
179
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS Direksi ~ wajib membuat dokumen keuangan Perseroan membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentang Dokumen Perusahaan;... [Pasal 100 (1) b.] ~ wajib membuat laporan tahunan membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentang Dokumen Perusahaan;... [Pasal 100 (1) b.] ~ wajib membuat risalah rapat Direksi Direksi Wajib: a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi; [Pasal 100 (1)] ~ wajib membuat risalah RUPS Direksi Wajib: a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi; [Pasal 100 (1)] ~ wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya. [Pasal 100 (1) c.] ~ wajib meminta persetujuan RUPS Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi... [Pasal 102 (1)] ~ wajib mencatat pemindahan hak atas saham Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham... [Pasal 56 (3)] ~ wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau... [Pasal 50 (2)] ~ wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan alamat pemegang saham; [Pasal 50 (1)] ~ wajib mengajukan pernyataan pendaftaran Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. [Pasal 24 (2)] ~ wajib mengumumkan hasil Pengambilalihan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih. [Pasal 133 (2)] ~ wajib mengumumkan hasil Penggabungan dan Peleburan Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal be [Pasal 133 (1)] ~ wajib mengumumkan ringkasan rancangan pailit Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan
180
PENUNJUK KHAS TATANUSA rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang... [Pasal 127 (2)] ~ wajib menyerahkan laporan keuangan Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; [Pasal 68 (1)] Direksi baru ~ pengangkatan dirinya sendiri Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri. [Pasal 94 (9)] Direksi lain ~ berhak mewakili Perseroan Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; [Pasal 99 (2)] ditolak ~ perubahan anggaran dasar Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila: a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar; b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan... [Pasal 27] diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. [Pasal 34 (3)] dividen ~ menjadi hak Perseroan Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. [Pasal 73 (3)] ~ pemegang saham Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. [Pasal 71 (2)] ~ saldo laba positif Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. [Pasal 71 (3)] ~ secara kumulatif atau nonkumulatif saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif; [Pasal 53 (4) d.] ~ tata cara pengambilan RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). [Pasal 73 (2)] ~ tidak berhak mendapatkan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian dividen. [Pasal 40 (2)] dividen interim ~ pembagian • Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. [Pasal 72 (1)]
181
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS • Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan…. [Pasal 72 (3)] • Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3). [Pasal 72 (4)] dividen interim ~ pembagian dapat dilakukan Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. [Pasal 72 (2)] ~ pengembalian kepada Perseroan Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. [Pasal 72 (5)] ~ Perseroan rugi Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. [Pasal 72 (5)] ~ tidak dapat mengembalikan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5). [Pasal 72 (6)] dividen lampau Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. [Pasal 73 (1)] diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. [Pasal 68 (1) f.] dokumen ~ laporan tahunan Perseroan Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). [Pasal 78 (3)] dokumen keuangan Perseroan ~ tempat penyimpanan Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan. [Pasal 100 (2)] dokumen pendukung ~ format isian dan keterangan Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan... [Pasal 10 (3)] ~ ketentuan diatur dengan Peraturan Menteri Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. [Pasal 10 (2)] ~ tidak dipenuhi Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan... [Pasal 10 (7)]
182
PENUNJUK KHAS TATANUSA ~ tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta al [Pasal 10 (4)] ~ untuk memperoleh Keputusan Menteri Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai... [Pasal 10 (1)] ~ ahli berhak untuk memeriksa Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui. [Pasal 139 (5)] ~ tempat penyimpanan Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan. [Pasal 100 (2)] dunia usaha ~ keanggotaan tim ahli pemantauan hukum Perseroan Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. pemerintah; b. pakar/akademisi; c. profesi; dan d. dunia usaha. [Pasal 156 (2)]
E efek ~ yang dapat dikonversi menjadi saham ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS... [Pasal 43 (3) b.] employee stocks option program Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham: a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; [Pasal 43 (3) a.]
F format isian ~ harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. [Pasal 9 (2)] ~ telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan... [Pasal 10 (3)] ~ tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta al [Pasal 10 (4)]
183
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS ~ untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik... [Pasal 9 (1)]
G gadai ~ hak suara Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. [Pasal 60 (4)] gadai saham • jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh... [Pasal 37 (1) b.] • Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. [Pasal 60 (2)] • Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. [Pasal 60 (3)] gaji dan tunjangan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. [Pasal 66 (2) g.] gaji dan tunjangan anggota Direksi ~ keputusan rapat Dewan Komisaris Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. [Pasal 96 (3)] gugatan kreditor ~ Perseroan tidak memberikan tanggapan tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. [Pasal 45 (3) b.] gugatan pemegang saham Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. [Pasal 61 (2)] gugatan pemegang saham ~ keahlian anggota Direksi Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya [Pasal 97 (6)] ~ muatan Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. [Pasal 61 (1)]
184
PENUNJUK KHAS TATANUSA
H hak atas saham ~ cara pemindahan Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Pasal 55] ~ pemindahan Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. [Pasal 56 (1)] ~ salinan akta pemindahan Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham. [Pasal 131 (2)] hak dan kewajiban ~ tidak mengikat Perseroan Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan. [Pasal 12 (4)] hak kepemilikan saham • Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang ini. [Pasal 52 (1)] • Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. [Pasal 60 (1)] hak khusus ~ mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; [Pasal 53 (4) b.] hak pemegang saham Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. [Pasal 75 (2)] ~ cara penyelesaian cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan; [Pasal 125 (6) h.] hak suara Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. [Pasal 84 (1)] ~ gadai saham Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. [Pasal 60 (4)] ~ jaminan fidusia Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. [Pasal 60 (4)] ~ saham biasa Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. [Pasal 53 (3)]
185
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS ~ tidak berlaku • Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau c. saham Perseroan... [Pasal 84 (2)] • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. [Pasal 85 (2)] hak tagih ~ dapat dikompensasi dengan setoran saham • Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan. [Pasal 35 (2) c.] • pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin... [Pasal 35 (2) b.] • Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; [Pasal 35 (2) a.] ~ kompensasi setoran saham Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena: [Pasal 35 (2)] ~ RUPS Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS. [Pasal 35 (1)] hak tagih kreditor ~ hapus Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan. [Pasal 35 (2) c.] hakim pengawas ~ menerima pertanggungjawaban kurator Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas. [Pasal 152 (4)] ~ tanggung jawab kurator Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. [Pasal 152 (2)] hanya berlaku 1 (satu) kali Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali. [Pasal 58 (3)] harga pasar ~ penilaian setoran modal saham Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan... [Pasal 34 (2)] Hari Hari adalah hari kalender. [Pasal 1 (15)] harta pailit tidak cukup Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk
186
PENUNJUK KHAS TATANUSA membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng... [Pasal 104 (2)] hibah ~ peralihan kepemilikan saham Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat. [Pasal 36 (2)] ~ saham Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai... [Pasal 40 (1)] hibah wasiat ~ peralihan kepemilikan saham Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat. [Pasal 36 (2)] ~ saham Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai... [Pasal 40 (1)] hukum ~ peralihan kepemilikan saham Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat. [Pasal 36 (2)] ~ saham Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai... [Pasal 40 (1)] hukum Perseroan ~ pembentukan tim ahli pemantauan Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum Perseroan. [Pasal 156 (1)]
I iklan dalam Surat Kabar Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. [Pasal 82 (2)] instansi teknis Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. [Pasal 93 (2)] ~ persyaratan tambahan anggota Dewan Komisaris Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. [Pasal 110 (2)]
187
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS instansi yang berwenang Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Pasal 48 (2)] itikad baik dan kehati-hatian telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; [Pasal 97 (5) b.]
J jabatan nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; [Pasal 15 (1) f] jaminan fidusia ~ hak suara Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. [Pasal 60 (4)] ~ saham • jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh... [Pasal 37 (1) b.] • Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. [Pasal 60 (2)] • Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. [Pasal 60 (3)] jangka waktu • jangka waktu berdirinya Perseroan; [Pasal 9 (1)b.] • jangka waktu berdirinya Perseroan; [Pasal 15 (1) c] ~ pendirian Perseroan Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. [Pasal 6] ~ pengajuan tagihan Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). [Pasal 147 (3)] jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik... [Pasal 9 (1)] jumlah minimal modal Perseroan Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). [Pasal 32 (2)] jumlah modal dasar jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; [Ps. 9 (1)d.] jumlah saham jumlah saham yang akan diambil alih; [Pasal 125 (6) e.]
188
PENUNJUK KHAS TATANUSA jumlah saham dengan hak suara Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2... [Pasal 42 (2)]
Untuk memperoleh PENUNJUK ini secara lengkap, milikilah segera buku saku yang berjudul PERSEROAN TERBATAS: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ISBN: 978-9790-3999-27-2 Harga Rp40.000,Informasi lebih lanjut hubungi :
PT Tatanusa Telp. (021) 743 4810; 742 8765 Fax. (021) 747 00631 e-mail:
[email protected] www.tatanusa.net
189
