BAB II TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

19

BAB II TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

A. Pengertian Perseroan Terbatas Kata ”Perseroan” dalam pengertian umum adalah Perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “Perseroan Terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. 9 Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perseroan Terbatas ini tidak jumpai dalam pasal-pasalnya. Namun demikian, menurut Sutanya dan Sumantono, dari Pasal 36, 40, 42 dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:10 1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing Persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan Perseroan. 2. Adanya Persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan Perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain. 9

I.G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), h. 11. 10

Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 40.

Universitas Sumatera Utara

20

3. Adapun pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS. Demikian pula setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, juga tidak ditemukan secara tegas di dalam pasal-pasalnya dengan klarifikasi yang bagaimana sehingga suatu Badan Usaha itu dapat dikategorikan sebagai Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal tersebut hanya menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum. Untuk mendapat status Badan Hukum ini pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

yang menyatakan” perseroan

memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum”. Pasal 1 angka (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 yang telah direvisi dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Berkaitan dengan organ Perusahaan tersebut dapat dikemukakan pandapat I.G Rai Widjaya yang menyatakan: Perseroan Terbatas (PT) merupakan contoh manusia buatan (artificial person) atau badan hukum (legal entity). Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum tersebut dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan. Untuk itu ada yang disebut


21

“agent”, yaitu orang

yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas

nama perseroan. Orang tersebut adalah Direksi yang terdiri atas natural person. Berbeda halnya dengan natural person atau orang, yang setiap saat meninggal, Badan Hukum tidak bisa mati, kecuali memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh hukum atau Undang-Undang. 11 Dari ketentuan dan pendapat diatas PT adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan Direksi. Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh Komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya oleh karena itu Perseroan Terbatas adalah suatu Badan Usaha yang mempunyai unsurunsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus. Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu Badan Hukum yang terpisah dengan individu yang dimilikinya atau pemegang saham atau Pengurusnya atau Komisaris dan Direksi. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas mamiliki hak dan kewajiban sendiri. Perseroan Terbatas sebagai salah satu dinyatakan telah

Badan Hukum

berdiri setelah persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-

Undang dipenuhi. Pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang baru tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini telah diakomodasikan berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai

11

I.G Rai Widjaya, Op. Cit., h. 7.


22

masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat perseroan, di dalam undangundang ini ditegaskan bahwa perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya. Bentuk Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan di dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba.

B. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Mengenai pendirian Perseroan Terbatas dapat dilihat kembali ke masa lalu pada saat masih berlakunya peraturan lama mengenai Perseroan Terbatas yaitu KUHD, buku ke Satu Bab III bagian 3, mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya ada 2 pasal lagi, namun Pasal 57 dan Pasal 58 telah dihapuskan dengan Staatblad 1938 No. 278 berdasarkan undangundang tersebut mendirikan suatu Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas diperlukan suatu proses atau tahap-tahap yang harus ditempuh. 12 . Apabila semua tahapan tersebut telah dilalui, artinya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, maka barulah suatu Perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai Badan Hukum yang sah. Bila dianologkan misalnya seperti bayi yang baru lahir, pada tahap awal dia dibuatkan akta kelahiran sebagai bukti tentang keberadaannya.

12

Hal ini penting untuk

Ibid., h. 148.


23

menentukan bahwa di kemudian hari setelah berusia tertentu. Bisa dinyatakan dewasa dalam pengertian hukum dan sebagai subjek hukum. Demikian

juga

dengan Perseroan Terbatas yang baru didirikan atau baru lahir, maka sebagai artificial person atau person in law yang merupakan orang dalam pengertian hukum, diperlukan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris. 13 Menurut KUHD akta pendirian suatu Perusahaan harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: 14 1. Dibuat dalam bentuk otentik sesuai dengan Pasal 38 KUHD. 2. Memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI menurut Pasal 36 KUHD. 3. Didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat kedudukan perseroan. 4. Diumumkan dalam berita Negara RI, sesuai dengan Pasal 38 KUHD. Pasal 7 ayat (6) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan dalam hal jangka waktu. sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

13 14

Ibid., h. 148-149. Ibid., h. 149.


24

1. Akta Pendirian Pasal 8 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: a) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. b) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat sekurangkurangnya: 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahaan Badan Hukum dari pendiri perseroan. 2) Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat. 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Pada dasarnya Badan Hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan Badan Hukum Indonesia yang berbentuk perseroan tersebut sepanjang Undang-Undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri. 15 15

Ibid., h. 16.


25

Syarat-syarat

mengajukan

permohonan

pembuatan

akta

pendirian

Perseroan Terbatas adalah: a) Membuat akta pendirian Perseroan Terbatas di hadapan notaris. b) Membuat atau mengurus NPWP pada kantor pajak setempat. c) Membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan tambahan berita negara (TBN). Dalam prakteknya penandatanganan akte pendirian Perseroan Terbatas dilaksanakan terlebih dahulu oleh notaris yang bersangkutan mengecek nama Perseroan Terbatas yang diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SISMINBAKUM, setelah dilakukan disetujui korektor barulah akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut dapat ditanda tangani oleh para penghadap dan Notaris. Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat maka selanjutnya adalah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan, agar Perseroan Terbatas memperoleh status Badan Hukum. Dalam akta pendirian pada umumnya memuat anggaran dasar, yang mengatur hal-hal antara lain, pertama, nama perusahaan. Kedua, tujuan perusahaan. Ketiga, kegiatan usaha. Keempat, lokasi kantor pusat. Kelima, jumlah Direksi dan Komisaris. dan keenam, struktur permodalan. Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama kuasanya atau Notaris atau orang lain yang ditunjuk

berdasarkan surat kuasa khusus

mengajukan permohonan tertulis dalam melampirkan akta Pendirian Perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan di terima terhitung sejak permohonan diajukan dinyatakan telah


26

memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pengguna jasa SISMINBAKUM adalah Notaris, Konsultan Hukum, dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 16 Selanjutnya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan

dan

Pengesahan

dan

Akta

Pendirian

Persetujuan,

Penyampaian

Laporan,

Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.837-KP.04.11 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memberikan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Adapun tata cara permohonan dan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas berstatus Badan Hukum adalah sebagai berikut: a. Permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan diajukan oleh Notaris kepada

16

Lihat Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


27

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum . 17 b. Permohonan diajukan secara elektronik dengan mengisi format isian akta notaris (FIAN) model I model II, dan dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi formulir isian yang disediakan. 18 c. Dalam jangka waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak tanggal

pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI atau Notaris yang ditunjuk wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi: 19 1) Salinan akta pendirian Perseroan Terbatas atau salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. 2) Nomor pokok wajib pajak atas nama Perseroan Terbatas. 3) Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia dari kantor percetakan negara RI. 4) Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

17

Lihat, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.10.TH 2006 tentang Tata Cara Pengajuan, Permohonan, dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseoan Terbatas. 18 Lihat, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.10. TH 2006 tentang Tata Cara Pengajuan, Permohonan, dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseoan Terbatas. 19 Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.10.TH 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseoan Terbatas.


28

5) Bukti setoran modal Perseroan Terbatas dari Bank. Dokumen fisik Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan Terbatas bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam berita negara RI dari kantor percetakan negara RI tidak berlaku bagi permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas yang tidak mengubah tempat kedudukan dan tidak meningkatkan modal perseroan. d.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI setelah jangka waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. 20

e. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan surat keputusan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak tanggal permohonan diterima. 21

20

Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.10.TH 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseoan Terbatas. 21 Lihat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.10.TH 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseoan Terbatas.


29

2. Organ-Organ Perseroan Terbatas Dalam operasionalisasinya, PT sebagai Badan Hukum tentu tidak melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi dalam hal ini perseroan diwakili oleh organ-organ perseroan. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), menyebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Pasal 1 angka (4) UUPT menegaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar, RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa RUPS dapat dilakukan di luar tempat kedudukan perseroan atau kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar tetapi harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. 22 Penyelenggaraan RUPS ini juga dapat dilakukan atas permintaan 1 pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Permintaan ini diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat

disertai

alasan. 23Apabila

Direksi

atau

Komisaris

tidak

mau

menyelenggarakan RUPS, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan

22 23

Pasal 76 UUPT Pasal 79 UUPT


30

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Untuk menyelanggarakan RUPS, Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan pemanggilan oleh Komisaris. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian. Jangka waktunya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Dalam hal pemanggilan RUPS, maka perseroan wajib memberikan salinan kepada pemegang saham secara cuma-cuma. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali UUPT atau anggaran dasar menentukan lain. Keputusan RUPS dapat diambil melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui musyawarah mufakat dan melalui pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan. b. Direksi Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian di satu pihak Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengurusan perseroan, dan di pihak lain Direksi berwenang mewakili perseroan.


31

Berdasarkan UUPT Pasal 92 ayat (3), suatu PT diwajibkan mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi apabila perseroan yang di bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, misalnya seperti Bank atau Asuransi, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang seperti obligasi, dan perseroan terbuka. c. Komisaris Perkataan Komisaris mengandung pengertian baik sebagai organ maupun sebagai orang perorangan. Sebagai organ, Komisaris lazim disebut sebagai dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota Komisaris. 24 Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Pasal 111 Undang-Undang PT mengatur tentang pengisian jabatan Komisaris, yang menyebutkan: 1. Anggota dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. 2. Untuk pertama kali pengangkatan anggota dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. 3. Anggota dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu

tertentu dan

dapat diangkat kembali. 4. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

24

Chatamarrasjid, Menyikapi Tabir Perseroan Terbatas (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung: Citra Aditya, 2000), h. 48. Sedangkan pembahasan tentang komisaris dapat dilihat lebih detail dalam Moenaf H.Tegar, Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).


32

5. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. 6. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. 7. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi. C. Karakteristik Perseroan Terbatas Perseroan terbatas merupakan badan hukum (legal entity), yaitu badan hukum “mandiri” (persona standi in judicio) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu perseroan yaitu sebagai berikut: 25 1. Sebagai asosiasi modal. 2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham. 3. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (limited liability). 4. Tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya. 25

Ibid., h. 142-143.


33

5. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan. 6. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi. 7. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. 8. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian ciri-ciri suatu

Perseroan Terbatas adalah pemegang

saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, dengan perkataan lain bahwa suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: a. Sebagai asosiasi modal. b. Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham. c. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan. d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan Pengurus/ Direksi. e. Mempunyai Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas atau naamloze vennoontschap adalah sesuatu perseroan yang modalnya terbagi atas suatu jumlah surat andil atau sero, yang lazimnya disediakan untuk

orang yang hendaknya turut. Perkataan terbatas


34

ditujukan pada tanggung jawab atau resiko dari para persero atau pemegang andil, yang hanya terbatas pada harga surat andil atau sero yang mereka ambil. 26 Agus Budiarto berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai unsur-unsur: a. Adanya kekayaan yang terpisah. b. Adanya pemegang saham. c. Adanya pengurus. 27 I.G Rai widjaya berpendapat bahwa Perseroan Terbatas

merupakan

badan hukum atau legal entity, yaitu badan hukum mandiri atau persona standi in judicio yang memiliki sifat dan ciri khusus yang berbeda dari bentuk usaha lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu perseroan terbatas yaitu sebagai berikut: a. Sebagai asosiasi modal. b. Kekayaan dan utang perseroan terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham. c. Pemegang saham: 1. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas atau limited liability. 2. Tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya. 3. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuat atas nama perseroan. d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi. 26

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), h. 202-203. Agus Budiarto, kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri perseroan terbatas, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 26. 27


35

e. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut: a. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum. b. Selalu menjalankan perusahaan. c. Didirikan dengan suatu perbuatan hukum oleh beberapa orang. d. Modal terdiri atas atau dibagi dalam saham-saham. e. Para persero bertanggung jawab terbatas. f. Adanya pengurus. Anggaran dasar juga mengatur hal-hal berikut : a. Preemtive rights, pemegang saham memiliki hak untuk terlebih dahulu atas saham yang dikeluarkan perusahaan berikutnya. b. Hak untuk menilai, Komisaris dapat menilai tambahan dana yang disetor pemegang saham. c. Aturan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Era global telah memberikan dampak nyata dan kuat terhadap perkembangan ekonomi nasional. Hal itu menjadi termotivasi untuk secara responsif menata ulang dan melakukan berbagai upaya penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan erat dengan perkembangan bidang usaha. Salah satu upaya itu adalah mengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pengganti UUPT tersebut, merupakan salah satu upaya agar dapat menampung berbagai perubahan yang demikian cepat, kompleks, dan dinamis khususnya di bidang


36

usaha. Di samping itu, upaya tersebut juga merupakan salah satu langkah guna mengharmonisasi dan menjadikan hukum sebagai sarana dalam pembaharuan masyarakat ( law as a tool of social engineering ). 28

28

Pembukaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perseroan Terbatas


BAB II TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

Recommend Documents