BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PAKSA BADAN (GIJZELING), KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS
2.1 Tinjauan Umum Tentang Paksa Badan (Gijzeling) 2.1.1 Pengertian paksa badan (gijzeling) Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia antara lain dikatakan, paksa merupakan tindakan yang menekan atau mendesak seseorang harus melakukan sesuatu. Jadi paksa badan merupakan tindakan yang ditimpakan kepada jasad atau tubuh debitur sebagai tekanan atau desakan agar memenuhi kewajiban membayar utang yang diperintahkan putusan atau penetapan pengadilan. Menurut Prof. Dr. Soepomo, gijzeling berarti penyanderaan atau ditutup dalam penjara. Maksud gijzeling, untuk memberi tekanan kepada pihak yang berutang dan keluarganya untuk memenuhi putusan hakim. Juga Prof Subekti mengartikan gijzeling sama dengan penyanderaan. Apabila harta milik tergugat tidak mencukupi memenuhi isi pengadilan, undang-undang memperbolehkan
menyandranya.
Tujuannya
untuk
memaksa
sanak
keluarganya membayar sejumlah yang ditapkan dalam putusan pengadilan . Lembaga Sandra (gijzeling) merupakan salah satu lembaga yang dikenal dalam hukum untuk proses penegakkan hukum. Penegakan hukum melalui lembaga sandra secara umum di bidang hukum perdata dapat dilihat di Perma
Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Ada 2 (dua) hal yang patut dicermati dalam Perma Nomor 1 Tahun 2000 ini yaitu1: a. Gijzeling sebagai suatu alat paksa eksekusi yang secara psikis diberlakukan terhadap untuk melunasi hutang pokok; b. Gijzeling sebagai upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seorang debitur nakal ke dalam rumah tahanan Negara yang ditetapkan pengadilan. Debitur nakal dimaksud adalah penjamin utang yang dapat diperluas penunggak pajak yang mampu tetapi tidak mau membayar utangnya. 2.1.2 Syarat-syarat paksa badan (gijzeling) Dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditegaskan bahwa permintaan untuk menahan debitor pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alas an bahwa debitor pailit dengan tidak sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2). Artinya berdasarkan ketentuan Pasal 93 jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ada persyaratan khusus dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan paksa badan (gijzeling) yaitu:
19
Mulyasi W, 2012, Gijzeling dalam Perkara Pajak, http://eprints.undip.ac.id/15739/I/Mulyasih_Wahyumurti/pdf, diakses tanggal 8 Februari 2015
1. Debitor bersikap tidak kooperatif dengan kurator dan atau berupaya menghilangkan harta pailit seperti semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya milik debitor. 2. Debitor pailit tidak menghadap untuk memberikan keterangan kepada hakim pengawas, kurator, atau panitia kreditur meskipun telah dipanggil secara resmi, patut, dan layak. 3. Debitor pailit tidak hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang. 4. Kreditur tidak dapat meminta keterangan dari debitor pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas. Persyaratan khusus mengenai pengabulan permohonan paksa badan (gijzeling) juga diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2000 seperti dalam pasalpasal berikut: 1. Pada Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa paksa badan (gijzeling) tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun. 2. Pasal 4 yang menyatakan bahwa paksa badan (gijzeling) hanya dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai utang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas 2.2.1 Pengertian perseroan terbatas
Perseroan terbatas yang digunakan dewasa ini, sebelumnya dikenal dengan isitlah Naamloze Vennootschaap (VN) yang semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Bentuk usaha yang saat ini paling banyak dipakai dalam melakukan kegiatan usaha adalah bentuk usaha berbentuk perseroan terbatas yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Perkembangan perseroan terbatas tersebut juga tidak terlepas dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dan tanggung jawab pada perseroan terbatas sebagai badan hukum. Pengaturan perseroan terbatas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 di pandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu cepat, khususnya pada era globalisasi. Adanya kebutuhan tersebut menuntut penyempurnaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya diganti/dirubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengenai pengertian/definisi perseroan terbatas pada KUHD sebagai cikal bakal dari pengaturan perseroan terbatas tidak ditemui adanya pengertian dari perseroan terbatas. Akan tetapi dari ketentuan-ketentuan Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 45 KUHD, akan didapat pengertian perseroan terbatas. Dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur yaitu2:
20
Agus Budiarto,2002, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 24.
a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masingmasing
persero
(pemegang
saham)
dengan
tujuan
untuk
membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan; b. Adanya Persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garisgaris besar kebijakan menjalankan perusahaan, dan lain-lain; c. Adanya pengurus yaitu direksi dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurus dan pengawas terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan rapat umum pemegang saham. Perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT) memiliki definisi sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari definisi ini dapat dirarik unsur-unsur perseroan terbatas yaitu:3 1. Perseroan terbatas adalah badan hukum; 21
Ridwan Khairandy et. al., 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, h. 33.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian; 3. Melakukan kegiatan usaha; 4. Modalnya terdiri dari saham-saham. Dengan demikian perseroan terbatas sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dalam melakukan kegiatannya dari modal perseroan yang terdiri dari saham-saham, maka secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya atau pemiliknya. Karena itu tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi milik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut. Suatu badan hukum merupakan perseroan terbatas yang modalnya terdiri atas saham-saham, maka tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas terbatas pada modal yang disetor dalam perseroan tidak bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya4. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas dianggap layaknya orangperorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan. 2.2.2 Organ-organ perseroan terbatas Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan terbatas sebagai hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana manusia, ia adalah makhluk artificial. Badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu ia tidak 22
Munir Fuady, 2002, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), h. 3.
dapat melakukan perbuatan sendiri, ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah (manusia). Tetapi orang tersebut tidak bertindak atas nama dirinya, ia bertindak atas nama dan tanggung jawab badan hukum5. Organ-organ perseroan terbatas berdasarkan pada ketentuan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 adalah: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Pada prinsipnya yang merupakan organ perseroan adalah bukan pemegang sahamnya, melainkan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) tersebut 6. RUPS merupakan organ perusahaan dengan kekuasaan tertinggi, tetapi bukan kekuasaan mutlak, dikarenakan Negara kita didalam UUPT menganut prinsip distribution of power, artinya kewenangan di dalam perseroan terbatas dialokasikan kepada komisaris, direksi, dan RUPS. Dengan demikian apabila suatu kewenangan telah dialokasikan kepada direktur atau komisaris, maka RUPS tidak berwenang lagi terhadap hal yang bersangkutan7. Serta hal tersebut menganut paham institusional dimana paham ini berpandangan bahwa ketiga organ perseroan terbatas masingmasing mempunyai kedudukan mandiri (otonom) dengan kewenangan sendiri-sendiri sebagaimana diberikan menurut undang-undang dan 23
Ali Ridho, 1986, Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan Koperasi, Alumni, Bandung, h. 17. 24 Munir Fuady, 2008, Hukum Prusahaan: dalam paradigma hukum bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), h. 44. 25 Ibid, h. 47.
anggaran dasar tanpa wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lainnya8. Secara umum RUPS terdiri dari 2 jenis yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. 2. Direksi Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut Pasal 92 UUPT dapat diketahui bahwa organ yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Serta pengertian direksi secara umum telah dijelaskan dalam UUPT Pasal 1 butir 4. Setiap direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan9. Direksi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan direktur, yang biasanya terbagi atas beberapa direktur bidang tertentu dan seorang direktur utama10. Biasanya terdapat suatu tata tertib direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS, dimana tata tertib ini hakikatnya sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan (6) UUPT. Direksi diangkat oleh RUPS
26
Rudhi Prasetyo, 1983, Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas, Airlangga University Press, Surabaya, h. 11. 27 Cornelius Simanjuntak, 2009, Organ Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, h. 28 28 Ibid, h. 29.
dan
karenanya
segala
tugas
pengurusan
perseroan
harus
dipertanggungjawabkan kepada RUPS11 Jangka waktu jabatan seorang anggota direksi perseroan berpedoman pada anggaran dasar masingmasing perseroan. 3. Dewan Komisaris Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas atau fungsi dewan komisaris diatur pada Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT yaitu melakukan pengawan terhadap kebijakan pengurus perseroan yang dilakukan direksi, dan jalannya pengurusan pada umumnya. 2.2.3 Prinsip dasar pengurusan perseroan terbatas 1. Prinsip Fiduciary duty dalam pengurusan perseroan terbatas Pasal 92 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa: “Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui direksi bertugas mengurus perseroan antara lain pengurusan sehari-hari perseroan. Kata “pengurusan sehari-hari perseroan”, sejalan dengan pandangan para ahli di bidang hukum bisnis yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pengurusan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan beheer van
29
Ibid.
daden adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara perserikatan perdata12. Konsep pengurusan bukan dimaksudkan bahwa direksi hanya menjadi pelaksana kebijakan dan rencana yang dibuat RUPS atau Dewan Komisaris tetapi lebih tepatnya istilah pengurusan diartikan sebagai Direksi ditugaskan untuk13: a. Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha Perseroan; b. Mengelola kekayaan perseroan; dan c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Dalam pengurusan perseroan, anggota direksi merupakan pemegang amanah (fiduciary), karena itu dikatakan bahwa antara perseroan terbatas dan direksi terdapat hubungan fiducia yang melahirkan fiduciary duties bagi direksi14. Istilah “duty” berarti “tugas”, sedangkan untuk istilah “fiduciary” berasal dari bahasa latin “fiduciarus” dengan akar kata “fiducia” yang berarti “kepercayaan” (trust) atau dengan kata kerja “fidere” yang berarti “mempercayai” (to trust). Sehingga dengan istilah “fiduciary’ diartikan
30
Nindyo Pramono, 2007, “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007, h. 18. 31 Ais Chatamarrasjid, 2004, penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 73. 32 Try Widiyono, op.cit, h. 38.
sebagai “memegang suatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain”15. Ada 2 (dua) jenis kewajiban pokok dalam fiduciary duty yaitu16: a. Kewajiban
untuk
setia,
yaitu
suatu
kewajiban
yang
menghendaki direktur dengan persetujuan dan dengan jujur melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. b. Kewajiban peduli, yaitu sebuah kewajiban yang menghendaki direktur untuk menjalankan tanggung jawab dengan hati-hati yang mana seorang yang berhati-hati dengan alasan akan menggunakan dibawah keadaan yang sama, ketika bertindak dalam cara yang berbeda. Hubungan fiduciary timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. Fiduciary duty direksi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut17: a. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan atau sepengetahuan perseroan, b. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan, c. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan asset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga. 33
Munir Fuady I, op.cit, h. 10. Gunawan Widjaja, loc.cit. 35 Ais Chatamarrasjid, op.cit, h. 196. 34
2. Business Judgement Rule Teori ini mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, yang dia yakini sebagai tindakan terbaik untuk perseroan dan dilakukannya secara jujur, beritikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini ada untuk melindungi direksi, karena menurut prinsip ini jika tindakannya merupakan tindakan yang terbaik untuk perseroan, maupun bertentangan dengan keputusan RUPS yang dianggap tidak sesuai untuk perusahaan, maka direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. 3. Tanggung jawab berdasarkan prinsip Ultra Vires Adapun yang dimaksud dengan prinsip ultra vires (pelampauan kewenangan perseroan) adalah suatu prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya ada tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan, tetapi tindakan direksi tersebut sebenarnya melebihi dari apa yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Suatu perbuatan dikatakan ultra vires bila dilakukan tanpa wewenang (authority) dalam melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan perbuatan tersebut adalah ultra vires bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan hukum perusahaan. Menurut Ais Chatarramasjid bahwa suatu transaksi ultra vires adalah tidak sah dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu RUPS.
Sehingga perbuatan direksi yang ultra vires adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari direksi tersebut18. Fred B.G Tumbuan mengungkapkan kriteria-kriteria ultra vires yaitu19: 1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar 2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar. 3. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju pada kepentingan perseroan terbatas. 4. Tanggung jawab berdasarkan Prinsip Piercieng The Corporate Veil Teori dalam hukum perusahaan yang disebut dengan teori Penyikapan Tirai Perusahaan merupakan topik yang sangat popular dalam hukum perusahaan, bukan saja dalam tata hukum Indonesia, melainkan dalam hukum modern di Negara lain. Penerapan prinsip ini mempunyai tujuan utama yaitu keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perseroan, baik investor maupun para pemegang saham. Pada umumnya prinsip piercing corporate viel diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku. Dengan 36 37
Hadi Shubhan, op.cit, h. 228 Hadi Shubhan, op.cit, h. 229.
demikian, piercieng corporate viel ini pada hakaikatnya merupakan doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi, atau komisaris dan biasanya doktrin ini baru diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga kepada perseroan. Doktrin ini juga dianut dalam UUPT yaitu Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 80, dan Pasal 90. 2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan 2.3.1 Pengertian kepailitan Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Selanjutnya istilah pailit berasal dari kata Belanda faillet yang mempunyai arti kata ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah faillet berasal dari Perancis yaitu Faillete yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut Le fail yang mempunyai arti sama dalam bahasa latin yaitu failure. Di Negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan menggunakan istilah-istilah bankrupt dan bankruptcy20. Mengenai definisi dari kepailitan sebagaimana terjemahan istilah Belanda Faillisement tidak dapat ditemukan dalam peraturan kepailitan (Faillisement Verordenings yang diundangkan dalam Staatsblad Hindia Belanda tahun 1905 Nomor 271 junto Staatsblad tahun 1906 Nomor 348)21. Peraturan Hindia Belanda tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah kepailitan, sehingga
38
Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, h. 18 39 Rahayu Hartini, 2008, Hukum Kepailitan, Universitas Muhammadiyah Press, Malang, h. 9.
pemerintah memperbaharuinya dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan perubahan terakhirnya adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian Kepailitan mengacu pada undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 butir 1 menyebutkan definisi kepailitan yaitu sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesan hartanya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengetian kepailitan lain yang dikemukakan oleh para sarjana diantaranya adalah seperti yang dikatakan oleh Imran Nating bahwa kepailitan sebagai suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga22. Melihat pendapat dari Siti Soemarti Hartono mengatakan bahwa kepailitan adalah
mogok
dalam
melakukan
pembayaran23,
sedangkan
Kartono
mengemukakan bahwa kepailitan adalah sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya24. Sementara itu pengertian pailit menurut R Subekti adalah keadaan seorang debitur apabila debitur tersebut telah menghentikan pembayaran hutang-
40
Imran Nating, loc.cit. Siti Soemartini Hartono, 1981, Pengantar Hukum Kepailitan, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, h. 1. 42 Sentosa Sembiring, op.cit, h. 14. 41
hutangnya, suatu keadaan yang menghendaki campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para krediturnya25. Jadi berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan oleh para sarjana di atas, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 5. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur; 6. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para krediturnya bersama-sama 2.3.2 Syarat-syarat kepailitan Syarat-syarat kepailitan sangat penting karena bila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yaitu debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan 1 (satu) atau lebih krediturnya”. Adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut26: 1. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditur (Concursus Creditorium). Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditur yang dikenal dalam HUKPerdata, yaitu sebagai berikut: a. Kreditur konkuren, kreditur konkuren diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang dengan hak pari passu dan pro rata. Yang artinya para kreditur secara bersama memperoleh 43 44
Subekti dan R Tjitrosudibyo, 1973, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 40. Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 31.
pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan. b. Kreditur preferen, merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUHPerdata). c. Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dalam KUHPerdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. 2. Harus ada utang. Pengertian utang mengacu pada undang-undang kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat (6). 3. Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan, tetapi menyatukan syarat suatu utang yang telah jatuh tempo dan utang yang dapat ditagih. 4. Debitur harus dalam keadaan insolvent, yaitu tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya. Debitur harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para krediturnya, bukan sekedar tidak membayar kepada satu atau dua orang saja. Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana, ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti yang diatur dalam
Buku IV KUHPerdata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana27. Berkenaan dengan sifat sederhananya pemeriksaan permohonan kepailitan, maka tentunya sangat diharapkan sikap yang aktif dari hakim untuk sedapat mungkin mendengar secara seksama kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur di depan persidangan, dan berusaha mendamaikan diantara keduanya. 2.3.3 Tujuan hukum kepailitan Hukum kepailitan bukan suatu lembaga yang sederhana dan berdiri sendiri, karena mengatur hubungan berbagai pihak sehingga mempunyai berbagai kaitan dan aspek, yang merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Termasuk juga pada masalah apakah pengaturan mengenai kepailitan (faillssment) yang masih berlaku sesuai dengan keadaan sekarang. Menurut Profesor Radin, dalam bukunya The Nature of Bankruptcy sebagaimana dikutip oleh Jordan, tujuan semua Undang-undang Kepailitan (bankruptcy laws) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah- milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitur yang tidak cukup nilainya. Maka dari itu tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah28: 3. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan
yang dimana
perwujudan dari pasal 1131 KUHPerdata disebutkan bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak 45 46
Rahayu Hartini, op.cit, h. 76. Adrian Sutedi, op.cit, h. 29.
bergerak, baik yang telah ada sekarang maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitur. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya hukum kepailitan, maka akan terjadi kreditur yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditur yang lemah. 4. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur sesuai dengan asas pari passu yaitu membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut di dalam hukum Indonesia. Adapun asas pari passu ini merupakan perwujudan dari pasal 1132 KUHPerdata. 5. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, maka debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan
untuk
mengurus
dan
menindahtangankan
harta
kekayaannya. 6. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailit memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya yaitu dengan cara memperoleh pembebasan utangnya. Menurut hukum kepailitan Amerika Serika, seorang debitur perorangan (individual debitor) akan dibebaskan dari utang-utangnya
setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai hartanya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada krediturnya, tetapi debitur tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut. 7. Menghukum pengurus karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. 8. Memberikan kesempatan kepada debitur dan para krediturnya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utangutang debitur. Peraturan kepailitan tersebut sangat perlu sampai saat ini, sebab di dalam dunia perdagangan maupun dunia usaha yang semakin majunya perekonomian dunia pada umumnya dan perekonomian Indonesia pada khususnya yang selalu dalam perkembangannya membutuhkan modal yang cukup besar untuk kemajuan usahanya, tak terlepas dari perbuatan hukum yang menimbulkan perjanjian-perjanjian yang bentuknya utang piutang dengan suatu jaminan, maka oleh para pengusaha termasuk juga pedagang, mungkin juga sebuah badan dalam bentuk organisasi sebagai usaha perniagaan (perseroan terbatas, firma, dan lain sebagainya), selalu mungkin dalam suatu ketika menghadapi
kenyataan penagihan utang-utang yang telah dapat dijalankan, yaitu atas tuntutan beberapa kreditur (sedikit-dikitnya dua orang kreditur)29. 2.3.4 Pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepailitan lama (Fv) atau sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yaitu: 1. Debitor sendiri; 2. Seorang kreditur atau lebih; 3. Jaksa penuntut umum. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (5), pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit diantaranya adalah: 1. Debitor sendiri; 2. Seorang atau lebih krediturnya; 3. Kejaksaan untuk kepentingan umum; 4. Bank Indonesia (BI); 5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); 6. Menteri Keuangan. 2.3.5 Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat
47
Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, op.cit, h. 14.
dijatuhi keputusan kepailitan. Debitor disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum. Menurut pendapat Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah:30 1. Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun yang belum manikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada percampuran harta; 2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masingmasing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma; 3. Perseroan-perseroan,
perkumpulan-perkumpulan,
koperasi,
maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasar; 4. Harta peninggalan (Warisan). Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti
48
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, op.cit., h. 16.
membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1107 KUHPerdata.
