BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
2.1 Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Nama Perseroan didahului dengan frase Perseroan Terbatas atau disingkat PT. Khusus untuk Perseroan terbuka selain didahului nama PT dibelakangnya nama Perseroan juga ditambah singkatan Tbk. Perseroan Terbatas memiliki nama perusahaan yang tidak sama dengan nama perusahaan yang lain. Modal perseroan terbatas terdiri dari Modal Dasar, Modal ditempatkan dan Modal disetor yang disebutkan dengan jelas didalam Akta Pendirian, dengan ketentuan jumlah modal dasar minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Perseroan memiliki pemegang saham yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih pemegang saham baik atas nama peroangan atau atas nama badan usaha yang disebutkan dengan jelas didalam akta pendirian atau perubahannya. Kepemilikan saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh : 1. Warga negara Indonesia 2. Warga negara asing 3. Badan usaha milik negara Indonesia 4. Negara asing 5. Badan usaha Indonesia
17
18
6. Badan usaha Asing Perseroan memilki pengurus yang terdiri dari Dewan Direksi dan Komisaris yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan tertinggi didalam Perseroan berada ditangan Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan Terbatas dapat bersifat tertutup atau terbuka. Adanya pemisahan harta kekayaan pribadi/badan usaha selaku pemegang saham dengan kekayaan perusahaan.16 Setiap perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas harus mendapatkan pengesahan atau dilaporkan kepada Menteri. Adapun keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah : 1. Kewajiban terbatas Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan.Akibatnya kehilangan potensial yang „‟terbatas‟‟ tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham.Tidak hanya ini mengijinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan. 2. Masa hidup abadi Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktuyang
16
Abdulkadir Muhammad I.
19
lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran.
2.2 Organ-Organ Perseroan Terbatas Susunan Hierarki Organ-Organ dalam Perseroan Terbatas Sebagai badan hukum maka dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan Terbatas mempunyai organ, yang terdiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi (Pengurus), dan Komisaris, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UUPT. Dalam UU PT menjelaskan perbedaan dari ketiga organ tersebut, yaitu, yaitu : 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. (pasal 1 ayat (4) UU PT). Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang ekslusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan Undang-Undang, sedangkan wewenang ekslusif dalam Anggaran Dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UndangUndang.17
17
Cornelius Simanjuntak, Organ Perseroan Terbatas, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
hal.4
20
RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, menyetujui disampaikan
oleh
direksi
pertanggung
laporan keuangan yang
jawaban
direksi,
rencana
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran rencana perseroan. 2. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. (pasal 1 ayat (5) UU PT). Direksi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan direktur, yang biasanya terbagi atas beberapa direktur bidang tertentu dan seorang direktur utama.18 Hubungan hukum antara masing-masing direktur tersebut biasanya terdapat dalam tata tertib direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS sebab tata tertib direksi ini hakikatnya sebagai pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) dan (6) UUPT yang menyatakan bahwa dalam hal direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. 18
Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, Djambatan, Jakarta, 1996,
hal.4
21
Direksi ini dipilih dan diberhentikan oleh RUPS dan kerenanya segala tugas pengurusan perseroan harus dipertanggung jawabkan kepada RUPS.19 Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan berdasarkan anggaran dasar, atau dengan kata lain tindakan direksi dibatasi oleh anggaran dasar perseroan. 3. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. (pasal 1 ayat (6) UU PT). Dewan Komisaris merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Jerman, serupa dengan hukum di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental lainnya.20 Menurut Munir Fuady, pengertian dari Komisaris adalah suatu organ perusahaan di samping organ perusahaan lainnya,21 yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik jika diminta maupun apabila tidak diminta.22
19
Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal.114 20 Selanjutnya dikutip Munir Fuady I. 21 Ibid. 22Chatamarrasjid, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.81
22
Dewan Komisaris dipilih dan diberhentikan oleh RUPS dan karenanya bertanggung jawab kepada RUPS terhadap tugas-tugas yang diberikan. Persyaratan menjadi anggoata Dewan Komisaris tercantum dalam ketentuan Pasal 110 UUPT 40 Tahun 2007, yang menghendaki anggota dewan komisaris adalah orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan. Fungsi komisaris dalam perseroan adalah untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan, shareholders dan stakeholders.23 Pembentuk UUPT sama sekali tidak bermaksud memberikan peringkat terhadap lembaga organ-organ PT, namun definisi RUPS dalam UUPT tetap menampilkan suatu “pemeringkatan” dimana RUPS tampil sebagai organ perseroan yang pertama dan utama. Alasannya tidak terlepas dari esensi pendirian satu PT yang berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPT, merupakan persekutuan modal dari para pendiri PT tersebut. Sebagai pendiri dan pemegang saham PT yang telah memberikan kontribusi modal awal untuk menjalankan kegiatan usaha, seyogianya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal para pendiri dalam mendirikan PT berada di tangan mereka 23Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Miniritas dalam Rangka Good Corporate Governance, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 2002, hal.149
23 melalui lembaga RUPS.24 Alasan lainnya adalah landasan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat bukan dari Rapat Direksi atau Dewan Komisaris, namun diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Hal ini memperlihatkan kekuasaan yang besar yang tidak dipunyai oleh organ PT lain.25 Dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHD terdapat perbedaan khususnya yang berkaitan dengan pengurus, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 44 KUHD bahwa Perseroan diurus oleh pengurus, dengan atau tidak dengan komisaris atau pengawas. Dari ketentuan tersebut menurut KUHD, Komisaris/pengawas bukan merupakan suatu keharusan, hal ini dapat dilihat dari kalimat dengan atau tidak dengan komisaris, yang mengandung makna tidak harus.26 Sedangkan menurut UUPT komisaris merupakan salah satu organ perseroan yang harus ada, bahkan di dalam ketentuan selanjutnya bagi Perseroan
yang
bidang
usahanya
mengerahkan
dana
masyarakat,
menerbitkan surat pengakuan utang atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Pengurus dan 2 (dua) orang Komisaris.
24
Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hal.30 25 Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta, 2007, hal.23 26 Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal.27
24
2.3 Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Bilamana seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka para pendiri, yang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum sebagai yang tersebut di bawah ini: 1. Pertama, para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan.27 Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan. 2. Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian Perseroan Terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini harus mendapat
27
Abdulkadir Muhammad I, Op.cit, hal. 76.
25
pengesahan dari Departemen Kehakiman. Setelah itu ditetapkan surat keputusan terakhir dari Departemen Kehakiman tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.28 3. Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT. 4. Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta pula surat dari Panitera Pengadilan negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian PT tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI,maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.29
2.4 Prinsip Dasar Pengurusan Perseroan Terbatas 1. Prinsip Fiduciary Duty dalam Pengurusan Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa : “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahuidireksi 28
I.G. Ray Widjaya, Hukum Perusahaan, Megapolitan, Jakarta, 2000, hal.220 Steven H. Gifis, dalam Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.97 29
26
bertugas mengurus perseroan (beheer van daden), antara lain pengurusan sehari-hari Perseroan. Kata “pengurusan sehari-hari Perseroan”, sejalan dengan pandangan para ahli di bidang hukum bisnis yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pengurusan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “beheer van daden” adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara perserikatan perdata.30 Konsep pengurusan bukan dimaksudkan bahwa direksi hanya menjadi pelaksana kebijakan dan rencana yang dibuat RUPS atau Dewan Komisaris tetapi lebih tepatnya istilah pengurusan diartikan sebagai Direksi ditugaskan untuk : a. Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha Perseroan; b. Mengelola kekayaan Perseroan; dan c. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.31 Dalam pengurusan perseroan, anggota direksi merupakan pemegang amanah (fiduciary), karena itu dikatakan bahwa antara perseroan terbatas dan direksi terdapat hubungan fiducia yang melahirkan fiduciary duties bagi direksi.32 Istilah “duty” berarti “tugas”, sedangkan untuk istilah “fiduciary” berasal dari bahasa latin fiduciarus”dengan akar kata “fiducia” yang berarti “kepercayaan” (“trust”) atau dengan kata kerja “fidere” yang berarti 30
Nindyo Pramono, 2007,Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3, h. 18. 31 Ais Chatamarrasjid, 2004, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal aktual Hukum Perusahaan,Citra Aditya Bakti,Bandung, h. 73. 32 Try Widiyono, Op.cit, h. 38.
27 “mempercayai (“to trust”). Sehingga dengan istilah “fiduciary” diartikan sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”.33 Hubungan fiduciary timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. Fiduciary duty direksi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan perseroan; b. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan; c. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.34 Terdapat 2 jenis kewajiban pokok dalam fiducairy duty, yaitu : b. Duty of Loyalty, is a duty requires a director, affirmatively and in good faith, to protect the interests of the company and its stockholders, and to refrain from doing anything that would injure the company or deprive the company of profit or an advantage that might properly be brought to the company for it to pursue” To fulfillthe Duty of Loyalty, “a director must act in a manner that he or she believes in good faith to be in the best interest of the company and its stockholders”. c. Duty of care, is a duty requires a director to perform his or her responsibilities with a care that a reasonably prudent person would exercise under similar circumstances, while acting in an inform manner”. To fulfillthe duty of care, “a director must proceed with a “critical eye” in assessing information presented to him or her, and 33
Munir Fuady I, Op.cit, h. 10. Ais Chatamarrasjid, Op.cit, h. 196.
34
28
with inquisitive nature in confirmning that he or she has been presented with all material information.” (artinya: a. kewajiban untuk setia, yaitu suatu kewajiban yang menghendaki direktur, dengan persetujuan dan dengan jujur, melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya, dan untuk menghentikan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan atau mencabut dari perusahaan sebuah keuntungan atau suatu keuntungan yang mungkin dibawa ke perusahaan yang dalam proses. Untuk memenuhi kewajiban untuk setia, seorang direktur harus berbuat dalam cara yang ia percaya dengan jujur merupakan kepentingan terpenting dari perusahaan dan pemegang sahamnya b. kewajiban peduli, adalah sebuah kewajiban yang menghendaki direktur untuk menjalankan tanggung dengan hati-hati yang mana seorang yang berhati-hati dengan alasan akan menggunakan dibawah keadaan yang sama, ketika bertindak dalam cara yang berbeda. Untuk memenuhi kewajiban berhati-hati ini, seorang direktur harus meneruskan dengan pandangan kritis dalam menilai informasi yang diberikan kepadanya, dan dengan sifat ingin taju dalam memastikan bahwa dia telah diberikan semua materi informasi ).35 Sebagai pengembangan dari 2 kewajiban pokok tersebut, Anthony Collins sebagaimana dikutip dari Gunawan Widjaja, mengemukakan adanya tujuh jenis fiduciary duty yaitu : a. Duty to act in good faith. Dalam hal ini terkandung kewajiban bagi direksi untuk
hanya
mengutamakan
kepentingan
perseroan
semata-mata,
menghindari terjadinya keadaan dimana kepentingan dan kewajiban pribadi direksi berada dalam benturan kepentingan dengan kepentingan perseroan dan atau kewajiban direksi terhadap perseroan, serta tidak memanfaatkan harta kekayaan perseroan untuk kepentingan dirinya pribadi.
35
Gunawan Widjaja, Risiko Pemilik dan Komisaris PT, Forum Sahabat, Jakarta, 2008 Op,cit, h. 45.
29 b. Duty to manage the company’s affairs with the proper degree of skill and care. Dalam hal ini terkandung kewajiban bagi direksi untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian. Misalnya jika direksi tidak mengetahui dengan tepat mengenai suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan olehnya, maka ia wajib untuk memperoleh pendapat ahli dalam bidangnya mengenai hal yang bersangkutan. c. Duty to act strictly within the provisions of the constitution and to satisfy yourself of its terms. Direksi dalam bertindak untuk dan atas nama perseroan, haruslah memenuhi semua aturan yang ada dalam undangundang dan anggaran dasar perseroan. d. Duty to act within the scope of any given authority for proper purpose.Direksi hanya akan bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya, termasuk pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang dan atau anggaran dasar perseroan (intra vires). e. Duty to act personally. Hal ini menunjuk pada sifat tanggung jawab kolegial direksi, masing-masing anggota direksi diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan, setiap anggota direksi berhak dengan bebas untuk menyatakan persetujuan atau keberatannya terhadap keputusan direksi. Keputusan direksi adalah mengikat seluruh anggota direksi sebagai satu kesatuan dewan, namun setiap anggota direksi yang keberatan terhadap keputusan direksi, berhak untuk mencatatkan pendapatnya yang berbeda (dissenting opinion) tersebut pada risalah rapat direksi.
30
f. Duty not to take personal benefit/profit. Direksi diwajibkan untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas setiap transaksi yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Dalam hal ini diperlukan keterbukaan (disclose), termasuk kewajiban direksi untuk melaporkan pemilikan saham miliknya dan keluarganya untuk dicatatkan dalam daftar khusus perseroan, dengan demikian
setiap
anggota
direksi
dapat
saling
mengawasi
dan
mengingatkan. g. Duty to secure the proper and effective use of property. Dalam hal ini berkaitan dengan cerminan kegiatan direksi sehari-hari, antara lain menjaga, mengawasi dan memelihara dengan baik segala aset perseroan.36 Berkaitan dengan tugas direksi untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, itu berarti direksi secara fiduciary harus melaksanakan standar kehati-hatian (standart of care). Standar kehati-hatian itu antara lain sebagai berikut : 1. Anggota direksi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya perseroan apabila tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh anggota direksi yang bersangkutan. 2. Anggota direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya, misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogyanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh perseroan yang dipimpinnya, tetapi kesempatan bisnis itu justru disalurkan kepada
36
Gunawan Widjaja I, Op.cit, h. 45.
31
perseroan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pribadi anggota direksi itu; 3. Anggota direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Anggota direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan atau belum cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan; 5. Anggota direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya belum melakukan atau belum cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan perseroan.37
37
Gunawan Widjaja II, Op.cit, h. 35-36.
