BAB II PENGURUSAN PERUSAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. A. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

BAB II PENGURUSAN PERUSAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Kegiatan usaha dapat dilakukan/diusahakan melalui berbagai macam bentuk badan usaha. Berbagai macam bentuk badan usaha, yang dapat dipilih untuk dijadikan wadah dalam melakukan kegiatan usaha terdiri dari persekutuan perdata,

perkumpulan, firma, CV, Perseroan Terbatas dan koperasi. Dari

beberapa badan usaha yang melakukan kegiatan usaha tersebut, oleh hukum dibuat suatu kualifikasi hukum, perihal pengelompokan jenis-jenis badan usaha. Pengelompokan yang dilakukan oleh hukum tersebut, melahirkan dua kategori badan usaha, yaitu badan usaha yang berbadan hukum, serta badan usaha yang non-badan hukum. 8 Perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum terletak pada masalah tanggung jawab.9 Pada badan usaha yang berbentuk tidak badan hukum, pertanggungjawabannya tidak hanya terbatas pada badan usahanya saja, tetapi juga kepada pribadi maupun harta pribadi dari pemilik badan usaha tersebut, tetapi bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum, pertanggungjawabannya hanya terbatas kepada pribadi badan usaha dan hanya menyangkut kepada harta kekayaan badan usaha tersebut, karena antara badan usaha dengan pemilik maupun pengurusnya, merupakan dua entitas hukum

8

Kurniawan,Op.Cit ,hlm. 23. Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia,2010), hlm. 23. 9

15 Universitas Sumatera Utara

yang berbeda (separate entity)10. Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah persekutuan perdata11, firma12, persekutan komanditer13, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas 14 dan koperasi. 15 Apabila disifikasikan badan usaha tersebut dari sudut kepemilikannya, maka badan usaha tersebut digolongkan kedalam tiga kategori, yaitu Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. 16 Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha, yang diakui secara hukum sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Perseroan Terbatas muncul sebagai akibat perkembangan masyarakat menuju moderenisasi. Pada alam kehidupan manusia yang masih sederhana, kegiatan usaha dijalankan secara perorangan. Kemudian, tumbuh kebutuhan untuk menjalankan usaha secara “patungan”, yaitu dilaksanakan dengan beberapa orang agar terhimpun modal yang lebih banyak dan atau agar tergabungnya keterampilan, akan lebih berhasil bila dilaksanakan oleh seorang diri. Dengan cara ini mereka dapat membagi resiko keuangan yang bisa muncul. Dalam perkembangan lebih lanjut, tidak jarang kerja sama itu hanya terdiri dari beberapa orang, melainkan juga terjadi antara beberapa ratus atau ribu orang, seperti wujudnya sekarang, adanya Perseroan Terbatas yang menawarkan saham-saham kepada publik.17

10

M.Yahya Harahap,Op.Cit , hlm. 36. Pasal 1618 KUHPerdata. 12 Pasal 16 KUHDagang. 13 Pasal 19 KUHDagang. 14 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 15 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. 16 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo,2012), hlm.31 17 Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggun jawbaan Pidana Korporasi(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.47. 11


Kata Perseroan Terbatas, terdiri dari dua suku kata, yaitu “persero” dan “terbatas”, dua suku kata ini mempunyai maksudnya tersendiri. Perseroan, berasal dari kata “sero”, yang artinya adalah saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham, disebut perseroan 18 , atau dengan kata lain, dapat juga dikatakan bahwa perseroan adalah persekutuan sero atau saham. Sedangkan “terbatas” menunjukan kadar tanggung jawab pemegang saham19, yang artinya, bahwa pemegang saham memiliki pertanggungjawaban yang terbatas, yaitu hanya sebatas modal yang diberikannya kepada perusahaan, dan pemegang saham tidak terikat secara langsung terhadap setiap perikatan yang dibuat Perseroan Terbatas, serta tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, atas kerugian yang dialami Perseroan Terbatas, melebihi jumlah saham yang disetor kedalam perusahaan.20 Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, merupakan salah satu subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, dan dengan hak dan kewajiban tersebut, Perseroan Terbatas dapat melakukan berbagai perbuatan hukum. Pada awalnya hanya ada satu subjek hukum, yaitu manusia. Jika melihat sejarahnya, mulanya status badan hukum diberikan oleh raja kepada perkumpulan orang yang menjalankan kegiatan tertentu dengan suatu charter atau dekrit, dimana diakui bagi siapa yang diberi charter itu memiliki status yang sama dengan subjek hukum manusia. Hal itu merupakan suatu privilage, dan pada awalnya tidak setiap orang dapat memperoleh privilage untuk dianggap sebagai corporation yang memiliki legal entity yang mandiri. Apabila sudah menerima privilage, itu

18

V. Harlen Sinaga,Batas-Batas Tanggungjawab Perdata Direksi(Jakarta: Adinatha Mulia,2012), hlm. 10. 19 Mulhadi, Op.Cit,. hlm. 22. 20 Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.


merupakan anugerah dari raja atau penguasa. Walau mulanya badan hukum dibentuk berdasarkan suatu dekrit raja, saat ini telah menjadi badan yang dapat dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang.21 Terdapat beberapa teori yang mejelaskan mengenai asal usul badan hukum, teori-teori tersebut yaitu22 ; 1. Teori Konsesi (Concession Theory) Teori ini pada intinya menjelaskan bahwa kekuatan hukum (legal power) badan hukum diperoleh dari negara. Teori ini muncul karena diperlukan respon negara terhadap masalah bagaimana menjaga power dari badan hukum yang ada. Untuk itu badan hukum hanya akan mendapat pengakuan dan akspetasi melalui proses validasi dari negara, baik dengan cara memperole Royal Charter maupun melalui pendaftaran dengan sistem yang ditentukan oleh negara. 2. Teori Perjanjian (Contract Theory) Teori perjanjian memandang badan hukum sebagai asosiasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian oleh para pendirinya. Corporate Structure dari badan hukum secara substansi merupakan hasil dari perjanjian antara pendiri dan pengelolanya. Teori ini memasalahkan mengapa diperlukan persetujuan dari negara untuk bisa mendirikan badan hukum. Ketentuan didalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak ada suatu penjelasan yang jelas, untuk memberikan penjelasan secara jelas mengenai badan hukum. Istilah badan hukum selama ini diadopsi dari istilah Belanda yang menyebutnya dengan istilah rechtpersoon. 21

Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit., hlm.49. Ibid., hlm17.

22


Untuk menjelaskan mengenai pengertian badan hukum, akan digunakan beberapa pendapat sarjana yang mencoba menjelaskan, tentang pengertian badan hukum. Menurut Meijers, badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Meijers menambahkan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas konkret, real, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal atau merupakan suatu kenyataan yuridis. 23 Logeman menyatakan bahwa badan hukum sebagai suatu personifikasi atau perwujudan (bestendigheid) hak dan kewajiban. Sementara itu menurut E. Utrech, menyatakan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Selanjutnya, menjelaskan bahwa badan hukum itu adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau yang lebih tepat bukan manusia. Sedangkan menurut R. Subekti bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan manusia dan dapat digugat.24 Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diambil beberapa unsur, yang menggambarkan mengenai badan hukum, unsur-unsur tersebut adalah ; 1. Perkumpulan orang atau perkumpulan modal 2. Dapat melakukan perbuatan hukum didalam hubungan hukum. 3. Mempunyai harta kekayaan sendiri. 4. Mempunyai pengurus. 5. Mempunyai hak dan kewajiban.

23

Mulhadi, Op.Cit,. hlm. 73. Ibid, hlm. 74.

24


6. Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.25 Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, merupakan subjek hukum yang bersifat abstrak dan yang bersifat artifisal,26 yang berbeda dengan subjek hukum lainnya yaitu manusia, manusia lahir secara biologis, dan tidak melalui proses hukum untuk menjadi subjek hukum. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dikatakan sebaga subjek hukum yang bersifat abstrak karena, secara fisik, badan hukum tersebut tidak dapat dilihat maupun diraba, tetapi secara hukum, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diakui sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti hubungan hukum jual-beli, membuat kontrak, melakukan pinjam meminjam, bahkan dapat digugat maupun menjadi penggugat di dalam proses peradilan. Namun, yang menjadi pertanyaan saat ini, sebagai subjek hukum yang abstrak, bagaiman cara badan hukum melakukan setiap kegiatannya, oleh karena badan hukum tidak memiliki pikiran maupun kehendak, didalam melakukan perbuatan hukum? Atau dengan kata lain, bagaimana status personalitas Perseroan Terbatas, sebagai badan hukum, dimuka hukum? Untuk menjawab hal tersebut, perlu dikemukakan beberapa teori-teori tentang badan hukum, yang menjadi dasar teoristis didalam menjawab eksistensi maupun personalitasan badan hukum, sebagai subjek hukum. Teori badan hukum yang pertama adalah teori mengenai teori fiksi. Teori Fiksi merupakan teori yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny.27 Teori ini berasal dari Romawi atau Common Law menyatakan didalam teorinya bahwa badan hukum tersebut merupakan suuatu yang abstrak, bukan merupakan sesuatu 25

Ibid. M.Yahya Harahap,Op.Cit, hlm. 36. 27 Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm15. 26


hal yang konkret, badan hukum tersebut merupakan suatu buatan atau “ciptaan fiksi” yang disebut entitas hukum (legal entity or juristic antuty) yang memiliki personalitas fiktif (persona ficta). Sehingga menurut teori ini, kepribadian atau personalitas Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan suatu pengakuan hukum terhadap kepentingan sekolompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.28 Teori yang kedua adalah teori organ. Teori organ adalah teori yang dikemukakan oleh Otto von Gierke seorang sarjanawan Jerman, pada tahun (1841-1921). 29 Teori ini menyatakan bahwa badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum adalah badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut.30 Teori ketiga, yang berkaitan dengan personalitasan badan hukum, yaitu teori harta kekayaan bertujuan yang ( doelvermogens theorie) yang disampaikan oleh Brinz. Dalam teori ini dikatakan bahwa, hanya manusia yang menjadi subjek hukum. Namun, tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada satu manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terkait oleh suatu tujuam atau kekayaan kepunyaan tujuan.31

28

M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 55 Mulhadi, Op.Cit.,hlm. 77. 30 Hasbullah F. Sjawie, loc. cit. 31 Ibid., hlm. 16. 29


Teori keempat yang masih berkenaan dangan badan hukum yaitu teori kekayaan bersama atau propriete collectiveI yang disampaikan oleh Planiol atau vermorgentheorie

dari Molengraff. Menurut teori ini, badan hukum sebagai

sekumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggota. Menurut teori ini badan hukum bukanlah suatu yang abstrak dan juga bukan merupakan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban seluruh anggotanya. Harta kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang disebut sebagai badan hukum. Karena itu badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka.32 Teori kelima adalah teori kenyataan yuridis yang dikemukakan oleh E.M. Meijers dan Paul Scholten. Teori ini mengatakan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas konkret dan real, suatu kenyataan yuridis, walaupun tidak dapat diraba, yang keberadaan bergantung pada hukum negara. Oleh karena badan hukum adalah suatu kenyataan yuridis, ditekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu hanya terbatas sampai pada bidang hukum saja. Artinya, badan hukum itu sekedar diperlakukan untuk hukum sehingga tidak perlu dipersolakan lagi mana tangannya, mana otaknya, dan sebagainya.33 Berdasarkan berbagai teori diatas, maka pada dasarnya teori mengenai badan hukum dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu :

32

Ibid. Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit., hlm. 16.

33


1. Yang menganggap badan hukum sebagi wujud nyata, artinya nyata dengan panca indra manusia itu sendiri. Akibatnya, badan hukum tersebut disamakan dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ-organ pengurusnya, jadi badan hukum dianggap mempunyai panca indra sendiri seperti layaknya manusia, dan disamakan dengan manusia. 2. Yang menganggap badan hukum tidak sebagai wujud yang nyata, tetapi hanya manusia yang berdiri dibelakang badan hukum tersebut. Akibatnya, jika badan hukum melakukan kesalahan atau kelalaian, itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri dibelakangnya. Apabila menghubungkan antara Perseroan Terbatas dengan badan hukum, maka hanya teori fiksi, teori organ dan teori kenyataan yuridis yang dapat diterapkan sebagai landasan teori bagi badan hukum perseroan terbatas. Hal tersebut dikarenakan teori kekayaan bersama berlaku untuk koperasi dan badan hukum yang mempunyai anggota, tetapi untuk yayasan teori ini tidak banyak berarti.34 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, diakui secara tegas dan jelas bahwa Perseoran Terbatas sebagai salah satu badan usaha yang berbentuk badan hukum. Ketentuan yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum dapat dilihat dari hukum positif yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, yaitu terdapat didalam Pasal 1 angka 1 didalam UUPT, yang mengatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, 34

Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit., hlm. 17.


adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pembentukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, merupakan cara pembentukan yang bersifat campuran. Pada dasarnya ada empat cara, untuk terbentuknya suatu badan hukum, cara-cara tersebut ialah ; 1.

Sistem pengesahan Misalnya pada masa Kitab Undnag-Undang Hukum Dagang, (selanjutnya

disebut KUHD) memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari menteri (Pasal 36), dan ketentuan mengenai hal ini, juga diterapkan didalam UUPT, yang menyatakan bahwa suatu Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukumnya, setelah diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseron Terbatas (Pasal 7 ayat 4 UUPT). 2.

Ditentukan oleh undang-undang Misalnya Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang

Rumah Susun menentukan bahwa perhimpunan penghuni rumah susu diberi kedudukan badan hukum. 3.

Sistem campuran Contohnya koperasi yang menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.


4.

Melalui yurisprudensi Misalnya, yayasan pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menganut sistem campuran, status badan hukum Perseroan Terbatas diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang itu sendiri, melalui Pasal 1 angka 1 UUPT, dan efektif menjadi badan hukum setelah ada pengesahan dari menteri, sesuai dengan Pasal 7 ayat 4. Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT tersebut diketahui bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang juga merupakan subjek hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.36 Sebagai salah satu badan hukum, terdapat suatu konsekuensi dari status legal person yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas. Pertama, sebagai legal person, perseroan dapat mempunyai harta kekayaan dan mengadakan perjanjian serta meluksanakan hak dan kewajiban atas nama sendiri. Kedua, karena perusahaan itu merupakan suatu badan yang terpisah dari pemegang sahamnya, kepentinganya dan kepentingan pemegang sahamnya juga terpisah. Harta dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan bukan harta dan kewajiban pemegang sahamnya. Jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, yang harus digugat adalah perusahaan itu sendiri, bukan pemegang sahamnya. Ketiga, sebagai artificial person, perusahaan mempunyai kehidupan yang berlangsung terus

35

Ibid., hlm. 45. Ibid., hlm. 46.

36


sampai dengan dibubarkan meskipun pemegang sahamnya dapat berubah setiap saat.37

B. Peraturan Mengenai Perseroan Terbatas Pada awalnya pengaturan mengenai Perseroan Terbatas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), yang kemudian selanjutnya dibentuk suatu peraturan tersendiri yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas diluar dari KUHD, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan kemudian diubah dengan UUPT. Dalam KUHD sebagai pengaturan pertama mengenai Perseroan Terbatas, diatur didalam Pasal 36 sampai 56. Didalam KUHD dikatakan bahwa Perseroan Terbatas disebut sebagai persekutuan tanpa nama. Maksud dari persekutuan tanpa nama ini adalah persekutuan yang dibentuk, tidak memakai nama salah seorang persero atau pendiri maupun pengurus, melainkan, namanya didasarkan kepada tujuan dari perseroan tersebut. Hal ini secara tegas diatur didalam Pasal 36 KUHD. Selain dikenal sebagai perseroan tanpa nama, didalam KUHD, tidak secara eksplisit dikatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang berbadan hukum, dan hal ini berbeda dengan pengaturan tentang Perseroan Terbatas yang terdapat didalam UUPT 1/1995 dan UUPT 40/2007, yang secara tegas mengatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dikeluarkan untuk memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan bagi

37

Ibid., hlm. 49. G. Rai Widjaya,Op.Cit, hlm.9.

38


pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Sehingga pada tahun 1995 diterbitkan Undang-Undang 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai pengganti ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang terdapat didalam KUHD. Penerbitan UUPT 1/1995 disebabkan oleh beberapa hal, yang dapat diketahui dari konsiderannya, yaitu ; 1. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik seara nasional maupun internasional. 2. Menciptakan kesatuan hukum dalam Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum (rechtpersoon).39 Selain dari konsideran yang dikemukakan diatas, dalam penjelasan umum juga dikemukakan beberapa hal yang menjadi alasan diterbitkannyan UUPT 1/1995, yaitu40; 1. Sarana umum pembangunan, antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat, 2. Untuk menciptakan sasaran tersebut, sarana penunjang antara lain tatana hukum yang mampu mendorong dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Setelah memberlakukan Undang-Undang 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang pada saat itu sebagai hukum positif Indonesia yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, maka pada tahun 2007, peraturan tersebut diubah. Alasan diadakannya perubahan Undang-Undang 1 Tahun 1995 dikarenakan, 39

M.Yahya Harahar,Op.Cit, hlm.24. Ibid.

40


Pertama, karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang pesat pada era globalisasi. Kedua, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip good corporate governance, sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007, yang sekaligus menyatakan UUPT 1/1995 tidak berlaku.41 Diubahnya UUPT 1/1995 menjadi UUPT 40/2007, ada beberapa hal yang merupakan perubahan substantif yang terdapat didalam UUPT, yaitu ; 1.

Permohonan melalui jasa teknologi secara elektronik untuk memperoleh Keputusan Menteri atas pengesahan akta pendirian perseroan sebagai badan hukum ( Pasal 9 ayat (1) UUPT).

2.

Secara elektroni Menteri dapat langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian ( Pasal 10 ayat (3) UUPT ).

3.

Memperkenalkan dan membolehkan pembagian deviden interm ( Pasal 10 ayat (3) UUPT ).

4.

Penyusunan rencana kerja tahunan ( Pasal 63-65 UUPT ).

5.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan ( Pasal 74 UUPT ).

6.

RUPS melalui media elektronik dalam bentuk telekonferensi, vidio konferensi atau sarana media elektronik lain ( Pasal 77 ayat (1) UUPT ).

7.

Pengambilan keputusan diluar RUPS dalam bentuk circular resolution ( Pasal 91 UUPT ).

41

Ibid, hlm.4.


8.

Pengangkatan Direksi yang tidak memenuhi syarat ( Pasal 95 UUPT ).

9.

Anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kesalahan yang dilakukan Direksi lain apabila anggota Direksi lebih dari satu orang ( Pasal 97 ayat (4) UUPT ).

10. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) disampin Dewan Komisaris badi Perseoran yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ( Pasal 109 ayat (1) UPT ). 11. Memperkenakan Komisaris Independen dan Komisaris Utusan ( Pasal 120 UUPT ). 12. Pembentukan Komisi oleh Dewan Komisaris ( Pasal 121 UUPT). 13. Pengambilalihan saham dalam portepe ( Pasal 125 ayat (1) UUPT ). 14. Pengaturan tentang pemisahan perseroan (Spin Off) (Pasal 135 UUPT). 15. Pengaturan tentang biaya (Pasal 153 UUPT). 16. Tanggungjawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas kesalahan Perdata tidak mengurangi tanggungjawab pidana ( Pasal 155 UUPT). 17. Pembentukan tim ahli pemantau hukum perseroan ( Pasal 156 UUPT ).42 Selain memperkenalkan hal-hal baru yang terdapat didalam UUPT, terdapat juga beberapa pengaturan yang sifatnya perluasan atau perbaikan daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, hal-hal tersebut antara lain : 1.

Klasifikasi Perseroan yang terdiri dari ; a. Perseroan Terbatas ( Pasal 1 angka 1 UUPT ). b. Perseroan Publik ( Pasal 1 angka 8 UUPT ).

42

Ibid, hlm. 28.


c. Perseroan Terbuka ( Pasal 1 angka 7 UUPT ). 2.

Memperluas kebolehan mendirikan Perseroan kurang dari 2 orang hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT, meliputi ; a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan penjamin, lembaga penyimpanan, dan lembaga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

3.

Pengesahan Menteri, menjadi Keputusan Pengesahan Menteri ( Pasal 9 ayat (1) UUPT ).

4.

Penentuan batas waktu permohonan Keputusan Pengesahan kepada Menteri ; a. Paling lambat 60 hari dari Akta Pendirian ditandatangani ( Pasal 10 ayat (1) UUPT). b. Apabila tidak diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari, akta pendirian menjadi batal ( Pasal 10 ayat (9) UUPT ).

5.

Memperjelas sistematik tanggung jawab pendiri atas perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum ( Pasal 13 UUPT).

6.

Menambanh jumlah nama perseroan yang tidak boleh dipakai dari 2 pada UUPT 1/1995.

7.

Memperbolehkan tempat kedudukan kantor pusat di Desa, sepanjang AD mencantumkan nama kota dan kabupaten dari Desa tersebut (Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UUPT).


8.

Memperbaiki dan memperjelas sistem dan jangka waktu pengajuan permohonan persetujuan perubahan AD ( Pasal 21 UUPT ).

9.

Kewajiban mengubah AD apabila Perseroan telah memenuhi modal dan pemegang saham sebagai Perusahan Publik ( Pasal 24 ayat 1 UUPT).

10. Daftar Perseroan dilakukan oleh MENKUM DAN HAM ( Pasal 29 UUPT ). 11. Ketentuan mengenai pengumuman dan tambahan berita negara oleh Menteri ( Pasa 30 UUPT ). 12. Perubahan modal dasar dari Rp 20.000.000,- menjadi Rp 50.000.000,- ( Pasal 32 ayat (1) UUPT ). 13. Memperbaiki sistem kewajiban penyetoran modal yang ditempatkan (Pasal 34 ayat (1) UUPT ). 14. Memperjelas aturan tata cara dan syarat pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan ( Pasal 37 UUPT ). 15. Memperjelas ketentuan dan syarat pengurangan modal ( Pasal 44 UUPT ). 16. Memperjelas dan memperluas ketentuan mengenai saham ( Pasal 48-62 UUPT ). 17. Menambah ketentuan Rencana Kerja disamping Laporan Tahunan dan Penggungaa Laba (Pasal 63-65 UUPT). 18. Mengatur lebih sistematik sistem kuorum dan yaya cara pelaksanaan RUPS pertama, dan kedua apabila rapat pertama tidak mencapai kuoru (Pasal 79-82 UUPT). 19. Memperluas dan memperjelas fungsi, pembagian fungsi, dam tanggung jawab Direksi (Pasal 72-25 UUPT).


20. Penegasan mengenai sistem kolegeal Direksi (Pasal 98 UUPT). 21. Mengatur lebih jelas apa saja kewajiban Direksi (Pasal 100-102 UUPT). 22. Mengatur pelepasan tanggungjawab Dirksi apabila dapat membuktikan halhal yang dapat disebutkan dalam Pasal 104 UUPT. 23. Mengatur lebih luas klasifikasi tata cara pemberhentian anggota Direksi (Pasal 105 UUPT). 24. Penegasan bahwa Dewan Komisaris, tidak bersifat kolegeal, tetap majelis (Pasal 108 UUPT). 25. Mengatur tata cara pembatalan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi syarat (Pasal 112 UUPT). 26. Mengatur lebih jelas mekanisme pemberian persetujuan dan bantuan Dewan Komisari pada Direksi (Pasal 117 UUPT). 27. Mengatur lebih jelas dan pasti tata cara Penggabungan, Pengambilalihan, Peleburan dan Pemisahan (Pasal 122-137 UUPT). 28. Penambahan dasar pmbubaran Perseroan (Pasal 142 UUPT). 29. Mengatur lebih sempurna tata cara Perseroan untuk setiap alasa (Pasal 143150 UUPT).43 Ketentuan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, yang diatur didalam UUPT, merupakan suatu bentuk ketentuan umum (lex generalis). Pengaturan khsusus yang juga mengatur mengenai Perseroan Terbatas, terdapat didalam peraturan lain diluar UUPT, yang mengatur mengenai bentuk maupun kegiatan usaha dari Perseroan Terbatas tersebut. Ketentuan khusus (lex specialis)

43

Ibid, hlm.29.


yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas terdapat didalam Undang-Undang nomo 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, merupakan peraturan khusus, yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Negara. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN merupakan pengaturan khusus, dikarenakan terdapat pengaturan khusus menyangkut BUMN tersebut. Ketentuan khusus tersebut adalah status modal serta kedudukan pemegang saham dalam BUMN tersebut. Status modal yang disetorkan kedalam BUMN merupakan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan 44, yang artinya adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.45 Apabila pada perusahaan-perusahaan diluar dari BUMN, para pemegang sahamnya, hanyalah orang-orang yang bukan wakil dari pemerintah. Tetapi didalam BUMN, terdapat Menteri yang berkedudukan sebagai pemegang saham, yang ditunjuk oleh pemerintah, sebagai wakil pemerintah didalam kedudukannya sebagai pemegang saham didalam BUMN tersebut. 46 Sehingga pada akhirnya terdapat suatu ciri khas tertentu yang terdapat didalam BUMN yaitu47 ;

44

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 46 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 47 Kurniawan,Op.Cit, hlm. 101. 45


1. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah; 2. Pengawasan dilakukan, baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah; 3. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada ditangan pemerintah; 4. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha; 5. Semua resiko yang terjadi merupakan tanggung jawab pemerintah; 6. Melayani kepentingan umum/masyarakat; 7. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham dimiliki oleh negara; 8. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan/atau dewan komisaris dilakukan oleh menteri; Pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat satu bentuk perusahan, yang modalnya berasal dari penenam modal asing. Bagi perusahan, yang modalnya berasal dari penanam modal asing, maka persahaan tersebut berbentuk perusahan Penanaman Modal Asing (PMA), yang modal didalam perusahaan tersebut berasal modal asing sepenuhya atau merupakat patungan dengan penanam modal dalam negeri, 48 sehingga bagi perusahaan berbentuk PMA, perlu diatur didalam peraturan khusus. Undnag-Undang nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, terdapat suatu bentuk Perseroan Terbatas, yang tidak diatur didalam UUPT. Perseroan Terbatas

48

Pasal 1 angka 3 Undnag-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.


yang secara khusus diatur didalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1985 tersebut adalah Perseroan Terbuka. Pada persusahaan yang dikatergorikan sebagai Perseroan Terbuka, saham yang berasal dari Perseroan Terbuka tersebut, dijual secara umum, kepada publik melalui pasar modal, jadi saham yang terdapat didalam Perseroan Terbuka, merupakan saham yang dimiliki oleh masyarakat umum, serta saham tersebut dapat diperjual belikan melalui pasar modal. Melihat bentuk dari perusahan Terbuka tersebut, perlu diatur didalam suatu peraturan khusus, dan diatur didalam Undang-Undang 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal.

C. Organ-Organ dalam Perseroan Terbatas Sebagai subjek hukum yang bersifat artifisial dan merupakan suatu subjek hukum yang bersifat abstrak, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, dijalankan oleh organ-organ yang terdapat didalamnya. Organ-organ Perseroan Terbatas inilah yang menjadikan Perseroan Terbatas tersebut hidup secara nyata di dalam kehidupan masyarakat. Kehendak dan perbuatan yang dilakukan oleh organ-organ Perseroan Terbatas, sepanjang hal itu sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diberikan Perseroan Terbatas kepadanya, perbuatan dan kehendak mereka diidentikan dengan perbuatan dan kehendak dari Perseroan Terbatas tersebut. Melihat hal tersebut, maka antara Perseroan Terbatas dengan organorgannya, terdapat suatu hubungan yang saling keterkaitan. Keterkaitan tersebut dikarenakan, apabila tidak ada Perseroan Terbatas, maka organ-organ tersebut juga tidak ada, dan begitu sebaliknya.


Organ-organ Perseroan Terbatas yang terdapat didalam UUPT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. Ketiga organ inilah yang memegang peran penting, bagi berjalannya suatu Perseroan Terbatas. Perihal kedudukan antara ketiga organ Perseroan Terbatas ini, terdapat salah satu pandangan yang mengatakan bahwa kedudukan diatara para organ ini adalah kedudukan yang bersifat hierarki. Pandangan yang mengatakan kedudukan tiga organ ini hierarki adalah pandangan klasik. Dalam pandangan klasik, dikatakan bahwa dalam tiga organ tersebut, RUPS merupakan organ dengan kedudukan yang tertinggi. Sebagai organ tertinggi, maka RUPS memiliki kewenangan yang bersifat terpusat. Sedangkan kedudukan direksi dan dewan komisaris merupakan organ yang berkedudukan sejajar dibawah RUPS, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris, merupakan kewenangan dan kekuasan yang dilimpahkan oleh RUPS.49 Sehingga setiap tugas yang dijalankan oleh direksi dalam pengurusan perusahan, dijalankan berdasarkan kehendak dan kepentingan RUPS. Apabila hal itu dilanggar, maka sewaktu-waktu kekuasan yang dilimpahkan pada direksi, sewaktu-waktu dapat ditarik oleh RUPS. Disisi lain, terdapat salah satu pandangan yang berpendapat berseberangan dengan pandangan klasik diatas, dalam pandangan ini dikatakan bahwa kedudukan ketiga organ tersebut tidaklah berjenjang, melainkan kedudukannya sama dan sederajat, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain, pandangan ini

49

Rudhi Prasetya, Op.Cit, hlm. 23.


disebut pandangan mutakhir.50 Sehingga dalam pandangan ini, tidak ada istilah bos dan bawahan, semua kedudukan organ ini bersifat sederajat. Kekuasan yang dimiliki oleh masing-masing organ, adalah kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh Perseroan Terbatas kepada masing-masing organ tersebut, sehingga direksi sebagai pengurus perusahan, dalam menjalakan kewajibannya, tidak berdasarkan kepentingan pemegang saham, namun untuk kepentingan perusahaan semata. Undang-Undanag Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menganut pandangan mutakhir, dimana RUPS bukanlah organ tertinggi didalam Perseroan Terbatas. Hal tersebut didukung dengan beberapa ketentuan dalam pasal-pasal di UUPT, yaitu; 1.

Pasal 92 ayat 1 UUPT Ketentuan Pasal 92 ayat 1 UUPT, jelas dikatakan bahwa direksi

menjalakankan pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. Dari ketentuan pasal ini, sangat jelas bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas semata-mata hanya untuk kepentingan Perseroan Terbatas, bukan untuk kepentingan pemegang saham. 2.

Pasal 94 ayat 4 UUPT Pasal 94 ayat 4 UUPT bahwa Anggaran Dasar mengatur tata cara

pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi. Ketentuan ini memberi

50

Ibid, hlm. 24.


suatu kepastian bagi direksi, bahwa kedudukanya sebagai direksi, tidak dapat diturunkan begitu saja oleh pemegang saham. Hal ini dikarenakan, adanya suatu aturan hukum yang mengikat seluruh organ perusahan dalam menjalakan kewajibannya, dan aturan hukum tersebut memiliki kedudukan sebagai konstitusi bagi perusahan, dan semua pihak yang terlibat didalam perusahaan tersebut, harus tunduk dan patuh pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, sebagai konstitusi perusahaan, bukan kehendak dari pemegang saham. Dengan demikikan ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut memiliki kedudukan yang sejajar, yang mana hak dan kewenangan mereka diberikan secara langsung oleh perusahaan melalui Anggaran Dasar Perusahan, bukan atas pemberian ataupun pelimpahan kewenangan/kekuasaan oleh salah satu organ. Organ-organ Perseroan Terbatas merupakan tiga organ yang terpisah satu sama lain, yang memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda-beda, namun saling bersinergi, dalam menjalankan perusahaan. Untuk memahami lebih jelas, mengenai tiga organ tersebut, akan dijelaskan satu persatu, sebagai berikut. 1.

RUPS Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu organ perusahaan

yang terdapat didalam perusahaan. RUPS merupakan salah satu organ perusahaan yang berbentuk suatu rapat umum, yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara. 51 Dalam forum rapat umum tersebut, para pemegang saham dapat memiliki kewengangan untuk mengetahui mengenai jalannya pengurusan perusahaan oleh manejemen perusahaan selama satu tahun buku terakhir.

51

M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 305


Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, disebutkan bahwa RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Pengaturan mengenai RUPS secara terperinci dan jelas diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 UUPT. Berdasarkan pengertian RUPS yang diberikan oleh UUPT yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UUPT, dapat diketahui terdapat beberapa unsur untuk mengetahui mengenai RUPS tersebut, yakni pertama sebagai organ Perseroan Terbatas, kedua mengenai wewenang yang dimiliki oleh RUPS. Sebagai organ perusahaan, RUPS merupakan organ perusahaan yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan organ perusahaan lainnya, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Sebagai organ perusahaan, setiap tindakan yang dilakukan oleh RUPS haruslah memihak kepada kepentingan perusahaan bukan kepada kepentingan setiap pemegang saham. Sebagai organ Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan karena melalui RUPS setiap pemegang saham yang sekaligus sebagai pemiliki perusahaan, melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan menejemen Perseroan Terbatas. 52 Kewenangan yang dimiliki oleh RUPS, merupakan kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi maupun dewan komisaris, namun kewenangan tersebut berada dalam batas-batasan yang diatur didalam UUPT serta anggaran dasar perusahan. RUPS

52

Ibid, hlm. 306.


sebagai organ perusahan, RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ lainnya, namun hal ini bukan berarti bahwa RUPS merupakan organ tertinggi didalam perusahan,

hal tersebut dikarenakan masing-masing organ

memiliki posisi serta kewengan yang berbeda-beda, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing organ.53 Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari 2 bentuk, yakini RUPS tahunan, dan RUPS lainnya. 54 RUPS tahunan adalah RUPS yang dilaksanakan setiap tahun oleh perusahaan, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.55 Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS lainnya, adalah RUPS yang dilaksanakan diluar dari RUPS tahunan, atau dalam praktiknya disebut sebagai RUPS luar biasa. Penyelenggaraan RUPS untuk pertama kali dilakukan dalam jangka waktu 60 ( enam puluh ) hari setalah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum56, dan untuk selanjutnya RUPS dilakukan secara tahunan, maupun dilakukan secara luar biasa. Pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan atas inisiatif dari pemegang saham maupun dari dewan komisaris. Permintaan pelaksanaan RUPS oleh pemegang saham, dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.57

53

Ibid, hlm. 307. Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 55 Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 56 Pasal 13ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 57 Pasal 70 ayat (2) huruf a Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 54


Pada setiap penyelenggaraan RUPS, hasil dari rapat yang dilakukan dalam forum RUPS, dituangkan dalam bentuk risalah RUPS. Risalah RUPS tersebut harus ditandatangani oleh ketua rapat dan apabila risalah tersebut tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, risalah tersebut juga harus ditandatangani oleh seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari perserta RUPS.58 Salah satu yang menjadi karakteristik yang terdapat didalam Perseroan Terbatas adalah terdapatnya tanggung jawab yang terbatas terhadap setiap pemegang saham. Tanggung jawab yang terbatas tersebut memberikan artian bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas, melebihi dari saham yang dimilikinya. 59 Namun

terdapat

pertanggungjawaban

beberapa

terbatas

keadaan

tersebut

dapat

yang

mengakibatkan

hilang.

Hilangnya

pertanggungjawabn terbatas tersebut, mengakibatkan pemegang saham harus bertanggungjawab secara pribadi, apabila terjadi kerugian

kepada Perseroan

Terbatas. Hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya pertanggungjawban terbatas tersebut antara lain; 1. Persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi 2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi;

58

Pasal 90 Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

59


3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas; 4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan Terbatas, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan Terbatas menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan Terbatas;60 Apabila keempat hal diatas terbukti terjadi, maka pemegang saham tersebut tidak dapat bersembunyi dibalik prinsip pertanggungjawaban terbatas, karena ketika keempat hal tersebut terjadi, maka prinsip pertanggungjawaban terbatas tersebut menjadi tidak berlaku. 2. Direksi Direksi sebagai salah satau organ Perseroan Terbatas, mempunyai kewenangan dalam hal mengurus jalannya Perseroan Terbatas sehari-hari, dan juga sebagai organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar pengadilan. Hal tersebut secara jelas disebutkan di dalam beberapa ketentuan didalam UUPT, yakini : Pasal 1 angka 5 UUPT yang mengatakan bahwa direksi adalah organ

a.

Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan

60

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.


Terbatas baik didalam maupun diluar maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. b.

Pasal 92 ayat (1) UUPT yang mengatakan, direksi menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. Pasal 98 ayat (1) UUPT yang mangatakan, direksi mewakili Perseroan

c.

Terbatas baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dari beberapa ketentuan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa hal, yang menerangkan mengenai direksi, yaitu; a.

Sebagai organ perseroan terbatas Kewenangan dalam mengurusan dan mewakili Perseroan Terbatas,

diberikan kepada salah satu organ Perseroan Terbatas, yaitu direksi. Kewenangan tersebut diserahkan oleh undang-undang kepada direksi, sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas. Direksi adalah pejabat Perseroan Terbatas. Jabatannya adalah anggota direksi atau direktur Perseroan Terbatas (a Director is an officer of the company).61 Ketentuan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pada umumnya direksi Perseroan Terbatas terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi,62 namun ketentuan tersebut mendapatkan suatu pengecualian khusus. Pengecualian tersebut adalah bagi perusahaan yang memiliki anggota direksi paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi, perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat, perusahaan yang 61

Ibid, hlm. 346. Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

62


mengelola dana masyarakat, serta perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka.63 Apabila suatu Perseroan Terbatas yang memiliki anggota direksi lebih dari satu, maka pembagian tugas pengurusan diantara setiap anggota direksi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, 64 namun apabila tidak ada keputusan RUPS yang berkenaan dengan pembagian tugas tersebut, maka pembagian tugas tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. 65 Kewenangan pembagian tugas direksi yang pada awalnya ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS kemudian beralih kepada keputusan direksi, hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari terjadinya ketidakpastian fungsi dan wewenang anggota direksi.66 b.

Bertanggungjawab dalam pengurusan perseroan terbatas Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa direksi sebagai salah satu

organ

perusahaan,

memiliki

kewenangan

untuk

melakukan

pengurusan

perusahaan. Pengertian pelaksanaan pengurusan perusahaan, meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakini membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas Perseroan Terbatas ke arah pencapaian maksud dan tujuan perusahaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.67 Seorang direksi dalam melakukan pengurusan perusahaan tidak dapat melakukan atau membuat kebijakan yang diluar dari kewenangannya. Batasan bagi direksi dalam menjalankan pengurusan diatur didalam Pasal 92 ayat (2) UUPT yang mengatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan 63

Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas . Pasal 92 ayat (5) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas . 65 Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas . 66 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 353. 67 Ibid, hlm. 346. 64


Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat batasan-

batasan bagi direksi dalam melakukan pengurusan perusahaan. Batasan yang pertama yakini sesuai dengan kepentingan Perseroan Terbatas. Kewenangan pengurusan perusahaan yang dijalankan oleh direksi harus sesuai dengan kepentingan Perseroan Terbatas, artinya kewenangan pengurusan yang dijalankan tidak boleh terdapat benturan kepentingan, tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh menggunakan posisi jabatan direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan tidak boleh menahan atau mengambil sebagian keuntungan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi. Apabila direksi melakukan

tindakan

yang

melanggar

batas

kewenangannya,

direksi

dikualifikasikan telah melakukan tndakan yang menyalahgunakan kewenangan (abue of authority) atau mengandung ultra vires68. Batasan selanjutnya bagi direksi dalam hal menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas adalah harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. Pencantuman maksud dan tujuan perusahaan didalam Anggaran Dasar Perusahan, merupakan sesuatu yang bersifat wajib. Kewajiban tersebut dilakukan berfungsi sebagai landasan hukum bagi pengurus Perseroan Terbatas, dalam hal ini direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan Terbatas, sehingga pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka

68

Ibid, hlm. 347.


lakukan tidak menyimpan atau keluar maupun melampaui dari maksudan tujuan serta kegiatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar69. Seorang anggota direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan Perseroan Terbatas, tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Anggararan Dasar Perseroan Terbatas. Apabila tindakan seorang direksi, diluar dari kewenangannya, maka tindakan yang demikian dianggap mengandung “ultra vires” dan katergori sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of authority)70. Selain ketentuan didalam Pasal 92 ayat (2) UUPT yang harus diperhatikan oleh direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas, terdapat ketentuan pasal lain yang juga menjadi pedoman bagi direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 97 ayat (1-4) UUPT merupakan ketentuan yang juga harus diperhatikan oleh direksi. Dalam ketentuan Pasal 97 ayat 2 UUPT, dikatakan bahwa direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas harus menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Perihal maksud dari itikad baik dan penh tanggung jawab tersebut akan dibahas dalam pembahasan mengenai pengurusan perusahaan oleh direksi. Ketentuan dalam Pasal 97 ayat 2 UUPT tersebut merupakan suatu ketentuan hukum yang bersifat wajib. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka direksi tersebut telah bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya,

71

dan apabila kesalahan atau kelalaian tersebut

mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian, maka direksi tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi, dan pertanggungjawaban tersebut dapat saja menjadi tanggung jawab renteng bagi seluruh anggota direksi, apabila seluruh 69

Ibid, hlm. 61. Ibid, hlm. 347. 71 Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 70


anggota direksi tersebut salah atau lalai dalam mengurus Perseroan Terbatas. 72 Sehingga dengan demikian, bagi setiap anggota direksi dituntut suatu profesionalitasan dalam mengurus Perseroan Terbatas. c.

Berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan Salah satu tugas dan kewenangan yang melekat pada direksi adalah

kewenangan setiap anggota direksi untuk mewakili Perseroan Terbatas baik diluar maupun dialam pengadilan. Hal tersebut disebutkan didalam Pasal 98 ayat (1) UUPT yang mangatakan, direksi mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun diluar pengadilan. Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan Terbatas didalam maupun diluar pengadilan, merupakan kewenangan yang tidak membutuhkan surat kuasa, baik dari pemegang saham, maupun dari Perseroan Terbatas. Sebab kuasa yang dimiliki oleh direksi untuk mewakili Perseroan Terbatas adalah kewenangan yang melekat secara inherent pada diri dan jabatan direksi, yang mana kekuasaan untuk mewakili perusahaan diberikan oleh undang-undang.73 Pada perusahaan yang memiliki anggota direksi lebih dari satu orang, maka setiap anggota direksi, didalam perusahaan tersebut memiliki hak dan kewenangan yang sama untuk mewakili Perseroan Terbatas. Hal tersebut disebutkan didalam Pasal 98 ayat (2) UUPT yang mengatakan bahwa dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan Terbatas adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Sistem perwakilan yang dianut didalam UUPT merupakan sistem kolegial, 72

Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Ibid, hlm. 349.

73


yang berarti setiap anggota direksi berwenang mewakili Perseroan Terbatas. 74 Namun, sistem kolegeal tersebut dapat dikesampingkan, apabila terdapat pengaturan yang menentukan bahwa hanya anggota direksi tertentu saja dapat mewakili Perseroan Terbatas. Kewenangan yang dimiliki oleh anggota direksi untuk mewakili Perseroan Terbatas tidak selamanya dapat dijalankan. Terdapat beberapa keadaan, yang mengakibatkan hilangnya kewenangan repesentative tersebut. Ketentuanketentuan yang mengakibatkan hilangnya hak direksi untuk menjadi perwakilan Perseroan Terbatas, antara lain ; 1) Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau 2) Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Persersoan Terbatas.75 Kedua keadaan tersebut, mengakibatkan anggota direksi, secara hukum, dilarang mewakili direksi. Hilangnya kewenangan direksi untuk mewakili perseroan, tidak berarti bahwa tidak ada pihak yang dapat mewakili Perseroan Terbatas, didalam maupun diluar pengadilan. Undang-undang memberikan suatu ketentuan hukum, sebagai solusi dalam hal menjalankan fungsi perwakilan tersebut. Apabila anggota direksi, karena hukum, tidak dapat menjadi perwakilan untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, maka terdapat pihak-pihak tertentu yang akan menjalankan kewenangan representative tersebut, yaitu ;

74

Penjelasan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

75


1) Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas; 2) Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas; atau 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan Terbatas dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas.76 4) Para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara, dalam hal mengajukan gugat derivatif, yang disebabkan direksi telah salah atau lalai sehingga mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian.77 3.

Dewan komisaris Dewan komisaris merupakan organ yang memiliki kewenangan dalam hal

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas. Kedudukan dewan komisaris sebagai organ Perseroan Terbatas, diatur dan disebutkan didalam UUPT pada Pasal 1 angka 2 UUPT yang mengatakan bahwa organ Perseroan Terbatas adalah RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Dewan komisaris sebagai organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan pemberian nasihat, disebutkan didalam Pasal 1 angka 6 UUPT yang mengatakan bahwa dewan komisaris adalah organ

76

Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

77


Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UUPT pada diri dewan komisaris melekat dua fungsi utama yang bersifat imperatif dan berjalaan bersamaan, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi penasihat. Tugas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan di sebutkan didalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. Pada ayat 1 dikatakan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umunya, baik mengenai Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas dan memberi nasihat kepada direksi, serta pada ayat 2 dikatakan bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris dilakukan untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. Berdasarlan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tugas utama bagi dewan komisaris adalah melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi. a. Melakukan Pengawasan Salah satu fungsi dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan serta terhadap jalannya pengurusan perusahaan pada umumnya. Dalam fungsi pengawasan tersebut, terdiri dari audit keuangan, organisasi dan personalia.78 Pengawasan/audit keuangan sangat penting dilakukan didalam suatu perseron. Pengawasan dibidang keuangan dianggap sangat relevan dan penting,

78

Ibid, hlm. 133.


hal tersebut dikarenakan keuangan merupakan hal yang sangat sentral bagi suatu Perseroan Terbatas. Keadaan keuangan Perseroan Terbatas merupakan gambaran terhadap jalannya perseroan kedepan serta merupakan gambaran kondisi Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, pengawasaan dengan cara melakukan audit atas keluar masuknya keuangan Perseroan Terbatas, harus dilakukan dengan cermat.79 Pengawasan organisasi Perseroan Terbatas dilakukan dengan cara mengaudit struktur Perseroan Terbatas, yang mana tujuan utama diadakannya audit organisasi ini adalah agar struktur Perseroan Terbatas dapat selalu diupdate sesuai dengan keadaan dan perkembangan Perseroan Terbatas. Audit personalia adalah audit atau pengawasan bidang personalia agar dapat mengetahui kekurangan atau kelebihan yang mungkin terjadi, serta dapat menegakan prinsip the right man in the right place serta untuk mengetahui apakah cara rekrtut dan seleksi yang berjalan sudah tepat atau tidak.80 Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dilakukan dalam dua level. Pertama, level performance, dimana dewan komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi. Kedua, level conformance,

berupa

pelaksanaan kegiatan pengawasan agar dapat diketahui direksi mematuhi dan melaksanakan pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan oleh dewan komisaris maupun terhadap ketentuan undang-undang. Namun pengawasannya bukan terhadap tindakan teknis dari kepengurusan yang dilakukan direksi,

79

M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm 439. Ibid.

80


melainkan pengawasan kebijaksanaan sehingga dalam setiap tahun tindakan direksi tidak harus meminta izin kepada dewan komisaris.81 Dewan komisaris dalam menjalankan pengawasannya harus melakukannya dengan itikad baik, hati-hati dan bertanggungjawab. Apabila dewan komisaris lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya, dalam artian bahwa dewan komisaris tidak menjalankan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian serta dengan penuh tanggung jawab, dewan komisaris harus bertanggungjawab secara pribadi atas setiap kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas.82 Tugas selanjutnya yang dimiliki oleh dewan komisaris adalah memberikan nasihat. Pemberian nasihat ini ditujukan kepada direksi, agar direksi dalam membuat

kebijakan-kebijakan

dalam

hal

pengurusan

perusahaan,

dapat

menjalankannya dengan benar sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Tugas pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris ini semat-mata dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. Penyimpangan dari prinsip ini mengakibatkan dewan komisarsi memikul tanggung jawab secara pribadi, dalam hal terjadi kerugian kepada Perseroan Terbatas. Penjelasan maupun ketentuan yang lebih jelas mengenai maksud dan jenis pemberian nasihat, tidak diatur didalam UUPT. Namun dalam menyampaikan nasihat-nasihatnya, dewan komisaris dapat menyampaikan pendapat-pendapatnya maupun memberikan pertimbangan yang layak dan tepat untuk direksi. Bahkan dapat menyampaikan ajaran yang baik maupun petunjuk, peringatan, atau teguran 81

Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm. 133. Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

82


yang baik. Namun pada dasarnya setiap nasihat yang diberikan oleh dewan komisaris hanya bersifat rekomendasi, yang dapat diterima, ataupun tidak diterima oleh direksi.83 Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris tunduk pada beberapa prinsip yuridis yang digariskan dalam UUPT yaitu: a.

Dewan komisaris merupakan badan pengawas, yaitu sebagai badan supervisi yang mengawasi tindakan direksi dan mengawasi perseroan secara umum.

b.

Dewan komisaris merupakan badan independen, tidak tunduk pada kekuasaan siapapun dan melaksanakan tugas semat-mata untuk kepentingan perseroan.

c.

Dewan komisaris tidak memiliki otoritas manajemen meskipun dalam batasbatas tertentu merupakan organ pengambil keputusan.

d.

Dewan komisaris tidak memberikan instruksi yang mengikat direksi. Apabila menurut dewan komisaris tindakan direksi telah menyimpang, dewan komisaris berhak untuk memberhentikan sementara direksi. Dewan komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS.84

e.

Dewan komisaris yang jumlahnya lebih dari satu orang, dalam menjalankan

tugasnya

tidak

dapat

bertindak

sendiri-sendiri,

melainkan

berdasarkan keputusan dewan komisaris,85 dan hal ini yang membedakan dengan direksi yang dapat bertindak secara individu. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap Perseroan Terbatas, dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan tersebut harus dilakukan dengan itikad yang baik, dilakukan dengan hati-hati serta 83

M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 440. Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm. 134. 85 Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 84


melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sama halnya dengan direksi, apabila dewan komisaris lalai atau bersalah dalam menjalankan tanggung jawabnya, maka apabila kelak terjadi kerugian terhadap Perseroan Terbatas, dan kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris, maka dewan komisaris tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian tersebut.86

D. Pengurusan Perusahaan oleh Direksi Pada saat membahas mengenai organ-organ dari Perseroan Terbatas, telah dijelaskan bahwa didalam Perseroan Terbatas, terdapat tiga organ, yang memiliki kedudukan yang sejajar, dengan tugas dan kewenangan yang berbeda-beda, serta didalam menjalankan kewenangan tersebut, organ-organ Perseroan Terbatas tersebut bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas serta demi kepentingan Perseroan Terbatas, dalam batas-batas yang disebutkan didalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Direksi sebagai salah satu organ didalam Perseroan Terbatas, memiliki kewenangan yang sangat penting dalam jalannya perusahaan, yakini sebagai organ perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mengurus perusahaan serta menjadi

perwakilan

perusahan,

didalam

maupun

diluar

pengadilan.

87

Kewenangan yang dimiliki oleh direksi adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang serta anggaran dasar, kepada direksi. Dari kewenangan yang dimilikinya

tersebut,

dapat

diketahui

bahwa

yang

berwenang

serta

86

Pasal 114 Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

87


bertanggungjawab penuh untuk melakukan pengurusan pada perusahaan adalah direksi. Kewenangan direksi untuk melakukan pengurusan perusahaan mencakup kewenangan direksi untuk mengurus Perseroan Terbatas sehari-hari. 88 Dalam mengurus Perseroan Terbatas sehari-hari, setiap anggota direksi dibatasi oleh ketentuan-ketuan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan kegiatan usahan Perseroan Terbatas tersebut. Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, hal selanjutnya yang harus diperhatikan oleh direksi yang juga merupakan ketentuan yang memberikan batasan kepada direksi adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Dengan demikian, dalam melakukan pengurusan setiap anggota direksi, diberikan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh direksi, yang terdapat didalam peraturan perundangundangan serta anggaran dasar Perseroan Terbatas.89 Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan Terbatas sehari-hari, didasarkan kepada beberapa ketentuan, yang mana ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar bagi direksi dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah ; 1.

Direksi dalam mengurus perusahaan, semata-mata melakukannya hanya untuk kepentingan Perseroan Terbatas, bukan demi kepentingan pribadi maupun kepentingan pemegang saham.90

88

Penjalasan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 92 ayat 2 Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 90 Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 89


2.

Direksi wajib menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakanyang dianggap tepat.91

3.

Tugas pengurusan yang diemban oleh direksi, wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.92 Ketiga ketentuan diatas juga merupakan prinsip-prinsip umum yang harus

dilakukan oleh setiap anggota direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas. Ketiga ketentuan tersebut akan dijelaskan satu persatu dalam uraian selanjutnya. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan

1.

terbatas Direksi adalah satu-satunnya organ yang bertanggungjawab terhadap jalannya perseroan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan direksilah yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengurus Perseroan Terbatas. Sesungguhnya Perseroan Terbatas adalah sebab keberadaan direksi, karena apabila tidak ada Perseroan Terbatas, maka tidak ada juga direksi. Itu pula sebabnya sudah sepaptutnya direksi mengabdi kepada kepentingan Perseroan Terbatas, bukan kepada kepentingan satu atau beberapa pemegang saham. Direksi bukanlah wakil pemegang saham. Direksi adalah wakil perseroan selaku persona standi in judicio atau subjek hukum yang mandiri. Pengangkatan direksi oleh RUPS harus dipandang sebagai mandat kepada direksi untuk oversee management and return profits bagi pemegang saham. Dan hal inilah yang menyebabkan direksi sebagai organ perusahaan yang penting.93

91

Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 93 Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm. 154. 92


Pada paham klasik, dikatakan bahwa sentral dari kebijakan pengurusan harus berkisar pada kepentingan pemegang saham karena pada akhirnya pemegang saham yang paling berkepentingan, namun paham tersebut sudah ditinggalkan, pada masa kini, direksi hanya terikat pada kepentingan Perseroan Terbatas secara keseluruham sebagai badan hukum bukan kepada pemegang saham, paham ini merupakan tndak lanjut dari paham institusional.94 Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan terhadap Perseroan Terbatas, selain harus mengedepankan kepentingan perseroan, juga harus mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan didalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 95 Menjalankan pengurusan perusahaan, dengan berpedoman kepada anggaran dasar, merupakan suatu kewajiban bagi direksi, hal tersebut dikarenakan didalam anggaran dasar disebutkan maksud dan tujuan dari perusahaan tersebut, dan berdasarkan maksud dan tujuan tersebut perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.96 Anggaran Dasar sebagai salah satu faktor yang tidak boleh diabaikan oleh direksi selain faktor hukum yang juga harus ditaati oleh direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar serta faktor hukum dikatakan sebagai hal yang tidak boleh diabaikan oleh direksi dikarenakan direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang bisa diidentikan sebagai Perseroan Terbatas itu sendiri. Oleh karena itu, tindakannya dianggap sebagai “directing mind and will” Perseroan Terbatas.97

94

Ibid. M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 372. 96 Pasal 18 Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 97 Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm. 153. 95


2.

Direksi wajib menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat Kewenangannya direksi untuk menjalankankan pengurusan Perseroan

Terbatas sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dan dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. 98 Hal ini merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh direksi, karena posisi direksi yang diangap sebagai directing mind Perseroan Terbatas. Artinya apa yang dilakukan oleh direksi, dianggap seolah-olah itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, direksi harus menaati Anggaran Dasar Perseroan Terbatas agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan direksi, hanya mengikat Perseroan Terbatas, tanpa harus mengikat direksi secara langsung. Sehingga dengan demikian, jelas direksi mempunyai kewajiban untuk menaati Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan. Apabila dengan atau tanpa guality intent, direksi meletakan Perseroan Terbatas pada perbuatan melawan hukum atau melakukan suatu sifat ultra vires, secara pribadi direksi harus bertanggungjawab atas kerugian Perseroan Terbatas yang timbul.99 Maksud dari kebijakan yang tepat yang harus diambil oleh direksi adalah kebijakan yang diambil yang didasarkan kepada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha. Namun pengertian dari kebijakan yang dianggap tepat yang dijelaskan oleh UUPT tersebut hanya sebagian kecil saja, karena penggunaan frase “antara lain”, artinya banyak faktor-faktor lain yang menentukan, untuk mengatakan suatu kebijakan yang diambil oleh direksi 98

Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Ibid, hlm. 111.

99


dipandang tepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan direksi melakukan perbuatan hukum tidak terbatas pada perbuatan yang secara tegas disebutkan dalam maksud dant tujuan, tetapi juga meliputi perbuatan lainnya yaitu perbuatan yang menurut kebiasaan,kewajaran dan kepatutan yang dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan Perseroan Terbatas.100 3. Tugas pengurusan oleh direksi, wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab Sebagai satu-satunya organ yang sangat bertanggungjawab terhadap jalannya perusahaan, direksi harus mengurus Perseroan Terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.101 Kedua faktor ini, yaitu itikad baik dan penuh tanggung jawab, merupakan dua hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh direksi. Namun UUPT tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan itikad baik serta penuh tanggungjawab tersebut. Namun dari beberapa literatur serta dalam praktik Perseroan Terbatas, dapat diketahui apa yang dimaksud dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab tersebut. Pada umumnya, hal-hal yang mencakup mengenai itikad baik itu yaitu; a. Wajib dipercaya (Fiduciary Duty) Direksi sebagai pihak yang dipercayai oleh Perseroan Terbatas dalam mengurus Perseroan Terbatas menimbulkan suatu kewajiban fidusia atau fiduciary duty. Fiduciary duty dimiliki oleh direksi disebabkan adanya dua fungsi yang dimiliki oleh direksi yakni sebagai pengurus dan sebagai pihak yang mewakili 100

Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm. 111. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

101


Perseroan

Terbatas, didalam dan diluar pengadilan. 102 Dalam menjalankan

kewajibannya tersebut, direksi wajib dipercaya dalam melaksanakan setiap tanggungjawabnya terhadap Perseroan Terbatas. Hal ini berarti, bahwa setiap anggota direksi selamanya dapat dipercaya serta harus jujur dalam menjalankan pengurusan perusahaan. 103 Dengan prinsip fiduciary duties ini seorang direktur mengikatkan dirinya kepada perseroan untuk bertindak dengan itikad baik demi kepentingan Perseroan Terbatas.104 Prinsip

fiduciary

duty

adalah

prinsip

yang

menjadikan

direksi

berkedudukan sebagai pihak yang diberikan amanah atau kepercayaan dalam mengurus perusahaan, memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menghianati kepercayaan tersebut dan akan berpotensi merugikan perusahaan. Oleh sebab itu hubungan

pemegang

kepercayaan

tersebut

harus

didasarkan

kepada

standar yang tinggi. Kata Fiduciary berakar dari kata fiducia, yang artinya “kepercayaan” atau “trust”, atau dengan kata kerja fidere, yang berarti “mempercayai” atau “to trust”. Istilah fiduciary diartikan “memegang sesuatu dalam kepercayaan” atau “seseroang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”.105 Fiduciary duty lahir dari suatu hubungan fidusia atau fiduciary relation. Fiduciary relation antara direksi dengan perseroannya merupakan sumber utama bagi terciptanya fiduciary duty bagi direksi, yang memberikan kewenangan bagi 102

Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm. 163. M. Yahya Harahap,Op.Cit, hlm. 374. 104 Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm. 165. 105 Ibid, hlm.167. 103


direksi untuk mengelola perseroannya tersebut. Apabila direksi bersalah baik secara sengaja maupun lalai dalam menjalankan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban fidusia, berkibat pada timbulnya tanggung jawab pribadi direksi.106 b. Wajib saksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan (duty of the due care) Selain prinsip fiduciary duty prinsip selanjutnya yang harus dimiliki oleh direksi adalah setiap direksi dengan saksama melakukan pengurusan dan harus bersikap penuh kehati-hatian (Duty of the due care). Direksi dalam mengelola persuahaan harus mengelolanya dengan kehatihatian. 107 Dalam mengurus Perseroan Terbatas, anggota direksi tidak boleh bersikap “semberono” dan “lalai”. Apabila dia sembrono dan lalai dalam melaksanakan pengurusan, menurut hukum dia telah melanggar kewajiban berhati-hati atau bertentangan dengan “prudential duty”.108 Duty of care ini timbul dari dan menunjuk pada sangat eratnya hubungan antara direksi dan perseroan yang diurusnya. Duty of care menuntut direksi melaksanakan tugas-tugasnya dengan rajin dan ulet (diligence), penuh kehatihatian (care), serta pintar terampi (skill), seperti seroang selalu bertindak hati-hati (ordinary prudent person) dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum, atau dituntut untuk bertindak dalam situasi yang serupa dengan penuh kehati-hatian.109

106

Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm. 170. Bismar Nasution,”Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Mengelola Perseroan” http://bismar.wordpress.com/, (diakses pada hari Minggu 12 September 2014, pada pukul 11.09 WIB) 108 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 379. 109 Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm. 202. 107


Prinsip duty of care dari direksi terhadap perseroan memiliki dua persyaratarn, yaitu ; a. Syarat Prosedural Seorang anggota direksi harus selalu menaruh perhatian yang sungguhsungguh pada jalannya perseroan disamping selalu mempunyai pengetahuan lengkap terhadap perseroannya. b. Syarat Substantif Seorang anggota direksi dalam mengambil keputusan harus disandari dengan penuh pertimbangan yang rasional, tetapi tidak berarti dia harus mengambil keputusan yang benar-benar optimal. Hal yang dibutuhkan adalah keputusan diambil sebagai respons yang wajar terhadap situasi yang ada. Hal yang tidak dibenarkan adalah bertindak begitu sangat tidak bijaksana, tidak rasional dan diluar diskresi yang dibenarkan oleh hukum.110 Pada dasarnya prinsip duty of care ini berangkat dari teori kelalaian. Melalui penerapan prinsip duty of care setiap anggota dirkesi diharapkan berbuat secara hati-hati sehingga terhindar dari kesalahan atau kelalaian yang merugikan pihak-pihak lain.111 Direksi dianggap telah melanggar prinsip duty of care, jika direksi bertindak antara lain, sebagai berikut112 : 1. Direksi tidak dapat melaksanakan kegiatan atas beban biaya Perseroan Terbatas jika tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan jika dibandingkan dengan manfaat pribadi yang 110

Ibid. Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm. 207. 112 Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm. 208. 111


diperoleh direksi yang bersangkutan dari kegiatan atas beban biaya Perseroan Terbatas tersebut. 2. Direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi Perseroan Terbatas yang dipimpinnya, seperti mengambil kesempatan bisnis yang seharusnya milik perseroan atau diberikan kepada Perseroan Terbatas lain untuk atau berdasrkan kepentingan pribadinya. 3. Direksi wajib menolak untuk mengambil keputusan tentang hal yang diketahuinya dapat melanggar undang-undang yang berlaku. 4. Direksi dengan sengaja atau kelalaiannya tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Perseroan Terbatas. 5. Direksi dengan sengaja atau lalai tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk meningkatkan keuntungan Perseroan Terbatas. c.

Wajib loyal terhadap perusahaan (loyality duty) Selain harus bersikap penuh hati-hati, setiap anggota direksi harus

bertindak dengan itikad baik dan lebih mementingkan kepentingan Perseroan Terbatas serta kepentingan pemegang saham secar keseluruhan, hal ini disebut duty of loyalty.113 Dalam menjalankan kewajibannya untuk bersikap loyal kepada perusahaan, setiap anggota diresi dalam menduduki posisi sebagai organ perusahaan, dilarang untuk menggunakan dana Perseroan Terbatas untuk dirinya atau untuk pribadinya, serta setiap anggota direksi, secara loyal wajib

113

Ibid, hlm. 186.


merahasiakan segala informasi Perseroan Terbatas, hal-hal tersebut merupakan bentuk sikap loyal anggota direksi kepada perusahaan.114 Ketentuan didalam UUPT secara tegas dijelaskan bahwa seorang direksi harus bersikap loyal kepada Perseroan Terbatas, hal tersebut disebutkan didalam Pasal 92 ayat (1) UUPT yang mengatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. Duty of loyalty terdiri dari duty to act bona fide.115 Duty to act bona fide adalah duty yang harus dimiliki oleh seorang anggota direksi untuk melakukan tugas pengurusan dan perwakilan Perseroan Terbatas semata-mata hanya untuk kepentingan Perseroan Terbatas. Akar dari duty to act bona fide adalah itikad baik dan kejujuran. Duty to act bona fide mencerminkan bahwa direksi dalam bertindak dalam mengurus Perseroan Terbatas harus beritikad baik.116 d.

Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (duty to act for a proper purpose) Setiap anggota direksi dalam mengurus perseroan direksi harus

melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk tujuan yang wajar (for a proper purpose).

Apabila

anggota

direksi

dalam

melaksanakan

fungsi

dan

kewenangannya untuk tujuan yang tidak wajar, tindakan yang demikian dikategorikan sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk (bad faith)117.

114

M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 376. Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm. 186. 116 Ibid, hlm. 187. 117 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 375. 115


e.

Wajib patuh menaati peraturan-perundang-undangan (statutory duty) Prinsip selanjutnya yang berkaitan dengan itikad baik yang dimiliki oleh

direksi pada saat mengurus Perseroan Terbatas adalah kewajiban bagi anggota direksi untuk patuh menaati peraturan perundang-undangan (statutory duty). Kepatuhan anggota direksi dalam menaati peraturan perundangan-undang, terdiri dari dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas, setiap anggota direksi menaati semua peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungannya dengan jalannya perseroan, sedangkan dalam arti sempit, setiap anggorta direksi harus mentaati anggaran dasar Perseroan Terbatas.118 Ketaatan

mematuhi

peraturan

perundang-undangan

dalam

rangka

mengurus Perseroan Terbatas, mengandung arti, setiap anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan Terbatas, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika anggota direksi lalai atau secara sengaja tidak menaati peraturan yang berlaku, yang mengakibatkan pengurs tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, maka tindakan pengurusan itu dikatergorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Atau bisa juga dikategorikan sebagai tindakan ultra vires yakini melampaui batas kewenangan dan kapasitas Perseroan Terbatas. Dalam hal yang demikian direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang timbul kepada Perseroan Terbatas.119 f.

Menghindari konflik kepentingan (avoid conflict of interest) Prinsip selanjutnya yang harus diperhatikan oleh setiap anggota direksi

adalah setiap anggota direksi harus menghindari benturan kepentingan (avoid 118

Ibid. Ibid.

119


conflict of interest). Benturan kepentingan atau confilct of ineterest antara Perseroan Terbatas dan direksi dan/atau karyawannya dapat muncul dalam berbagai macam bentuk. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan dikategorikan sebagai tindakan melanggar kewajiban kepercayaan (brach of his fiduciary duty) dan kewajiban menaati peraturan perundangundangan.120 Prinsip duty to avoid conflicts of interests, pada dasarnya menjaga sekaligus mengaharuskan direksi untuk tidak menempatkan diri dalam posisi dimana bisa muncul pertentangan kepentingan antara kepentingan Perseroan Terbatas yang diurusnya dan kepentingan pribadinya atau dengan kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan anggota direksi tersebut. Bilamana terjadi benturan kepentingan tersebut, direksi harus melakukan keterbukaan atau disclosure mengenai adanya benturan kepentingan tersebut.121 Keterbukaan yang dilakukan oleh direksi pada saat terjadinya benturan kepentingan merupakan indikasi itikad baik dari anggota direksi yang mempunyai benturan kepentingan. Keterbukaan yang dilakukan oleh direksi haruslah dilakukan secara formal atau resmi, karena keterbukaan yang dilakukan secara tidak resmi, tidak menunjukan telah terpenuhinya persyaratan keterbukaan tersebut.122 Timbulnya conflict of interest antara perseroan dengan anggota direksi, disebabkan adanya interlocking directorates, yaitu menjabatnya seorang sebagai

120

Ibid, hlm. 376. Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm. 218. 122 Ibid, hlm. 221. 121


anggota direksi pada lebih dari satu Perseroan Terbatas meskipun dalam kenyataannya hal ini sering terjadi.123 Ruang lingkup kewajiban anggota direksi menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan pengurusan Perseroan Terbatas, meliputi124: a.

Kewajiban untuk tidak menggunakan uang dan kekayaan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadinya.

b.

Larangan mempergunakan informasi Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi anggota direksi.

c.

Tidak menggunakan posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti menerima sogokan, perbuatan yang dianggap breach of fiduciary duty. Tidak menahan atau mengambil sebagian atau seluruh dari keuntungan

d.

perusahaan untuk kepentingan pribadi. e.

Dilarang melakukan transaksi dengan Perseroan Terbatas.

f.

Larangan bersaing dengan Perseroan Terbatas.

g.

Wajib melaksanakan pengurusan dengan tekud dan cakap (Duty to be diligent and skill). Prinsip kepengurusan yang terakhir yang harus diperhatikan seorang

direksi

adalah

setiap

direksi

dalam

melaksanakan

pengurusan

harus

melaksanakannya dengan tekun dan cakap (duty tobe diligent and skill). Pasal 97ayat (2) UUPT dikatakan bahwa seorang direksi tersebut dalam menjalankan pengurusan perseroan harus melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Dalam penjelasan pasal tersebut tidak ditemukan pengertian 123

Ibid, hlm. 219. M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 377.

124


maupun maksud dari itikad baik, namun yang hanya dijelaskan adalah mengenai penuh tanggung jawab. Penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan Perseroan Terbatas dengan saksama dan tekun. Kewajiban ini dalam hukum korporasi disebut duty to be diligent atau bisa juga disebut wajib tekun dan ulet.125 Menentukan seorang direksi cakap atau memiliki keahlian dalam bidangnya tersebut, digunakan patokan yang sesuai dengan jabatan yang dimilikinya, dan kecakapan dan keahlian yang dimilikinya harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya (according ti his knowledge and experience). 126 Untuk dapat dikatakan seorang direksi dapat cakap mengemban tugas yang dimilikinya, didasarkan pada ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya. Karena apabila seorang direksi tidak memiliki latar belakang ilmu pengetahuan dan pengalaman pada bidang yang diembannya, sangat sulit bagi direksi tersebut untuk menguasai pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Seorang anggota direksi tidak cukup hanya cakap dan jujur saja dalam menjalankan pengurusan perusahaan. Akan tetapi setiap anggota direksi harus cakap, jujur dan tekun, serta ulet (skill, honest, and diligent) secara wajar dalam semua keadaan dan kondisi yang dihadapi Perseroan Terbatas. 127 Patokan atau standar ketekunan dan keuletan anggota direksi yang dituntut dari segi hukum dan bisnis adalah ketekunan dan keuletan yang wajar dalam segala keadaan. Namun pengertian tekun dan ulet, tidak dapat ditemukan didalam UUPT, pengertian tekun dan ulet yang sering dikemukakan, antara lain : 125

Ibid, hlm. 381. Ibid. 127 Ibid, hlm. 382. 126


a. Anggota direksi wajib terikat terus-menerus secara wajar dan layang menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa Perseroan Terbatas (the affair of the company). b. Wajib terikat secara wajar menghadiri semua rapat direksi. Ketentuan didalam UUPT telah memberikan suatu pedoman yang jelas bagi setiap organ perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya termasuk kepada direksi, agar setiap tindakan dan kebijakan yang diambilnya masih sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun apabila terjadi penyimpangan dari kewajiban yang diberikan oleh undang-undang sehingga mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian hukum memberikan beberapa ketentuan yang menjadi solusi.


BAB II PENGURUSAN PERUSAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. A. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Recommend Documents