BAB I PENDAHULUAN. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1

BAB I PENDAHULUAN

1)

Latar Belakang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) merupakan subyek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu.1 Sifat badan hukum Perseroan Terbatas senantiasa dikaitkan dengan pertanggung jawaban Terbatas.2 Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pada saat PT mendapatkan status sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, dewan komisaris terpisah dari Perseroan Terbatas yang dikenal dengan istilah “Separate legal personality” yaitu

sebagai individu yang berdiri sendiri, dengan demikian maka

pemegang saham tidak mempunyai kepentingan-kepentingan dalam kekayaan Perseroan

1

Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi dan Komisaris Peseroan Terbatas,

Visimedia, Jakarta, 2009, h. 2 2

Gunawan Wijaya, Resiko Hukum Pemilik Direksi dan Komisaris, Niaga Swadaya, Jakarta, 2008, h. 18

TESIS

BENTURAN KEPENTINGAN ...

HARI NUGROHO


2

Terbatas, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang–utang perusahaan atau Perseroan Terbatas.3 PT diberikan karakteristik sama dengan subyek hukum dalam wujud manusia alamiah, sekalipun PT bukan manusia alamiah melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan yang dapat melakukan perbuatan hukum yang akibat perbuatan hukum tersebut apabila timbul keuntungan dianggap keuntungan badan hukum.4 Dikarenakan PT didirikan dengan modal yang terbagi atas saham, maka sudah barang tentu mempunyai tujuan yang bersifat ekonomi. Dalam pengelolaan perseroan tersebut tindakan organ PT harus sesuai dengan tujuan dalam anggaran perseroan. Jika organ PT dalam menjalankan kewajibannya mempunyai kepentingan yang berbeda dan tidak sejalan dengan kepentingan PT dapat dikatakan terjadi benturan kepentingan dalam perusahaan tersebut. PT tidak tidak dapat menjalankan kehendaknya sendiri, untuk itu maka diperlukan kehendak orang orang untuk menjalankan Perseroan. Dalam menjalankan organisasinya, PT memiliki organ yakni : 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2) Direksi 3) Dewan Komisaris

3

4

TESIS

I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, cetakan Ketiga, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, h. 131

Rudy Prasetya, Teori dan Praktek Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h 5


HARI NUGROHO


3

Dalam kepengurusan PT, dikenal Prisip Good Corporate Governance. Prinsip Good Corporate Governance (disingkat GCG) tersebut muncul guna memenuhi tuntutan akan pengembangan dunia usaha. Penerapan GCG ini bertujuan untuk : 1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan 2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham 3) Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab social perusahaan 5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya 6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.5 Dalam rangka menjalankan perusahaan, masing masing organ PT mempunyai fungsi tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Fungsi organ perusahaan tersebut akan maksimal apabila masing masing organ PT melaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan berpedoman pada GCG. Prinsip prinsip GCG penting karena dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pihak pihak terkait dengan perusahaan yang bersangkutan.

5

TESIS

Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, 2006


HARI NUGROHO


4

Prinsip GCG terdiri dari prinsip Transparansi (Transparency), Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness), Independensi (Independency), Responsibilitas (Responsibility), Akuntabilitas (Accountability). Konsep GCG lahir sejalan dengan perkembangan pola pemisahan kekuasaan atau kewenangan antara “pemilik modal” (Pemegang saham) yang melembaga dalam RUPS dan pengelola Perseroan (Direksi) yang bertanggung jawab pada operasional perseroan. Pemilik modal atau pemegang saham melaui RUPS mendelegasikan kepada pengurus agar memperoleh keuntungan yang optimal dari investasinya di PT. Terdapat potensi masalah (principle-agent problem) jika timbul moral hazard dari pengurus perseroan untuk memanfaatkan perseroan sehingga diperlukan GCG yang didukung oleh infrastruktur hukum yang jelas dan tegas, struktur kepemilikan, peran dewan komisaris dan mekanisme pendukung lainnya. Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi. Ada beberapa perusahaan (terutama perusahaan keluarga) yang organ PT diisi oleh personil yang sama dengan pemegang saham. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kebijakan PT terutama berhubungan dengan kepentingan personil organ PT tersebut yang merangkap jabatan sebagai Direktur atau anggota Dewan Komisaris. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT 2007) tidak mengatur secara tegas larangan jabatan yang dijabat baik oleh Direksi maupun Dewan Komisaris yang dijabat oleh pemegang saham.6

6

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5642/rangkap-jabatan-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-pt

diakses 1 April 2013.

TESIS


HARI NUGROHO


5

Apabila dalam PT terdapat pengurus perusahaan yang mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan perusahaan maka dapat menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) antar organ-organ PT. Contoh dari transaksi dengan conflict of interest adalah apa yang dikutip dalam doktrin corporate opportunity. Menurut doktrin ini seorang direktur demikian pula organ perusahaan yang lain, tidak diperbolehkan mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukan tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan demikian manakala perbuatan tersebut merupakan kesempatan (opportunity) bagi perseroan dalam menjalankan bisnisnya, Direksi tidak boleh mengambil kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadinya karena kesempatan tersebut seharusnya diberikan untuk PT. Dengan kata lain sebenarnya oportunitas perseroan tidak lain dari suatu hak, kepemilikan, kepentingan atau suatu harapan yang menurut sendi sendi keadilan merupakan hak perseroan. Contoh lain dari aplikasi doktrin corporate opportunity adalah jika direktur karena kedudukannya mengetahui bahwa usaha dari perusahaan (PT) akan diperluas, karena itu dia membeli untuk pribadinya terlebih dahulu tanah dialokasi yang akan digunakan untuk perluasan perusahaan kemudian menjualnya ke perusahaan. Berdasarkan doktrin corporate opportunity, maka motif yang yang diperoleh dari direktur adalah hak dari PT, sehingga direktur harus mengembalikan kepada PT tersebut. Apabila pihak direksi melakukan transaksi untuk dirinya sendiri, padahal sepantasnya transaksi tersebut dilakukan untuk perseroan atau informasi mengenai transaksi tersebut

TESIS


HARI NUGROHO


6

didapatkannya dalam kedudukannya sebagai direksi yang demikian telah melanggar prinsip Conflict of interest.7 Contoh kasus dipaparkan sebagai berikut, “Perusahaan Keluarga” Surabaya didirikan berdasar akta pendirian yang dibuat oleh notaris Lukito, S.H pada tanggal 22 Janiri 1976 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Tanggal 25 Nopember 1977. Saham “Perusahaan Keluarga” yang disetor saat ini adalah berjumlah 3500 lembar8 saham. Pemilik 3.500 saham tersebut adalah seluruh keluarga inti dari Ibu. Bambang merupakan pemilik 3.440 lembar saham. Pemegang saham lainnya adalah anak-anak Ibu. Bambang yaitu : 1) Anak pertama sebagai pemilik 10 saham 2) Anak Kedua sebagai pemi Anak lik 10 saham 3) Anak Ketiga sebagai pemilik 10 saham 4) Anak Keempat sebagai pemilik 10 saham 5) Anak Kelima sebagai pemilik 10 saham 6) Anak Keenam sebagai pemilik 10 saham. PT. Perusahaan Keluarga sebagaimana perusahaan yang lain di Indonesia juga dilengkapi oleh organ perusahaan berupa Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS sesuai UUPT tahun 2007.

7

Munir Fuadi I. Doktrin Doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Citra

Aditya Bakti. Bandung. 2002. H,207 8

dahulu akta pendirian PT menggunakan istilah atau sebutan lembar saham, sekarang digunakan sebutan

saham dalam anggaran dasar

TESIS


HARI NUGROHO


7

Pada praktik pengelolaan perusahaan di PT.Perusahaan Keluargaterdapat hubungan kekerabatan antara personil yang menjabat sebagai organ Perusahaan. Direktur Utama “Perusahaan Keluarga” saat ini dijabat oleh Anak Ketiga dan Dewan Komisaris dijabat Oleh Anak Kedua dan Anak Pertama mereka adalah anak kandung Ibu. Bambang yang merupakan pemegang saham mayoritas “Perusahaan Keluarga” dan ketiganya masing masing sebagai pemegang 10 lembar saham. Berdasarkan uraian diatas maka dalam menulis tesis ini, penulis menulis judul “BENTURAN KEPENTINGAN ANTARA PT DENGAN ORGAN DALAM RANGKA PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE STUDI DI PERUSAHAAN KELUARGA”

2) Perumusan Masalah Berdasar latar belakang tersebut diatas, permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 1) Bentuk-bentuk benturan kepentingan dalam pengelolaan PT ? 2) Upaya pencegahan benturan kepentingan ditinjau dari / berdasarkan Prinsip prinsip Pengelolaan Perusahaan yang baik ?

3) Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk benturan kepentingan dalam pengelolaan perusahaan.

TESIS


HARI NUGROHO


8

2) Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan penerapan Good Corporate Governance bila terjadi benturan Kepentingan antar Organ Perseroan.

4) Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapaan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 1) Secara Teoritis Seara teoritis diharapkan pembahasan terhadap permasalahan yang akan dibahas dapat melahiran pandangan yang baik tentang bagaimana bentuk-bentuk benturan kepentingan dalam pengelolaan perusahaan dan penegakkan penerapan Good Corporate Governance bila terjadi benturan Kepentingan antar Organ Perseroan. 2) Secara Praktis Secara Praktis penulisan ini diharapkan akan menjadi sumbangsih bagi kaum praktisi di lingkup perusahaan dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance terutama dalam menanggulangi benturan kepentingan dari organ-organ perusahaan.

5) Metode Penelitian Penelitian yang penulis gunakan menggunakan pendekatan Perundang Undangan (Statuta Aproach). Pendekatan undang undang (Statuta Aproach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.9 Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan bahan kepustakaan berupa : a. Bahan Hukum Primer

9

TESIS

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, h. 93


HARI NUGROHO


9

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku buku ilmiah, ceramah, hasil penelitian yang relevan, hasil karya ilmiah Anggaran dasar perseroan yanang bersangkutan dan manual perusahaan dari obyek penelitian. c. Bahan Hukum Tertier Kamus Hukum, Kamus bahasa Inggris, Kamus bahasa belanda dan artikel yang relevan dengan obyek penelitian yang bertujuan mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

TESIS


HARI NUGROHO

BAB I PENDAHULUAN. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Recommend Documents