BAB II KEDUDUKAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

BAB II KEDUDUKAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Pendirian Perusahaan Multinasional 1. Pengertian perusahaan multinasional Perusahaan multinasional merupakan suatu bentuk asosiasi bisnis yang paling banyak dibicarakan dalam rangka globalisasi dunia dan ekonomi. Peran dari globalisasi sebagai ideologi dan perkembangan kebijakan peraturan terkait dengan perusahaan multinasional.27 Menurut Kamus Ekonomi, Multinasional Corporation (MNC) adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasionalnya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan service di luar negaranya sendiri.28 Perusahaan multinasional mengambil keputusan pokoknya dalam suatu konteks global tadi dengan negaranegara dimana perusahaan tersebut bekerja. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional yang cepat serta kemungkinan bahwa dapat timbul adanya konflikkonflik antara kepentingan perusahaan multinasional dengan kepentingan negara individual tempat mereka beroperasi telah menimbulkan macam-macam perdebatan

27

An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal (Bandung : Alumni, 2011), hlm. 151. 28 Winardi, Kamus Ekonomi (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 332.

17

Universitas Sumatera Utara

antara para ahli ekonomi pada tahun-tahun belakangan ini, disebut “International Enterprise”.29 Istilah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terhadap perusahaan multinasional ini adalah perusahaan transnasional. Hal ini dapat terlihat di dalam draft yang di buat oleh PBB dengan judul Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations, yang dengan jelas menggunakan istilah transnational corporation atau perusahaan transnasional.30 Transnational Enterprise atau perusahaan transnasional adalah perusahaanperusahaan yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan atau perorangan dari satu negara,

tetapi

beroperasi

melewati

batas-batas

negara.

Sedangkan

istilah

multinational corporation atau perusahaan multinasional adalah perusahaan yang dimiliki atau di awasi oleh perusahaan atau perorangan dari lebih dari satu negara yang beroperasi di beberapa negara.31 Istilah multinasional diperkenalkan pertama kali oleh David E. Lilienthal pada bulan April tahun 1960 dalam makalahnya tentang manajemen dan perusahaan yang diperuntukkan untuk acara pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Carnegie Institute of Technology on ‘Management and Corporations’. Makalah Lilienthal

29

Santi Rahmawati, Perbedaan Struktur Modal Perusahaan Multinasional Dan Perusahaan Domestik (Depok: Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 15. 30 Juajir Sumardi, Hukum Perusahaan Multinasional dan Frnachise (Makasar : Arus Timur, 2012), hlm. 6. 31 Peter T. Muchlinski, Multinational enterprise and The Law, The Oxford International Law Library / Oxford Univ. Press, Oxford, 2007, hlm. 2., (di dalam An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, Bandung: Alumni, 2011)


kemudian dipublikasikan dengan istilah The Multinational Corporation (MNC). Lilienthal memberikan pengertian perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang mempunyai kedudukan di satu negara tetapi beroperasi dan menjalankan perusahaannya berdasarkan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan negara lain.32 Para pakar ekonomi lebih sering menggunakan istilah Multi National Enterprise atau perusahaan multinasional, sebagaimana pernyataannya dalam meeting OECD sebagai berikut: Multinational Enterprise usually corporise of companies or other entities whose ownership is private, state, or mixed, established in different countries and so linked that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the activities of others and in particular, to share knowledge and resources with the others.33 Menurut Robert L. Hulbroner,34 yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mempunyai cabang dan anak perusahaan yang terletak di berbagai negara. Demikian J. Panglaykim,35 menyatakan bahwa perusahaan transnasional adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacammacam kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi semuanya diawasi oleh satu pusat perusahaan. Rugman menyatakan bahwa perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi melintasi batas negara, berproduksi di luar negeri selain di dalam

32

An An Chandrawulan, Loc.Cit, hlm. 3. Sumantoro, Kegiatan Perusahaan Transnasional (Jakarta : Gramedia, 1987), hlm. 35. 34 K. Saran, Perusahaan Multinasional Dalam Tata Ekonomi Internasional Baru (Makasar : FH UNHAS, 1990), hlm. 47. 35 J. Panglaykim, Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional (Jakarta : CSIS, 1983), hlm. 14. 33


negeri. Perusahaan multinasional ini sedikitnya berproduksi di negara asing.36 Sedangkan menurut Michael dan Shaked, perusahaan diklasifikasikan sebagai multinasional berdasarkan dua kondisi. Pertama, perusahaan harus memiliki foreign sales account minimal 20 % dari pendapatan. Kedua, investasi modal langsung paling tidak terdapat pada enam negara di luar negaranya.37 Menurut Sumantoro,38 perusahaan transnasional pada dasarnya mengacu pada sifat melampaui batas-batas negara, baik dalam pemilikan, maupun dalam kegiatan usahanya. Sedangkan Helga Hernes,39 menyatakan dalam salah satu tulisannya tentang perusahaan transnasional ini sebagai berikut: Multinational corporations are powerful organizations by virtue of their integrated

management,

their

control

over

large

resources,

their

influence...the market, their role as employer, their role in the transfer of technology and their role as agents of development. Apa yang dipaparkan Helga Hernes tersebut jelas melukiskan bahwa perusahaan multinasional merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuatan manajemennya menyatu, di bawah satu kontrol, dapat mempengaruhi pasar dan dapat mentransfer teknologi dari negara maju ke negara yang ditempati beroperasinya perusahaan transnasional, serta alat untuk membangun suatu negara.

36

Santi Rahmawati, Op.Cit, hlm. 16. Ibid 38 Sumantoro, Loc.Cit, hlm. 38. 39 Mappanga, Peranan Perusahaan Transnasional Ditinjau Dari Segi Hukum Ekonomi Internasional, (Makasar: Fakultas Hukum Unhas, 1991), hlm. 33. 37


Kaitannya dengan pengertian perusahaan multinasional, J.H Dunning menunjukkan

bagaimana

perusahaan-perusahaan

multinasional

ini

memiliki

persamaan dengan perusahaan uni nasional yang ditunjukkan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut yaitu:40 Pertama, adalah perusahaan domestik yang multinasional lokasi mempunyai sifat-sifat yang sama dengan jenis perusahaan multinasional ini. Perusahaan ini memiliki pemasukan yang berasal dari aset-aset di lebih dari satu lokasi dan penggunaannya digabung dengan bahan-bahan lokal untuk memproduksi barang dan jasa. Kedua, baik perusahaan multinasional maupun perusahaan domestik multilokasi menikmati keuntungan yang kompetitif dari satu unit ekonomi yang lebih besar apabila dibandingkan dengan perusahaan besar biasa yang mempunyai satu pabrik. Perbedaan penting antara perusahaan multinasional dan perusahaan domestik multilokasi adalah perusahaan multinasional mengoperasikan aset-asetnya dan mengawasi penggunaannya melewati batas-batas negara, sedangkan perusahaan domestik multilokasi tetap diantara perusahaan tersebut di satu negara. Lebih jauh lagi, tidak seperti perusahaan domestik yang mempunyai banyak pabrik, suatu perusahaan multinasional beroperasi dan mengatur perusahaannya melalui divisidivisi yang pengurusannya lintas batas nasional suatu negara dan melalui aktivitas

40

J.H Dunning, International Production and the Multinational Enterprise, London Allen & Unwin, 1981, hlm. 7., (Di dalam An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, Bandung: Alumni, 2011)


nasional dari beberapa perusahaan yang beroperasi dalam satu group yang tidak nampak, walaupun identitasnya tetap berlangsung secara formal melalui persyaratan suatu perusahaan berdasarkan hukum dari negara-negara tempat perusahaan multinasional itu beroperasi melalui anak-anak perusahaan atau cabang-cabangnya. Kesamaan yang kedua dari suatu perusahaan multinasional dengan perusahaan uni nasional adalah bahwa perusahaan domestik mengekspor barangbarang hasil produksinya. Hal ini juga dilakukan oleh perusahaan multinasional yang menjual hasil-hasil produksinya melintasi batas negara. Ciri yang menjadi perbedaan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik dalam menjual atau mengekspor barang ke luar adalah perusahaan multinasional melakukan perdagangan lintas negara baik barang-barang jadi maupun setengah jadi dan dilakukan diantara anak-anak perusahaannya dalam satu group dan juga dengan pihak ketiga yang tidak ada hubugan sebagai anak dari induk perusahaan. Hal ini menimbulkan kemungkinan adanya pengawasan perdagangan antara pengawasan perdangan antara perusahaanperusahaan multinasional terhadap keuntungan dari suatu group perusahaan secara keseluruhan, dan mewakili, dan mewakili satu kepentingan utama yaitu keuntungan yang kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan multinasional terhadap perusahaan domestik. Ketiga, adalah kaitan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik yaitu mengenai hal yang berkaitan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik yaitu mengenai hal yang berkaitan dengan produksi barangbarang yang diekspor, misalnya mengenai technical know how dan managerial skill.


Baik perusahaan multinasional maupun perusahaan domestik melakukan penyebaran teknologi dan managerial skill-nya melalui perjanjian lisensi dengan perusahaan multinasional juga menjual ilmu pengetahuan dengan tetap hanya kepada anak-anak perusahaannya. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara dimana perusahaan tersebut pertama didirikan untuk membentuk anak perusahaan di negara lain yang dalam operasionalnya di kendalikan oleh perusahaan induk. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya UUPT) tidak dikenal istilah perusahaan multinasional, karena di dalam UUPT hanya mengenal istilah perseroan terbatas yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUPT sebagai berikut : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan.” Bertitik dari Pasal 1 angka 1 UUPT diatas, tidak dikenal mengenai pengertian dari perusahaan multinasional, tetapi hanya dikenal perseroan terbatas sebagai badan hukum di indonesia yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang lahir melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan dari Pemerintah.


2.

Ciri – ciri perusahaan multinasional41 Perusahaan multinasional secara garis besar memiliki ciri sebagaimana

berikut ini, yaitu : a. Membentuk cabang-cabang di luar negeri b. Visi dan strategi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang bersifat global (mendunia), jadi perusaan tersebut membuat atau menghasilkan barang yang dapat digunakan di semua negara. c. Lingkup kegiatan income generating (perolehan pendapatan) perusahaan multinasional melampaui batas-batas negara. d. Lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu, umumnya manufaktur. e. Perdagangan dalam perusahaan multinasional kebanyakan terjadi di dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antarnegara. f. Menempatkan cabang pada negara-negara maju g. Kontrol terhadap pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan mengingat

kedua

faktor

tersebut

merupakan keuntungan kompetitif

perusahaan multinasional h. Pengembangan sistem managemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara, terutama sistem modal ventura, lisensi, franchise. 3. Bentuk – bentuk perusahaan multinasional

41

http://amrujieo10.blogspot.com/2013/06/pengertian-multinational-corporation-mnc.html (diakses pada 15 februari 2015)


Bentuk perusahaan multinasional terdiri atas beberapa bagian yang sangat diperlukaan dalam menentukan dan membedakan hubungan hukum diantara bagianbagian tersebut berkaitan dengan kegiatan perusahaan multinasional. Bagian-bagian dari perusahaan multinasional yang melaksanakan kegiatan perusahaannya yaitu :42 a. Induk perusahaan (parent company) Induk perusahaan adalah suatu perusahaan memiliki dan mengawasi penanaman modal asing secara langsung, biasanya memiliki anak perusahaannya yang dinamakan perusahaan affiliated di dua negara atau lebih negara tempat modal ditanam. Induk perusahaan merupakan pusat pembuat keputusan perusahaan yang menentukan tujuan-tujuan dan pengawasan-pengawasan berjalannya suatu sistem secara keseluruhan dalam satu perusahaan. Keputusan-keputusan utama yang dibuat oleh induk perusahaan dapat berupa pendirian anak atau cabang perusahaan atau akuisisi perusahaan, penentuan negara yang akan dijadikan lokasi penanaman modal asing langsung, banyaknya produksi yang akan dibuat, produksi-produksi campuran yang dilakukan diantara anak perusahaan, komposisi transfer produksi antar anak perusahaan dan penentuan pasar nasional yang akan dilayani oleh anak-anak perusahaan. b. Kantor cabang atau cabang perusahaan (branch atau branch office) Kantor cabang atau cabang perusahaan adalah suatu kantor yang merupakan bagian dari induk perusahaan yang beroperasi di negara induk perusahaan atau di luar negeri atau di negara tempat modal ditanam dan tidak terdiri sendiri atau mempunyai 42

An An Chandrawulan, Loc.Cit, hlm. 182-186.


status perusahaan. Dari segi hukum cabang perusahaan atau kantor cabang ini hanya merupakan perpanjangan secara fisik dari induk perusahaan dan tidak mempunyai status hukum yang terpisah dari induk perusahaan. c. Kantor pusat (the headquarters atau head office) Kantor pusat adalah suatu kantor yang didirikan oleh suatu perusahaan multinasional yang mempunyai kedudukan sebagai kantor pusat atau pusat organisasi suatu perusahaan multinasional yang biasanya berlokasi di negara tempat induk perusahaan itu berada atau di negara penanam modal. d. Anak perusahaan affiliate (daughter atau affiliated company) Anak perusahaan affiliate atau daughter company adalah perusahaan holding dari penanaman modal di luar negeri, tanpa melihat bentuk hukum, tetapi biasanya merupakan suatu anak perusahaan atau suatu subsidiary atau perusahaan gabungan atau associate, yang didirikan berdasarkan hukum dari negara tempat modal asing itu dilakukan. Pendiriannya sama dengan pendirian suatu perusahaan domestik di negara yang bersangkutan, biasanya berbentuk suatu perseroan terbatas.43 e. Anak perusahaan subsidiary Anak perusahaan adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi (induk perusahaan). Perusahaan yang dikendalikan disebut sebagai perusahaan korporasi, atau perseroan terbatas, dan dalam beberapa kasus dapat menjadi pemerintah atau perusahaan milik negara.

43

Di Indonesia pendirian perusahaan ini harus berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.


4. Bentuk pelaksanaan bisnis perusahaan multinasional44 a. Bentuk kontraktual (contractual forms) Pendirian anak perusahaan dalam praktiknya penyebaran produk yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan multinasional tersebut dilakukan dengan membuat suatu kontrak, baik kontrak itu dilakukan diantara induk dan anak perusahaan atau anak perusahaan dengan perusahaan domestik atau induk perusahaan dengan perusahaan di negara tempat modal ditanam. Hubungan kontraktual tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : 1) Perjanjian distribusi (distribution agreement) 2) Perjanjian produksi (production agreement) 3) Kerja sama antara perusahaan publik dan perusahaan

swasta (public

private partnership) b. Kepemilikan berdasarkan grup atau kelompok (eqiuty based corporate group) Terdapat beberapa bentuk kepemilikan berdasarkan grup atau kelompok perusahaan. Bentuk-bentuk tersebut yaitu : 1) The anglo-american ‘pyramid group’ Bentuk anglo-american ‘pyramid group’ adalah suatu bentuk perusahaan yang induk perusahaannya memiliki dan mengawasi jaringan secara keseluruhannya atau sebagian besar anak-anak perusahaan, yang kemudian akan menjadi suatu perusahaan holding. Induk perusahaan berada pada urutan yang paling atas atau paling tingg (pyramid structure) di bawahnya terdiri atas grup-grup atau kelompok44

Ibid, hlm. 189-201


kelompok perusahaan yang merupakan anak-anak perusahaan/subsidiary yang semuanya berada dalam satu holding perusahaan. 2) Transnasional merger perusahaan Eropa (European transnational mergers) Bentuk kepemilikan ini berupa kelompok perusahaan yang diketuai oleh satu induk perusahaan dan berpatungan dengan perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri, perusahaan-perusahaan semacam ini memulai dengan usaha patungan, kemudian membentuk suatu gabungan perusahaan internasional dengan cara merger antara perusahaan multinasional dan kemudian mengembangkan struktur perusahaan internasional terpadu c. Usaha patungan (joint venture) Usaha patungan atau joint venture yang dalam bentuk hukumnya adalah suatu kontrak, baik usaha patungan biasa secara kontraktual atau usaha patungan dengan mendirikan suatu perseroan terbatas yang baru. Joint venture atau usaha patungan internasional ini dilakukan antara perusahaan-perusahaan multinasional dari lebih dari satu negara dan sering cara ini digunakan untuk memperluas perusahaan multinasional dalam menjalankan bisnisnya. d. Penggabungan non formal antara perusahaan multinasional Bentuk ini adalah bentuk hukum yang dibuat oleh induk perusahaan multinasional dengan mendirikan anak-anak perusahaan secara intern baik dengan cara merger transnasional dan usaha patungan. Hubungan kontraktual dengan pembentukan anak perusahaan baru ini lebih banyak digunakan untuk joint produksi


atau produk tertentu atau usaha patungan di bidang jasa. Biasanya penggabungan anak-anak perusahaan ini juga dilakukan dalam bidang bisnis yang resikonya sangat besar. e. Perusahaan multinasional milik negara Kepemilikan perusahaan multinasional pada perusahaan publik di suatu negara dilakukan melalui privatisasi yang ditawarkan oleh negara yang bersangkutan. Kepemilikan ini bisa hanya sebagian tetapi bisa juga mayoritas. Kepemilikan perusahaan publik oleh perusahaan multinasional dapat terjadi karena : 1) Perusahaan

milik

negara

tersebut

mengambil

strategi

perluasan

perusahaan secara internasional; atau 2) Perusahaan multinasional yang ada dinasionalisasi Prinsip yang memengaruhi struktur hukum dari perusahaan publik yang dimiliki oleh perusahaan multinasional adalah hubungan antara negara dengan perusahaan, khususnya tingkat pengawasan dari negara terhadap perusahaan multinasional. f. Perusahaan multinasional yang sifatnya supranasional Perusahaan multinasional yang sifatnya supranasional adalah perusahaanperusahaan yang dibentuk berdasarkan hukum yang bertujuan meningkatkan kerja sama antara perusahaan-perusahaan yang terdiri lebih dari satu negara. Bentukbentuk perusahaan tersebut antara lain : 1) Perusahaan supranasional yang dibentuk oleh Masyarakat Eropa (European Community)


Masyarakat Eropa (European Community) membentuk suatu undang-undang pada tahun 2001 tentang perusahaan multinasional yang dibentuk diantara negaranegara eropa. Undang-undang ini memberikan izin pendirian suatu perusahaan Eropa yang dikenal dengan the Societas Europea (SE). SE dapat didirikan dengan 4 cara yaitu : a) Merger antara 2 atau lebih perseroan terbatas yang sudah go public dari paling sedikit 2 negara anggota yang berbeda; b) Pembentukan suatu holding perusahaan atau kelompok perusahaan yang diajukan oleh 2 perseroan terbatas yang sudah go public atau perusahaan privat dari paling sedikit 2 negara anggota; c) Pendirian anak-anak perusahaan paling sedikit 2 negara anggota yang berbeda; dan d) Transformasi suatu perseroan terbatas publik yang telah mempunyai anak perusahaan di negara anggota lain yang paling sedikit 2 tahun SE akan dicatat di negara anggota yang perusahaan tersebut memiliki kantor kedudukan dan diatur oleh hukum dari negara yang bersangkutan, perusahaan ini juga dapat mendirikan anak-anak perusahaan sebagai perusahaan SE 2) Perusahaan multinasional andean (the andean multinational enterprise) The andean multinational enterprise (AME) adalah suatu perusahaan tingkat regional yang didirikan oleh ANCOM (the andean common market) yaitu suatu organisasi pasar regional bersama antara negara-negara, seperti Bolivia, Columbia, Chile, Ecuador, Peru, dan Venezuela. AME dibentuk dengan tujuan untuk


peningkatan pengembangan kerja sama industri. Bentuk hukum dari AME adalah suatu perusahaan yang modalnya berasal dari investor nasional lebih dari satu negara anggota yang bersama-sama memiliki lebih dari 60% modal perusahaan. 3) Perusahaan internasional publik (public international corporation) Perusahaan ini didirikan oleh 2 negara atau lebih melalui perjanjian internasional (international treaty). Perusahaan ini menjalankan fungsi ekonominya yang penting bagi kebijakan publik negara-negara pendiri dan dijalankan oleh perusahaan yang sifatnya antar-pemerintah (inter governmental). Perusahaan ini biasanya bergerak dalam bidang energi, transportasi, dan satelit komunikasi. Perbedaan penting antara perusahaan internasional publik dan perusahaan publik yang dimiliki oleh perusahaan multinasional adalah bahwa perusahaan internasional publik diatur oleh suatu perjanjian internasional, tidak diatur oleh suatu (sistem) hukum nasional tertentu. 5. Pendirian perusahaan multinasional menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pendirian perusahaan multinasional yang didirikan di Indonesia tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 sampai dengan 14 UUPT. Syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian perusahaan multinasional sebagai badan hukum yang sah di Indonesia, terdiri atas :45

45

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab II, Pasal 7


a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih Pengertian “pendiri” (promoters) menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja (intention) untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.46 Orang yang dimaksud dalam pendirian perseroan terbatas itu adalah orang-perorangan, baik warga negara Indonesia maupun orang asing atau badan hukum. b. Akta pendirian berbentuk akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia Syarat kedua dalam mendirikan perusahaan multinasional di Indonesia adalah harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, tidak boleh akta dibawah tangan. Keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai probationis causa, maksudnya akta notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan. Tetapi akta notaris itu sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai solemnitatis causa yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dapat diberikan pengesahan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. c. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham

46

Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 162.


Pada saat pendiri menghadap notaris untuk dibuat akta pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan. Tidak sah jika apabila pengambilan saham perseroan dilakukan sesudah perseroan didirikan. d. Memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari menteri Syarat sahnya pendirian perusahaan multinasional di Indonesia, harus memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan sebagai badan hukum perseroan di Indonesia

B. Kedudukan Hukum Perusahaan Multinasional Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Menurut Nancy L. Mensch, Multinational Corporations atau MNCs dapat didefinisikan sebagai entitas yang melakukan kegiatan usaha di beberapa negara melalui cabang-cabang dan anak-anak perusahaannya di seluruh dunia (terutama di negara-negara berkembang) dimana kantor pusatnya terletak di negara-negara maju.47 Terdapat beberapa alasan mengapa MNCs memilih untuk melakukan usaha di negara lain melalui cabang atau anak perusahaannya. Alasan utamanya adalah bahwa melakukan kegiatan usaha di negara lain memungkinkan MNCs untuk memproduksi sebuah produk dengan harga yang lebih murah. Hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah keuntungan atas lokasi (location advantages). Keuntungan 47

An An Chandrawulan, Op.Cit, hlm 153


ini memungkinkan MNCs untuk mendapatkan tenaga kerja dengan gaji yang rendah, aturan perpajakan yang ringan dan aturan-aturan hukum lain yang lebih longgar.48 Peraturan yang menguasai hak lintas dunia bisnis termasuk bisnis transnasional, sebagian besar tidak konsisten satu sama lain. Secara teoritis terdapat kemungkinan bagi negara-negara untuk menyerasikan perundang-undangan mereka, misalnya dengan jalan mengadakan perjanjian multilateral atau memberi wewenang kepada badan supranasional untuk mengumumkan seperangkat peraturan yang mengikat. Akan tetapi, dalam prakteknya jalan ini dihalangi, karena cukup banyak negara kebangsaan bersikeras dengan hak kedaulatan mereka untuk berurusan dengan perusahaan asing kalau dianggap perlu. Lagi pula dalam hal ini kepentingan dan kebijaksanaan negara-negara sangat besar perbedaannya Peraturan yang menguasai hak lintas dunia bisnis termasuk bisnis transnasional, sebagian besar tidak konsisten satu sama lain. Secara teoritis terdapat kemungkinan bagi negara-negara untuk menyerasikan perundang-undangan mereka, misalnya dengan jalan mengadakan perjanjian multilateral atau memberi wewenang kepada badan supranasional untuk mengumumkan seperangkat peraturan yang mengikat. Akan tetapi, dalam prakteknya jalan ini dihalangi, karena cukup banyak negara kebangsaan bersikeras dengan hak kedaulatan mereka untuk berurusan dengan perusahaan asing kalau dianggap perlu. Lagi pula dalam hal ini kepentingan dan kebijaksanaan negara-negara sangat besar perbedaannya.49 Dengan banyaknya peraturan tentang perusahaan multinasional di

48 49

Ibid, hlm. 155. Peter Kuin, Perusahaan Transnasional (Jakarta : Gramedia, 1983), hlm. 175.


berbagai negara, serta adanya perbedaan satu sama lain, maka mulailah dirintis oleh PBB suatu prinsip umum yang bersifat universal melalui salah satu badannya yang disebut ECOSOC,50

yaitu apa yang diberi nama dengan "Code of Conduct on

Transnational Corporation". Menurut Mochtar Kusumaatmadja,51 Code of Conduct on Transnational Corporations yang merupakan hasil prakarsa dari ECOSOC tersebut hanya merupakan sumber hukum tambahan, yang akan mengikat sebagai hukum (legally binding) apabila digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum untuk memecahkan suatu sengketa internasional mengenai perusahaan transnasional. Dengan perkataan lain, tidak mempunyai kekuatan mengikat yang langsung, namun mempunyai kekuatan tidak langsung dalam perannya membentuk unsur psikologis dalam hukum kebiasaan internasional. Ketegasan status hukum perusahaan multinasional sebagai subjek hukum di negara di mana perusahaan tersebut beroperasi (host country), selanjutnya dapat dilihat pada Pasal 55 dari Code of Conduct on Transnational Corporations sebagai berikut : Entities of transnational corporations are subject to the jurisdiction of the countries in which they operate. An entity of transnational corporation

50

ECOSOC adalah singkatan dari United Nations Economic and Social Council, yaitu suatu organ khusus PBB yang menangani masalah-masalah ekonomi dan sosial 51 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Bagian I Umum (Bandung : Bina Cipta, 1982), hlm. 75.


operating in a given country in respect of its operations in that country to be delayed. Hukum nasional Indonesia ternyata juga memberikan kepada perusahaan transnasional status sebagai subjek hukum nasional dengan mendudukkannya sebagai badan hukum. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut : (2) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. (4) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan: a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana dikemukakan di atas, maka perusahaan transnasional yang akan melakukan kegiatan di Indonesia wajib membentuk badan hukum Indonesia, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian, keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia harus tunduk pada hukum Nasional Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dengan membentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Nasional Indonesia jelas menjadi subjek hukum Nasional Indonesia.52

52

Juajir Sumardi, Op.Cit, hlm. 15-16.


Kedudukan hukum perusahaan multinasional menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UUPT) sebagai badan hukum di Indonesia karena perusahaan multinasional yang berkedudukan di Indonesia berbentuk perseroan terbatas. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 UUPT sebagai berikut : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan.” Ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUPT secara jelas menyebut bahwa perusahaan multinasional yang ada di Indonesia dalam hal ini berbentuk perseroan terbatas merupakan badan hukum. Namun status badan hukum perusahaan multinasional ini tidak otomatis diperoleh saat perusahaan multinasional didirikan, status badan hukum perusahaan multinasional yang berbentuk perseroan terbatas tersebut menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.53 Perusahaan multinasional sebagai badan hukum mandiri di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT diatas, karena lahir melalui proses

53

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab II, Pasal 7 Ayat (4)


hukum. Elemen pokok yang melahirkan suatu perusahaan multinasional sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT adalah :54 1.

Merupakan persekutuan modal Perusahaan multinasional sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang

disebut juga authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggara Dasar Perseroan. Besarnya modal dasar perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 2.

Didirikan berdasarkan perjanjian Perusahaan multinasional sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan

“perjanjian” sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 UUPT. Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perusahaan multinasional sebagai badan hukum bersifat kontraktual, yakni berdirinya perusahaan multinasional merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perusahaan multinasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPT, agar perjanjian untuk mendirikan perseroan sah menurut undang-undang pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini, perseroan sebagai badan 54

Yahya Harahap, Op.Cit, hlm 33-36


hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Pemegang saham pada perusahaan multinasional di Indonesia terdiri dari pemegang saham yang berasal dari Indonesia dan pemegang saham yang berasal dari asing, namun bisa juga perusahaan mutlinasional tersebut sahamnya di pegang sepenuhnya oleh pemegang saham yang berasal dari Indonesia ketika perusahaan multinasional yang ada di Indonesia bertindak sebagai induk perusahaan, sedangkan perusahaan multinasional tersebut memiliki anak perusahaan di negara lain sebagaimana ruang lingkup bisnis perusahaan multinasional yang melintasi batas-batas negara. 3.

Melakukan kegiatan usaha Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT, suatu perseroan harus mempunyai

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Seterusnya pada Pasal 18 UUPT, ditegaskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perusahaan multinasional di Indonesia ruang lingkup kegiatan usahanya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara, bisa perusahaan multinasional di Indonesia ini bertindak sebagai induk perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara lain, bisa pula perusahaan multinasional di Indonesia ini bertindak sebagai anak perusahaan dari negara lain. 4.

Lahirnya perusahaan multinasional melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan dari Pemerintah


Kelahiran perusahaan multinasional sebagai badan hukum karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Itu sebabnya perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial yang dicipta melalui proses hukum, karena untuk proses kelahirannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Jadi proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak di dasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UUPT, yang berbunyi : “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.” Sebagai badan hukum perusahaan multinasional merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat mengadakan perbuatan hukum dengan pihak lain. Perusahaan multinasional yang berbentuk perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu.55 Kedudukan perusahaan multinasional sebagai badan hukum di Indonesia dihadapkan dengan doktrin atau ajaran umum (de heersende leer) tentang badan

55

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 101.


hukum, maka unsur-unsur badan hukum sesuai dengan de heersende leer seperti adanya kekayaan terpisah, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan tersendiri, dan adanya organisasi yang teratur.56 Di dalam UUPT, pengaturan tentang hal tersebut diatur dengan jelas, dan dalam standar akta pendirian perusahaan multinasional yang berbentuk perseroan terbatas, klausula tersebut merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam anggaran dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUPT sebagai berikut : (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. Nama dan tempat kedudukan perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; c. jangka waktu berdirinya perseroan; d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. (3) Anggaran dasar tidak boleh memuat : a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Setelah perusahaan multinasional yang berbentuk perseroan terbatas memiliki status badan hukum, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT, maka pemegang saham

56

Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia (Bandung : Citra Aditya, 2006), hlm. 24.


perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya. Kedudukan hukum perusahaan multinasional di Indonesia menurut UUPT adalah sebagai badan hukum biasa yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang kepemilikan sahamnya bisa dimiliki oleh asing dan dimiliki oleh Indonesia, bisa juga kepemilikan sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Indonesia tetapi memiliki cabang ataupun anak perusahaan di negara lain. Maka perusahaan multinasional dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki hubungan hukum dengan anak perusahaan atau induk perusahaannya yang berada di negara lain. Hubungan antara induk dengan anak perusahaan multinasional tidak dikenal didalam UUPT, hubungan antara induk dengan anak adalah hubungan secara ekonomi, secara hukum hubungan induk dengan anak perusahaan adalah sebagai badan hukum mandiri. Dalam UUPT mengatur mengenai kepemilikan saham di perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 84 UUPT sebagai berikut : (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. (2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : a. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan; b. saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau c. saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya merupakan hubungan antara pemegang saham (induk perusahaan)


dengan anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut diatur secara jelas dalam anggaran dasar anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh suatu anak perusahaan untuk dapat melakukan tindakan hukum tertentu harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas). Tindakan tertentu tersebut antara lain adalah : melakukan penyertaan pada perusahaan lain, menerima pinjaman atau memberikan pinjaman pada perusahaan lain; melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Segala sesuatu tindakan hukum anak perusahaan yang berhubungan dengan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari induk perusahaan. Oleh karenanya organisasi dan manajemen induk perusahaan diatur sebagaimana layaknya perseroan terbatas biasa yaitu di dalam anggaran dasar induk perusahaan tersebut. Induk perusahaan melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan sebatas posisinya sebagai pemegang saham dan sebatas diatur dalam anggaran dasar anak perusahaan. Hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan menyebabkan terbentuknya perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok ada apabila lebih dari satu perusahaan yang secara yuridis mandiri tunduk pada satu pimpinan bersama. Dengan demikian jelas bahwa dalam suatu perusahaan kelompok ada salah satu perusahaan berkedudukan sebagai pimpinan sentral untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan yang bergabung. Dampak dari hubungan yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaan didalam perusahaan kelompok adalah karena penguasaan sebagian besar saham pada anak. Hubungan yang timbul karena induk perusahaan


menanamkan saham pada anak-anak perusahaannya baik secara langsung maupun melalui pengambilalihan saham perusahaan lain. Perusahaan kelompok dapat terjadi melalui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

perseroan.

Pengertian

penggabungan

(merger),

peleburan

(konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 134 UUPT. Induk perusahaan dan anak perusahaan mempunyai anggaran dasar sendirisendiri, karena perusahaan-perusahaan tersebut harus menjalankan usaha seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran dasarnya masing-masing. Dan anggaran dasar perseroan terbatas merupakan hukum positif bagi perseroan terbatas itu yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi batal.57 Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 122 ayat (1) UUPT, penggabungan ialah perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri dan berakhir karena hukum, yang berarti bahwa perusahaan yang menggabungkan diri beralih pada perusahaan yang menerima penggabungan atau bisa dikatakan perseroan hasil penggabungan (merger). Dalam merger kerja sama antar perusahaan yang bergabung itu mencakup kegiatan yang bersifat penuh dan kemandirian pihak-pihak yang melakukan merger itu tidak ada lagi. Akuisisi ialah pengambilalihan suatu perseroan oleh perseroan lain, ditentukan dalam Pasal 125 ayat (2) UUPT, pengambilalihan dapat dilakukan oleh

57

I. G. Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT) (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1994), hlm. 9.


badan hukum atau orang perorangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (3) UUPT, pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Persyaratan untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dapat dilihat dalam Pasal 127 ayat (1) UUPT yang menentukan RUPS mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas yang menentukan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPT.

C. Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia Kebanyakan negara khususnya negara berkembang dan negara miskin mengharapkan dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam menarik dan memaksimalkan keuntungan

dari

penanaman modal

asing langsung pada

pembangunan perekonomian mereka. Walaupun pemerintah dari hampir setiap negara industri atau negara berkembang terus mengenakan beberapa pembatasan terhadap penanaman modal asing langsung yang masuk ke negaranya dan menahan masuknya perusahaan multinasional terhadap perekonomian mereka, tetapi kebanyakan pemerintah sadar bahwa apabila sebagai negara berkembang mereka tidak dapat menarik penanaman modal langsung, negara-negara ini akan mendapat kesulitan untuk memperoleh pembiayaan, (alih) teknologi dan masuk ke dalam pasar internasional yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi negara-negara


berkembang, walaupun sebenarnya perusahaan multinasional melalui penanaman modal asing langsung merusak ekonomi dan tujuan pembangunan negara-negara penerima modal.58 Ketidakhadiran atau tidak adanya perusahaan-perusahaan multinasional dalam suatu negara dapat merupakan suatu kerugian yang harus dipertimbangkan oleh suatu negara berkembang karena perdagangan dunia dan penanaman modal asing langsung terdiri dan dilakukan antar perusahaan-perusahaan multinasional melalui pendirian subsidiary atau anak-anak perusahaan yang berada di negara-negara yang berbeda. Produksi barang-barang dan jasa-jasa bagi pasar internasional dilakukan oleh kurang lebih 79.000 perusahaan multinasional melalui penanaman modal asing langsung dengan pendirian kurang lebih 790.000 anak perusahaan yang tersebar di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang dan negara terbelakang, seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Latin, Karibia, Afrika, dan Eropa. Sebagai konsekuensi utama dari perkembangan ekonomi seperti ini adalah apabila negara berkembang tersebut tidak mempunyai perusahaan multinasionalnya sendiri, akan berdampak pada peran negara tersebut dalam perdagangan internasional.59 Keberadaan perusahaan multinasional sebagai pendorong globalisasi telah mengubah

pandangan

negara-negara

berkembang,

transformasi

ideologi

mempengaruhi perubahan penting dalam pandangan politik ekonomi negara berkembang. Oleh karena itu, akhirnya negara-negara ini yang dulu menolak

58 59

An An Chandrawulan, Loc.Cit, hlm. 214 Ibid, hlm. 215.


perusahaan multinasional sekarang berusaha untuk memperoleh keberuntungan dari perusahaan multinasional.60 Masuknya perusahaan multinasional dalam pembangunan ekonomi negara, penerima modal membuat negara-negara penerima modal asing melakukan pengawasan langsung terhadap penanaman modal asing langsung yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Menurut Peter T. Muchlinski pengawasan oleh negara penerima modal terhadap penanaman modal asing langsung dapat dilakukan dalam tiga hal utama, yaitu :61 Pertama, melakukan pembatasan-pembatasan terhadap penanaman modal asing langsung yang masuk baik secara keseluruhan atau terhadap sektor-sektor atau industri tertentu. Kedua, penanaman modal asing langsung diizinkan setelah melewati beberapa proses dan memenuhi persyaratan masuk (Entry Requirements). Ketiga, terhadap perusahaan-perusahaan penanaman modal asing yang didirikan, semua aktivitas dari investor tunduk kepada hukum tempat penanaman modal asing langsung tersebut didirikan. Persyaratan pertama dan kedua merupakan persyaratan masuknya suatu penanaman modal asing dan merupakan hak berdaulat dari negara penerima modal untuk mengontrol keberadaan perusahaan multinasional yang masuk ke wilayahnya. Sedangkan persyaratan ketiga, artinya secara umum penerapan hukum terhadap

60 61

Ibid Ibid, hlm. 216


perusahaan penanaman modal asing langsung sama dengan hukum yang diterapkan terhadap perusahaan domestik. Namun, dalam pelaksanaannya dari hukum-hukum ini selalu dipengaruhi oleh sifat dan karakter bisnis organisasi perusahaan multinasional dan aktivitas-aktivitasnya dan pada akhirnya menimbulkan hukum baru sebagai respon atas kepentingan perusahaan multinasional. Peranan perusahaan multinasional di negara-negara industri dapat dilihat sebagai menyatunya berbagai ekonomi serta menambah kebergantungan antara negara,62 sedangkan bagi negara sedang berkembang terdapat suatu laporan bahwa jumlah modal yang berasal dari perusahaan multinasional sudah lebih besar dibandingkan dengan modal yang datang dari negara-negara industri dan modal domestik.63 Dengan mengandalkan berbagai keunggulan yang dimilikinya, perusahaan multinasional dapat berperan membantu pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu minimal terdapat empat fungsi dari perusahaan multinasional, yaitu:64 1. Selaku penanam modal asing bagi negara-negara yang sedang membutuhkannya. 2. Merupakan pemasok teknologi ke negara tempat beroperasinya perusahaan multinasional tersebut.

62

J. Panglaykim, Loc.Cit, hm. 33. Mappamanga, Loc.Cit, hlm. 66. 64 Juajir Sumardi, Loc.Cit, hlm. 18 63


3. Dapat berfungsi sebagai penyalur bantuan dari negara-negara maju maupun dari lembaga-lembaga internasional kepada negara-negara berkembang atau yang membutuhkannya. 4. Sebagai suatu tempat untuk mendapatkan keterampilan dalam bekerja, melalui suatu pengkaderan tenaga kerja dari negara di mana perusahaan tersebut beroperasi. Pertumbuhan perusahaan multinasional di Indonesia dan dampaknya terhadap produktivitas dalam perkembangan industri atau pabrikan telah dimulai pada awal tahun 1990-an dan terus berkembang hingga Indonesia mengalami krisis moneter. Bahkan, setelah krisis moneter perusahaan multinasional ini jumlahnya semakin meningkat melalui pendirian anak-anak perusahaan atau perndirian cabang atau dengan melakukan

usaha patungan dengan perusahaan swasta nasional maupun

dengan badan usaha milik negara. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional bertambah terus antara tahun 1986 hingga 1997 dengan rata-rata kenaikan 20% dan bertambah lagi setelah makin dibukanya peluang masuknya penanaman modal asing ke Indonesia setelah tumbangnya era Orde Baru.65 Perkembangan keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional saat ini sangat jelas terutama setelah adanya deregulasi pada tahun 1992 dan deregulasi tahun 1994 serta penandatanganan letter of intend antara Indonesia dengan IMF yang mensyaratkan dibukanya atau dihapusnya rintangan-rintangan penanaman modal 65

An An Chandrawulan, Op.Cit, hlm. 367.


asing dan perdagangan internasional dan membolehkan kepemilikan saham penanam modal asing 100% tanpa ada persyaratan untuk mengalihkan kepada perusahaan nasional baik swasta nasional maupun badan usaha milik negara atau keharusan menanamkan modalnya kembali dari keuntungan yang didapat perusahaan yang ada di Indonesia. Meningkatnya keberadaan perusahaan multinasional terutama pada era reformasi terus bertambah terutama pada industri-industri berat dengan kepemilikan melalui merger atau akuisisi, misalnya hal ini terjadi pada perusahaan-perusahaan Jepang antara lain Honda, Nisan, Daihatsu, Suzuki, Hino, dan Toyota. Selain itu, perusahaan multinasional juga menguasai industri plastik dan baja. Keberadaan perusahaan multinasional juga meningkatkan lapangan pekerjaan, pada tahun 2000 hingga 2005 bertambah 7%. Tenaga kerja Indonesia pada perusahaan-perusahaan multinasional meningkat terutama pada industri makanan olahan, tekstil, produk baja, alas kaki, kimia, karet, plastik, pakaian luar, produk elektik, dan alat-alat transportasi. Produktivitas tenaga kerja banyak dibutuhkan terutama oleh perusahaanperusahaan multinasional yang beroperasi pada industri berat dengan kepemilikan saham mayoritas pada perusahaan atau pabrik tersebut. Adapun kepemilikan perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia selain dengan kepemilikan 100%


juga banyak yang mempunyai kepemilikan mayoritas sekitar 90% - 100%, 50% 89%.66 Bagi Indonesia dampak positif keberadaan perusahaan multinasional pada peningkatan standar kehidupan masyarakat terutama yang bekerja pada pabrik-pabrik yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan multinasional tersebut membayar upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaanperusahaan atau pabrik-pabrik yang dimiliki oleh pengusaha swasta nasional. Dalam bidang perdagangan internasional, keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia berperan penting. Hal ini disebabkan sebagian ekspor dari Indonesia ke negara lain dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dengan kemampuan dan penguasaan jaringan yang luas, dibandingkan dengan perusahaanperusahaan domestik. Peluang ekspor yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ini juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah di kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia memberikan perlakuan yang istimewa kepada perusahaan-perusahaan multinasional ini terutama kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang berorientasi kepada ekspor. Sekitar 50% ekspor Indonesia dilakukan oleh perusahaan multinasional terutama bidang makanan olahan, perkayuan, dan perkakas rumah tangga dan kimia termasuk karet dan plastik, rokok, baja, dan produk-produk baja kulit dan tekstil.67

66 67

Ibid, hlm. 367. Ibid, hlm. 368.


BAB II KEDUDUKAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Recommend Documents