BAB II PERSYARATAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

BAB II PERSYARATAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Pengertian Perseroan Terbatas Kata “Perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “Perseroan Terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. 6 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi mengenai Perseroan Terbatas ini tidak dijumpai dalam pasal-pasalnya. Namun demikian, menurut Sutantya dan Sumantono, dari Pasal 36, 40, 42 dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 7 a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan. b. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain. 6

I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), hal. 1. Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu Commanditaire Vennootschap), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang disebut Maatschap atau persekutuan (perdata). 7 Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, BentukBentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal. 40.

11

Universitas Sumatera Utara

c. Adapun pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurussan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS. Demikian pula setelah berlakunya UUPT Nomor 1 Tahun 1995 yang telah direvisi dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007, juga tidak ditemukan secara tegas di dalam pasal-pasalnya dengan klasifikasi yang bagaimana sehingga suatu badan usaha itu dapat dikategorikan sebagai Perseroan Terbatas. Ketentuan pasal tersebut hanya menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum. Untuk mendapat status badan hukum ini pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”. Pasal 1 angka 2 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 yang telah direvisi dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Berkaitan dengan organ perusahaan tersebut dapat dikemukakan pendapat I.G. Rai Widjaja yang menyatakan: Perseroan (PT) merupakan contoh manusia buatan (artificial person) atau badan hukum (legal entity). Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum itu bisa bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum diperlukan. Untuk itu ada yang disebut “agent”, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Orang tersebut adalah Direksi yang terdiri atas natural persons. Berbeda halnya dengan natural persons atau orang, yang setiap saat bisa meninggal, badan hukum tidak bisa mati, kecuali


memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh Hukum atau UndangUndang. 8 Dari ketentuan dan pendapat di atas, PT adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan direksi. Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya. Oleh karena itu Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai unsur-unsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus. 9 Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. 10 Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum yang terpisah dengan individu yang memilikinya atau pemegang saham atau pengurusnya atau komisaris dan direksi. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas memiliki hak dan kewajiban sendiri. Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum dinyatakan telah berdiri setelah persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dipenuhi. Proses pendirian dimulai dengan membuat akta pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan dengan akta otentik.

8

I.G. Rai Widjaya, Op Cit., hal. 7. Agus Budiarto, Op. Cit., hal. 25-26. 10 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006, hal. 1. Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu Commanditaire Vennootschap), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang disebut Maatschap atau persekutuan (perdata). 9


Pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang baru tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai

Perseroan,

baik

berupa

penambahan

ketentuan

baru,

perbaikan

penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara: 1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum. 2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan Anggaran Dasar. 3. Penyampaian

pemberitahuan

dan

penerimaan

pemberitahuan

perubahan

Anggaran Dasar dan atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.11

11

Ratnawati. W. Prasodjo, Sosialisasi Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, (Jakarta : Penerbit PP-INI, 2007), hal. 3 dan 4.


Akta Pendirian Perseroan yang telah disahkan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui dan atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. 12 Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. 13

12 13

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 77 ayat (1). Ibid, Lihat Pasal 109 ayat (1), (2) dan (3).


Bentuk Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri dengan sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba. 14 B. Proses Berdirinya Perseroan Terbatas Mengenai pendirian Perseroan Terbatas dapat dilihat kembali ke masa lalu pada saat masih berlakunya peraturan lama mengenai Perseroan Terbatas yaitu KUHD, Buku Kesatu Bab III Bagian 3, mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 tentang Perseroan Terbatas. Seharusnya ada dua pasal lagi, namun Pasal 57 dan 58 telah dihapuskan dengan Staatblad 1938 no. 278. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, mendirikan suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, diperlukan suatu proses atau tahap-tahap yang harus ditempuh. 15 Apabila semua tahapan tersebut telah dilalui, artinya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, maka barulah suatu perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum yang sah. Bila dianologkan misalnya seperti bayi yang baru lahir, pada tahap awal, dia dibuatkan akta kelahiran sebagai bukti tentang keberadaannya. Hal ini penting untuk menentukan bahwa di kemudian

14

Ibid., hal. 142. Ada baiknya barangkali memperhatikan kata “laba” dan “untung” yang seringkali dipergunakan dalam dunia bisnis. Pemakaiannyapun sering dipertukarkan karena yang dimaksudkan adalah sama, misalnya “laporan untung rugi”, neraca rugi/laba” dan lain-lainnya. Namun, ada juga yang menggunakan dengan menyebutkan “untung dan laba”, yang dengan sendirinya tidak diartikan persis sama. Secara leksikal atau kosakata, laba artinya adalah selisih antara harga penjualan atau biaya produksi (cost). Dan hasilnya merupakan untung. Sedangkan kalau yang terjadi sebaliknya maka disebut rugi (loss). Oleh karena itulah ada yang disebut neraca laba & rugi (profit & loss) 15 I.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, Op. Cit., hal. 148.


hari setelah berusia tertentu, bisa dinyatakan dewasa dalam pengertian hukum dan sebagai subjek hukum. Demikian juga dengan Perseroan Terbatas yang baru didirikan atau baru lahir, maka sebagai artificial person atau person in law yang merupakan orang dalam pengertian hukum, diperlukan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris. 16 Menurut KUHD Akta pendirian suatu perusahaan harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: 17 a) Dibuat dalam bentuk otentik sesuai dengan Pasal 38 KUHD. 18 b) Memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI menurut Pasal 36 KUHD. 19 c) Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat kedudukan perseroan, dan d) Diumumkan dalam Berita Negara RI, sesuai dengan Pasal 38 KUHD Pasal 7 ayat (6) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala

16

Ibid., hal. 148-149. Ibid., hal. 149. 18 Lihat, Pasal 38 KUHD, Akta perseroan tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya. Para pesero diwajibkan mendaftarkan akta itu seluruhnya beserta pengesahan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk ini dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya perseroan itu mempunyai tempat kedudukannya, sedangkan mereka diwajibkan pula mengumumkannya dalam Berita Acara. Segala sesuatu yang tersebut, di atas berlaku juga terhadap segala perubahan dalam syarat pendiriannya, atau dalam hal waktu perseroan diperpanjangnya. Ketentuan Pasal 25 berlaku juga dalam hal ini. 19 Lihat, Pasal 36 KUHD, Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata. Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapat pengesahannya. Untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, dan dalam hal perpanjangan waktu, harus diperoleh pengesahan yang sama. 17


perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Persyaratan jumlah pemegang saham dan waktu enam bulan tersebut, juga sama dengan yang dikenal di Singapura. Hanya saja di sana dimungkinkan bahwa mereka yang bertindak sebagai nominee atau lembaga bisa isteri, anak, atau teman. Karena

yang

diharuskan

atau

dipersyaratkan

hanyalah

keharusan

untuk

mencantumkan dua nama pendiri pada saat pendaftaran. 20 Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, 21 misalnya notaris. 1. Akta pendirian Pasal 8 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah direvisi dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan : a.

Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.

b.

Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat sekurangkurangnya : 1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan

20 21

Ibid., hal. 15. Lihat, Pasal 7 ayat (6) dan (7) UUPT No.1 Tahun 1995.


alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan. 2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat. 3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. b. Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. 22 Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang Undang-Undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri. 23 Syarat-syarat mengajukan permohonan pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah : 1) Membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris 2) Membuat atau mengurus NPWP PT pada Kantor Pajak setempat. 22 23

Ratnawati W. Prasodjo, Op.Cit., hal. 1. I.G.Widjaya, Op. Cit., hal. 16.


3) Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Tambahan Berita Negara (TBN) Republik Indonesia. Dalam prakteknya penandatanganan Akte Pendirian Perseroan Terbatas dilaksanakan dengan terlebih dahulu Notaris yang bersangkutan mengecek nama Perseroan Terbatas yang diajukan melalui sistem administrasi badan hukum atau Sisminbakum, setelah dilakukan disetujui korektor barulah Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dapat ditandatangani oleh para penghadap dan notaris. Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat maka selanjutnya adalah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan, agar Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Dalam akta pendirian pada umumnya memuat anggaran dasar, yang mengatur hal-hal antara lain, Pertama, nama perusahaan. Kedua, tujuan perusahaan. Ketiga, kegiatan usaha. Keempat, lokasi kantor pusat. Kelima, jumlah direksi dan komisaris. Dan Keenam, struktur permodalan. Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya atau notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada


pemohon secara elektronik beserta alasannya dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima. 24 Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan bahwa proses penyelesaian badan hukum yang meliputi permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas, dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dilaksanakan melalui Sistem Adaministrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, dan Sistem Manual sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.HT.01.01 Tahun 2001 berakhir tanggal 30 Juni 2002. Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum merupakan situs resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diakses pada http: www.sisminbakum.com. Sistem ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah dalam bidang jasa hukum yaitu terutama dalam hal pengesahan badan hukum. 25

24

I.G.Widjaya, Op.Cit., hal. 287. lihat juga Pasal 10 UUPT ayat (4) Nomor 1 Tahun 2007. “Penggunaan SISMINBAKUM, diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri (Presiden Republik Indonesia) yang saat itu menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2001, yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Maret 2001. “Pedoman Penggunaan Sistem 25


Sisminbakum dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang sehingga membutuhkan pelayanan, terutama dalam pengesahan badan hukum yang cepat dan akurat. Selama ini proses pengesahan atau perubahan badan hukum dilakukan secara manual yang tentunya memerlukan waktu yang lama. Dari sisi notaris, proses pengesahan yang semuanya berpusat di Jakarta, menimbulkan jarak serta memakan waktu. Dari sisi pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dapat menimbulkan banyaknya permohonan yang tertunda penyelesaiannya karena sejak pengecekan nama hingga pengecekan dokumen membutuhkan waktu dan kecermatan yang tinggi sedangkan dokumen yang masuk tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Dalam hal ini seringkali human error tidak dapat dihindari sehingga dapat terjadi data yang ada tidaklah akurat. 26 Penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui Sisminbakum dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum dimaksud meliputi, 27 a. Permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. b. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)”, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 1. 26 Pelaksanaan secara manual juga ini menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kalangan pegawai. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terutama bila pihak notaris membutuhkan cepatnya pengesahan atas badan hukum yang sedang diurusnya. Ibid., hal.1. 27 Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


Pengguna jasa Sisminbakum adalah Notaris, Konsutan Hukum, dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 28 Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.837-KP.04.11 Tahun 2006 tentang pendelegasian wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memberikan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Adapun tata cara permohonan dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas berstatus badan hukum adalah sebagai berikut, 1) Permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan diajukan oleh Notaris kepada Menteri

28

Lihat, Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I., melalui Direktur Jenderal Admnistrasi Hukum Umum. 29 2) Permohonan diajukan secara elektronis dengan mengisi Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I atau II, dan dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi formulir isian yang disediakan. 30 3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI atau Notaris yang ditunjuk wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi, 31 a) Salinan akta pendirian Perseroan Terbatas atau salinan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas b) Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan Terbatas c) Bukti Pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara R.I d) Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 29

Lihat, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 30 Lihat, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 31 Lihat, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.


e) Bukti setor modal Perseroan Terbatas dari bank. Dokumen fisik Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan Terbatas, bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam Berita Negara R.I dari Kantor Percetakan Negara R.I, tidak berlaku bagi permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak mengubah tempat kedudukan dan tidak meningkatkan modal Perseroan Terbatas. 4) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I setelah jangka waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 32 5) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I menerbitkan surat keputusan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak tanggal permohonan diterima. 33

32

Lihat, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 33 Lihat, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.


C. Jenis-jenis Perseroan Terbatas Bentuk Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri dengan sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba. 34 Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (legal entity), yaitu badan hukum “mandiri” (persona standi in judicio) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut: 35 1) Sebagai asosiasi modal; 2) Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham; 3) Pemegang Saham; a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (limited liability); b. tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya; c. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. 4) Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi; 5) Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas; 6) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dengan demikian ciri-ciri suatu perseroan adalah pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan

34 35

I.G. Rai Widjaya, 2005, Op. Cit, hal. 142. Ibid., hal. 142-143.


pribadinya. Dengan perkataan lain bahwa suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: 36 1) Sebagai asosiasi modal; 2) Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham; 3) Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan; 4) Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi; 5) Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas; 6) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan Terbatas atau Naamloze Vennootschap adalah sesuatu perseroan yang modalnya terbagi atas suatu jumlah surat andil atau sero, yang lazimnya disediakan untuk orang yang hendaknya turut. Perkataan terbatas ditujukan pada tanggung jawab atau resiko dari para pesero atau pemegang andil, yang hanya terbatas pada harga surat andil atau sero yang mereka ambil. 37 H.M.N. Purwosutjipto berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan tetapi perseroan, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah terbatas tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. 38

36 37

I.G. Rai Widjaja, 2006, Op. Cit., hal. 3. Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, (Jakarta, Penerbit : PT. Intermasa, 1987), hal.202 –

203. 38

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, (Jakarta, Penerbit : Djambatan, 1991), hal. 90.


Ali Rido berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum yang menjalankan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham di mana para anggota dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai bagian saham yang dimiliki. 39 Agus Budiarto berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai unsur-unsur : a. Adanya kekayaan yang terpisah. b. Adanya pemegang saham. c. Adanya pengurus. 40 I.G. Rai Widjaya berpendapat bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum atau legal entity, yaitu badan hukum mandiri atau persona standi in judicio yang memiliki sifat dan ciri khusus yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut : 1. Sebagai asosiasi modal. 2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham. 3. Pemegang Saham :

39

Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung, Penerbit : PT. Alumni, 1983), hal.214. 40 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta, Penerbit : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 26.


a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas atau limited liability. b. tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya; c. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. 4. Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi. 5. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. 6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. 41 Disamping itu, ada juga yang memberikan arti Perseroan Terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di Negara tertentu yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu atau artificial person oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikannya, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus, dan sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas bewenang untuk menerima, memegang atau mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat,

41

I.G. Rai Widjaya,Op.Cit, hal. 143.


dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainya yang diberikan oleh hukum yang berlaku. 42 Berdasarkan rumusan–rumusan dapatlah disimpulkan bahwa unsur–unsur Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut : 1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum. 2. Selalu menjalankan perusahaan. 3. Didirikan dengan suatu perbuatan hukum oleh beberapa orang. 4. Modal terdiri atas atau dibagi dalam saham-saham. 5. Para pesero bertanggung jawab terbatas. 6. Adanya pengurus. 43 Anggaran Dasar juga dapat mengatur hal-hal berikut:44 a. Preemptive rights, pemegang saham memiliki hak untuk membeli terlebih dahulu atas saham yang dikeluarkan perusahaan berikutnya. b. Hak untuk menilai, komisaris dapat menilai tambahan dana yang disetor pemegang saham.

42

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Inc, New York, USA, 1994), hal. 100. 43 Bandingkan dengan Munir Fuady, Ibid., h. 3 – 4, dikatakan “Setidak – tidaknya ada 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas. Ke -15 elemem yuridis dari perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dasarnya adalah perjanjian; 2. Adanya para pendiri; 3. Pendiri/pemegang saham bernaung di bawah suatu nama bersama; 4. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham; 5. Merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual; 6. Diciptakan oleh hukum; 7. Mempunyai kegiatan usaha; 8. Berwenang melakukan kegiatan usaha; 9. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang – undangan yang berlaku; 10. Adanya modal dasar (dan juga modal ditempatkan dan modal setor); 11. Modal perseroan dibagi ke dalam saham – saham; 12. Eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti; 13. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset – asetnya; 14. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan; 15. Mempunyai organ perusahaan.” 44 Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas


c. Aturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan. Pertanyaan ini muncul ketika pihak di luar perusahaan atau misalnya kreditur ingin menembus tirai perusahaan atau corporate shield dan meminta tanggungjawab pribadi pemegang saham atas kewajiban perseroan. Terdapat dua konsep berkenaan dengan masalah ini yaitu : 45 a. Perseroan de jure. Suatu perseroan yang telah melengkapi seluruh ketentuan formal untuk pendirian secara hukum telah menjadi badan hukum. Hal-hal apa saja yang dikategorikan sebagai kewajiban atau mandatory dan hal yang bagaimana dikategorikan sebagai pedoman atau directory tergantung aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. b. Perseroan de facto. Teori ini mengajarkan bahwa meskipun suatu perseroan belum memenuhi seluruh kewajiban untuk mendapatkan status de jure, perseroan tersebut dapat dianggap telah cukup untuk mendapatkan status sebagai badan hukum apabila berhadapan dengan pihak ketiga atau kecuali pemerintah. Untuk mendapatkan status de facto suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, iktikad baik untuk memenuhi persyaratan PerundangUndangan. Kedua, iktikad baik dalam menjalankan perseroan seakan-akan perseroan telah berdiri. Misalnya suatu perseroan belum memenuhi seal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang atau tidak memberikan alamat yang benar. Apabila suatu perseroan telah mendapatkan status de facto

45

I.G. Rai Widjaja, Loc.Cit


maka semua pihak harus memperlakukannya sebagai badan hukum. Hanya saja pemerintah tetap berwenang menyatakan perseroan tersebut tidak sah. 46

D. Pengertian dan Pengaturan Saham Dalam Perseroan Terbatas Saham adalah bukti telah dilakukannya penyetoran modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan Terbatas. Saham diterbitkan segera setelah Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum, yaitu segera Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Perlu diketahui bahwa sebelum permohonan pengesahan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM, para pendiri perseroan diwajibkan untuk melakukan penyetoran penuh setiap lembar saham yang diambil bagian ke dalam kas perseroan. 47 Setiap lembar saham memiliki nilai nominal, yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Jumlah seluruh saham yang diambil bagian oleh pemegang saham dikalikan dengan nilai nlminal saham harus sama dengan modal yang ditempatkan atau disetor penuh Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memungkinkan dikeluarkannya lebih dari satu kelas atau klasifikasi saham, maka setiap kelas atau klasifikasi sham tersebut dapat memiliki karakteristik yang berbedsa satu dengan yang lainnya, dengan ketentuan bahwa dari sekian banyak kelas atau klasifikasi saham tersebut harus terdapat sekurangnya satu kelas atau klasifikasisaham yang merupakan saham biasa. 46

I.G. Rai Widjaya, Op.Cit., hal. 144. Gunawan Widjaya, seri pemahaman perseroan terbatas 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hal. 28. 47


Dengan saham biasa dimaksudkan bahwa kelas saham atau klasifikasi saham ini memiliki seluruh hak dan kewajiban sebagaimana halnya suatu Perseroan Terbatas yang hanya menerbitkan satu kelas atau klasifikasi saham, yaitu saham yang memiliki hak untuk hadir dan bersuara dalam rapat Perseroan Terbatas serta untuk mengajukan usulan, menerima atau menolak usulan untuk segala hal yang dibicarakan dalam rapat, memperoleh dividen atas keuntungan Perseroan Terbatas, mengalihkan, membebani,

mengasingkan,

menjual,

menyerahkan,

menggadaikan

atau

menjaminkan saham-saham tersebut. Tiap-tiap kelas atau klasifikasi saham lainnya memiliki hak yang dapat kurang dari hak-hak yang diperoleh dan dimiliki oleh saham biasa. Dalam konteks Perseroan Terbatas mengeluarkan lebih dari satu kelas atau klasifikasi saham, maka besarnya modal disetor Perseroan Terbatas haruslah sama dengan jumlah total hasil perkalian antara nilai nominal tiap-tiap kelas saham dengan jumlah saham yang dikeluarkanuntuk tiap-tiap kelas saham tersebut. Setiap lembar saham memberikan kepada pemegangnya satuan hak terkecil dalam Perseroan Terbatas. Dalam setiap lembar saham yang dikeluarkan Perseroan Terbatas untuk setiap kelasnya memberikan hak suara, maka setiap lembar saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu surat dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham. Setiap pengeluaran saham, baik saham baru, yang dilakukan dengan cara pengambil bagian oleh pendiri dan pengeluaran saham lebih lanjut setelah Perseroan


Terbatas berbadan hukum, yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Perseroan sebagai badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab terpisah dengan pemegang sahamnya. Sebagai badan hukum memiliki utang dan kewajiban lainnya atas namanya sendiri dan bukan tanggung jawab pemegang saham. Sebaliknya perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang dan kewajiban para pemegang saham. Ketentuan ini dapat dikecualikan apabila telah terjadi suatu situasi yang dikenal dengan piercing the corporate veil. Situasi tersebut adalah. 48 Pertama, terdapatnya fraud atau ketidakadilan bagi pihak ketiga atau misalnya kreditur dalam pengelolaan perusahaan. Kedua, pemegang saham tidak memperlakukan perusahaan sebagai badan yang terpisah akan tetapi menggunakannya untuk tujuan pribadi. Misalnya, tidak melaksanakan pembukuan dengan baik, tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana telah ditentukan dan pengelolaan keuangan secara sembrono. Ketiga, perseroan kekurangan modal dibandingkan dengan utang dan kewajiban lainnya sehingga secara rasional risiko menjadi tinggi. Keempat, situasi lainnya yang menimbulkan ketidakadilan atau fair apabila perseroan tetap diakui sebagai badan hukum. 49 Di dalam beberapa teori hukum dan teori-teori bisnis yang berkenaan dengan perseroan sepakat bahwa suatu perseroan haruslah memiliki tujuan. Akan tetapi tidak tercapai kesepakatan tentang bagaimana persisnya tujuan tersebut. Teori bisnis

48 49

Ibid, hal. 45 Munir Fuady, Op.Cit., hal. 45.


cenderung menjelaskan tujuan sebagai strategi. Strategi adalah penentuan tujuan dasar jangka panjang dari perseroan, langkah tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Strategi menyangkut hal-hal berikut: 50 a. Pemilihan target pasar, definisi produk-produk dasar untuk menjawab permintaan pasar dan penentuan sistem distribusi. b. Pencocokan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan sumber daya dan kemampuan yang diinginkan sesuai dengan kesempatan pasar. Setelah dilakukan pilihan pasar disusun perencanaan alokasi sumber daya dan kemampuan. c. Pemilihan keinginan dan nilai yang dibutuhkan dan d. Penentuan segmen sesuai dengan pandangan pengurus. Sementara itu teori hukum lebih tertarik pada tujuan apa yang sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan Peratutan Perundang-Undangan yang berlaku. Alasannya adalah Anggaran Dasar adalah kontrak antara pendiri dengan pemerintah. Pada awalnya masalahnya adalah apakah perusahaan telah melampaui kewenangan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Masalahnya kemudian berkembang menjadi apakah perseroan masih dalam batas tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Terkait erat dan masalah tujuan adalah masalah kewenangan. Dalam hukum perusahaan seringkali ditetapkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu perseroan. Jika perusahaan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan tujuan atau

50

Ibid, hal. 51


kewenangan maka secara hukum perusahaan telah ultra vires atau diluar kewenangan perseroan. 51 Setiap tindakan di luar kewenangan perusahaan adalah ultra vires. Suatu perbuatan atau tindakan dikatakan ultra vires apabila melampaui kewenangan perusahaan, baik kewenangan yang secara tegas maupun implisit atau dilakukan tanpa ijin RUPS. Oleh karena itu, terdapat tiga konsekwensi hukum apabila terjadi ultra vires. Pertama, ganti rugi, Kedua, pidana dan ketiga perjanjian. Umumnya ultra vires tidak dapat digunakan sebagai pembelaan atas tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan akibat tindakan salah seorang karyawannya yang bertindak dalam cakupan pekerjaannya. Demikian pula halnya dalam hal terjadi dakwaan pidana. Sementara itu, dalam situasi tertentu tradisi common law membolehkan diajukannya gugatan ultra vires atas dasar kontrak yang dilakukan perusahaan. Meskipun hal ini tidak begitu diinginkan karena dapat mengganggu transaksi komersial. Penggunaan alasan ultra vires dibatasi. Gugatan ultra vires misalnya tidak dapat dilakukan apabila kontrak sudah dijalankan. Namun demikian perusahaan atau pemegang saham melalui gugatan derivatif dapat menggugat direksi dengan dasar direksi telah bertindak melampaui kewenangan. Sedangkan tindakan illegal bukan merupakan ultra vires dan perusahaan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. 52 Undang-Undang memungkinkan perseroan untuk mengambil alih kegiatan dan pertanggung jawaban dari:

51 52

I.G. Rai Widjaya, Op.Cit., hal. 147. Munir Fuady, Op.Cit, hal. 48.


1. Perseroan dalam rencana atau atas segala kegiatan dan pertanggung jawaban dari badan usaha lainnya, baik itu orang-orang perorangan, persekutuan perdata, persekutuan dengan firma, persekutuan komanditer dan bentuk-bentuk usaha lainnya, baik yang telah berbadan hukum maupun yang belum atau tidak berbadan hukum, yang hendak mengubah bentuk usahanya manjadi Perseroan Terbatas. 2. Perseroan dalam masa pendirian atau Perseroan Terbatas yang telah didirikan namun belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum yang oleh menteri kehakiman. 53 Dalam hal ini setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengatas namakan perseroan belum mengikat perseroan secara hukum, melainkan hanya mengikat pengurus dan atau pendiri perseroan yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Undang-Undang mewajibkan diadakannya pengukuhan oleh perseroan atas setiap dan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pengurus dan atau pendiri perseroan sebelum perseroan memperoleh pengesahan, segera setelah perseroan memperoleh pengesahan. Perbuatan hukum yang tidak dikukuhkan akan menjadi tanggung jawab pribadi sepenuhnnya dari masing-masing pengurus dan atau pendiri yang melakukannya. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan

53

Agus Budiarto, Op.Cit., hal. 32.


saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. 54 Ketentuan ini pada prinsipnya mengakomodasikan kepentingan para pendiri mengenai besarnya penyertaan dari semua pihak dalam perseroan. Perbuatan hukum ini biasanya disertai atau diikuti dengan dokumen tertulis berupa perjanjian kerja sama usaha, atau yang lebih popular dengan nama joint venture Agreement, yang antara lain memuat keterangan mengenai kesepakatan atau persetujuan dari para pendiri untuk melakukan penyetoran saham selain dengan atau dalam bentuk uang tunai atau seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) tersebut. Selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian. Dengan pengertian bahwa dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian tersebut harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian. Ketentuan ini memperjelas akan hak dan kewajiban serta komitmen dari masing-masing pendiri terhadap perseroan, segera setelah perseroan tersebut didirikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 55 Dalam hal ketentuan dalam kedua ayat (1) dan (2 ) Pasal 12 tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menerbitkan hak dan kewajiban bagi perseroan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ini berarti,

54 55

Ratnawati W. Prasodjo, Op.Cit., hal. 2. Ibid., hal. 5.


selama perbuatan hukum tersebut tidak dicantumkan dalam akta pendirian dan dokumen pendukung tidak dilampirkan, maka perbuatan hukum tersebut tidak mengikat perseroan, kecuali jika perbuatan hukum tersebut kemudian dikukuhkan menurut ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut. Artinya pengurus perseroan berhak untuk tidak menerima segala macam penyetoran saham dari pemegang saham selain dengan uang tunai jika menurut penilaiaannya hal tersebut dapat merugikan perseroan, kecuali jika penyertaan yang demikian telah disebutkan secara tegas dalam dokumen yang menyertai akta pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. 56 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, memungkinkan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan tersebut disahkan menjadikan badan hukum apabila, a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang di tugaskan pendiri dengan pihak ketiga. b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan

56

Ibid., hal. 14.


Seperti yang telah disebut terdahulu dalam bagian pendahuluan ketentuan ini mempertegas kembali tata cara yang harus ditempuh oleh para pengurus maupun pendiri

perseroan untuk mengalihkan kepada perseroan, segala hak dan atau

tanggung jawab yang terbit dari perbuatan hukum para pengurus maupun pendiri perseroan yang dilakukan setelah perseroan didirikan namun belum disahkan menjadi badan hukum yaitu dengan cara mewajibkan perseroan melakukan pengukuhan secara tegas atas pengambilalihan hak serta tanggung jawab tersebut atau penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 57 Jika dilihat kedua ketentuan dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memang tidak secara tegas ditemui adanya ketentuan yang mengatur mengenai pengambil alihan oleh perseroan atas perbuatan hukum lainnya atau selain yang disebut dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh pendiri perseroan sebelum perseroan didirikan, pada saat didirikan maupun pada saat perseroan memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang. Walaupun demikian jika disimak ketentuan yang termuat dalam, a. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas b. Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas c. Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai sifat pengalihan demi hukum atas semua aktiva dan pasiva, yang meliputi perbuatan-perbuatan hukum, hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan harta kekayaan, dari perseroan yang

57

Ibid., hal. 15.


menggabungkan

diri

maupun

meleburkan

diri

kepada

perseroan

hasil

penggabungan maupun peleburan. 58

58

Ibid., hal. 21.


BAB II PERSYARATAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Recommend Documents