BAB II PENGURUSAN PERSEOAN TERBATAS MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

BAB II PENGURUSAN PERSEOAN TERBATAS MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A.

Pengertian Perseroan Terbatas Pada abad ke-17 Adam Smith mengembangkan konsep korporasi sebagai

badan usaha yang mengkhususkan diri pada bidang perekonomian dimana kondisi harga ditentukan sendiri berdasarkan demand and supply rule, serta memisahkan negara dari tugasnya untuk memfasilitasi sistem ekonomi. 13 Pada masa tersebut merupakan

masa

kolonialisme

dimana

international

economic

entity

mempresentasikan kepentingan negara asalnya. Sebut saja VOC yang merupakan representasi negara Belanda, sedangkan BEIC adalah representasi dari negara Inggris.14 Korporasi menurut Michael Nwogogu adalah kumpulan hubungan hukum pihak internal dan pihak eksternal dalam suatu badan. Pada badan terdapat hubungan-hubungan kontraktual, baik yang bersifat implisit maupun eksplisit antara pekerja, pemegang saham, manajemen, direksi, emerintah, konsumen, penyedia kebutuhan barang/jasa, pesaing, dan pihak lainnya. Hubungan kontraktual ini timbul dari aktualisasi kebutuhan sosial-ekonomi dari individu-

13

Adam Smith, An Inquiry into The Nature and Cause of The Wealth of Nation. (Project Guttenberg, 2002), http://www.theprojectguttenberg.org, Hal. 45 seperti dikutip oleh Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Direksi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 13 14 Indra Surya, Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUI, 2009). Hal. 44-45.

19 Universitas Sumatera Utara

20

individu maupun kelompok, baik kebutuhan dasar (perlindungan, makanan, hiburan, keluarga), kebutuhan lanjutan (kemakmuran, keanggotaan dalam grup, pengakuan dalam masyarakat), dan kebutuhan lainnya (kekuasaan, aspirasi politik, tanggung jawab sosial, kedermawanan, pengawasan grup terhadap individu-individu), yang telah menjadikan korporasi dengan apa yang disebut social being. Atas hubungan-hubungan kontraktual yang terkait dengan korporasi ini, Indra Surya menyimpulkan bahwa eksistensi korporasi bergantung pada kemampuan mengelola dinamika internal dan eksternal tersebut. Dalam kaitannya dengan memenuhi tujuan perusahaan serta mengikuti kebutuhan (demand/needs) pihak-pihak tersebut. 15 Secara etimologi, kata “corporation” diturunkan dari bahasa latin, yaitu corpus, yang berarti suatu badan (body), yang mewakili “a body of people”; that is, a group of people authorized to act as an individual (oxford english dictionary) yang artinya adalah sekelompok orang yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai seorang .individu. Corporation menurut Black’s Law Dictionary adalah : “An entity having authority under law to act a single person district from the shareholders who own and having rihts to issue stock and axist indefinately; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal juristic person that has legal personality district from the natural persons who make it up, exist indefinately apart for them, and has the legal powers that its constitution gives it.” Bila diartikan kedalam Bahasa Indonesia, maka corporation menurut Black’s Law Dictionary adalah sebuah kesatuan yang mempunyai kewenangan

15

Indra Surya, Ibid., Hal. 46

Universitas Sumatera Utara

21

berdasarkan hukum untuk bertindak seperti seseorang secara nyata dari pemegang saham yang memiliki dan mempunyai hak untuk mengeluarkan saham dan eksis untuk jangka waktu yang tidak terbatas; sebuah kelompok pengganti orang yang didirikan berdasarkan aturan hukum ke dalam hukum atau orang yang ahli yang memunyai kepribadian hukum secara nyata dari orang yang mengusahakannya, eksis untuk jangka waktu yang lama terpisah dengan mereka, dan mempunyai kekuatan hukum yang diberikan konstitusi. Rumusan tersebut menunjukan bahwa korporasi adalah badan hukum yang dipersamakan dengan manusia.

Dalam sumber lain dikatakan bahwa yang dinamakan corporation adalah16: “A collections of many individuals united into one body, under a special denomination, having perpetual succession under an artificial form, and vested, by policy of the law, with the capacity of the acting, in several respects, as an individual, particularly of taking and granting property, of contacting obligations, and of suing and being sued, of enjoying priviliges and immunities in common, and of exercising a variety of political rights, more or less extensive, according to the design of its institution, or the powers confered upon it, either at the time of it creation, or at any subsequent period of its existence” Tidak jauh berbeda dengan rumusan sebelumnya, Kyd menegaskan bahwa yang dinamakan dengan korporasi atau perseroan terbatas adalah kumpulan dari sejumlah manusia dalam suatu kesatuan, dengan jangka waktu eksistensi yang abadi dalam bentuk yang tidak nyata (artificial), memiliki kemampuan bertindak sebagaimana layaknya seorang individu manusia, orang-perorangan dapat memiliki atau melepaskan pemilikan suatu benda, membuat perjanjian dan

16

http//en.wikipedia.org/wiki/corporations diakses pada tanggal 1 Juli 2015 pukul 16.03

WIB


22

perikatan, menggugat dan digugat, dan hak-hak lainnya sebagaimana diberikan oleh peraturan yang membentuk dan mengaturnya. 17

Dalam beberapa literatur, Perseroan Terbatas ini digunakan dalam berbagai bahasa sebagai berikut : 1. Dalam Bahasa Inggris disebut dengan Limited (Ltd.) Company atau Limited Liability Company ataupun Limited Corporation. 2. Dalam Bahasa Belanda disebut dengan Naamloze Vennotschap atau yang sering disingkat dengan NV saja. 3. Dalam Bahasa Jerman terhadap Perseroan Terbatas ini disebut dengan Gesellschaft mit Beschrankter Haftung. 4. Dalam Bahasa Spanyol disebut dengan Sociedad De Responsabilidad Limitada.18 Terdapat juga definisi-definisi lain yang diberikan kepada suatu Perseroan Terbatas, sebagai berikut: 19 1. Manusia Semu (artificial persoon) atau badan hukum (legal entity) yang diciptakan oleh hukum yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang

17

Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 7 18 Anwar Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) 19 Ibid


23

terpisah dari para anggotanya dimana keberadaannya tetap eksis terlepas dari bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat), atau berdiri untuk jangka waktu tertentu dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. 2. Manusia Semu yang diciptakan oleh hukum, baik oleh 1 (satu) orang anggota yakni disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (corporation sole) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (corporation agregat). 3. Suatu badan intelektual (intelectual body) yang diciptaan oleh hukum yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung dibawah 1 (satu) nama bersama, dimana perseroan tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya sering berubah-ubah. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya


24

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini dan peraturan pelaksanaannya. 20 Perseroan merupakan badan usaha dan bersarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunai tanggungjawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketenteuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain dari saham, modal perseroan terbatas dapat pula berasal dari obligasi, yaitu penerbitan surat pengakuan utang perseroan. Keuntungan yang diperoleh pemilik obligasi adalah mereka tetap mendapatkan keuntungan berupa bunga yang tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Perseroan terbatas dapat dibedakan antara: 21 1.

PT biasa

20

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab I, Pasal 1 angka 1. 21 I.G. Rai Wijaya, Hukum Perusahaan, Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Tata Cara Pendaftaran Perusahaan, TDUP & SIUP, (Jakarta: PT. Megapoin, 2000), hlm. 1.


25

Yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

persyaratan

yang

ditetapkan

dalam

UUPT

serta

peraturan

pelaksanaannya. 2.

PT PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Yaitu penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk

hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta nasional dan swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang Modal Asing berdasarkan undang-undang penanaman modal asing. 3.

PT PMA (Penanaman Modal Asing) Yaitu dalam rangka penanaman modal asing secara langsung yang

dilakukan

menurut atau

berdasarkan

ketentuan-ketentuan undang-undang

penanaman modal asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonsia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. 4.

PT Persero atau PT Perusahaan Perseroan Yaitu bentuk usaha negara yang semula berbentuk perusahaan negara atau

PN, yang kemudian dengan efisiensi diubah menjadi bentuk PT sesuai dengan UU


26

No. 1 Tahun 1995, yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. B.

Kedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum yang Mandiri

Dalam ilmu hukum, subjek hukum terdiri atas dua macam, yaitu orang pribadi (natural persoon atau naturlijk persoon) dan badan hukum (artificial persoon atau recht persoon). Mengenai pemahaman atas artificial person, Justice Buckley L. mengilustrasikan bahwa artificial persoon ialah korporasi yang tidak memiliki keberadaan fisik. Keberadaannya hanya dalam kontempelasi hukum, korporasi yang tidak memiliki bagian tubuh maupun hasrat. Korporasi tidak menggunakan senjata maupun ikut dalam perang, korporasi tidak dapat dikatakan loyal atau tidak loyal, maupun melakukan pengkhianatan, korporasi tidak dapat menjadi teman maupun musu. Terlepas dari kepengurusannya, korporasi tidak memiliki pemikiran, harapan maupun niat. Untuk itu korporasi tidak memiliki pemikiran selain pikiran dari pengurusnya. 22 Adapun subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan hukum atau melakukan perikatan. Dengan kata lain batasan suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum bahwa perseroan merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum atau membuat perikatan, dan terbatas pada hal-hal yang diatur secara tegas dalam anggaran dasar suatu perseroan.

22

Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Direksi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 16


27

Mengenai pengertian badan hukum, akan digunakan beberapa pendapat sarjana yang mencoba menjelaskan mengenai pengertian badan hukum. Meijers menyatakan badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Ia juga menambahkan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas konkret walaupun tidak dapat diraba dan ini merupakan suatu kenyataaan yuridis.23 Logeman menyatakan bahwa badan hukum sebagai suatu personifikasi atau perwujudan hak dan kewajiban. Sementara itu menurut E. Utrecht, menyatakan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. R. Subekti berpendapat bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan manusia dan dapat digugat. 24 Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai asal-usul badan hukum, teori-teori tersebut antara lain :25 1. Teori Konsesi (Concession Theory) Teori ini menjelaskan bahwa kekuatan hukum (legal power) badan hukum diperoleh dari negara. Teori ini muncul karena diperlukan respon negara terhadap masalah bagaimana menjaga kekuatan dari badan hukum tersebut. Untuk itu badan hukum hanya akan mendapat pengakuan dan akseptasi melalui

23

Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010) hal. 43 24 Ibid 25 Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggun jawbaan Pidana Korporasi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) hal. 63


28

proses validasi dari negara melalui pendaftaran dengan sistem yang ditentukan negara. 2. Teori Perjanjian (Contract Theory) Teori perjanjian memandang badan hukum sebagai asosiasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian oleh para pendirinya. Corporate Structure dari badan hukum secara substansi merupakan hasil dari perjanjian antara pendiri dan pengelolanya. Teori ini mempermasalahkan mengapa diperlukan persetujuan dari negara untuk bisa mendirikan badan hukum. Demikian juga halnya dengan badan hukum, bahwa suatu badan hukum bisa membuat suatu perikatan atau melakukan suatu tindakan hukum atau hubungan hukum seperti halnya manusia. Badan hukum bisa memiliki harta dan juga memiliki piutang maupun utang seperti halnya manusia. Bila seseorang sebagai subjek hukum hendak melakukan suatu tindakan hukum atau perikatan, maka ia harus memenuhi suatu syarat yang disebut “kecakapan”. Dengan kata lain bahwa subjek hukum harus “cakap”. Salah satu ciri khas yag membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hakhak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Dalam pengetahuan tentang badan hukum, dikenal beberapa teori yang menjadi landasan teoritis mengenai eksistensi dari badan hukum itu sendiri, antara lain:26

26

Kurniawan, “Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas”, Jurnal Mimbar hukum, Vol. 24, No. 2, 2012, hlm. 216


29

1. Teori Fiksi (fictie theorie) Teori ini berasal dari Von Savigny yang berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia saja sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanyalah suatu fiksi, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi orang menciptakannya dalam bayangannya suatu pelaku (badan) hukum sebagai subjek hukum diperhitungkan sama seperti manusia. Menurut teori ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, merupakan suatu hasil fiksi manusia. Kapasitas badan hukum ini didasarkan pada hukum positif. Oleh karena personalitas badan hukum ini didasarkan pada hukum positif, negara mengakui badan hukum tersebut dengan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya, diperlakukan sama dengan manusia. Konsep “legal personality” juga dikenal di negara-negara yang menganut sistem common law. 2. Teori harta kekayaan bersama bertujuan (doel vermogens theorie) Dikemukakan oleh Brinz, menurutnya hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. 3. Teori Organ (orgaan theorie) Berasal dari Otto von Gierke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam


30

pergaulan hukum. Badan hukum disini tidak hanya merupakan pribadi yang sesungguhnya, tetapi juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapan atau organ-organnya (pengurus, anggota-anggotanya), dan apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia. 4. Teori kekayaan bersama Disamping hak milik pribadi, hak milik itu merupakan harta kekayaan bersama (propriete collective theorie; gezamenlijke vermogens theorie) menurut Planiol dan Molengraff. Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama kekayaan bersama. Anggota-anggota badan hukum tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersamasama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum. Atas dasar ini, maka badan hukum itu tidak lain adalah suatu konstruksi yuridis belaka. Perlu dikemukakan juga bahwa suatu badan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu badan yang berbentuk bukan badan hukum dan badan yang berbentuk badan hukum.


31

Termasuk badam yang berbentuk bukan badan hukum adalah sebagai berikut: 27 1. Persekutuan Perdata (Maatschaap) yang diatur dalam pasal 1618 s/d 12 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek). 2. Firma, yang diatur dalam pasal 16 s/d 18 dan 22 s/d 35 KUHDagang (Wetboek van Koophandel). 3. Persekutuan Komanditer (Comanditare Venootschap), yang diatur dalam pasal 19 s/d 21 KUHDagang. Perlu dikemukakan bahwa hukum perdata dalam pengertian sempit adalah KUHPerdata saja, tetapi dalam pengertian yang lebih luas termasuk juga KUHDagang. Dengan demikian, terdapat ketentuan yang secara umum terdapat pada KUHPerdata tetapi secara khusus diatur dalam KUHDagang. Dalam berbagai kasus, kedua undang-undang tersebut saling mengisi. Berkaitan dengan keberadaan badan yang termasuk “bukan badan hukum” ini, ketentuan yang melandasi operasionalnya sudah sangat ketinggalan zaman. Oleh karena itu, terdapat dorongan untuk membuat suatu undang-undang tersendiri dan berlaku terhadap seluruh badan yang berbentuk bukan badan hukum, tetapi sampai saat ini hal tersebut belum diatur. Adapun badan yang merupakan badan hukum, antara lain sebagai berikut: 28 1. Badan Hukum Publik, seperti negara/Pemda. 27

Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008 28 Ibid., Hal. 3


32

2. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, termasuk perseroan terbatas terbuka (Tbk.) yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diatur dapam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Termasuk dalam BUMN adalah berikut ini: a)

Perusahaan Persero, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001.

b) Perusahaan Umum, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Jawatan. c)

Perusahaan Jawatan, yang harus diubah pada tanggal 19 Juni 2005 harus telah diubah menjadi Perusahaan Persero atau Perusahaan Umum.

4.

Koperasi, diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

5.

Yayasan, diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

6.

Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 152 Tahun 2000 untuk Universitas Indonesia dan akan berkembang sesuai dengan perubahan perguruan tinggi yang berubah statusnya menjadi BHMN.

7.

Dana Pensiun, diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.


33

8.

Badan Usaha Milik Daerah, diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, agar diperhatikan juga Undang-Undang No. Tahun 192 tentang Perusahaan Daerah.

9.

Perkumpulan Umum, diatur dalam pasal 1653 s/d 1665 KUHPerdata.

10. Organisasi Politik, yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memenuhi persyaratan tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas setidaknya memberikan lima hal pokok yang diberikan dari batasan pengertian Perseroan Terbatas, yaitu : 1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum; 2. Didirikan berdasarkan perjanjian; 3. Menjalankan usaha tertentu; 4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham; 5. Memenuhi persyaratan undang-undang. Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang tercipta karena undang-undang. Aturan ini sejalan dengan dengan konsep common law, di mana Lord Shaw of Dunfermline’s pada perkara Daimler Co. Ltd. V. Continental Tire & Rubber Co. (G.B.) Ltd dinyatakan badan usaha mandiri dengan tanggung jawab terbatas


34

sebagai “It is a creation of law convenient for the purposes of management, of holding of property, of the association of individuals in business transaction …” 29 Perseroan terbatas sejatinya adalah badan hukum yang terbentuk berdasarkan undang-undang, tepatnya apa yang telah diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya ada 3 landasan bahwa suatu lembaga dianggap sebagai badan hukum. Dasar demikian dapat ditemui di berbagau teori hukum, yaitu berdasarkan diktrin hukum, berdasarkan undang-undang dan berdasarkan yurisprudensi. 1. Berdasarkan doktrin hukum Doktrin hukum mengemukakan adanya 4 (empat) unsur suatu badan dianggap sebagai badan hukum : a.

harus ada harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggotanya.

b.

mempunyai tujuan tertentu.

c.

adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

d.

adanya organisasi yang teratur.

Hal yang agak sulit dalam penerapan doktrin hukum ini adalah butir (1) yang menyatakan

harus

ada

kekayaan

yang

terpisah

karena

dalam

perkembangannya, pengertian terpisah tersebut dapat diartikan dengan berbagai interpretasi yang berbeda. Apakah misalnya arisan di rukun tetangga yang uangnya dikelola oleh pengurus, termasuk badan hukum karena secara hakikat uang anggota arisan yang terpisah dari harta pengurus? Jika arisan

29

Teddy, Loc. Cit.


35

dianggap sebagai badan hukum, kesulitan dalam praktik di lapangan adalah identifikasi nasabah jika pengurus arisan membuka rekening terkait dengan know your customers principals. 2. Berdasarkan undang-undang Berdsasarkan undang-undang pengertiannya adalah bahwa suatu badan dinyatakan sebagai badan hukum oleh undang-undang, tetapi tidak berarti harus ada dalam undang-undang itu sendiri. Suatu badan ditunjuk sebagai badan hukum oleh undang-undang, antara lain sebagai berikut: a.

dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang, misalnya undangundang telah menunjuk berbagai lembaga sebagai badan hukum. Ini dapat dilihat dan dinyatakan dala ketentuan itu sendiri bahwa lembaga itu sebagai badan hukum. Unsur-unsur yang harus dipenuhi juga telah terdapat dalam undang-undang itu sendiri, contoh yang konkret untuk masalah ini adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.

b.

melakukan penafsiran, isalnya dengan menarik suatu kesimpulan dari suatu ketentuan bahwa badan itu telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan yabg berlaku dan oleh karena itu dapat dikatakan sebagai badan hukum.

3. Berdasarkan yurisprudensi dan kebiasaan Terdapat hubungan yang erat sekali antara teori hukum dan hukum positif (dogmatik hukum), sebab teori hukum mengembangkan dirinya yang nantinya dapat diimplementasikan dalam dogmatif hukum. Dengan demikian, tidak


36

dapat dikatakan bahwa badan hukum itu hanya yang terdapat dalam ketentuan (undang-undang) saja karena teori hukum akan dapat menggali lebih banyak badan hukum lain diluar yang telah diatur dalam perundang-undangan, termasuk didalamnya adanya yurisprudensi, contohnya seperti yayasan (stichting). Yayasan, baik berdasarkan yurisprudensi, kebiasaan, maupun berdasarkan doktrin telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai badan hukum, jauh sebelum berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Sejalan dengan hal tersebut, Yahya Harahap menyebutkan bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (a creature of law).30 Hal ini berbeda dengan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang tidak secara tegas menyebutkan suatu perseroan merupakan badan hukum. Suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum menurut Ridwan Syahrani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 31 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah Yaitu bahwa perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta pemegang sahamnya dan didapat dari pemasukan pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. 2. Mempunyai tujuan tertentu

30

M. Yahya Harahap, Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing the Corporate Veil, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26, No. 3, Tahun 2007, hal. 44 31 Teddy, Op. Cit., hal. 14


37

Yaitu tujuan tertentu dari suatu perseroan dapat diketahui dalam anggaran dasarnya sebagaimana dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa anggaran dasar memuat sekurangkurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Mempunyai kepentingan sendiri Yaitu hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami yang merupakan kepentingan yang dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga. 4. Ada organisasi yang teratur Yaitu badan hukum mempunyai organisasi yang teratur; demikian pua dengan perseroan yang mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur. Dilain pihak, Ray Widjaja menyebutkan bahwa ciri dan sifat yang membedakan Perseroan terbatas dengan badan hukum lainnya adalah sebagai berikut: 32 1. saham: 2. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab Perseroan Terbatas adalah asosiasi modal. 3. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham. a.

Pemegang terbatas (limited liability);

32

I. G. Ray Widjaja, Hukum Korporasi, (Jakarta: Kaisant Blanc, 2000), hal. 132


38

b.

Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil;

c.

Tidak bertanggung jawab secara pribadi pada perikatan yang dibuat atas nama perseroan.

4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi. 5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. 6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun demikian, secara lebih komprehensif, Bainbridge menjelaskan ciriciri suatu Limited Liability Company yang dalam sistem hukum Indonesia dipadankan dengan Perseroan Terbatas, terdiri atas: 33 1. Associates Pendirian Limited Liability Company, didasarkan pada berkumpulnya subjek hukum dan berkumpulnya modal. 2. A business purpose Pendirian dari Limited Liability Company, harus ditujukan untuk kepentingan mencari keuntungan. 3. Continuity of life Hidupnya Limited Liability Company

terpisah dari hidupnya para

pengurus (manajemen), pergantian manajemen tidak mengakibatkan kematian dari Limited Liability Company. 4. Centralization of management

33

Teddy, Op. Cit., hal. 15


39

Pendiri Limited Liability Company terpisah dari Limited Liability Company sebagai Legal Entity, dalam penyelengaraan kegiatan Limited

Liability

Company,

pendiri

tidak

dapat

mencampuri

manajemen dari perseroan. 5. Limited liability Limited Liability Company sebagai legal entity, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendirinya dan bersifat mandiri, oleh karena itu pendiri sebagai pemegang saham terbatas tanggung jawabnya pada saham yang dimiliki 6. Free trasferability of ownership Kepemilikan atas saham suatu Limited Liability Company adalah tidak diam, tetapi dapat diperdagangkan dan dialihkan kepada pihak lain sehingga kepemilikannya atas saham suatu Limited Liability Company tidak selalu dimiliki oleh pendiri. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan ciri pokok dari perseroan terbatas yaitu mempunyai kekayaan sendiri, ada para pemegang saham yang bertindak sebagai pemasok modal, tanggung jawabnya tidak melebihi modal yang disetor, harus ada pengurus yang teroganisir guna meakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas. Menurut Henry Hansmann dan Reiner Kraakman, hal yang sangat sentral dalam mendefinisikan korporasi dan membedakan dengan bentuk organisasi yang


40

lain prinsip separate legal personality dan limited liability.34 Terhitung sejak memperoleh status badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari korporasi itu sendiri, yaitu sebagai subjek hukum yang mandiri. Menurut Ross Grantham, konsekuensi dari corporate personality tersebut adalah diakuinya korporasi untuk tujuan hukum, korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban yang dimiliki individu untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis korporasi tersebut.35 Konsep legal personality ini pertama kali berasal dari perkara Salomon v. A Salomon & Co. Ltd, yang menyebutkan bahwa entitas hukum bukan manusia telah ada sejak jaman romawi. Kaitannya dengan limited liability, menurut Pettet, pemegang saham tidak bertanggungjawab untuk berkontribusi terhadap aset korporasi melebihi saham yang mereka miliki. Bahkan hukum Inggris melalui Section 74 The Insolvency Act 1986 menyebut prinsip limited liability ini sebagai kekebalan pemegang saham dari hutang korporasi. Oleh karena itu, disimpulkan oleh Ross Grantham bahwa prinsip limited liability adalah “speaks expressly to shareholders”sedangkan prinsip separate legal personality adalah memberikan secara tidak langsung perlindungan bagi direksi dan juga perlindungan atas investasi dari pemegang saham dalam bisnis korporasi. 36

34

Harapan

35 36

Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Jakarta: Pustaka Sinar Teddy, Op. Cit., hal. 18 Ibid


41

Dengan demikian meskipun orang yang menjalankan perseroan silih berganti, perseroan tetap memiliki identitas yang mandiri. Demikian juga dengan alur kepentingan korporasi yang terus berputar, atau diulang kembali setiap kali terjadi perubahan pemegang saham, direksi, maupun komisaris. Dalam pelaksanaan di Indonesia, doktrin separate legal personality ini memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa setelah perseroan memperoleh status badan hukum, pemegang saham hanya tinggal satu orang saja. Dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak berkurangnya pemegang saham tersebut, maka pemegang saham terisisa wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau mengeluarkan saham baru kepada pihak lain. Jika dalam waktu enam bulan tersebut pemegang saham tetap kurang dari dua atau tidak dilaksanakan ketentuan tersebut, maka doktrin separate legal personality tersebut menjadi terabaikan, sehingga pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala macam perikatan atau kerugian perseroan.

C.

Organ-Organ dalam Perseroan Terbatas

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. 37

37

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab I, Pasal 1 angka 2.


42

Tiap-tiap organ perseroan tersebut memiliki fungsi masing-masing, mempunyai kedudukan yang paralel dan yang satu tidak berada di bawah yang lainnya.

1.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. 38 Ini merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan

tertinggi

dalam

perseroan dan

memegang

wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ataupun di tempat lain di luar tempat kedudukan perseroan yang telah ditetapkan di dalam anggaran dasar tetapi harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. RUPS terdiri dari 2 (dua) macam yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat

38

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab I, Pasal 1 angka 4


43

6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 39 Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan kepentingan perseroan.

Sebelum menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya, Direksi lebih dahulu melakukan pemanggilan RUPS. Dalam hal tertentu, pemanggilan ini dapat dilakukan oleh dewan komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6) dan pada pasal 81, dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan perseroan. Pemanggilan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil ataupun atas permintaan Dewan Komisaris.40 Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan

39

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab VI, Pasal 78 ayat (2) 40 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab IV, Pasal 79 ayat (2)


44

tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 41 Maksudnya untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham. Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam dua surat kabar harian. Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS dengan maksud memberi usul kepada Direksi agar menambah acara RUPS dan pengumuman tersebut dilakukan paling lambat empat belas hari sebelum pemanggilan RUPS.42 Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat lima belas hari terhitung sejak tanggal

permintaan

penyelenggaraan

RUPS

diterima.

RUPS

ini

diselenggarakan hanya untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan permohonan diadakannya RUPS oleh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka yang telah ditentukan, maka pemegang

saham

yang

meminta

penyelenggaraan

RUPS

dapat

mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan

41

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab VI, Pasal 82 ayat (1) 42 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab VI, Pasal 83 ayat (1)


45

pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.43 Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri tersebut memuat juga ketentuan mengenai:44 a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang-undang atau anggaran dasar.

b.

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS Setiap saham yang dikeluarkan di dalam RUPS mempunyai satu

hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain, namun hak suara tersebut tidak berlaku untuk:45 a.

Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;

43

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab VI, Pasal 80 ayat (1) 44 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab VI, Pasal 80 ayat (3). 45 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas , Bab VI, Pasal 84.


46

b.

Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung maupun tidak langsung;

c.

Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang

saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, suara yang berbeda (split voting) tidak dibenarkan Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

2.

Direksi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan

bertanggungjawab

penuh

atas

pengurusan

perseroan

untuk

kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta


47

mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi berwenang menjalankan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan /atau anggaran dasar. Maksud “kebijakan yang dianggap tepat” merupakan kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Direksi merupakan organ kepercayaan perseroan dan wajib menjalankan tugas pengurusan tersebut dengan berpegang teguh pada kepercayaan yang diterimanya (Fiduciary Duty). Dengan konsep tersebut, maka direksi dalam tugas kepengurusan wajib senantiasa bertindak atas dasar itikad baik, bertindak dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keahliannya, mengutamakan kepentingan perseroan, bukan kepentingan pemegang saham semata dan menjaga harga diri agar terhindar dari tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara perseroan dengan direksi. 46 Namun apabila tidak demikian, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan lalai atau bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana yag dibebankan dan diwajibkan kepadanya. Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih. Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, seperti yang

46

Majalah Human Capital No. 21, Desember 2006


48

tercantum di dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : a.

Dinyatakan pailit;

b.

Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau

c.

Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Suatu perseroan diwajibkan mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi, apabila: 47

a.

kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;

b.

menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;

c.

perseroan bersifat terbuka.

Anggota direksi diangkat oleh RUPS, untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dillakukan oleh pendiri dalam akta

47

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab VII, Pasal 92 ayat (2).


49

pendirian. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Direksi perseroan wajib : 48

a.

Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;

b.

Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; dan

c.

Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya.

Dalam hal direksi terdiri dari dua orang atau lebih, tanggung jawab yang berlaku merupakan tanggung jawab renteng bagi setiap anggota direksi. Anggota direksi dapat tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut: 49

a.

kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b.

telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

48

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas , Bab VII, Pasal 100. 49 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab VII, Pasal 97 ayat (5).


50

c.

tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian pada perseroan;

d.

telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3.

Dewan Komisaris

Dewan

Komisaris adalah

organ

perseroan

yang

bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar. Dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan

Komisaris.

Terhadap

perseroan

yang

bidang

usahanya

mengerahkan dana masyarakat, yang menerbitkan surat pengakuan utang, ataupun perseroan terbuka, diwajibkan mempunyai paling sedikit dua orang komisaris karena menyangkut kepentingan masyarakat yang memerlukan pengawasan yang lebih besar.


51

Yang dapat diangkat menjadi dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 50 a.

dinyatakan pailit;

b.

menjadi anggota direksi atau aggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

c.

dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS, anggota dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Untuk pertama kali pengangkatan anggota dewan komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. Sama seperti organ perseroan lainnya, dewan komisaris juga berkewajiban : 51 a.

membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;

50

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab VII, Pasal 110 ayat (1). 51 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab VII, Pasal 116.


52

b.

melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain;

c.

memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Dalam hal

menjalankan tugasnya,

dewan komisaris

waib

menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan dengan itikad baik. Semua tugas yang dijalankan harus dilandaskan dengan rasa penuh tanggung jawab sehingga nasihat, sebagai implementasi dari pengawasan, yang diberikan benar-benar demi kemajuan perseroan. Anggota dewan komisaris dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila dewan komisaris terdiri dari lebih 1 (satu ) orang maka terbuka kemungkinan tanggung jawab berlaku secara renteng. Dalam beberapa hal, anggota dewan komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang dialami perseroan, apabila dapat membuktikan: 52 a.

telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

52

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab VII, Pasal 114 ayat (5).


53

b.

tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian;

c.

telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

D.

Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dalam Pengurusan Perseroan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

mengatur bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi sebagai organ yang bertindak mewakili dan melakukan pengurusan korporasi sehari-hari berkewajiban untuk meningkatkan nilai ekonomis dari korporasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, direksi harus diberi kewenangankewenangan yang mendukung untuk tercapainya hasil yang optimal dalam pengurusan korporasi. Sejalan dengan pemberian kewenangan yang diberikan tersebut, direksi juga diembankan tanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai wakil dan pengurus korporasi. Banyak landasan hukum sebagai dasar tindakan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik berdasarkan teori dan doktrin hukum ataupun dalam perundang-undangan. Dalam betindak untuk dan atas nama perseroan, direksi perseroan tidak memerlukan kuasa sebagaimana dimaksud kuasa dalam


54

pasal 1792 sampai ddengan 1819 KUHPerdata, tetapi kuasa direksi yang bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah kuasa yang melekat dalam diri direksi sebagai organ perseroan. Dengan demikian, dalam tindakan hukum perdata, tidak memerlukan kuasa khusus sebagaimana yag dimaksud dalam KUH Perdata. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 2332 K/Pdt/1985 tanggal 17 April 1986 yang antara lain memutuskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum sendiri. Prseiden direktur mewakilinya tanpa surat kuasa khusus. Kuasa kepada direksi untuk mengurus perseroan pada hakikatnya muncul pada saat yang bersangkutan diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham. Pada detik itu, direksi berwenang untuk melakukan perbuatan hukummengurus perseroan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Kewenangan mengurus perseroan itu timbul karena adanya perikatan yang timbul oleh karena undang-undang. Jadi, di sini kewenangan direksi itu timbul tanpa adanya suatu perjanjian tertulis tetapi timbul oleh karena undang-undang.53 Dilihat tata cara dan prosedur bagaimana direksi mendelegasikan sebagian kewenangan dalam mengurus perseroan, maka terdapat 3 (tiga) pendelegasian kewenangan, yaitu: a.

Pendelegasian kewenangan direksi kepada anggota direksi lainnya

53

b.

Pendelegasian kepada pegawai perseroan.

c.

Pendelegasian kepada pihak di luar pegawai perseroan.

Try Widiyono, Op. Cit., Hal. 62


55

Pendelegasian tindakan direksi kepada anggota direksi lainnya atau sering disebut sebagai direktur bidang, diatur dalam anggaran dasar. Hal ini didasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam beberapa pasal dalam UUPT, antara lain pasal 1 ayat 5, pasal 92 ayat 5 dan 6, pasal 98 ayat 1, dan pasal 104. Dalam praktik, pembagian tugas dan wewenang direksi perseroan tidak ditetapkan dalam keputusan RUPS secara tersendiri, tetapi yang lazim adalah RUPS menetapkan anggaran dasar dan dalam anggaran dasar tersebut antara lain diatur mengenai pembagian tugas dan wewenang direksi perseroan. Dengan demikian, secara umum pembagian tugas dan wewenang direksi tersebut diusulkan oleh direksi berdasarkan rapat direksi. Di Indonesia, secara umum tanggung jawab direksi terbagi atas dua tahap, yaitu sebelum Perseroan Terbatas mendapatkan statusnya sebagai badan hukum dan setelah Perseroan Terbatas mendapatkan status sebagai badan hukum. 54 Direksi sebelum Perseroan Terbatas memperoleh statusnya sebagai badan hukum, secara kolektif bersama dengan pendiri dan dewan komisaris bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar direksi tidak melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum berstatus badan hukum tanpa persetujuan semua pendiri, direksi, dan dewan komisaris.55 Terdapat kasus menarik mengenai hal ini yaitu perkara PT. Evergreen Printing Glass v. Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan BNI 46 Cabang Jakarta

54

Erman Rajagukguk, New Indonesian Limited Liability Company Law: Liabilitis of Shareholders and Boarf of Company, Makalah disampaikan dalam 4th Asian Law Institute Conference on “Voice from Asia for a Just and Equitable World”, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta, Mei 2007. Hal. 4-14 55 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab II. Pasal 14.


56

Kota. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan bahwa perjanjian utangpiutang yang dilakukan Tergugat I (Willem Sihartoe Hoetahoeroek) sebagai Presiden Direktur Penggugat (PT. Evergreen Printing Glass) dengan Tergugat II (BNI 46 Cabang Jakarta Kota) tidak mengikat penggugat, karena pada saat perjanjian dibuat, penggugat belum memiliki status badan hukum. Sehingga Tergugat I bertanggung jawab atas utang dan harus menggunakan aset pribadi sebagai jaminan utang dengan Tergugat II.56 Adapun tanggung jawab direksi setelah perseroan berstatus badan hukum adalah terbatas pada perbuatan on behalf (untuk dan atas nama) perseroan. Pada kondisi ini,

segala tindakan direksi yang menjadi kewenangannya adalah

sepenuhnya mengikat perseroan sebagai subjek hukum mandiri. Mengenai hal ini juga terdapat kasus menarik, yaitu perkara PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja v. Setiarko dan KRT Rubianto Argonandi, dimana dalam perkara ini Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat seharusnya tidak diajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai individu,, tetapi diajukan pada masing-masing Perseroan Terbatas di mana Tergugat I dan tergugat II bertindak sebagai Presiden Direktur. Menurut Mahkamah Agung, Tergugat I (Setiarko) dan Tergugat II (KRT Rubianto Argonandi) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi karena dalam perjanjian penjaminan yang menjadi objek sengketa, mereka berdua bertindak untuk dan atas nama perseroan selaku Presiden Direktur

56

Teddy, Op. Cit., hal. 43


57

dari PT. Graha Gapura dan PT. Rencong Aceh Semen yang telah berstatus badan hukum.57 Kaitan antara kewenangan dan tanggung jawab direksi, dalam perseroan biasanya antara kewenangan dan tanggung jawab seorang direksi haruslah seimbang (equal). Dengan demikian kewenangan seorang direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugastugas tersebut semata-mata untuk mencapai tujuan perseroan. Menurut Nindyo Pramono, tanggung jawab direksi timbul apabila direksi yang memiliki kewenangan atau direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan tersebut menggunakan kewenangannya tersebut.58 Agar kewenangan atau kewajiban direksi tersbeut dilaksanakan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka idealnya kewenangan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan

57

Putusan MA atas Perkara Perdata No. 419/K/Pdt/1988 tahun 1993 antara PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja v. Setiarko dan KRT Rubianto Argonandi 58 Nindyo Pramono, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. No. 3, Desember 2007, Hal. 15


58

perseroan, yang mana pengurusan tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Faktor itikad baik dan penuh tanggung jawab merupakan dua hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh direksi. Namun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab tersebut. Jika melihat dari beberapa literatur serta dalam praktik perseroan terbatas, dapat diketahui apa yang dimaksud dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab tersebut. Pada umumnya, hal-hal yang mencakup mengenai itikad baik itu yaitu: 1.

Dapat dipercaya (Fiduciary Duty) Doktrin fiduciary duty berasal dari dan mempunyai akar dalam hukum

Romawi yang kemudian berkembang dalam sistem hukum anglo saxon. Fiduciary berasal dari bahasa latin fiducia yang berarti kepercayaan. Secara lebih jelas, Steven C. Peck mengartikan istilah fiduciary sebagai “A fiduciaary is someone who has undertaken to act for and on behalfof another in a particular matter in circumstances which give rise to a relationship of trust and confidence... A fiduciary is expected to be extremely loyal to person to whom he owes the duty: he must not put his personal interests before the duty and must not profit from his position as a fiduciary, unless the principal consents.”59 Artinya bahwa suatu keadaan dimana seseorang bertindak untuk dan atas nama pihak lain dalam suatu

59

Teddy, Op Cit., hal 50


59

urusan yang timbul karena hubungan kepercayaan. Hubungan ini mensyaratkan orang yang diberi kepercayaan memiliki loyalitas tinggi kepada orang yang berutang kewajiban dan memiliki kapabilitas yang terdiri atas keilmuan, pengalaman,

dan keahlian. Loyalitas tersebut ditunjukan dengan

tidak

menempatkan kepentingan pribadi diatas kewajibannya dan tidak mengambil keuntungan dari posisinya sebagai fiduciary, kecuali atas persetujuan principal. Prinsip fiduciary duty adalah prinsip yang menjadikan direksi berkedudukan sebagai pihak yang diberikan amanah atau kepercayaan dalam mengurus perusahaan, memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menghianati kepercayaan tersebut dan akan berpotensi merugikan perusahaan. Oleh sebab itu hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi. Seseorang dikatakan mempunyai tugas fiduciary manakala dia mempunyai kapasitas fiduciary (fiduciary capacity). Seseorang memiliki fiduciary capacity jika usaha yang dikelola itu atau dilakukan itu bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik atau untuk kepentingan pihak lain. Orang tersebut bertindak sebagai agent dan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (great fiducia) kepadanya. Antara pihak yang mempunyai kapasitas fiduciary dengan pihak yang diasuhnya atau harta benda diasuhnya, terdapat suatu hubungan khusus yang disebut dengan hubungan kepercayaan (fiduciary relation).60

60

Ibid


60

Fiduciary relation adalah sitilah yang sangat luas mencakup hubungan fiduciary yang teknis. Hubungan-hubungan informal ini timbul di mana seseorang percaya atau mengandalkan yang lainnya. Hubungan tersebut timbul karena kepercayaan seseorang di satu sisi dan dominasi serta pengaruh pada sisi lainnya. Hubungan seperti ini tidak hanya dapat dilihat secara hukum, tetapi dapat dilihat pula dalam konteks hubungan sosial dalam rumah tangga atau personal. Pada konsep trust yang berkembang dalam sistem hukum common law, fiduciary duty diartikan sebagai suatu tugas dari seorang trustee yang terbit dari suatu hubungan hukum antara trustee tersebut dengan pihak principal yang disebut beneficiary. Beneficiary ini memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pihak trustee. Sebaliknya pihak trustee juga empunyai kewajiban yang tinggi untuk melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin. Fiduciary duty dalam konsep trust dapat dilihat dari putusan Court of Chancery Inggris dan Supreme Court Amerika Serikat. Dalam perkara Keech v. Sanford, Court of Chancery Inggris memutuskan trustee telah melanggar perjanjian trust karena memperbaharui sewa tanpa mementingkan kepentingan beneficiary.61 2.

Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (duty to act for a proper purpose) Itikad baik dalam rangka pengurusan perseroan juga meliputi kewajiban

anggtoa direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk “tujuan yang wajar” (for a proper purpose). Apabila anggota direksi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pengurusan itu

61

Ibid, hal. 51


61

tujuannya tidak wajar (for an improper purpose), tindakan pergurusan yang demikian dikategorikan sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk (te kwader trouw, bad faith).62 Dalam rangka pengurusan perseroan untuk tujuan yang wajar, dilakukan dengan memperhatikan kepentingan karyawan dan para pihak terkait lainnya. 3.

Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (statutory duty) Makna dan aspek itikad baik yang lain dalam konteks pengurusan perseroan

adalah patuh dan taat (obedience) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan, dan anggaran dasar perseroan dalam arti sempit. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus perseroan wajib dilakukan dengan itikad baik, mengandung arti setiap anggoa direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (statutory duty). Jika anggota direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak hati-hati atau sembrono (carelessly) dalam melaksanakan kewajiban mengurus perseroan, yang mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan, maka tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (onwetig, unlawful) atau dapat dikategorikan sebagai ultra vires yakni melampaui batas kewenangan dan kapasitas.63 4.

Wajib loyal terhadap perseroan (loyalty duty)

62 63

Yahya, Op. Cit., hal. 375 Ibid


62

Makna atau aspek lain yang terkandung pada itikad baik dalam konteks kewajiban anggota direksi melakukan pengurusan perseroan adalah wajib loyal terhadap perseroan. Dengan demikian, makna loyalty duty adalah sama dengan good faith duty yang dapat digambarkan dengan loyal dan terpercaya terhadap perusahaan dan oleh karena itu hubungan direksi dan perseroan adalah kepercayaan berdasarkan loyalitas. 64 Dengan demikian anggota direksi wajib bertindak dengan itikad baik yang setingi-tingginya mengurus perseroan dengan tidak memanfaatkan perseroan untuk mengedepankan kepentingan pribadinya serta secara loyal merahasiakan informasi perseroan yang meliputi setiap rahasia perusahaan yang berharga dan segala formula rahasia, desain produksi, strategi pemasaran, dan daftar konsumen yang harus dirahasiakan. 65 Jika merujuk pada teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke, bentuk usaha mandiri dengan tanggung jawab terbatas (legal entity) merupakan realitas hukum yang mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dijalankan oleh alat-alat perlengkapannya. Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum tersebut. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ seperti tangan, kaki, mata, telinga, dan seterusnya. Setiap organ-organ itu tunduk pada kehendak otak manusia, maka sejalan dengan konsep manusia dan organnya tersebut dapat dianalogikan bahwa setiap gerakan atau aktifitas direksi badan hukum juga merupakan kehendak dari badan hukum itu sendiri, yang mana

64 65

Ibid, hal. 376 Ibid


63

kehendak badan hukum itu dapat dilihat dari tujuan berdirinya yang termaktub dalam anggaran dasar dan amanat pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, direksi sering tampak sebagai personifikasi dari badan hukum itu sendiri.

Bertitik tolak dari pemaparan diatas, maka dapat dikatakan bahwa direksi perseroan itu bertindak mewakili dan mengurus jalannya perseroan sebagai badan hukum, untuk kepentingan perseroan itu sendiri. Mengenai hubungan direksi dan perseroan, terdapat dua doktrin besar yang berpengaruh dan berlaku secara universal, yaitu trustee doctrine dan agency doctrine. Menurut konsep trustee doctrine, seorang direksi sebagai trustee bertindak untuk mengelola kekayaan pemegang saham (beneficiary) dari korporasi (trust), dalam hal ini direksi mengelola atas dasar legal owner title. Oleh karena itu, direksi sebagai trustee adalah bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang diderita korporasi (trust) atas kesalahannya (the trustee is liable for any loss the trust suffers through his negligence).66 Menurut konsep agency doctrine, seorang direksi merupakan agent dari pemegang saham untuk mengurus perseroan. Hubungan agent ini didasari oleh kontrak antara direksi dengan pemegang saham, jadi direksi tidak bertindak sebagai pemiliki (owner) dari harta kekayaan perseroan tetapi sebagai manajer

66

Ibid, Hal. 38


64

dan setelah kegiatan perseroan berjalan maka hubungan kontrak tersebut beralih dari direksi pemegang saham menjadi direksi perseroan.67 Keduanya mengandung konsep perwakilan, tetapi pada perkembangannya konsep agency doctrine lebih diterima secara universal karena dinilai sejalan dengan konsep ekonomi modern di mana akuntabilitas direksi hanya ditujukan kepada pemegang saham. Terkait dengan konsep direksi adalah agen dari pemegang saham maka kewenangan perwakilan yang diemban oleh direksi itu timbul karena adanya pengangkatan oleh pemegang saham. Dalam hal ini melalui RUPS, sebagai organ perseroan yang mempunyai wewenang mengangkat anggota direksi.

67

Ibid.


BAB II PENGURUSAN PERSEOAN TERBATAS MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Recommend Documents