BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS A.PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS DAN SYARAT PERSEROAN TERBATAS Secara normatif pengertian Perseroan Terbatas (PT) dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 UUPT yang mengemukakan : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditettapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” 8 Dari pengertian PT sebagaimana yang dijabarkan di atas dapat, dapat diketahui bahwa PT sebagaimana kumpulan modal. Artinya, dalam badan usaha PT yang utama adalah modal. Modal dibagi dalam bentuk saham.Oleh karena itu siapa yang menguasai saham paling banyak dalam suatu PT dialah yang menentukan dan ataupun lewat keputusan rapat umum pemegang saham. 9 Ketentuan ini menambahkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Selain sebagai badan hukum perseroan, juga merupakan persekutuan modal. Selain sebagai badan hukum perseroan, juga merupakan tempat para pihak melakukan kerja sama, yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerja sama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan, yaitu perseroan suatu “artifical person” 10

8 9

UU 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sentosa Sembiring,2008, Hukum Dagang, PT Citra Aditya Bakti,Bandung.hal.50

10

Jamin,Ginting ,2007 Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 2007), PT Citra Aditya Bakti,

Bandung. Hal 13

Universitas Sumatera Utara

Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bahwa : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditettapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” 11

Landasan yuridis Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 47556 (untuk selanjutnya disebut UUPT). Sebelum munculnya UUPT landasan yuridis keberadaan PT sebagai badan usaha mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pengaturan PT dalam KUHD dijabarkan dalam Pasal 36-56. Untuk pembahasan selanjutnya tentang PT sebagai badan usaha difokuskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 12

Berdasarkan definisi perseroan yang telah dikemukakan diatas, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur yang diuraikan berikut ini : a. Badan Hukum 11

Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum Perusahaan Indonesia,PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hal 105 12

SentosaSembiring Op.cit, hlm.50


Setiap Perseroan adalah badan hukum, artinya,badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diuraikan sebelumnya, antara lain, memiliki harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum. b. Persekutuan Modal Pengaturan terhadap ketentuan struktur modal perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Besarnya modal dasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan paling sedikit Rp. 20.000.000,00 Namun, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas modal dasar perseroan diubah jadi paling sedikit Rp 50.000.000,00, (Pasal 32 (1)). Mengenai kewajiban penyetoran modal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan 50% dari modal ditempatkan pada saat pendirian. Ketentuan tersebut dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dihapus sehingga seluruh modal yang tempat harus disetor penuh (Pasal 35). 13 c. Didirikan Berdasarkan Perjanjian Setiap perseroan didirikan

berdasarkan perjanjian. Artinya, harus ada

sekurang-kurangnya dua orang yang berserpakat, mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Setiap pendirik wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam perseroan. d. Melakukan Kegiatan Usaha

Jamin Ginting ,Oopcit, hal 8


Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan, dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan dan pembiayaan) yan bertujuan untuk mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku. e. Memenuhi persyaratan undang-undang Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaanya. Unsur ini menunjukan bahwa perseroan menganut sistem tertuttup (closed system). Pendirian perseroan Terbatas, terbagi atas dua syarat yaitu, syarat formal dan syarat materil. Yang dimaksud dengan syarat formal disini adalah untuk mendirikan badan usaha PT, harus memenuhi syarat formatlitas yang ditentukan dalam UUPT. Jelasnya dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT dikemukakan : “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia” Untuk itu, jika suatu PT tidak didirikan dengan akta notaris, secara yuridis formal tidak sah. Hal lain yang menarik untuk dikaji lebih dalam dari apa yang dijelaskan dalam pasal ini, yakni pendirian PT, paling tidak harus ada dua orang. Hal ini tampaknya ada kaitannya dengan pengertian PT, seperti yang telah dikutip di atas, yakni suatu perjanjian. Sebagaimana diketahui untuk membuat suatu perjanjian harus ada dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri. 14 Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis pendirian PT sebagai suatu perjanjian harus ada paling tidak dua orang. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT disebutkan : “Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”

14

SentosaSembiring Op.cit, hlm.50


Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh undang-undang bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian.

Oleh karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri. Sebagai bukti bahwa telah mengambil bagian saham, nama pengambil saham dicatat dalam Daftar Buku Pemegang Saham. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroaan Terbatas, perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik dimuka notaris mengingat perseroan terbatas adalah badan hukum. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang membuat anggaran dasar perseroan.

Syarat Materil dalam pendirian PT adalah modal. Artinya, bagaimana wujud modal dalam PT, berapa harus ada modal jika ingin medirikan PT. Dalam UUPT masalah modal telah dijabarkan secara rinci. Jelasnya dalam pasal 31 UUPT dikemukaan : 1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menurtup kemungkinan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal mengatur perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal Dari ketentuan diatas, dapat diketahui modal dalam PT dibagi dalam pecahan saham dengan nilai nominal tertentu. Sedangkan jumlah minimal modal yang harus ada jika mendirikan PT, dijelaskan dalam pasal 32 UUPT sebagai berikut : 1) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)


2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menetukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 33 UPT , disebutkan : 1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. 2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dibuktikan dengan buktikan dengan bukti penyetoran yang sah. 3) Penegeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, tetapi tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal (Pasal 31). Modal dasar perseroan paling sedikit berjumlah Rp 50.000.000,00 tetap dalam undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minumum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar tersebut sehingga pengaturan minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar tersebut sehingga pengaturan minimum dalam Undang-Undang Perseroan ini.merupakan bagian modal yang harus dimiliki oleh para pendiri. Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain, usaha perbankan, asuransi atau freight forwading. Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud tersebut, ditetapkan dengan peraturan pemerintah.


Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian (Pasal 32). Modal dasar (authorized capital atau equality) adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sehingga modal dasar terdiri atas sepuluh nominal saham.Modal dasar inilah yang sering dipaki sebagai kriteria agar suatu perseroan dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, yaitu apakah perseroan tersebut tergolong kedalam perusahaan kecil, menangah atau besar 15 Modal yang ditempatkan (issued capital) dikeluarkan adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroaan. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan karena itu mempunyai kewajiban dana untuk membayar. Modal yang disetor (paid up capital) adalah saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi pernyataan atau penyetoran saham riil yang telah dilakukan, baik oleh pendiri maupun para pemegang saham perseroan. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, harus ditempatakan dan disetor penuh Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain. Bukti setoran pemegang saham kedalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau secara neraca perseroan yang ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Ketentuan ini

15

SentosaSembiring Op.cit, hlm 55


menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur. B.ORGAN

DALAM

PERSEROAN

TERBATAS

DAN

TANGGUNG

JAWABNYA Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 UUPT disebutkan : “Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris” Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orangperorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat seperti yang diatur dalam buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagian dari buku kedua kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewarisan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut. Ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut, yang berbeda satu dengan yang lainnya 16. Organ-organ tersebut terdiri dari, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Direksi bekewajiban untuk mengelola jalannya perusahaan dengan sebaik mungkin. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi jalnnya pengelolaan perseroan oleh Direksi, serta pada kesempatan tertentu turut membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham perseroan berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas aturan main yang telah ditetapkan. Selama masing-masing organ dapat berperan dengan baik, maka perseroan akan berjalan dengan baik dan para pemegang saham perseroan akan terjamin kepentingannya dalam perseroan.

16

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja,2000, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, hal.77


Rapat Umum Pemegang Saham, didalam UUPT, dapat disimpulkan rapat umum pemegang saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Tepatnya dalam Pasal 1 butir 4 UUPT disebutkan : “Rapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan disetujui Mentri Hukum dan HAM dapat diubah melalui perubahan Annggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT. Dalam forum RUPS 17. Pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Ketentuan ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya. Indonesia sebagaimana negara-negara yang menganut sisten hukum sipil (civil law system) menganut two-tiermanagementsystem dimana terdapat lembaga Direksi yang menjalankan manajemen perusahaan dan Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi jalannya manajemen (pengurusan) perusahaan oleh direksi. Ini berbeda dengan negara-negara common law yang menegenal single-tier

17

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja Op.cit, hlm 77


management structure, di mana manjemen perseroan dibawah kontrol penuh dari Direksi berada ditangan para pemegang saham. 18 Badan pembentuk undang-undang, para kreditur perseroan dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan. Sistem common law tersebut tidak meneganal lembaga Dewan Komisaris. Pembentuk undang-undang sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan peringkat terhadap lembaga RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengertian lembaga yang satu lebih superior dan lembaga yang lain yang karena inferior, namun penulis berpandangan bahwa defenisi organ perseroan dalam UUPT tersebut tetap menampilkan suatu “pemeringkatan” dimana RUPS tampil sebagai organ perseroan pertama dan utama. Alasan menempatkan RUPS sebagai organ perseroan yang utama tidak terlepas dari esensi pendirian suatu perseroan terbatas yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT merupakan persekutuan modal dari para pendiri PT tersebut. Sebagian pendiri PT dan sekaligus pemegang saham PT yang telah memberikan kontribusi modal (kapital) awal (initial capital) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seharusnya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal (original objective) para pendiri dalam mendirikan PT berada ditangan mereka melalui lembaga RUPS. Alasan lainnya adalah landasan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat bukan dari rapat Direksi atau dewan Komisaris, namun diangkat dan diberhentikan oleh RUPS namun diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan ini memperlihatkan kekuasaan yang besar yang tidak dipunyai oleh organ PT yang lain yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. UUPT dengan tepat menggambarkan kedudukan tersebut pada Pasal 1 angka 4 UUPT. 19 18

Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia,2009, Organ Perseroan Terbatas, Sinar Grafika,

Jakarta. Hal 1 19

Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Op.cit, hlm 2


Pasal 75 ayat (1) UUPT diartikan sebagai kewenangan RUPS yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, adapun beberapa kewenangan RUPS yang tercantum dalam UUPT, yaitu : 1. Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan sehingga perbuatan hukum calon pendiri tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat (1) UUPT) 2. Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan pendiri setelah pendirian PT namun sebelum PT memperoleh status badan hukum (Pasal 14 UUPT) 3. Menyetujui usulan perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 19-28 UUPT) 4. Menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (Pasal 34 (3) UUPT) 5. Menyetujui hak tagih pemegang saham atau kreditor terhadap perseroan sebagai kompensasi penyetoran saham dalam permodalan perseroan (Pasal 35 UUPT) 6. Menyetujui maksud Perseroan untuk membeli kembali saham (buy back) yang telah dikeluarkan (Pasal 38 UUPT) 7. Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas maksud perseroan untuk untuk membeli kembali saham (buy back) yang telah dikeluarkan kepada Dewan Komisaris (Pasal 39 UUPT) 8. Menyetujui penambahan modal perseroan yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor (Pasal 41 ayat (1) UUPT) 9. Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan pelaksanaan keputusan RUPS tentang penambahan modal perseroan kepada Dewan Komisaris (Pasal 41 ayat (2) UUPT)


10. Menyetujui pengurangan modal perseroan, yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor (Pasal 44 UUPT) 20 11. Menyetujui pemindahan hak atas saham apabila sisyaratkan oleh anggaran dasar perseroan (Pasal 57 ayat (1) huruf b UUPT) 12. Menyetujui rencana kerja tahunan yang disusun Direksi apabila diisyratkan oleh anggran dasar perseroan (Pasal 64 ayat (2) dan (3) UUPT) 13. Menolak untuk mengesahkan laporan keungan peseroan yang termask dalam kualifikasi perseroan yang bergerak di bidang pengerahan dana masyrakat atau perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan utang atau perseroan terbuka atau perseroan yang mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau perseroan yang laporan keuangannya wajib diaudit Akuntan Publik sebagaimana diisyratkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mana Direksi perseroan tersebut ternyata tidak menyerahkan laporan keuangan perseroan tersebut kepada akuntan publik untuk diaudit (Pasa 68 ayat (1) dan (2) UUPT) 14. Menyetujui laporan tahunan perseroan dan mengesahkan perhitungan tahunan perseroan (Pasal 69 ayat (1) UUPT) 15. Menyetujui penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihaan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UUPT) 16. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukan ke dalam cadangan khusus (Pasal 73 ayat (2) UUPT) 17. Menyetujui penggabungan (merger) , peleburan, pengambilan atau pemisahaan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,

20

CorneliusSimanjuntak dan Natalie Mulia, Op.cit, hlm 4


perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan (Pasal 89 auat (1) UUPT) 18. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan Perseroan diantara anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT) 19. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan Perseroan di antara anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1) UUPT) 20. Memberhentikan anggota Direksi ( Pasal 94 ayat (5) juncto Pasal 105 ayat (1) UUPT) dan anggota Dewan Komisaris (Pasal 115 ayat (5) dan Pasal 119 UUPT) 21. Menetapkan besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat (1) UUPT) dan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ( Pasal 113 UUPT) 22. Menetapkan pembatasan atau persyratan kewenangan Direksi (Pasal 98 ayat (3) UUPT) 23. Menunjuk pihak di luar direksi dan dewan komisaris Perseroan untuk mewakili Perseroan dalam hal terdapat seluruh anggota direksi dan dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan ( conflict of interest) dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c UUPT) 24. Menyetujui maksud Direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroaan (Pasal 102 ayat (1) UUPT) 25. Menyetujui atau menolak rencana/maksud Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan (Pasal 104 ayat (1) UUPT) 21

21



26. Mencabut atau menguatkan keputusan Dewan Komisaris yang memberhentikan sementara anggota Direksi (Pasal 106 ayat (6) UUPT) 27. Meminta laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau (Pasal 116 huruf c UUPT) 28. Memberikan kewenangkan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan Perseroan apabila Direksi tidak ada atau apabila seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 118 ayat (10 UUPT) 29. Mengaangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (2) UUPT) 30. Menyetujui rancangan penggabungan yang disusun Direksi dan sebelumnya telah

mendapatkan persetujuan

Dewan Komisaris

Perseroan (Pasal 123 ayat (3) UUPT) 31. Menyetujui pengambilalihan (Pasal 125 ayat (4) juncto pasal 126 ayat (2)

dan

pasal

127

ayat

127

(1)

UUPT)

dan

rancangan

pengambilaalihan (Pasal 128 ayat (1) UUPT) 32. Menyetujui pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UUPT) 33. Menunjukan likuidator (Pasal 142 ayat (3) juncto Pasal 145 ayat (2) UUPT) 34. Menyetujui laporan pertanggung jawaban likuidator atas likuidasi Perseroan yang dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UUPT) 22 Sebagai badan hukum, maka pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertnaggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, Dengan demikian dalam perseroan, pemegang saham hanya 22



bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Inilah ciri dari perseroan terbatas. Walaupun demikian, dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut. Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut, di dalam pasal 3 ayat (2) UUPT, yaitu : 1. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. 2. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawn hukum yang dilakukan oleh perseroan ; atau 3. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsuing secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup melunasi hutang perseroan 23. Pada pokoknya RUPS harus diselenggarakan ditempat perseroan berkedudukan atau tempat-tempat lain sebagaimana dimungkinkan dalam anggaran dasar perseroan, selama sepanjang tempat tersebut masih berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam tiap-tiap Rapat Umum Pemegang Saham, yang harus dilaksanakan minimum setahun sekali, setiap lembar saham dalam perseroan dengan nilai nominal terkecil yang ditentukan dalam anggaran dasar, kecuali untuk saham-saham yang diberikan perlakuan khusus, termasuk saham-saham tanpa suara, berhak mewakili/mengeluarkan satu suara dalam rapat. Pelaksanaan suara dari hak ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan sendiri oleh pemegang saham atau diwakilkan pada seorang pihak ketiga selaku kuasa pemegang saham, Namun demikian kuasa yang diberikan oleh pemegang saham kepada : 23

Rachmad Usman ,2000, Hukum Ekonomi dalam Dinamika,Djambatan,Jakarta hal.46


1. Direksi 2. Komisaris, dan/atau 3. Karyawan Perseroan 24 RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Yangdimaksud dengan RUPS lainnya adalah RUPS yang diadakan selain dari RUPS tahunan., biasa dalam keadaan kegentingan yang memaksa dan diatur dalam anggaran dasar pemegang saham dapat melakukan RUPS luar bisa yang dilakukan pada saat tertentu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku terakhir.Dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan panggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana tersebut diatas, yaitu lima belas hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melaukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Penetapan Ketua pengadilan negri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS 25 RUPS dalam kedudukan sebagai salah satu organ PT memiliki peran yang sangat penting sejak kelaihiran PT terserbut sehingga bubarnya PT dimana UUPT memberikan begitu banyak hak dan kewenangan kepada lembaga RUPS ini. Namun demikian, adakalanya terjadi suatu keadaan dimana kepentingan PT tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang dibuktikan dari tidak terbentuknya kuorum RUPS yang persyaratakan anggaran dasar hingga RUPS yang kedua dan UUPT memberikan jalan keluar dengan “meminjam tangan”

24

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja Op.cit, hlm 79 Jamin Ginting Jamin,opcit hal 103

25


pengadilan yang menetapkan kuorum RUPS yang ketiga. Kewenangan pengadilan yang akan menetapkan kuorum RUPS yang ketiga. Kewenangan pengadilan ini memperlihatkan bahwa kewenangan RUPS ynag demikian banyak bukanlah merupakan kewenangan yang absolut. 26 Komisaris merupakan organ dari PT yang tidak kalah pentingnya. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Tepatnya dalam Pasal 1 butir 4 UUPT disebutkan : “Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi” Apabila defiinisi Dewan Komisaris tersebut diteliti secara seksama, maka akan terlihat adanya 2 (dua) tugas pokok Dewan Komisaris, yaitu : 1. Melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus, fungsi pengawasan (supervisi) 2. Memberikan penasihat, fungsi penasihat (advisory) 27 Pasal 1 angka 6 UUPT telah menegaskan tugas dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggran dasar dan penjabaran dari fungsi pengawasan yang diemban dewan komisaris diatur dalam pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT . Ayat (1) “Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi” Ayat (2)

26

Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Op.cit, hlm 26 Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Op.cit, hlm 74

27


“Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dangan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris todak dapat bertindak sendiri-sendiri tetapi beerdasarkan keputusan dewan komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyrakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyrakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris (Pasal 108). Yang dimaksud “untuk kepentingan dan sesuai dengan melakukan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Berbeda dari

direksi yang memungkinkan setiap anggota direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas direksi, setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dewan komisaris, kecuali berdasarkan keputusan dewan komisaris. 28 Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyrakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota dewan

28

JaminGinting ,Oopcit, hal 75


komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyrakat. Yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perserorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah : 1. Dinyatakan pailit 2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit ; atau 3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yag dikatakan dimaksud dengan “sektor keuangan” , antara lain, lembaga keuangan bank dan non bank, pasar modal dan sektor ain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyrakat. Ketentuan

persyratan

sebagaimana

dimaksud

tidak

mengurangi

kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 29 Dalam anggaran dasar, dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud tanpa persetujuan atau bantuan dewan komsaris perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik (Pasal 117). Yang dimaksud dengan “memberi persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari dewan komisaris. Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan dewan komisaris mendampingi direksi dalam 29

JaminGinting,Oopcit, hal 131


melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh dewan komisaris kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan. Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat perseroan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan anggran dasar tetap mengikat tetap mengikat perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikat baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota direksi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan kepengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dewan komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu yang tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana yang dimaksud berlaku ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga (Pasal 118) 30 Disamping fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang melekat pada organ perseroan yang bernama dewan komisaris, kepada dewan komisaris juga dapat memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Wewenang tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 117 UUPT yang penulisan kutip sebagai berikut 31 : “Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberiqan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu” Dewan komisaris wajib : 1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya

30

Jamin Ginting,Oopcit, hal 137 Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Op.cit, hlm 82

31


2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan tersebut dan perseroan lai; dan 3. Yang Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang tealh dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS (Pasal 116)

Risalah dewan komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut. Yang dimaksud dengan “salinannya” adalah salinan risalah rapat dewan komisaris karena asli risalah tesebuut dipelihara direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 UUPT bahwa setiap perubahan dalam kepemilikan saham wajib juga dilaporkan. Indonesia yang menganut two-tiermanagement system mengatur lembaga Dewan Komisaris dalam UUPT yang bertugas mengawasi jalannya manajemen (kepengurusan) perusahaan. Selain fungsi pengawasan. Dewan Komisaris juga mengemban kewajiban untuk memberikan nasihat kepada Direksi, memberikan bantuan dan persetujuan terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang akan dijalankan Direksi dan ambil alih perseroan dalam keadaan darurat. UUPT tidak secara langsung mengatur secara spesifik kualifikasi anggota dewan komisaris kecuali anggota dewan komisaris yang bernama Komisaris Independen yang jauh sebelumnya telah diatur dan dilembagakan dalam peraturan pasar modal, kiranya syarat kualifikasi Komisaris Independen yang diatur dalam peraturan pasar modal menjadi acuan dalam melakukan pemilihan (seleksi) anggota dewan komisaris. 32

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili

32



perseroan, baik dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas. Dalam Pasal 1 butir 5 UUPT di sebutkan : “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksuda dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar” Dengan demikian, direksi PT adalah : 1. Wakil PT dalam dan diluar pengadilan 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tujuan PT 3. Wajib membuat daftar pemegang saham 33 Tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan oleh direksi, hal ini dijelaskan dalam pasal 92-107 UUPT. Direksi perseroan terdiri atas 1 orang anggota direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyrakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi. Dalam hal ini direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Jika tidak ditetapkan RUPS tersebut, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. 34 Direksi sebagai organ perseroan yang melakukann pengurusan perseroan memagami dengan jeas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, jika RUPS tidak menetapkan pembagian.

33

SentosaSembiring Op.cit, hlm. 50 Jamin Ginting ,Oopcit, hlm.113

34


Tugas dan wewenang anggota direksi, sudah sewajarnya penetap tersebut dilakukan oleh direksi sendiri (Pasal 92). Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah : 1. Dinyatakan pailit 2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau\ 3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain, lembaga keuangan, bank dan nonbank, pasar modal dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyrakat Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyratan tambahan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Tidak

ada

suatu

pembatasan

mengenai

keanggotaan direksi dalam perseroan. Tidak hanya warga negara Indonesia, melainkan juga warga negara asing yang memenuhi syarat yang ditetapkan (oleh departemen tenaga kerja) dapat menjadi anggota direksi perseroan undang-undang Perseroan Terbatas menisyaratkan bahwa anggota Direksi haruslah orang perseroangan.Ini berarti dalam sistem hukum perseroan Indonesia tidak dikenal adanya pengurusan perseroan oleh badan hukum perseroan lainnya maupun oleh badan usaha lain, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya orang perserorangan tersebut adalah mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

35

Maupun yang menjadi anngota direksi atau komisaris perseroan lain yang pernah dinyatakan bersalah telah menyebabkan pailitnya rsebut dan belum pernah 35

Ahmad Yani Ahmad dan Gunawan Widjajahlm 98 Op.cit,


dihukum karena melakukan

tindak pidana yang merugikan keuangan negara

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya. Setiap anggota direksi yang bersalah atau lalai dalam menjalankan kepengurusan perseroan akan bertanggung jawab secara penuh

kekayaan. Meskipun masa

jabatan keanggotaan masing-masing anggota direksi telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, namun ketentuan tersebut tidaklah membatasi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk setiap saat memberhentikan salah satu atau lebih anggota direksi (Pasal 91) sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar.Selain “pemberhentian permanen” oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas, Undang-undang perseroan terbatas memungkinkan juga dilakukannya “skorsing” atau “pemberhentian sementara” anggota direksi, baik oleh Rapat Umun Pemegang Saham maupun oleh komisaris perseroan. Pemberitahuan mengenai pemberhentian sementara wajib disampaikan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu memberhentikan secara tetap tersebut atau secara formil anggota direksi tersebut. 36 Direksi mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan hal anggota direksi terdiri atas lebih satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar atau keputusan RUPS sebagaimana dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan (Pasal 98) 37 Undang-undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial yang berarti tiap-tiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan. Namun, 36

Jamin Ginting ,Oopcit, hlm. 123Ibid Ibid

37


untuk kepentingan perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan diwakili oleh anggota direksi tertentu.. Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan dengan undang-undang”, misalnya, RUPS tidak berwenang memutuskan bahwa direksi didalam mengagumkan atau mengalihkan sebagaian besar aset perseroan cukup dengan persetujuan dewan komisaris atau persetujuan RUPS dengan kuorum kurang dari tiga perempat. Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar”, misalnya, anggaran dasar menentukan bahwa untuk peminjaman uang diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) direksi harus mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris. Anggota direksi tidak berwenang mewakilili perseroan apabila : 1. Terjadi perkara dipengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan 2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan Dalam direksi tidak berwenang mewakili perseroan tersebut, yang berhak mewakili perseroan adalah : 1. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. 2. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. 3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 99) 38 Direksi wajib : 1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi. Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. Risalah RUPS dan 3838

JaminGinting ,Oopcit, hlm. 124


risalah rapat direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat. 2. Membuat dokumen laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksdu dalam Undang-undang tentang dokumen perusahaan. 3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan dokumen perseroan lainnya. Yang dimaksud dengan “dokumen perseroan lainnya”, antara lain risalah rapat dewan komisaris dan perizinan perseroan. Anggota direksi wajib melporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimilliki anggota direkisi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan. Direksi wajib memninta persetujuan RUPS untuk 39 : 1. Mengalihkan kekayaan perseroan atau 2. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan Yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Yang dimaksud dengan “kekayaan perseroan” adalah semua barang, baik bergerak maupun tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud milik perseroan Yang dimaksud dengan “dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambnag 50%. Penilaian lebih dari 50% kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 39

Ibid


satu orang karyawan pewseroan atau lebih, atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa (Pasal 103). Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik. Dalam hal direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan : 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan ; 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkahlangkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain, melalui forum rapat direksi 40. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit satu persepuluh bagian bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi karena kesalahan atau kelalaianya menimbulkan kerugian pada perseroan. Ketentuan anggota direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban tersebut, tidak 40

JaminGinting,Oopcit, hlm. 118


mengurangi hak anggota direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan ata nama perseroan (Pasal 97). Dalam hal tindakan direski merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapka ketentuan undang-undang perseroan terbatas , dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan. Saat ini di dunia hukum perusahaan yang ada teori yang disebut dengan teori Business Judgement Rule suatu doktrin yang menetapkan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati. Dengan prinsip ini, direksi mendapatkan perlindungan sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan. Business Judgement Rule pada pokoknya megasumsikan bahwa dalam membuat suatu keputusan bisnis, direksi dari suatu perusahaan bertindak atas dasar informasi yang dimilikinya beritikad baik dan dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan. 41 Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperolah persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan pengajuan kepailitan dilakukan pada pengadilan niaga. Dalam hal kepailitan terjadi kepailitan dilakukan pada pengadilan niaga. Dalam hal kepailitan terjadi kepailitan terhadap perseroan karena kesalahan dan kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh

41

Jamin Ginting ,Oopcit, hlm 120


kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apa bila dapat membuktikan: a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan 42 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan (PT) yang dalam menjalankan perannya tersebut semata-mata untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan. Direksi merupakan satu-satunta organ PT yang mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari Perseroan (PT) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut, Dalam sistem common law dikenal dengan prinsip fiduciary duties. Jadi, seorang direktur memiliki hubungan fidusia dengan atau kepada perseroan untuk bertindak dengan itikad baik (bonafide) untuk kemanfaatan atau keuntungan perseroan. Apabila anggota direksi terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab tersebut yang menyebabkan Perseroan (PT) menderita kerugian, maka

4242



anggota Direksi tersebut wajib memikul tanggung jawab penuh secar a pribadi atas kerugian yang diderita perseroaan. C. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DAN DASAR HUKUMNYA Bahwa dalam menajalankan aktivitas bisnis yang sehat, dibutuhkan suatu norma yang dapat dijadikan panduan bagi pelaku bisnis yang sehat, dibutuhkan suatu norma yang dpat dijadikan panduan bagi pelaku bisnis. Panduan tersebut dikenal dengan etika bisnis. Hanya saja, jika digantungkan pada etika bisnis semata, daya memaksa nya masih terbatas diantara para pelaku bisnis. Jika terjadi pelanggaran sulit memaksa agar dipatuhi. Dalam suasana seperti ini, dirasa perl adanya daya memaksa agar dipatuhi. Dalam suasana seperti ini, dirasakan perlu adanya daya pemaksa dari luar komunias pebisnis kepada pelanggar norma-norma dalam berbisnis. 43 Sebagaimana yang dikemukakan A.Sony Keraf dan Robert Haryono Imam (1995). Prinsip-prinsip etika bisnis tidak akan memadai, kalau hanya dibiarkan menjadi sekedar imabauan moral belaka. Yang palinh mendapat tempat utama sebagai prinsip

etika bisnis adalah keadilan, baik dalam

penegertian

nonmalefiecence (tidak berbuar jaha atau tidak melangagr hak orang lain. Tanggung jawab sosial adalah salah satu dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, negara berhak menuntut agar pelaku bisnis tidak merugikan pihak lain, termasuk pihak ketiga berupa masyrakat atau negara, Konsekuensi nya, sejauh pelaku bisnis tertentu merugikan pihak tertentu, negara wajib menindaknya.Ditengah kuatnya arus globalisasi, juga membawa implikasi dalam menjalankan kegiatan berbisnis. Implikasi yang cukup mencolok adalah adanya tuntutan agar dalam menjalankan bisnis harus mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 43

SentosaSembiring Op.cit, hlm 218


Governance). Dalam kaitan ini, yakni perlunya kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, tindakan monopoli, oligipoli dan kemungkinan terjadinya persainagan usaha tiak sehat harus dicegah sedini mungkin. 44 Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan materi yang baru diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini. Latar belakang dimasukannya ketentuan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyrakat disekitar tempat usaha perseroan. Ketentuan ini tidak bersifat keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain itu, ketentuan ini juga bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai denganlingkungan, nilai, norma dan budaya masyrakat setempat. 45 Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Berdasarkan pasal 74 UndangUndang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. 46

44

SentosaSembiring Op.cit, hlm 220 Jamin Ginting,Op.cit, hlm 93 46 Ibid 45


Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan ketentuan yang baru diatur dalam ketentuan undang-undang ini. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Kesadaran pentingnya melakukan CSR merupakan trend global seiiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan stakeholders. Persoalan CSR ini juga tidak terlepas dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang menerapkan prinsip fairness, transparency dan accountability. Prinsip accountability penekanannya yang signifikan diberikan pada kepentingan stakeholders perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan dari stakeholders, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk atau jasa bagi stakeholders dan memelihara nilai tambahnya yang diciptakan. Gagasan CSR diharapkan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan tanggung jawab yang berpihak pada singel bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (financial) saja, tetapi juga perusahaan memerhatikan dampak sosial dan lingkungan (triple bottom line). 47 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku pada masa sekarang ini membawa satu hal yang sama sekali baru yang sebelumnya, belum diatur dalam undang-undang perseroan terbatas yang lama, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas 40 Tahun 2007 48. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 47

Cornelius Simanjuntak Cornelius dan Natalie Mulia, Op.cit, hlm 96 Ibid

48


Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang diaggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatuttan dan kewajiban. Penempatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Bab tersendiri, yaitu Bab 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang sejajar dengan organ PT yang mendapatkan pengaturan dalam bab tersendiri yaitu Bab 6 tentang RUPS dan Bab 7 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris menurut penulis memperlihatkan pertamapentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan ini direalisasikan oleh perseroan dan kedua sebagai landasan atau pijakan bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang bersentuhan dengan perseroan terbatas sebagai pelaku usaha, peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan, perasuransian, pembiayaan, pertambangan dan energi dan lain-lain. 49 Yang kesemuanya dijalankan oleh badan usaha yang bernama PT. Kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Terbatas dan menurut penulis juga seharusnya menampilkan sisi manusiawi atau sosial dan peka serta peduliu lingkungan dari PT yang cenderung diberi label sebagai badan usaha yang senantiasa bertujuan untuk mendapatkan laba (Keuntungan). Sisi peduli sosial dan lingkungan tersebut tergambar dengan jelas dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) UUPT yang mengatakan 50 :

49

Ibid Ibid

50


Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan ligkungannya, nilai, norma dan budaya masyrakat setempat. 51 Bagian penjelasan Pasal 74 ayat (1) UUPT sangat jelas mengganbarkan latar belakang dan tujuan pembentukan CSR bagi PT, yaitu penciptaan suatu hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan : 1. Lingkungan 2. Nilai masyarakat lokal 3. Norma masyarakat lokal 4. Budaya masyarakat lokal Jelas bahwa tujuan CSR yang diatur dalam Pasal 74 UUPT terssebut mengadopsi Pasal 15 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi , seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. 52

Disamping itu ada beberapa perundang-undangan yang menjadi dasar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Dalam Pasal 4 Peraturan PemerintahNo 47 Tahun 2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang 51

Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, Op Cit Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Op Cit

52


dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”) Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

a.

Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

b.

Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

c.

Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 53.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan

lingkungan dalam segala aspek oprasional

perusahan . CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksankan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka, seperti halnya keuntungan atau deviden, tetapi juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan, baik untuk saat ini maupun untuk jangka panjang 54. “Corporate Social Responsibility (CSR) is concept which encourages organizations to consider the interst of society by taking responsibility for the impact of the organization’s activities on costumers, employees, shareholders, communities and the einviroments in all aspects of its

53

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporatesocial-responsibility 2014-09-22 54 JaminGinting ,Oopcit, hlm 95


opration. This obligation is seen to extend beyond the stautory obligation to comply with legislation and sees organization voluntary taking further steps to improve the quality of life for employees and thei families as well as for the local community and society at large” (wikipedia.org) “CSR is the continuig commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of live of the workface and their families as weel as of the local community and society at large” (World Bussines Council for Sustainble Development States) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan, yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam atau perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab CSR ini mestinya tiak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyrakat, tetapi juga sektor keuangan atau finansial, seperti lembaga keuntungan bank dan bukan, ini berpengaruh terhadap brand imager masyrakat, untuk lebih memilih perusahaan yang lebi berperan aktif/berkepedulian terhadap lingkungan. Dilihat dari prespektif perseroan, maka penerapan CSR ini berganting pada jenis-jenis perusahaan yang dilihat dari sudut besar kecilnya besar kecilnya perusahaan (size), pembagian tingkatan spesifikasi perusahaan (level of diversification), penelitian dan pengembangan (reseacrh and development), pengingklanan (advertising), kemampuan pembeli (consumer income), kondisi ketenagakerjaan perusahaan (labor market coditions) dan kesinambungan perusahaan (the industry life cycle). Kriteria tersebut paling “ideal” untuk menentukan apakah suatu perseroan berkewajiban untuk melakukan CSR. 55 Penerapan kewajiban CSR sebabagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Pasal 15 huruf b menyebutkan ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Jika 55



tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007). Sedangkan yang dimaksud “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat 56

CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu harus dibantah pendapat yang menyatakan CSR identik dengan kegiatan sukarela, dan menghambat iklim investasi. CSR merupakan sarana untuk meminimalisir dampak negatif dari proses produksi bisnis terhadap publik, khususnya dengan para stakeholdernya. Maka dari itu, sangat tepat apabila CSR diberlakukan sebagai kewajiban yang sifatnya mandatory dan harus dijalankan oleh pihak perseroan selama masih beroperasi. Demikian pula pemerintah sebagai agen yang mewakili kepentingan publik. Sudah sepatutnya mereka (pemerintah) memiliki otoritas untuk melakukan penataan atau meregulasi CSR.Dengan demikian, keberadaan perusahaan akan menjadi sangat bermanfaat, sehingga dapat menjalankan misinya untuk meraih optimalisasi profit, sekaligus dapat menjalankan misi sosialnya untuk kepentingan masyarakat. Pengaturan mengenai tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan. 57

56

Jamin Ginting Oopcit, hlm 98 Ibid

57


Pelaksanaan CSR secara konsisten oleh perusahaan akan mampu menciptakan iklim investasi (penanaman modal). Anggapan yang mengatakan bahwa CSR akan menghambat iklim investasi patut ditolak. Ada kewajiban bagi setiap penanam modal yang datang ke Indonesia wajib mentaati aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia, apapun bentuknya. Indonesia masih menjanjikan bagi investor dalam maupun asing. Kondisi tersebut dapat terwujud apabila diimbangi dengan manfaat dari kesiapan peningkatan mutu infrastruktur, manusia, pengetahuan dan fisik 58.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah menjadi isu yang penting dalam beberapa dekade belakangan ini. Dalam menjalankan kegiatannya perusahaanperusahaan harus berusaha untuk menghilangkan efek buruk kepada masyarakat di sekelilingnya. Masyarakat di sekeliling dari pekerja-pekerja mereka sendiri, perusahaan-perusahaan lain, pelanggan-pelanggan, pemasok-pemasok, investor dan masyarakat atau penduduk sekitar. Tanggung Jawab Sosial juga boleh dikatakan sebagai suatu kepercayaan bahwa para manajer, dalam menjalankan fungsi mengorganisasi dan mengelola usaha akan membuat keputusan yang didasarkan kepada pemaksimumamn sosial dan ekonomi 59. Perusahaan-perusahaan asing yang sudah bertahun-tahun beroprasi di Indonesia, sudah mengumpulkan berpuluh milyar rupiah keuntungan hasil jerih payah pekerja setempat akan dianggap tiada perasaan tanggung jawab sosial sekiranya tiba-tiba saja ingin memindah keluar investasinya. Itu hanya karena negara lain menawarkan biaya buruh yang lebih murah dan insentif pemerintah yang lebih menarik. Tindakan yang sedemikian akan mengakibatkan banyak pekerja kehilangan mereka. Konsep Tanggung Jawab Sosial adalah persoalan yang harus diperhatikan sebagai suatu tantangan kepada masyarakat pengusaha. 58

Sardono Sukirno dkk, 2004 Pengantar Bisnis, Prenadan Media, Jakarta. Hal 351 Ibid

59


Tanggung Jawab Sosial harus dipandang sebagai dari kegiatan perusahaan dan apabila dilaksanakan dengan baik dapat membantu pertumbuhan dan keuntungan perusahan dalam jangka panjang. Tanggung Jawab Sosial membawa ide bahwa perusahaan-perusahaan wajib membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial berbarengan dengan usaha menuju ke arah pencapaian tujuan perusahaan, yaitu memaksimumkan keefektifan oprasi perusahaan. Sejarah ide yang sedemikian yang menekankan perlunya perusahaan memperhatikan Tanggung Jawab Sosial bermula di Amerika Serikat. Perkembangan

pemikiran mengenai Tanggung

Jawab Sosial dapat dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu 60 : Tahap Pertama, perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat bermula di Amerika Serikat, yaitu didalam zaman permulaan perkembangan perusahaan besar diakhir abad ke-19. Pada ketika itu perusahaanperusahaan besar menyalahgunakan kuasa mereka didalam soal-soal diskriminasi harga, menahan buruh dan lain-lain perilaku yang menyalahi moral kemanusisaan. Ini telah menyebabkan kepada protes masyarakat dan sebagai akibatnya perubahan peraturan perusahaan dibuat pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Tahap Kedua, fase kedua evolusi Tanggung Jawab Sosial tercetus di dalam tahun-tahun 1930-an yang diikuti dengan gelombang resesi (kemelesetan) dunia secara besar-besaran yang mengakibatkan pengangguran dan banysk perusahaan bangkrut.. Pada waktu ini dunia berhadapan dengan kekurangan modal untuk input produksinya sedangkan pabrik-pabrik membutuhkannya. Buruh terpaksa berhenti kerja. Pengangguran sangat meluas dan merugikan pekerja. Pada masa itu timbul ketidakpuasaan terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap para pekerjanya.

60

Sardono Sukirno dkk, 2004 Pengantar Bisnis, Opcit


Tahap Ketiga, ketidakpuasan masyarakat terhadap golongan pengusaha sekali lagi memuncak di tahun 1960-an dan 1970-an yang melibatkan perjuangan konsumen yang dipimpin oleh seorang tokoh yang karismatik bernama Ralph Nader. Periode ini adalah tahap ketiga perkembangan Tanggung Jawab Sosial di Amerika Serikat. Kesadaran secara meluas tentang pentingnya menjaga lingkungan yang bersih di Amerika Serikat mulai dirasakan sejak awal tahun 1980-an. Di Malaysia, diantara lembaga-lembaga bukan pemerintah yang memperjuangkan isu-isu lingkungan ialah SAM dan WWF selain dari persatuan-persatuan konsumen. Sementara di Indonesia terdapat pula lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti WALHI yang memperjuangkan kesejahteraan alam sekeliling (lingkungan) dan YLKI yang memperjuangkan kepentingan konsumen.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Recommend Documents