BAB II AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERSEROAN TERBATAS. A. Pengertian dan Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas

38

BAB II AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERSEROAN TERBATAS A. Pengertian dan Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha yang paling diminati, karena pertanggung jawaban yang bersifat terbatas, perseroan juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Kata “perseroan” menunjuk kepada modal yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Ketentuan perundang-undangan PT saat ini dapat dilihat pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 55 Undang-Undang PT mendefenisikan Perseroan Terbatas

sebagai: “Badan

hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal

tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham

dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaanya”.56

55

Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 42 56 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 7

38

Universitas Sumatera Utara

39

Dari batasan yang diberikan tersebut

ada lima hal pokok yang dapat

diketahui : 1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum 2. Didirikan berdasarkan perjanjian. 3. Menjalankan usaha tertentu 4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham. 5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang. Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, menyatakan bahwa, “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ini mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum

mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Perjanjian pendirian PT yang dilakukan oleh para pendiri ditulis dalam akta Notaris yang disebut dengan “akta pendirian”. Akta pendirian pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut disebut dengan “anggaran dasar” perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat 1 UUPT. Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan akta pendirian suatu PT disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, sebelum PT tersebut dapat memiliki status badan hukum, yang memiliki hak dan kewajiban dan harta kekayaan


40

tersendiri.57 Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian. Keberadaan status badan hukum baru diperoleh oleh perseroan apabila memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan pribadi para pendiri dan pemegang saham, maupun pengurusnya. Menurut Pasal 157 ayat (3) UUPT mengatakan bahwa, “Perseroan yang telah berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UUPT ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UUPT”. Dengan demikian secara teoritis, sejak diundangkan UUPT, para pemilik PT dianggap sudah tahu konsekuensinya apabila tidak disesuaikan dengan UUPT, PT tersebut dapat dibubarkan oleh pengadilan. Didalam Pasal 157 ayat (4) dikatakan, “Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu yang ditentukan dapat dibubarkan

berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan

kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”. Kalau suatu PT tidak menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu setahun, maka secara otomatis perseroan dinyatakan tidak mempunyai legalitas sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT. Unsur-unsur tersebut adalah :58

57

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 44 58 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 234


41

1. Organisasi yang teratur 2. Harta kekayaan sendiri 3. Melakukan hubungan hukum sendiri 4. Mempunyai tujuan sendiri Sesuai UUPT, status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ini berarti secara prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh suatu perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggung jawab atas penyetoran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya. Sedikit

berbeda dengan ketentuan UUPT Tahun 1999, bahwa pada saat

perseroan belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, PT belum memiliki pemegang saham, yang dikenal hanyalah pendiri yang namanya tercantum dalam akta pendirian PT) yang diwajibkan untuk melakukan penyetoran atas modal yang telah dijanjiakan untuk melakukan penyetoran atas modal yang telah dijanjikan dalam akta pendirian perseroan dan pengurus perseroan. Sebelum PT memperoleh pengesahan dari Menteri, dalam perseroan sebenarnya terjadi suatu hubungan persekutuan dengan

firma diantara para pendiri dan pengurus perseroan yang

melakukan tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga, untuk dan atas nama


42

perseroan.59 Apabila PT telah mendapat pengesahan dari Menteri, maka

setiap

tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus dan atau pendiri PT sebagai tindakan dan perbutan hukum PT, dan karenanya akan mengikat PT sebagai suatu badan hukum.60 Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum

yang telah berbadan hukum,

mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseroannya yang juga dapat dinyatakan pailit. Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih kepada kurator. Selanjutnya dalam Pasal 113 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa apabila yang dinyatakan pailit suatu PT, koperasi dan badan hukum lainnya, maka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabakan kepailitan tesebut. Sebagai badan hukum, pada prinsipnya PT dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orangperorangan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka PT telah mempunyai fungsi dan tugas masing-masing didalam organ PT yang berbeda satu dan yang lainya. Organ-organ tersebut dikenal dengan sebutan : Rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. 59

Harianto Mustari, Pertanggung Jawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas, Mitra Ilmu, Surabaya, 2012, hal. 16 60 Ibid, 18


43

Apabila masing-masing organ dapat berperan baik, maka perseroan akan berjalan dengan baik, dan para pemegang saham PT akan terjamin kepentingannya dalam PT tersebut. 1. Rapat Umum Pemegang Saham Rapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disebut RUPS, merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan PT. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris PT.61 RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. 2. Direksi Direksi merupakan badan pengurus PT yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan suatu perusahaan, bertindak untuk dan atas nama PT, baik didalam maupun diluar pengadian. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan dan jalannya PT untuk kepentingan dan tujuan PT. Direksi berkewajiban untuk mengelola jalannya suatu perusahaan dengan baik. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan perseroan Direksi, serta pada kesempatan-kesempatan tertentu turut membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Rapat umum peegang saham PT, berfungsi untuk

61

Robintan Sulaiman & Joko Prabowo, Lebih Jauh Tentang Kepailitan, Jakarta, 2000 Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hal. 11


44

melaksanakan secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Komisaris PT atas aturan yang ditetapkan.62 Keanggotaan Direksi dalam PT, diangkat melalui RUPS, untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, serta menurut tata cara yang ditentukan dalam anggaran dasar

PT. untuk pertama kalinya sususnan keanggotaan direksi

dicantumkan dalam Akta pendirian PT. Didalam menjalankan tugasnya Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlukan sebagai tindakan dan perbuatan PT, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar PT. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar PT, maka PT yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan PT yang dilakukannya diluar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, tidak diakui oleh PT, maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya diluar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar PT. 3. Dewa Komisaris Dalam

Undang-Undang

Perseroan

Terbatas

komisaris

meliputi

dua

pengertian, yaitu organ PT yang lazim dikenal dengan dewan komisaris dan anggota dewan komisaris.

62

Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Dreksi Atas Kepailitan Perseroan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 9.


45

UUPT memberikan hak sepenuhnya kepada pendiri maupun pemegang saham PT untuk menentukan sendiri wewenang dan kewajiban komisaris dalam PT. Didalam UUPT menugaskan bahwa komisaris

bertugas untuk mengawasi

kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan PT serta memberikan nasihat kepada Direksi PT. Pada komisaris diberikan

kewenangan untuk menyetujui atau tidak

menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh Direksi PT, termasuk untuk menyetujui laporan tahunan yang akan disampaikan kepada pemegang saham untuk dibahas dalam RUPS tahunan PT. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. segala kesalahan dan kelalaian oleh Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai pertanggung jawaban secara pribadi dari komisaris bersangkutan kepada PT dan pemegang saham PT.

B. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Kepailitan Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.63 Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu keputusan pernyataan pailit oleh pengadilan , seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit.

63

Rudy Lontoh, Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, hal. 2


46

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyebutkan bahwa, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa, “Kreditur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa, “Debitur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa, “Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan”, sedangkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa, “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawas hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini”. Dalam setiap proses kepailitan suatu PT, pihak kreditur merupakan salah satu pihak di samping pihak peruahaan tersebut sebagai pihak debitur. Pihak kreditur itu sendiri terdiri dari beberapa kelompok sebagai berikut :


47

1. Kreditur separatis. 2. Kreditur preferens yang bukan separatis. 3. Kreditur konkuren.64 Dengan

adanya pengumuman putusan pailit tersebut, maka berlakulah

ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan tersebut jelas syarat dinyatakan pailit diantaranya “debitur telah berhenti membayar utangutangnya”. Pengertian telah berhenti menunjukan

bahwa keadaan tidak mampu

membayar diprediksi yang bersangkutan memang tidak memiliki dana atau tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, sedangkan tidak mau membayar kemungkinan dana yang bersangkutan sebenarnya ada atau cukup untuk melakukan kewajibannya, hanya debitur kemungkinan mempunyai pertimbangan tertentu sehingga tidak melakukan pembayaran. 65 Oleh karena itu kemungkinan terjadi asset PT sebenarnya melebihi dari cukup, mungkin juga berlimpah tetapi berhenti membayar utangnya,

sehingga

dinyatakan dalam keadaan pailit dengan putusan pengadilan. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, yang perlu diketahui adalah kepada Pengadilan Niaga mana permohonan itu harus dialamatkan dan meliputi tempat kedudukan hukum terakhir

64

Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 65 65 Munir Fuady, Perseroan Terbatas, Paradigma Baru, Jakarta, 2003, hal. 216


48

Debitur. Dalam hal debitur adalah PT, maka yang harus mengajukan permohonan pailit adalah direksi perusahaan tersebut, namun harus berdasarkan keputusan RUPS. Debitur yang dimohonkan kepailitan harus memiliki persyaratan. Pasal 1 Faillissement verordening (Fv.) sebelum dirubah menyebutkan syarat, bahwa debitur“ dalam keadaan telah berhenti membayar hutang-hutangnya”, sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan “Debitur yang mempunyai dua

atau lebih Kreditur dan tidak

membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktunya dan dapat ditagih”. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tidak ada dasar hukum dalam peraturan hukum kepailitan untuk menolak pemohon pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur separatis terhadap debitur

semata-mata karena ia adalah kreditur

separatis. Permohonan kepailitan dapat dilakukan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau 2 krediturnya, dan harus diajukan oleh seseorang penasihat hukum yang memiliki ijin praktek.66 Permohonan pailit dapat diajukan kepengadilan, dengan mendaftarkan permohonan melalui panitera pengadilan.

Panitera mendaftarkan

permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Pengadilan mempelajari permohonan tersebut dan paling lambat 2 x 24 jam atau 2 (dua) hari sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, harus telah menetapkan hari persidangan.

66

Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 118


49

Sidang pemeriksaan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasar alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Pemeriksaan permohonan kepailitan dilakukan dalam sidang tertutup. Pada saat proses pemeriksaan berlangsung, atau selama putusan atas permohonan pailit, sebelum ditetapkan, maka setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk : 1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur, atau 2. Menunjuk kurator sementara untuk : a. Mengawasi pengelolaan usaha debitur b. Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.67 Permohonan pernyataan kepailitan dapat diajukan debitur, jika persyaratan kepailitan tersebut telah terpenuhi yaitu : 1. Debitur Tersebut Mempunyai Dua Atau Lebih Kreditur Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitur harus mempunyai dua atau lebih. Keharusan dua kreditur 67

yang disyaratkan dalam Undang-Undang

Raharyu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2008, hal. 39


50

Kepailitan merupakan pelaksanaan dari Pasal 1132 KUH Perdata. Alasan mengapa seseorang debitur tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditur adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi asset debitur diantara para kreditur. Kreditur berhak dalam perkara ini atas semua asset debitur (PT). Jika debitur hanya memiliki satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan yang dinyatakan pailit menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur (PT) tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pari passu pro rata parte, dan terhadap debitur tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditur. Walaupun banyak tagihannya, bukan pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitur yang harus ditempuh, tetapi gugatan biasa, dengan atau tanpa sitaan serta eksekusi biasa yang spesifik terhadap debitur.68 Jadi yang dititik beratkan dalam

kepailitan bukan berapa banyak

piutang/tagihan yang dipunyai satu kreditur terhadap satu Debitur, tetapi berapa banyak jumlah kreditur dari debitur yang bersangkutan. Ketentuan mengenai adanya syarat dua kreditur atau lebih kreditur di dalam permohonan pernyataan pailit, maka terhadap definisi

mengenai kreditur harus diketahui terlebih dahulu. Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan defenisi yang jelas mengenai kreditur. Pengertian kreditur dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur 68

Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hal 5


51

separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditur maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.69 Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru ini, maka kreditur separatis dan kreditur peferen dapat tampil sebagai kreditur konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi bahwa benda yang menjadi agunan tidak cukup untuk melunasi utang debitur pailit. 2. Harus Ada Utang Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Undang-Undang Kepailitan tidak menentukan apa yang dimaksud dengan utang. Dengan demikian, para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pailit dapat berselisih mengenai ada atau tidak adanya utang. Pada umumnya Undang-undang Kepailitan atau bankruptcy law yang berkaitan dengan utang debitur (debt) atau piutang atau tagihan kreditur (claims). Seorang kreditur mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlukan pula secara berbeda-beda didalam proses kepailitan. Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 69

Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti ndang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 23


52

PKPU menentukan, “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut”. Menurut Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang asing, baik secara langsung ataupun yang akan timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.70 Tujuan dari pada Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.UndangUndang Kepailitan telah mengatur tata cara pengurusan tagihan, tetapi dalam praktek banyak ditemui berbagai kesulitan. Syarat lain

untuk mengajukan perkara kepailitan

adalah adanya utang yang jatuh tempo yang dapat ditagih yang jatuh tempo yang belum dibayar lunas serta memiliki kekurangan-kekurangan dua kreditur. Adanya suatu utang akan dibuktikan oleh kreditur bahwa debitur mempunyai utang yang dapat ditagih karena sudah jatuh tempo ataupun karena dimungkinkan oleh perjanjiannya untuk dapat ditagih. Menyadari telah timbulnya kesimpang siuran mengenai pengertian utang karena tidak diberikannya defenisi atau pengertian 70

Widjanarko, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 73.


53

mengenai apa yang dimaksud dengan ”utang”. Menurut UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan

Perpu No 1 Tahun 1998,

dan penundaan pembayaran utang

(Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) telah memberikan defenisi atau pengertian mengenai utang sesuai dengan Pasal 1 angka 6.71 Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan utang dalam hukum kepailitan adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau UndangUndang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Pengertian mengenai utang di dalam hukum kepailitan Indonesia mengikuti setiap perubahan aturan kepailitan yang ada. Didalam Faillissement sverordening tidak diatur tentang pengertian utang. Tetapi penjelasan Pasal 1 ayat 1 UndangUndang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya. Berdasarkan pengertian utang, permohonan pernyataan kepailitan dikabulkan apabila debitur mempunyai dua kreditur dan tidak membayar membayar lunas sedikitnya satu utang yang teah jatuh waktu dan dapat

71

Parwoto Wignjo Sumarto, Hukum Kepailitan Selayang Pandang, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003, hal. 168


54

ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih krediturnya. Di samping prinsip utang menganut konsep utang dalam arti luas, utang yang dijadikan dasar mengajukan kepailitan harus memenuhi unsur sebagai berikut: 1. Utang tersebut telah jatuh tempo 2. Utang tersebut dapat ditagih 3. Utang tersebut tidak dibayar Dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan atau terdapat hal-hal lain di mana utang tersebut dapat ditagih sekalipun belum jatuh tempo. Utang yang belum jatuh tempo dapat ditagih dengan menggunakan acceleration clause atau accelaration provision”. Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut bukan utang yang timbul dari perikatan alami. Perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan dan yang lazimnya disebut perikatan alami (natuurlijke verbintenis) tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pailit. Sedangkan maksud dari ditegaskannya bahwa utang dalam kepailitan merupakan utang yang tidak dibayar lunas adalah untuk memastikan bahwa utang yang telah dibayar akan tetapi belum melunasi kewajiban maka utang tersebut bisa dijadikan dasar untuk mengajukan kepailitan. Penegasan ini karena sering terjadi akal-akalan dari debitur yakni

debitur tetap melakukan pembayaran akan tetapi

besarnya angsuran pembayaran tersebut masih jauh dari yang seharusnya. Hal ini berangkat dari pengalaman pelaksanaan peraturan kepailitan lama yakni dalam faillessement verordening (fv), dimana dalam fv mensyaratkan bahwa debitur telah


55

berhenti membayar utang dan jika debitur masih membayar utang walaupun hanya sebagian dan masih jauh kata lunas, maka hal itu tidak dapat dikatakan debitur telah berhenti membayar. Dalam acara proses kepailitan prinsip utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Walaupun

telah ada kepastian

penafsiran utang dalam revisi Undang-Undang

Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dimana utang didefenisikan dalam arti luas yang berarti telah pararel dengan konsep KUH Perdata, akan tetapi perubahan konsep utang ini menjadi

terdistorsi ketika dikaitkan dengan hakikat kepailitan dalam

Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang hanya bertujuan untuk mempermudah mempailitkan subjek hukum dimana syarat kepailitan hanyan memiliki dua variabel, yakni adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kembali serta memiliki setidak-tidaknya dua kreditur. Sehingga kemudahan mempailitkan subjek hukum seakan dipermudah lagi dengan konsep utang dalam arti luas tersebut, dan kelemahan UU ini sering disalah gunakan, dimana kepailitan bukan sebagai instrumen

hukum untuk melakukan

distribusi asset debitur akan tetapi digunakan sebagai alat untuk menagih utang atau bahkan untuk mengancam subjek hukum kendatipun tidak berkaitan dengan utang. 3.Utang Yang Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Suatu utang telah jatuh tempo dan harus dibayar jika utang tersebut telah jatuh tempo atau sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang


56

debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan

kepada kreditur

sesuai dengan peraturan pemerintah. Didalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan syarat untuk dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yaitu : 1. Terdapatnya minimal 2 (dua) kreditur 2. Debitur tidak mampu membayar utang 3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih Syarat yang ada pada poin ketiga, menunjukan bahwa adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut deditur untuk memenuhi prestasinya. Suatu utang dikatakan sebagai utang yang telah jatuh waktu atau utang yang expired, yaitu utang dengan sendirinya menjadi utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Penagihan disini diartikan suatu pemberitahuan oleh pihak Kreditur bahwa pihak Kreditur ingin supaya Debitur melaksanakan janjinya, yaitu dengan segera atau pada suatu waktu yang disebut dalam pemberitahuan itu. Menurut Jono, ”hak ini menunjukan adanya utang yang harus lahir dari perikatan sempurna yaitu adanya schuld dan haftung Ketentuan adanya syarat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih suatu utang dikatakan sebagai utang yang telah jatuh tempo yaitu utang yang dengan


57

sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih. Sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.72 Pengertian jatuh tempo mempunyai pengertian batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang ditetapkan sudah lewat waktu atau kadaluarsa. Pengaturan suau utang jatuh tempo dan dapat ditagih dan juga wanprestasi dari salah satu pihak dapat mempercepat jatuh tempo utang yang diatur didalam perjanjian. Ketika terjadi jatuh tempo utang telah diatur pembayarannya, maka pembayaran utang dapat dipercepat dan menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika itu juga sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian. Dalam praktek pengadilan niaga muncul beberapa kriteria debitur tidak membayar utangnya antara lain : b. Ketika debitur tidak membayar utangnya karena berhenti membayar utangnya. c. Debitur tidak membayar utangnya ketika debitur tidak membayar seketika dan sekaligus lunas kepada para krediturnya. d. Debitur membayar utang ketika debitur berhenti melakukan pembayaran tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan. e. Debitur tidak melakukan pembayaran atas utangnya meskipun terhadap perjanjian awal yang telah dilakukan amandemen.73

72

M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prisip Norma Dan Praktek Di Pengadilan. Surabaya 2007, hal. 47 73 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 71


58

Menurut ketentuan Pasal 138 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditur yang piutangnya dijaminkan dengan hak tanggungan, gadai ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang agunan, dapat meminta hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutangnya tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan piutangnya.

C. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Perseroan Terbatas Akibat yang terpenting dari pernyataan pailit adalah bahwa organ PT demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya. Ia tidak boleh lagi melakukan kepengurusan PT dengan sekehendaknya sendiri dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan para Kreditur, ia dapat dituntut pidana. Jadi dapat

ditarik

kesimpulan, bahwa PT hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya dan haknya untuk kecakapannya

untuk

mengurusnya, tidak kehilangan hak-hak dan

mengadakan

perbuatan-perbuatannya

persetujuan-persetujuan,

namun

demikian

tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang

tercakup dalam kepailitan. Apabila PT melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya

tersebut,

kecuali

keuntungan bagi budel pailit.

perikatan

yang

bersangkutan

mendatangkan

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh


59

Pengadilan Niaga,

pengurusan dan pemberesan budel pailit ditugaskan kepada

kurator. 1. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan PT Jika suatu perusahaan sebagai kreditur mempailitkan perusahaan atau ikut sebagai kreditur dalam suatu kepailitan debiturnya, maka oleh hukum

hal ini

dianggap hanya sebagai salah satu cara menagih hutang dari debiturnya. Sehingga tidak banyak berpengaruh dari segi hukum kepada kreditur yang nota bene suatu perusahaan terbuka.74 Akan tetapi jika yang dipailitkan suatu perusahaan terbuka, maka beberapa akibat hukum yang akan terjadi adalah ssebagai berikut: 1. Terkena kewajiban pelaporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada publik tentang adanya permohonan pailit tersebut. 2. Sebelum pelaporan dilakukan, pihak yang mengetahui adanya informasi tentang kepailitan terkena peraturan-peraturan ketentuan tentang insider trading 3. Terkena ketentuan tentantang suspensi dan delisting dari bursa efek dimana saham diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan bursa yang bersangkutan. Kepailitan mengakibatkan seluruh benda berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan kecuali : a. Benda yang sehubungan dengan pekerjaan, perlengkapan di dalam PT yang digunakan.

74

Munir Fuady, Hukum Kepailitan 1998 Dalam Teori Dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 90


60

b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannnya sendiri sebagai penggajian dari sesuatu jasa, gaji ataupun dana pensiun, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut UU. Didalam Pasal 1 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.

Dengan statusnya sebagai badan hukum maka berarti perseroan

berkedudukan sebagai subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajibannya sebagaimana halnya dengan orang dan mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya. Sebagaimana ditetapkan Pasal 21 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan PT pada saat putusan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh PT selama berlangsungnya kepailitan. Dari konsekuensi Pasal tersebut maka setiap dan seluruh peserikatan antara debitur

(PT) yang dinyatakan pailit oleh

pihak ketiga yang

dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Oleh karena itu maka gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit. Dalam hal debitur pailit hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan. Apabila pencocokan tidak


61

disetujui, maka pihak yang tidak setuju pencocokan tersebut dapat mengambil alih kedudukan debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung ersebut. Meskipun gugatan tersebut hanya memberikan akibat hukum dari pencocokan tersebut, namun hal itu sudah cukup dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mecegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut. Pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta PT yang sudah pailit (Pasal 25 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan kepada kurator. Maka apabila tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap PT pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukan ke dalam harta pailit.Hal ini menunjukan bahwa debitur tidaklah dibawah pengampuan dan tidak kehilangan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut perusahaan dan pengalihan harta benda yang telah ada. 2. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Kepengurusan PT Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik


62

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Ada beberapa perbedaan PT yang sudah pailit dalam melaksanakan kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan PT tidak dalam keadaan pailit, yakni organ-organ pengurus dalam melakukan kegiatan untuk dan atas nama PT adalah kurator.75 Kurator inilah yang menjalankan tindakan pengurusan PT tersebut. Namun demikian tidak menutup kemungkinan kurator masih tetap memanfaatkan organ direksi dalam pengurusan PT selama masih dalam kepailitan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa dengan pailitnya PT, maka kewenangan Direksi saja yang beralih kepada kurator. Proposisi ini misalnya kewenangan kurator untuk Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tanpa persetujuan komisaris. Hal ini berarti didalam kewenangan kurator tercakup semua kewenangan organ PT. Dengan beralihnya kewenangan dari direksi kepada kurator untuk mengelola perseroan maka konsekuensi dari hal itu adalah bahwa kurator adalah juga bertindak sebagai direksi sehingga tugas dan kewajiban serta tanggung jawab direksi perseroan menjadi tugas dan tanggung jawab kurator.76 Setelah kurator menentukan pilihannya di dalam memaksimalkan nilai harta pailit, baik dengan cara menjualnya maupun dengan cara melanjutkan usaha debitur pailit, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah pembagian aset.

75

Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 65 76 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 6


63

Pada prinsipnya, aset baru akan dibagi-bagi kepada kreditur setelah seluruh aset debitur terjual dan menjadi cash, yaitu apabila cash (uang tunai) sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya. Undang-Undang Kepailitan menetukan bahwa setelah melakukan pencocokan utang, maka dibayarkan jumah utang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh hukum tetap, maka berakhirlah kepailitan. Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum tidak mempunyai daya pikir dan kehendak. Oleh karena itu PT tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. PT harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggungan gugat badan hukum.77 Pertanggung jawaban PT merupakan pertanggung jawaban secara timbal balik, maka yang dijatuhi putusan kepailitan adalah perseroannya, bukan pengurusnya, sepanjang direksi atau pegawai lainnya bertindak atas pertanggungan secara badan hukum. Menurut Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, dalam hal kepailitan PT terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi,78 dan kekayaan perseroan

tidak cukup untuk

menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

77

Ali Rido, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan Wakap, Alumni, Bandung, 2010, hal. 17 78 Ibid, hal. 35


64

Dalam hal kepailitan terhadap Perseroan Terbatas yang menjadi permasalahan yang esensial adalah apakah Perseroan Terbatas tersebut tetap dapat beroperasi atau demi hukum akan bubar. Dalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas, beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada cara pandang

kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan

datang. Hal ini dimungkinkan karena berdasar ketentuan di dalam Pasal 104 UndangUndang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan

Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan

Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia tidak secara

otomatis membuat

perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut karena kepailitan

PT

menurut hukum Indonesia tidak

menyebabkan terhentinya operasional PT. Akan tetapi dalam hal perusahaan yang dilanjutkan

ternyata tidak berprospek dengan baik, maka hakim pengawas akan

memutuskan untuk menghentikan beroperasinya PT dalam permohonan seorang Kreditur. Setelah perseroan tersebut dihentikan, maka Kurator mulai menjual aktiva boedel pailit tanpa memerlukan bantuan/persetujuan PT yang pailit. Akan tetapi Pasal tersebut di atas tidak berlaku apabila di dalam

rapat

pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak sehingga demi hukum harga pailit berada dalam keadaan insolvensi. Dengan demikian eksistensi PT yang dipailitkan segera berakhir dengan percepatan pemberesan proses likuidasi tersebut. Eksistensi yuridis dari PT yang telah dipailitkan adalah masih tetap ada eksistensi


65

badan hukummnya. Dengan dinyatakan pailit tidak mutatis mutandis badan hukum PT menjadi tidak ada. Suatu argumentasi yuridis mengenai roposisi ini setidaknya ada dua landasan, yang pertama kepailitan terhadap PT tidak mesti berakhir dengan likuidasi dan pembubaran badan PT. kedua adalah proses kepailitan PT, maka PT tersebut masih dapat melakukan transaksi hukum terhadap pihak kedua, di mana tentunya yang melakukan perbuatan hukum perseroan tersebut adalah kurator sehingga tidak mungkin jika badan hukum perseroan telah tiada. Didalam PT yang dalam status insolvensi masih eksis badan hukumnya, hanya saja PT dalam likuidasi tidak boleh menjalankan bisnis baru melainkan hanya menjalankan dalam penyelesaian tugas-tugasnya dalam rangka proses pemberesan dan likuidasi tersebut dan tidak bisa melakukan kegiatan diluar tugasnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 119 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa dalam hal perseroan bubar, maka PT tidak dapat melakukan

melakukan perbuatan hukum

kecuali diperlukan dalam proses insolvensi. Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu lembaga apabila terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Direksi bertanggung jawab yang sesuai dengan Pasal 92 UUPT. Adapun

kewenangan

Direksi

PT

demi

hukum

berakhir

dengan

dipailitkannnya PT tersebut, dimana kewenangan direksi beralih kepada kurator sepanjang kewenangan direksi berkaitan dengan kepengurusan dan perbuatan pemilikan harta kekayaan PT yang pailit. Mengenai peran direksi dalam PT pailit,


66

Fred B.G Tumbuan mengatakan bahwa dalam mencermati tugas antara direksi PT pailit mempunyai tugas mengusahkan tercapainnya maksud dan tujuan PT pailit. Kriteria tanggung jawab direksi : a. Tanggung jawab itu hanya timbul jika perusahaan itu melalui prosedur kepailitan; b. Harus ada kesalahan/kelalaian; c. Tanggung jawab itu bersifat residual, artinya tanggung jawab itu timbul jika nanti ternyata aset perusahaan yang diambil itu tidak cukup; d. Tanggung jawab itu secara renteng artinya walaupun hanya seorang direktur yang bersalah, direktur lain dianggap turut bertanggung jawab; e. Presumsi bersalah dengan beban pembuktian terbalik. Jadi Jadi dalam hal badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagai pelaku usaha jatuh pailit, maka seluruh kekayaan badan usaha tersebut yang menjadi tanggungan utang-utangnya. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa kepailitan tersebut akibat kesalahan atau kelalaian direksi, maka secara tanggung renteng setiap anggota direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian badan usaha jika nanti aset perusahaan tidak cukup untuk membayar tagihan-tagihan Kreditur. Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perseroan yang diserahkan kepada direksi dan komisaris dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya. Meskipun dikatakan sebagai organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi, tidak berarti ia lebih tinggi dari organ lainnya. Untuk bisa mengukur tanggung jawab dari pemegang saham, harus dilihat apa kewenangan yang


67

dimiliki oleh pemegang saham. UUPT memberikan wewenang kepada pemegang saham menggunakan konsep residu (teori sisa) yakni bahwa wewenang pemegang saham adalah RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris dalam batasan UU dan anggaran dasar. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai tanggung jawab : a. Pemegang saham hanya bertanggung jawab pada saham yang dimiliki dan tidak bertanggung jawab terhadap secara pribadi. b. Pemegang saham akan dituntut bila, karena itikad buruk baik langsug maupun tidak langsung memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. c. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum oleh perseroan. d. Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melawan hutang perseroan. Organ PT yang cukup penting lainnya adalah komisaris. UUPT menentukan keberadaan komisaris merupakan keharusan dalam sebuah PT tersebut. Berbeda dengan ketentuan sebelum UUPT, yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang tidak mengharuskan adanya lembaga komisaris ini, walaupun dalam prakteknya kebanyakan PT yang didirikan berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHD tersebut pada waktu itu terdapat lembaga komisaris. Lembaga komisaris menurut UUPT merupakan lembaga PT yang independen dari pengaruh kepentingan pemegang saham. Komisaris bertugas demi kepentingan PT itu sendiri. Hal ini berbeda dengan konsep yang lama yang terdapat dalam KUHD dimana komisaris adalah mewakili kepentingan pemegang saham. Didalam Pasal 98


68

ayat (1) UUPT secara tegas menyebutkan bahwa komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan untuk kepentingan usaha PT. Fungsi komisaris sebagaimana diatur dalam UUPT mempunyai tugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan PT serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam anggaran dasar PT juga sering menyatakan hal yang sama mengenai tugas komisaris. UUPT tidak mengatur lebih lanjut bagaimana cara melaksanakan

pengawasan

tersebut.

Didalam

keputusan

dikatakan

bahwa

pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh atasan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan bawahan yang harus seuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Apabila terjadi sutu penyimpangan, perlu dilakukan tindakan untuk memperbaikinya. Penilaian terhadap bawahan hanya dapat dilakukan apabila tersedia informasi yang diperlukan. Yang jelas selama komisaris bertindak sebagaimana layaknya direksi PT, maka seluruh hubungan hukum direksi perseroan berlaku juga bagi diri komisaris tersebut, termasuk pula pertanggung jawaban secara pribadi.79 3. Akibat Hukum Putusan Pailit perseroan terbatas (PT) Terhadap Pihak Ketiga Kepailitan mempunyai peranan untuk menyelesaikan bermacam-macam tagihan yang diajukan oleh kreditur yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Proses kepailitan mempunyai sasaran utama untuk mengatur 79

Moenaf. H. Regar, Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 64


69

pertentangan-pertentangan yang saling berkaitan diantara kelompok yang berbeda yang masing-masing mempunyai klaim atas asset-aset dan penghasilan debitur pailit. Sehingga upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang, hukum kepailitan dianggap sebagai ketentuan yang lebih mengutamakan kepentingan kreditur. Bagi para kreditur yang tidak memegang jaminan, adanya kepailitan dapat memberikan manfaat berupa pengurangan biaya bagi para kreditur pada umumnya dalam mengajukan tagihan kepada debitur. Penagihan secara kolektif diharapkan dapat mengurangi biaya yang mungkin timbul seandainya penagihan diadakan secara individu oleh masing-masing kreditur. Kreditur preferen juga dapat manfaat yang timbul dari kepailitan. Bagi kreditur

merasakan

preferen, kepailitan dapat

meningkatkan pengumpulan asset debitur pailit. Disamping itu kepailitan juga mempunyai dampak menguntungkan bagi kreditur terutama bagi kreditur lain yang mempunyai tagihan besar khususnya kreditur konkuren, mempunyai kekhawatiran bahwa dengan adanya kepailitan maka utang debitur pada mereka tidak dapat ditagih karena asset debitur tidak seimbang dengan jumlahnya. Berbeda dengan perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pailit , dimana kurator pailit, maka yang wajib membuktikannya adalah kurator. Adapun akibat-akibat hukum dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur maupun harta kekayaan kreditur adalah sebagai berikut :80 1. Putusan Pailit Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu 80

M. Hadi Subhan, Op.Cit


70

Putusan pengadilan merupakan serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan pailit dan dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Apabila putusan paiit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, maka tetap ah dan mengikat bagi debitur. 2. Sitaan Umum Harta kekayaan debitur yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (public attachement, gerechtelijk beslag)

beserta apa yang diperoleh selama

kepailitan. Dalam Pasal 21 UUK-PKPU dijelaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sita umum terhadap harta kepailitan tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sitaan tersebut. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator. Dalam sitaan hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan demikian sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum. 3. Kehilangan Wewenang Dalam Harta Pailit Debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemiikan terhadap harta kekayaan yang termasuk dalam pailit. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaan dan tidak


71

terhadap status pribadinya. Debitur yang dalam status pailit, tidak hilang hak-hak keperdataannya serta hak-hak selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya. 4. Perikatan Setelah Pailit Segala perikatan debitur yang telah mendapatkan putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Apabila dilanggar oleh yang pailit, maka perbuatan tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit. Ketentuan ini sering sekali diselundupi dengan membuat perikatan yang diantedateer

(ditanggali mundur ke belakang) dan bahkan sering terjadi adanya

kreditur fiktif untuk kepentingan si debitur pailit. 5. Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya Pernyataan pailit juga berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus diberhentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk juga dengan menyandera debitur. Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Akibat putusan pailit ini merupakan konsekuensi dari adanya akibat sitaan umum. Dengan adanya sitaan umum tersebut maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan/harta pailit harus dihentikan sementara demi hukum dari semua transaksi yang ada.


72

6. Hubungan Kerja Dengan Para Pekerja Perusahaan Pailit. Pekerja yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan bekerja dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berakun, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnnya. Ketentuan ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum perburuhan yang ada. Ini tidak memiliki konsep pemutusan hubungan kerja (PHK) yang komperhensif. Ketidak komperhensif konsep PHK dalam UU ini adalah tidak membedakan PHK demi hukum, PHK daro pengusaha dan PHK oleh buruh.


BAB II AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERSEROAN TERBATAS. A. Pengertian dan Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas

Recommend Documents