BAB II PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS. A. Dasar Hukum Peralihan Saham Pada Perseroan Terbatas

BAB II PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS

A. Dasar Hukum Peralihan Saham Pada Perseroan Terbatas Pengaturan umum mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bukti penyetoran modal kepada Perseroan. Menurut Pasal 7 ayat (2) UUPT, Bagian atas saham tersebut wajib diambil oleh para pendiri pada saat Perseroan tersebut didirikan. Para pendiri yang telah mengambil bagian sahamnya disebut sebagai pemegang saham.1 Pasal 55 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun

2007

menyatakan bahwa “Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan juga cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pemindahan hak saham dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak Atas Saham pasal 56 ayat (1) Akta Pemindahan Hak Atas Saham tersebut dapat di buat dalam bentuk

akta

dibawah

tangan

atau

akta

otentik

(Akta

Notaris).

Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan,

Universitas Sumatera Utara

(Pasal 56 ayat 2). Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus. (pasal 56 ayat 3). Jika perubahan kepemilikan saham tersebut tidak dicatat dalam Daftar Pemegang Saham maka pemilik/pemegang hak yang baru (pembeli), belum mmepunyai hak-hak sebgaiamana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 (Pasal 52 ayat 2), yaitu: a. Hak untuk menghadiri dan mengelurkan suara dalam RUPS, b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, c. Menjalankan hak lainysa berdasarkan Undang-Undang Perusahan Adanya akibat hukum sebagai mana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 UUPT tersebut tentunya harus sangat diperhatikan oleh Para Notaris dalam

kaitan

pembuatan akta-akta PT khususnya menyangkut pembuatan akta Jual Beli Saham. Dalam Anggaran Dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu : a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan atau c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,


Pasal 57 ayat 1, disebutkan bahwa persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan

hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali

keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan pewarisan. Pasal 57 ayat 2, disebutkan bahwa dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Pasal 58, disebutkan bahwa untuk melakukan pemindahan hak atas saham harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT maupun Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, untuk melakukan pemindahan hak atas saham diperlukannya persetujuan dari Organ Perseroan, misalnya Persetujuan RUPS atau Persetujuan Dewan Komisaris, jika memang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menetapkan harus adanya persetujuan tersebut. Sehingga apabila Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tidak menentukan diperlukannya persetujuan dari Organ Perseroan maka persetujuan tersebut tidak diperlukan.Hal tersebut sesuai dengan ketentuan

Pasal 57 ayat 1 UUPT. Jika Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

mensyaratkan untuk pemindahan hak atas saham tersebut harus memperoleh persetujuan dari Organ Perseroan maka pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham tersebut atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan


menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. (pasal 59 ayat 1) Jika jangka waktu tersebut telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. (pasal 59 ayat 2) dalam pemindahan hak atas saham tersebut disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan. Pasal 59 ayat 3, disebutkan bahwa Direksi wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. Kapan Pemberitahuan Tersebut Harus Dilakukan, Pasal 56 ayat 3 UUPT memnetukan bahwa pemberitahuan tersebut wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS. Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka pemberitahuan tersebut wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat dalam DPS bukan sejak tanggal diadakannya RUPS untuk menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut atau juga bukan sejak dibuatnya akta pemindahan hak. kapan direksi harus mencatat adanya pemindahan hak atas saham tersebut dalam dps UUPT tidak menentukan kapan Direksi wajib mencatat adanya pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS. Tidak adanya tenggang waktu yang mewajibkan Direksi untuk mencatat perihal pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum tersendiri.


Pasal 15 ayat 3 Per. Menkumham RI No M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (PD PT), menentukan bahwa Dokumen Pendukung untuk pemberitahuan perubahan data dikarenakan adanya perubahan pemegang saham karena penglihan saham adalah: 1.Tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; dan 2. Ringkasan akta perubahan nama pemegang saham karena pengalihan saham. (sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri tersebut … Lihat dibagian akhir tulisan ini). Sebagaimana diuraikan di atas, untuk melakukan pemindahan hak atas saham diperlukan adanya persetujuan RUPS apabila AD PT yang bersangkutan mensyaratkan hal tersebut. Jika AD PT tidak mensyaratkan hal tersebut maka tentunya tidak perlu diadakan RUPS dan karenanya tidak ada akta Risalah RUPS. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Menkumham RI yang mensyaratkan adanya salah satu Dokumen Pendukung untuk penyampaian perubahan data karena pemindahan hak berupa “ Tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi” disamping “, akta pemindahan hak atas saham yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya”, mau tidak mau di dalam praktek sebelum dilakukannya pembuatan akta jual beli saham maka terlebih dahulu diadakan RUPS dan dibuatlah Risalah


RUPS yang didalamnya

berisikan persetujuan penjualan saham sekaligus

menyebutkan nama-nama para pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki. Apabila kita berpegang pada ketentuan pasal 56 ayat 3 UUPT yang menentukan jangka waktu penyampaian pemberitahuan pemindahan hak atas saham kepada Menteri dihitung dari dicatatnya pemindahan hak tersebut oleh Direksi Perseroan dalam DPS maka seharusnya DPS merupakan salah satu dokumen pendukung yang wajib ada dan disampaikan untuk keperluan perubahan data dan juga menjadi dasar untuk melakukan input data dalam sistem SABH. Jika pemberitahuan kepada Menteri tersebut belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut, (pasal 56 ayat 4).39

B. Bentuk Peralihan Secara Diam-Diam Pada Perseroan Terbatas Peralihan saham secara diam-diam adalah merupakan pemindahan/peralihan hak atas kepemilikan saham, tanpa persetujuan RUPS, atau Komisaris, atau keduanya. Maka bentuk peralihan secara diam-diam mengandung makna yaitu telah berubahnya status kepemilikan sebuah saham tanpa sepengetahuan/izin dari pemilik yang sah, ini biasanya dapat dilakukan seorang direksi. Pengalihan saham biasanya memang diatur dalam anggaran dasar PT bahwa setiap pengalihan saham harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS, atau

39

http://alwesius.blogspot.com/2011/10/pemindahan-hak-atas-saham-menurut-uu-no.html, (diakses tanggal 20 Juni 2014).


Komisaris, atau keduanya. Akan tetapi perlu juga diketahui bahwa kata biasanya disini menunjukkan bahwa hukum mengenai perihal ini tidak mewajibkan demikian. Dibiarkan untuk diatur sendiri oleh para pendiri atau pemegang saham PT yang bersangkutan (ps.50 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas atau UUPT"). Ketentuan tersebut juga diatur dalam anggaran dasar PT. Dengan demikian, dapat dilihat apakah transaksi jual beli tersebut telah seluruhnya memenuhi ketentuan anggaran dasar PT dan hukum yang berlaku khususnya mengenai perjanjian jual beli (lihat ps.1457 KUH Perdata). Selain itu perlu dicatat bahwa PT mempunyai kepentingannya sendiri terlepas daripada kepentingan masingmasing pemegang sahamnya (lihat ps.2 UUPT). Kepentingan tersebut dituangkan dalam ketentuan maksud dan tujuan PT dalam anggaran dasar. Jadi setiap tindakan orang dalam ataupun orang luar PT yang tidak selaras dengan kepentingan PT menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut, dan bila manusia saja menjadi tanggung jawab pribadi. Setiap pemegang saham dapat menyalurkan kepentingannya masing-masing melalui RUPS, sebagai organ tertinggi dalam PT mempunyai kekuasaan yang tidak terbagi (ps.63 (1) UUPT). Mengingat pemegang saham akan memiliki hak suara sebanding dengan banyaknya modal (saham) yang ditanamkan, maka jumlah pemegang saham minoritas (yang bukan mayoritas), pada prinsipnya, harus mendapat perlindungan yang sewajarnya.40

40

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl933/pengalihan-saham-diam-diam, (diakses tanggal 25 juni 2014)


Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 juga menyatakan bahwa: Ayat 1, Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. Ayat 2, Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinanya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Ayat 3, Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Ayat 4, Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimksud dalam ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. Ayat 5, Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

C. Bentuk Peralihan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas Saham merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah Perseroan Terbatas. Saham merupakan tanda penyertaan modal dalam suatu


perusahaan (PT) sebagai tanda bukti kepemilikan modal. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUPT, saham tersebut dikeluarkan atas nama pemilikinya sehingga menjadi tanda bukti kepemilikan atas saham suatu PT. Pihak yang akan atau ingin memiliki saham harus mememuhi persyaratan kepemilikan saham yang dapat ditetapkan dalam anggaran dasar PT tersebut dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saham dapat dialihkan atau dipindahtangankan. Pada dasarnya, peralihan kepemilikan saham dilakukan dengan pembuatan akat peralihan yang dimana akta peralihan atau salinannya disampaikan kepada pesero. Dalam hal peraliahan saham, Direksi wajib mencatat peralihan tersebut dan melaporkannya kepada Menteri. Jika hal tersebut belum dilakukan maka Menteri menolak permohonan persetujuan tersebut. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 56 UUPT. Peralihan saham tersebut tidak dapat dilakukan secara asal, harus mememnuhi persyaratan dalam anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 UUPT, yakni: 1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; 2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau 3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum kecuali berkenaan dengan pewarisan. Dalam


saham terdapat hak kepemilikan sehingga saham dpat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Gadai atau jaminan fidusia atas saham ini wajib dicatat dalm daftar pemegang saham. Saham yang diagunkan dengan gadai ataupun jaminan fidusia tetap memiliki hak suara dan tetep pada pemegang saham. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 60 UUPT. Berdasarkan Pasal 62 UUPT, pemegang saham memiliki hak untuk meminta perseroan untuk membeli saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar, jika pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dianggap merugikan pemegang saham tersebut, berupa: 1. Perubahan anggaran dasar; 2. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan; atau 3. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT, yakni: 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; 2. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi: 3. Menjalankan hak lain berdasarkan UUPT41 Hak tersebut di atas baru berlaku setelah dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang

41

http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/02/20/aspek-saham-dalam-undang-undangnomor-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/, (diakses tanggal 3 Juli 2014).


timbul dari saham tersebut dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (5) UUPT. Berdasarkan Pasal 53 UUPT, anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegang hak yang sama. Namun, dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud di atas (lebih dari satu klasifikasi) antara lain: 1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; 2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; 3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; 4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden terlebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif; 5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Selain itu juga terdapat pembagian klasifikasi saham. Berdasarkan klasifikasi di atas, menurut Ridwan Khairandy saham-saham tersebut dapat dibedakan menjadi: 1. Saham Biasa (common stocks/ordinary shares)


Merupakan saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima deviden yang dibagikan dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain. Pemegang saham biasa ini tidak memil,iki hak lebih tertentu dari pemegang saham klasifikasi lainnya. 2. Saham Yang Mengandung Atau Memiliki Keistimewaan (preference shares) Merupakan saham yang memiliki keunggulan atau keistimewaan daripada saham biasa. Keunggulan tersebut di antaranya berkaitan dengan pembagian deviden, pembagian sisa kekayaan perseroan setelah perseroan dibubarkan atau dilikuidasi. a. Saham Utama (preference) Merupakan saham yang memiliki hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan saldo pada saat perseroan dilikuidasi. b. Saham Utama Kumulatif Merupakan saham yang memiliki hak-hak lebih daripada saham utama. Selain memiliki hak atas keuntungan dan saldo pada saat perseroan dilikuidasi, juga memiliki hak atas deviden tunggakkan. c. Saham Istimewa/Prioritas Merupakan saham yang memberikan kepada pemegangnya hak berbicara khusus. Ini adalah kewenangan yang tidak diberikan Undang-Undang kepada RUPS. Hal ini adalah hak yang termasuk dalam klausul oligarchie (klausul dalam anggaran dasar PT dimana pemegang saham tertentu meimiliki hak-hak istimewa yang tidak


dimiliki pemegang saham lainnya). Pemilihan atau penunjukan Komisaris atau Direksi biasanya terikat pada pencalonan yang dikemukakan oleh pemegang saham yang meimiliki hak istimewa tersebut. Selain jenis saham di atas, masih dikenal jenis saham lainnya, yakni: Saham Pendiri Merupakan saham yang diberikan sebagai balas jasa terhadap jasa-jasa para pendiri dalam mendirikan dan mengembangkan perseroan. Disini tidak ada kewajiban penyetoran baik berwujud uang maupun lainnya. Sedangkan berdasarkan cara peralihan saham, saham dapat dibedakan menjadi: a. Saham Atas Nama Merupakan saham yang mencantumkan nama pemegang saham atau pemiliknya sehingga peralihannya dilakukan dengan akta pemindahan hak (cessie) b. Saham Atas Tunjuk Merupakan saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya sehingga peralihannya dilakukan dengan penyerahan secara fisik. Saham dapat dialihkan atau dipindah tangankan. Pada dasarnya, peralihan kepemilikan saham dilakukan dengan pembuatan akat peralihan yang dimana akta peralihan atau salinannya disampaikan kepada persero. Dalam hal peralihan saham, Direksi wajib mencatat peralihan tersebut dan melaporkannya kepada Menteri. Jika


hal tersebut belum dilakukan maka Menteri menolak permohonan persetujuan tersebut. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 56 UUPT.42

42

http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/02/20/aspek-saham-dalam-undang-undang nomor - 40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/,(diakses tanggal1April2014).

-


BAB II PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS. A. Dasar Hukum Peralihan Saham Pada Perseroan Terbatas

Recommend Documents