TESIS
PEMBEBANAN ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS DENGAN JAMINAN GADAI
ANAK AGUNG SAGUNG WIRATNI DARMADI
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR
2010
ii
TESIS
PEMBEBANAN ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS DENGAN JAMINAN GADAI
ANAK AGUNG SAGUNG WIRATNI DARMADI NIM : 089.0561.064
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR
2010
ii
TESIS
PEMBEBANAN ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS DENGAN JAMINAN GADAI
Tesis untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Pada Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
ANAK AGUNG SAGUNG WIRATNI DARMADI NIM : 089.0561.064
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2010
iii
TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 6 AGUSTUS 2010
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH.SU. NIP. 195604191983031003
I Ketut Westra, SH.MH. NIP. 195809171986011002
Mengetahui Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH.SU. NIP. 195604191983031003
Prof. Dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) NIP. 195902151985102001
iv
TESIS INI DIUJI PADA TANGGAL 6 AGUSTUS 2010
PANITIA PENGUJI TESIS BERDASARKAN SK REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR : 1250/H14.4/HK/2010 TANGGAL 4 AGUSTUS 2010
Ketua
: Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH.SU.
Sekretaris
: I Ketut Westra, SH.MH
Aggota
: 1. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.MH. 2. Ngakan Ketut Punia, SH.MH 3. Dewa Gede Rudy, SH.MH.
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur saya ucapkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Waça, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 1. Universitas Udayana
Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (Khom), Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada saya
untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. 2.
Prof. Dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K), Direktur
Program Pascasarjana yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sangat mendukung dalam menyelesaikan perkuliahan. 3.
Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH.SU., Ketua
Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, dan Putu Arya Sumerthayasa, SH.MH., Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah memberikan bantuan selama penyelesaian studi pada Program S2. 4.
Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH.SU., sebagai
Pembimbing I, yang dengan sabar dan penuh pengertian memberikan bimbingan, dorongan, semangat, mencurahkan ilmu pengetahuan sejak perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini. Sebagai ungkapan rasa
vi
terima kasih atas segala yang telah diberikan semoga Ida Sang Hyang Widhi Waça, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya. 5.
I Ketut Westra, SH.MH., sebagai Pembimbing II,
yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah membimbing dan mencurahkan ilmunya. Semoga atas semua usaha dan bantuannya, senantiasa akan mendapatkan limpahan kasih, berkat dan lindungan dari Ida Sang Hyang Widhi Waça, Tuhan Yang Maha Esa. 6.
Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.MH.,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan kesempatan
kepada saya
untuk
melanjutkan
studi pada
Program
Pascasarjana Universitas Udayana. 7.
Para Guru Besar Penanggung Jawab Mata Kuliah,
Prof. Dr. Moch. Isnaeni, SH.MS., Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.MS.LLM., Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH.LLM., Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH.MS., Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS., Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.MS., Prof. Dr. Ibrahim, R.SH.MH., Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.MH., dan Prof. R.A. Retno Murni, SH.MH.Ph.D., beserta Ibu/Bapak Dosen yang tergabung Tim Pengasuh Mata Kuliah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berkenan memberikan wawasan keilmuan kepada saya selama mengikuti pendidikan Program S2. 8.
Ibu/Bapak Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas
Hukum Universitas Udayana, serta rekan-rekan Dosen lainnya yang tidak
vii
dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini. 9.
Ibu/Bapak
pada
Staf
Administrasi
Program
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik untuk urusan administrasi Akademik dan kemahasiswaan serta perpustakaan selama saya mengikuti Program S2. 10.
Ibu/Bapak pegawai Perpustakaan pada Fakultas
Hukum Universitas Udayana, serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama saya mengikuti Program S2. 11.
Untuk kedua orang tua saya, Tuaji Ida Anak
Agung Adi Darmadi (Almarhum) dan Ibu Anak Agung Sayu Oka, yang telah menjadikan saya seperti sekarang ini dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik saya dalam keluarga yang penuh dengan kebersamaan dalam kasih dan sayang. 12.
Untuk kedua mertua saya, Ida Pedanda Gede
Manuaba (Almarhum) dan Ida Pedanda Istri Manuaba (Almarhum), terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan selama ini sebagai menantu kepada saya. 13.
Untuk saudara-saudara saya, adik-adik tercinta di
Puri Agung Darmadi Gelogor, terima kasih atas kebersamaannya selama
viii
ini, semoga tetap terjalin persaudaraan yang kuat seperti apa yang diinginkan orang tua kita. 14.
Dan untuk keluarga saya terkasih, suami saya Ida
Bagus Putra Atmadja, SH.MH., dan putri saya Ida Ayu Agung Wirdaputri Atmadja, SH, terima kasih saya sampaikan atas cinta dan kasihnya selama ini yang diberikan kepada saya baik dalam suka maupun duka selalu memberi motivasi dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan tugastugas ini sehingga apa yang menjadi harapan saya bisa terselesaikan dalam tugas akhir tesis ini. Pada kesempatan ini pula saya tidak lupa mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas bantuan, doa, dan partisipasinya yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Waça, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.
Denpasar,
Juli 2010
Penulis
ix
x
RINGKASAN
Lembaga jaminan dalam transaksi bisnis sangatlah penting peranannya yang akan melindungi untuk menjamin pengembalian dana pinjaman yang disalurkan. Gadai saham merupakan salah satu masalah hukum yang belum tuntas penanganannya di dalam bidang hukum jaminan. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda, dan lembaga-lembaga jaminan seperti gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan. Konstruksi saham sebagai benda bergerak dilihat dari Pasal 511 Ayat (4) KUH Perdata, ”Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan Undang-Undang harus dianggap …… sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tidak bergerak”. Atas dasar ketentuan tersebut, saham termasuk katagori benda bergerak tidak berwujud karena ketentuan Undang-Undang yang berdasarkan cara penerbitannya berbentuk saham. Begitu juga dengan Pasal 60 Ayat (1) Jo Pasal 60 Ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatakan, ”Saham sebagai benda bergerak yang dapat memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya”. Dan dalam Ayat (2)nya menyebutkan, ”Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar”. Dari hal ini dapat dilihat bahwa UU Nomor 40 Tahun 2007 dalam pembebanan jaminan atas saham Perseroan Terbatas tidak konsisten dan tidak jelas dalam pengaturannya, karena bila saham dibebani gadai dalam pelaksanaan barang gadai dalam hal ini saham harus beralih kekuasaannya dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Kalau dengan fidusia barang jaminan yang berupa saham tetap berada pada tangan pemiliknya, pihak pemberi kredit / kreditur hanya menerima surat kepercayaan berupa akta fidusia yang baru mengikat para pihak setelah akta tersebut didaftarkan pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Selanjutnya bagaimana tata cara / proses pembebanan gadai atas saham Perseroan Terbatas dilakukan apakah tunduk pada ketentuan gadai dalam Pasal 1150 – 1160 KUH Perdata atau dapat melalui lembaga Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dengan demikian dalam tesis ini selanjutnya akan diuraikan secara lengkap yang dituangkan dalam lima (5) Bab yang disusun sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Dalam Bab I, diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, yang menjadi dasar terhadap permasalahan yang diteliti yang mencakup mengenai pembebanan atas saham Perseroan Terbatas dengan jaminan gadai. Sebagai benda bergerak saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, asalkan anggaran dasarnya memungkinkan. Dari hal itu dapat dikatakan bahwa terhadap saham Perseroan Terbatas dapat dipakai sebagai agunan atau jaminan
xi
tambahan bilamana Anggaran Dasar Perseroan mengijinkan, dan bila Anggaran Dasarnya menentukan lain maka saham tidak dapat diagunkan. Saham sebagai modal Perseroan Terbatas, dari segi ekonomi saham mempunyai nilai yang sangat menjanjikan bagi pemiliknya, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya karena saham juga dapat dibebankan sebagai jaminan hutang. Pembebanan saham sebagai jaminan hutang menimbulkan permasalahan hukum yaitu dalam hal menentukan kriteria saham yang bagaimanakah yang dapat dibebani dengan gadai ? Dan juga bagaimana tata cara / prosedur atas saham Perseroan Terbatas yang dibebani dengan gadai ? Untuk membahas permasalahan tersebut dalam Bab I ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsepsual (conseptual approach). Bahanbahan hukum yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan metode argumentasi hukum dan konstruksi hukum. BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN LEMBAGA JAMINAN Pada Bab II ini diuraikan tentang pengertian Perseroan Terbatas dan lembaga jaminan, juga dibahas dasar hukum dan modal Perseroan Terbatas, baik yang pernah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai landasan dasar dari ketentuan pengaturan Perseroan Terbatas yang sebelumnya dikenal dengan istilah NV (Naamlooze Vennootschap), juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagai pengganti dari Pasal-Pasal 36-56 KUH Dagang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Juga dalam Bab II ini dibahas mengenai penggolongan lembagalembaga jaminan dan obyek benda hak jaminan. Lembaga jaminan dalam pembebanan jaminan dapat berupa gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan. Sedangkan yang dapat menjadi obyek benda hak jaminan dapat berupa benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud dimana saham salah satunya sebagai benda bergerak tidak berwujud. Selanjutnya dalam Bab II ini juga diuraikan apa yang menjadi dasar hukum dari lembaga jaminan tersebut apabila yang menjadi obyek benda hak jaminan adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud, dan juga apa yang menjadi dasar hukum lembaga jaminan apabila yang menjadi obyek benda hak jaminan berupa benda tidak bergerak atau benda tetap. Akan tetapi dalam pembahasan ini lebih ditekankan pada obyek hak benda jaminan berupa saham Perseroan Terbatas. BAB III
SAHAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI JAMINAN HUTANG Pada Bab III ini dibahas mengenai macam-macam klasifikasi saham yang mana klasifikasi saham ini pada dasarnya diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007. Adapun yang dimaksud dengan klasifikasi saham
xii
adalah pengelompokkan saham berdasarkan karakteristik yang sama, dimana salah satu prinsip pokok klasifikasi saham berupa hak yang sama (equal right) kepada pemegangnya yakni setiap saham dalam klasifikasi yang sama, memberikan kepada pemegangnya hak yang sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (2). Bilamana terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham Pasal 53 Ayat (3) menetapkan bahwa Anggaran Dasar dapat menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Adapun klasifikasi saham yang dimaksudkan dalam Pasal 53 Ayat (4) antara lain; saham biasa, saham dengan tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris, saham yang dapat ditarik kembali dan saham yang memberikan hak deviden lebih dahulu. Dalam Bab III juga dibahas tentang kedudukan pemegang saham Perseroan Terbatas. Untuk mengantisipasi benturan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas Pasal 61 UU Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa, ”Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar, sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”. Dan juga pemegang saham dapat meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Melalui prinsip fairness (keadilan) bahwa pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam Good Corporate Governance mendapat tempat dan posisi yang proporsional berdasarkan perbandingan atau perimbangan yang ada, dengan memberi hak untuk memperoleh informasi tentang Perseroan yang benar dan akurat sesuai keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Perseroan, karena Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan aturan-aturan yang menaungi seperti Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya Bab III juga membahas tentang kriteria saham yang dapat dibebani gadai. Sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 60 Ayat (2) menentukan, ”Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar”. Dari ketentuan tersebut saham sebagai benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya, ini dapat berarti bahwa saham yang dimiliki dapat dipakai sebagai jaminan atas hutang baik dengan gadai maupun dengan jaminan fidusia, asalkan Anggaran Dasar Perseroan tidak menentukan lain. BAB IV PROSEDUR PEMBEBANAN TERHADAP GADAI SAHAM Dalam Bab IV ini dibahas mengenai sifat-sifat hak kebendaan dari gadai. Karena gadai merupakan hak kebendaan, maka dalam gadai mempunyai sifat-sifat dari pada hak kebendaan, yaitu selalu mengikuti bendanya (droit de suite), mempunyai hak didahulukan dalam pemenuhan (droit de preferent, asas prioriteit), dapat dipindahkan dan mempunyai kedudukan prefrensi, yaitu didahulukan dalam pemenuhan melebihi kreditur-kreditur lainnya. Bila dikaitkan dengan hak kebendaan lainnya gadai memiliki sifat-sifat antara lain;
xiii
bersifat accessoir yang merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian hutang piutang. Juga gadai merupakan hak yang bersifat memberi jaminan, bahwa pemberi gadai menjamin pembayaran kembali hutang tersebut. Begitu juga gadai merupakan hak menguasai barang, akan tetapi tidak untuk memilikinya. Dan gadai tidak dapat dibagi-bagi, artinya hak gadai tidak akan hapus dengan dibayarnya sebagian hutang, karena gadai tetap melekat atas seluruh bendanya. Juga dalam Bab ini dibahas mengenai syarat-syarat mengadakan hak gadai. Sebagai perjanjian yang bersifat accessoir (tambahan) maka gadai merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya. Dengan demikian dalam gadai mengandung unsur-unsur di antaranya ada subyek gadai yaitu penerima dan pemberi gadai, ada obyek gadai yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan adanya kewenangan kreditur dalam hal melakukan pelelangan terhadap barang debitur yang digadaikan. Oleh sebab itu, syarat-syarat mengadakan hak gadai di antaranya seorang nasabah dalam hal ini calon debitur (pemberi gadai), harus menyampaikan keinginannya kepada penerima gadai dengan menyerahkan obyek gadai. Dalam mengadakan hak gadai sesuai dengan ketentuan Pasal 1152, ”Hak gadai atas benda-benda bergerak atau piutangpiutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang”. Dengan akibat hukum apabila hak gadai atas benda tersebut tetap dalam kekuasaan pemberi gadai, maka hak gadai atas benda tersebut dianggap tidak sah. Dalam Bab IV ini juga dibahas mengenai tata cara pembebanan gadai atas saham. Sebagai benda bergerak tidak berwujud saham dapat diagunkan dengan gadai. Dalam Perseroan Terbatas saham dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana ketentuan Pasal 48 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007. Bila melihat ketentuan Pasal 49 Ayat (1) nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, hal ini dikarenakan dalam Pasal 31 Ayat (1) menentukan modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Ketentuan di atas akan bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 49 Ayat (2) dimana pada intinya modal Perseroan dapat berasal dari saham yang dijual tanpa nilai nominal di pasar modal. Begitu juga Pasal 49 Ayat (2)nya, saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan, dimana oleh Ayat (3) menentukan tidak menutup kemungkinan pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dari ketentuan tersebut mengenai saham yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas sudah tidak konsisten, karena saham yang dikeluarkan di bidang pasar modal adalah saham tanpa nilai nominal dan saham tanpa warkat (scriptless stock). Jika ditinjau ketentuan pasar modal khususnya penjelasan Pasal 61 UU Nomor 8 Tahun 1995 pemegang rekening dapat menjaminkan efek yang tercatat dalam rekening tanpa mengeluarkan efek tersebut dari penitipan kolektif. Peminjaman atau penjaminan efek dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pemegang rekening kepada lembaga penyimpanan dan
xiv
penyelesaian atau Bank Kustodian, yang menerangkan jumlah, jenis efek yang dipinjamkan atau dijaminkan, pihak yang menerima pinjaman atau penjaminan, dan persyaratan-persyaratan peminjaman atau penjaminan. Bertitik tolak dari tata cara gadai saham tersebut bahwa, tata cara pembebanan gadai saham bila didasarkan atas saham Perseroan Terbatas dengan nilai nominal akan terlihat adanya suatu ketimpangan atau perbedaan penerapan cara pembebanannya dengan saham tanpa nilai nominal yang dikeluarkan di pasar modal. Begitu juga dengan gadai saham menurut ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata saham yang dibebankan dengan gadai kekuasaan atas saham tersebut akan beralih ke pihak penerima gadai / kreditur. Akan tetapi kekuasaan ini beralih bukan untuk dimiliki tetapi hanya sebagai jaminan bahwa hutangnya akan dilunasi. Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dalam Pasal 1151 KUH Perdata, ”Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”. Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk tertulis sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pemberian kredit, perjanjin tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. BAB V PENUTUP Pada Bab V ini dimuat tentang simpulan atas permasalahan yang dibahas sebagai berikut : 1. Saham sebagai benda bergerak dapat diagunkan dengan gadai, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan lain. Dan ini berarti bahwa saham tidak dapat dibebani dengan gadai apabila Anggaran Dasar Perseroan yang menentukan. Sepanjang Anggaran Dasar Perseroan tidak menentukan bahwa saham Perseroan tidak dapat diagunkan dengan gadai, maka kriteria saham Perseroan Terbatas tersebut dapat dijadikan agunan oleh pemiliknya. 2. Prosedur pembebanan atas saham Perseroan Terbatas dengan gadai, tata caranya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk gadai saham sebagai benda bergerak tidak berwujud yang diatur dalam Pasal 1150 – Pasal 1160 KUH Perdata dan Pasal 60 Ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007, yang menetapkan gadai saham harus didaftarkan pada daftar pemegang saham dan daftar khusus yang dibuat oleh Direksi di tempat Perseroan Terbatas berkedudukan dengan tujuan agar masyarakat dan pemegang saham yang lainnya dapat mengetahui bahwa atas saham tersebut dibebani gadai, dan dalam hal ini Direksi wajib menyimpan daftar pemegang saham yang diagunkan tersebut dalam daftar khusus yang ada di tempat kedudukan Perseroan. Sedangkan untuk saham tanpa nilai nominal yang dijual di pasar modal bila diagunkan, maka pemegang rekening saham tersebut bila akan mengagunkannya, prosedur yang ditempuh adalah pemegang rekening saham harus melaporkan kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau Bank Kustodian, bahwa sahamnya akan diagunkan, dan menerangkan jumlah atau jenis efek/saham yang dititipkan pada Bank Kustodian akan dipakai sebagai jaminan berupa gadai. Dalam gadai saham atas nama pemilik dalam
xv
Perseroan Terbatas, saham yang digadaikan akan beralih kekuasaannya kepada penerima gadai akan tetapi hak-haknya tetap dimiliki pemegang saham. Untuk gadai saham tanpa nilai nominal, Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 1995 dalam penjelasannya mengatakan saham tersebut tetap disimpan oleh Bank Kustodian sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian, sedangkan hak-haknya tetap dipegang oleh pemegang rekening. Saran yang dikemukakan adalah : 1. UU Nomor 40 Tahun 2007 harus konsisten mengatur apakah saham Perseroan tersebut dapat diagunkan dengan gadai atau fidusia, sehingga bagi pihak yang berkepentingan mempunyai suatu kepastian. Dan juga perlu adanya revisi yang jelas tentang waktu lamanya gadai, sehingga Perum Pegadaian bisa berfungsi maksimal sebagai lembaga penyalur kredit di luar lembaga Perbankan. 2. UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1995, seharusnya sudah bisa memberi jalan keluar yang pasti dalam hal tatacara atau prosedur yang harus ditempuh bilamana saham atas nama pemilik dan saham scriptless (saham tanpa warkat) dipakai sebagai jaminan hutang dengan cara gadai saham dari suatu Perseroan Terbatas.
xvi
ABSTRAK Lembaga jaminan berperan sangat penting dalam pembebanan atas jaminan hutang debitur kepada kreditur dalam pengembalian dana pinjaman. Begitu juga dengan gadai saham di bidang hukum jaminan, merupakan salah satu masalah yang belum tuntas dan jelas penanganannya. Hukum jaminan memiliki kaitan yang sangat erat dengan bidang hukum benda dan lembaga jaminan seperti gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan. Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007, ”Saham sebagai benda bergerak memberikan hak kepada pemiliknya dalam arti saham tersebut dapat dipakai sebagai agunan baik dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasarnya”. Pembebanan atas saham Perseroan terbatas dengan jaminan gadai akan menimbulkan permasalahan hukum dalam menentukan, kriteria saham yang bagaimanakah yang dapat dibebani dengan jaminan gadai ? Dan bagaimanakah pembebanan atas saham Perseroan Terbatas dengan jaminan gadai ? Akan diteliti sebagai permasalahan yang kedua dalam penelitian ini. Penelitian mengenai kriteria saham yang dapat dibebani dengan jaminan gadai dan pembebanan atas saham Perseroan Terbatas dengan jaminan gadai, menggunakan metoda penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dikaitkan dengan pendekatan analisis konsep hukum. Materi hukum yang mencakup perjanjian gadai saham menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, akan dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum dan konstruksi hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa saham Perseroan Terbatas sebagai jaminan hutang, berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dari klasifikasi saham, kedudukan pemegang saham dan kriteria saham yang dapat dibebani gadai, dapat dilakukan oleh pemegang saham atau pemilik saham asalkan anggaran dasar perseroan tidak menentukan lain. Dengan mengimplementasikan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setiap pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri setempat apabila dirugikan karena tindakan Perseroan, ini menunjukkan bahwa kedudukan pemegang saham baik minoritas maupun mayoritas mendapat tempat dan posisi yang proporsional. Berdasarkan prinsip fairnes (keadilan) yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Perseroan, karena Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan aturan yang menaungi seperti Anggaran Dasar, UU Perseroan Terbatas dan aturan-aturan lain yang terkait. Untuk prosedur pembebanan terhadap gadai saham dikaitkan dengan sifat-sifat hak kebendaan dan syarat-syarat mengadakan hak gadai, maka tata cara atau prosedur pembebanan terhadap gadai saham prosedurnya dapat dilakukan secara tertulis, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta notariil. Kata kunci : saham Perseroan Terbatas, pembebanan jaminan, jaminan gadai.
xvii
ABSTRACT Beil agency has very importance role in loading for debitor debt beil to creditor in loan fund return. And so, share pawning in field of beil law, is one problems that not yet finished and clear for its management. Beil law has tighten relationship to object law field and beil agency likes pawning, fidusia, hypothec and insurance right. Paragraph 60 Verse (1) and Verse (2) Number 40 2007, “Share as moving object gives right to its owner means, share is used as guarantee both in pawning or fidusia guarantee as long as not be imposed other on Basic Budget.” Loading for limited company’s share with pawning guarantee will raise law problem in determining, which share criteria that can be loaded with pawning guarantee? And how the load for Limited Company’s share with pawning guarantee? Will be studied as second problem on this research. Research about share criteria can be loaded with pawning guarantee and load for Limited Company’s share with pawning guarantee, using research method of normative law with statute approach related to law concept analysis approach. Law material covers share pawning agreement as according to KUH Perdata, Statute Number 40 2007 about Limited Company, Statute Number 8 1995 about Capital Market, will be analyzed by using law argumentation and construction. This research indicates that Limited Company’s share as debt guarantee, based on Paragraph 53 Verse (1) until Verse (4) Statute Number 40 2007 from share classification, position of share holder and share criteria can be loaded by pawning, able to be conducted by share holder or share owner as long as Limited Basic budget not determining other. By implementing Paragraph 61 Statute Number 60 2007, each share holder can submit accusation to Limited on local official court if being harmed because of Limited action, this indicates that share holder position both minority or majority have proportional place and position. Based on fairness principle can be responsible by Limited, because Good Corporate Governance in company is a mechanism arrange about company management method based on regulation cover such as, Basic Budget, Limited Company Statute and other related rules. For load procedure to share pawning is related to object right natures and terms to supply pawning right, then method or load procedure to procedure share pawning can be performed in written, both in form of act under hand or notarial act. Key words : Limited Company share, to beil load, powning guarantee.
xviii
DAFTAR ISI Halaman JUDUL ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... i PERSYARATAN GELAR MAGISTER ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ii PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... iii PENETAPAN PANITIA PENGUJI ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... iv UCAPAN TERIMA KASIH ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... v RINGKASAN ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ix ABSTRAK ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... xv
xix
ABSTRACT ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... xvi DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... xvii BAB I
PENDAHULUAN 1 1.1..................................................................................... Latar Belakang Masalah .......................................................................................... .......................................................................................... 1 1.2..................................................................................... Rumusan Masalah .......................................................................................... .......................................................................................... 12 1.3..................................................................................... Ruang Lingkup .......................................................................................... .......................................................................................... 13 1.4..................................................................................... Tujuan
Penelitian
xx
.......................................................................................... .......................................................................................... 13 1.4.1...................................................................... Tujuan Umum .............................................................................. .............................................................................. 13 1.4.2...................................................................... Tujuan Khusus .............................................................................. .............................................................................. 14 1.5..................................................................................... Manfaat Penelitian .......................................................................................... .......................................................................................... 14 1.5.1...................................................................... Manfaat Teoritis .............................................................................. .............................................................................. 14 1.5.2...................................................................... Manfaat Praktis .............................................................................. .............................................................................. 15
xxi
1.6..................................................................................... Landasan Teoritis .......................................................................................... .......................................................................................... 15 1.7..................................................................................... Metode Penelitian .......................................................................................... .......................................................................................... 27 1.7.1...................................................................... Jenis Penelitian .............................................................................. .............................................................................. 28 1.7.2...................................................................... Jenis Pendekatan .............................................................................. .............................................................................. 29 1.7.3...................................................................... Sumber Bahan Hukum .............................................................................. .............................................................................. 30 1.7.4...................................................................... Pengumpulan
Bahan
xxii
Hukum
.............................................................................. .............................................................................. 32 1.7.5...................................................................... Teknis Analisis Bahan Hukum .............................................................................. .............................................................................. 33 BAB II
TINJAUAN
UMUM
TENTANG
PERSEORAN
TERBATAS DAN LEMBAGA JAMINAN ................................................................................................. ................................................................................................. 34 2.1 Pengertian, Dasar Hukum dan Modal Perseroan Terbatas ......................................................................................... ......................................................................................... 34 2.1.1..................................................................... Pengertian Perseroan Terbatas ............................................................................. ............................................................................. 34 2.1.2..................................................................... Dasar Hukum dan Modal Perseroan Terbatas ............................................................................. ............................................................................. 43
xxiii
2.2 Hukum
Jaminan
dan
Sumber-sumber
Hukum
Jaminan ......................................................................................... ......................................................................................... 56 2.3 Penggolongan Lembaga Jaminan dan Obyek Benda Hak Jaminan ......................................................................................... ......................................................................................... 63 2.3.1..................................................................... Penggolongan Lembaga Jaminan ............................................................................. ............................................................................. 63 2.3.2..................................................................... Obyek Benda Hak Jaminan dan Ruang Lingkup Hukum Jaminan ............................................................................. ............................................................................. 66 BAB III
SAHAM
PERSEROAN
TERBATAS
SEBAGAI
JAMINAN HUTANG ................................................................................................. ................................................................................................. 72 3.1 Macam-Macam
Klasifikasi
xxiv
Saham
......................................................................................... ......................................................................................... 72 3.2 Kedudukan Pemegang Saham Perseroan Terbatas ......................................................................................... ......................................................................................... 77 3.3 Kriteria Saham Yang Dapat Dibebani Gadai ......................................................................................... ......................................................................................... 93 BAB IV
PROSEDUR
PEMBEBANAN
TERHADAP
GADAI
SAHAM ................................................................................................. ................................................................................................. 101 4.1 Sifat-Sifat
Hak
Kebendaan
Dari
Gadai
101 4.2 Syarat-Syarat
Mengadakan
Hak
Gadai
111 4.3 Tata
Cara
Pembebanan
119 BAB V
PENUTUP
xxv
Gadai
Atas
Saham
................................................................................................. ................................................................................................. 143 5.1 Simpulan 143 5.2 Saran 144 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
xxvi
