BAB II PERALIHAN HAK ATAS SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS. diikuti dengan adanya kecakapan hukum (rechsbekwaamheid) dan kewenangan

BAB II PERALIHAN HAK ATAS SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS

A. Perseroan terbatas sebagai Badan Hukum Manusia, dalam dunia hukum adalah subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subjek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (rechsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechtsbevoedgheid). 19 Ada dua macam subjek hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu sebagai berikut : 1. Manusia, secara pribadi (Pasal 1329 KUHPerdata) 2. Badan atau Pekumpulan, yang didirikan dengan sah yang melakukan perbuatan perbuatan perdata (Pasal 1654 KUHPerdata)20 Bila kita melihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka kita tidak akan menemukan satu ayat pun yang menyatakan perseroan terbatas sebagai Badan Hukum yang dapat ditetapkan. Landasan perseroan terbatas dikatakan sebagai badan hukum dapat kita temukan pada Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dinyatakan secara jelas pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 19

Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan) 1996, hal 17 20

Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

19 Universitas Sumatera Utara

20

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 21 Dengan kata lain perseroan terbatas merupakan suatu badan yang memiliki kegiatan usaha dengan mengolah modal dengan prosedur perjanjian baik antar pemegang saham ataupun dengan pihak diluar perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang dinyatakan dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 dapat disetujui sebagai badan hukum apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut : 1. Memiliki pengurus dan organisasi yang teratur dan sistematis yang berhubungan antara satu dengan yang lain 2. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hubungan hukum, termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. 3. Mempunyai harta kekayaan sendiri. 4. Mempunyai hak dan kewajiban 5. Memiliki tujuan sendiri yang sesuai dengan kesepakatan pihak internal pada perseroan terbatas tersebut.22 Perseroan terbatas dalam hal pendirian nya, dapat dikatakan sah sebagai badan hukum apabila perseroan terbatas tersebut memiliki akta pendirian. Akta pendirian yang otentik tersebut kemudian selanjutnya disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan 21 22

Pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Hardijan Rusli, Ibid, Hal 25

Universitas Sumatera Utara

21

dari Menteri Hukum dan HAM baru akan diberikan apabila syarat syarat dalam anggaran dasar perseroan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kesusilaan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentan Perseroan terbatas bahwa perseroan terbatas dapat didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang berbahasa Indonesia. Yang dimaksudkan “orang” dalam Undang undang ini merupakan orang perseroan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

B. Modal Perseroan Terbatas Dalam pendirian perseroan terbatas sebagai badan hukum yang di sah kan oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, harus memiliki unsur unsur pemenuhan persyaratan yang dinyatakan dalam Undang undang perseroan terbatas salah satunya ialah Modal 23 Modal dalam perseroan terbatas merupakan terdiri atas seluruh nilai nominal saham 24. Namun juga tidak menutup kemungkinan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Maka daripada itu pendirian perseroan tidak dapat dilakukan tanpa pemenuhan syarat modal minimum yang ditentukan oleh anggaran dasar perseroan tersebut.

23 24

Ibid, Hal 26 Ibid, Hal 27


22

Pemenuhan syarat modal minimum bertujuan agar pada waktu perseroan didirikan setidak-tidaknya sudah mempunyai modal, yaitu sebesar modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor yang akan menjadi jaminan bagi pihak ketiga terhadap perseroan. Undang Undang nomor 1 tahun 1995 mengatur besarnya modal dasar yaitu minimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah). Sedangkan melalui pasal 32 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 mengatur bahwa besarnya modal dasar yaitu minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). Akan tetapi hal ini ternyata bukan ketentuan yang pasti, karena Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1).25 Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu” antara lain usaha perbankan,asuransi, atau freight forwading. 26 Menurut undang-undang Perseroan terbatas nomor 1 tahun 1995, pada waktu dilakukan pendirian perseroan terbatas, sekurang-kurang nya 25% dari modal dasar sudah harus ditempatkan. Artinya, sudah diambil oleh orang atau badan hkum tertentu yang menjadi pendiri, serta harus sudah disetor sekurangkurangnya 50% dari modal yang ditempatkan itu. Sedangkan menurut Undangundang nomor 40 tahun 2007 dikatakan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus ditempatkan (issued capital) dan seluruhnya (100% dari modal ditempatkan tersebut) harus disetorkan 25

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Ibid, Hal 43.

26

Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 dan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


23

ke dalam kas perseroan sebagai paid capital. Hal ini berbeda dengan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1995 yang hanya wajib disetor sejumlah 50% dari modal yang ditempatkan. Sehingga sisanya (50%) wajib disetor penuh pada saat pengesahan perseroan sebagai badan hukum oleh Mentri.

C. Kedudukan Saham sebagai Benda bergerak 1. Pengertian Saham Saham merupakan wujud kongkrit modal perseroan sebagaimana dikatakan dalam pasal 24 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham ini berbeda beda menurut jenis perseroan, dapat dikeluarkan dalam macam, jenis dan bentuk yang beragam, asal saja saham-saham ini dikeluarkan dalam nilai nominal mata uang Indonesia. Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengakui saham-saham yang dikeluarkan tanpa nominal. 27 Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut efek atau sekuritas, salah satunya yaitu saham 28. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas : “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sesuai dengan pasal 52 kepada pemiliknya”.

27

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Ibid, Hal 55

28

Abdul Muis, Hukum Persekutuan dan Perseroan, (Fakultas Hukum USU: Medan), 2006, Hal 118


24

Adapun hak yang dijelaskan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, lalu menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta hak untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang ini. 29 Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.30 Dapat juga dikatakan sebagai nilai atau pembukuan, saham sebagai bagian dalam instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkunkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham sebagai efek khusus dengan imbalan dalam bentuk uang tunai. Ini merupakan metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Dalam bentuk perwujudan nya saham merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk 29

30

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Ibid, Hal 69 Darmadji dan Fakhrudin, Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2001) Hal 5


25

Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut dengan emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebahagian dari perusahaan itu. Dengan demikian bila seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. 31 Bentuk wujud dari saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi bisa kita interpretasikan kedalam contoh seperti kita menabung di bank, setiap kali kita menabung maka kita wajib mendapatkan slip atau bukti tertulis yang menjelaskan bahwa kita telah melakukan pembayaran atau setoran sejumlah uang. Namun bedanya dalam investasi saham, yang kita terima bukan slip setoran melainkan lembaran saham yang sah dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau kita telusuri makna kata saham kita akan menemukan bahwa yang dimaksud dengan saham adalah suatu tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan atau beberapa perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemegang atau pemilik kertas tersebut adalah salah satu pemilik perusahaan yang menerbitkan saham. Kalau seseorang memiliki 1% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan berarti kepemilikannya juga sebesar 1%. Kepemilikan tersebut meliputi hak klaim atas aktiva dan penghasilan dari operasional perusahaan, dengan demikian pendapatan yang akan diperoleh (return) dari dividen berdasarkan porsi saham yang dikuasainya. Para pemilik modal membeli saham

31

Abdul Muis, Ibid, Hal 119


26

suatu perusahaan dapat berarti pula mereka membeli prospek perusahaan. Jika prospek perusahaan membaik harga saham tersebut akan meningkat, karena diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang layak begitu pula sebaliknya. Dengan demikian membeli saham bukanlah semata memiliki benda atau barang yang menjadi alat operasional perusahaan semata, namun juga memiliki manfaat yang lebih besar, yakni prospek perusahaan. Dengan demikian harga saham dapat sewaktu-waktu berubah naik atau turun tergantung pada perubahan 'harapan' terhadap perusahaan terkait, dengan adanya fluktuasi harga saham pemilik modal dimungkinkan memperoleh pendapatan dari hasil dari selisih harga pembelian dan penjualan. Perusahan menerbitkan saham dengan tujuan pemenuhan modal dasar dalam rangka pendirian perusahaan atau meningkatkan modal dasar yang telah dimiliki, sehingga dana yang ditanamkan dalam saham tidak dapat ditarik kembali karena terkait dengan keabsahan pendirian perusahaan yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan, sehingga penarikan dana penyertaan oleh tidak dapat dilakukan secara langsung dari perusahaan. 32 Pada saham tersebut mempunyai nilai keuangan tertentu, nilai saham dibedakan menjadi tiga jenis 33 : a. Nilai Nominal (Nilai Pari / par value) Merupakan nilai yang tercantum atau tertulis dalam lembar kertas saham yang bersangkutan, saham yang diterbitkan harus memiliki

32 33

Darmadji dan Fahkruddin, Ibid, Hal 6-7 Ibid, Hal 10


27

nilai nominal dan untuk satu jenis saham yang sama pada suatu perusahaan harus memiliki satu jenis nilai nominal. b. Nilai Dasar Merupakan harga dasar saham yang ditentukan pada saat pertama kali penawaran atau penerbitan, harga dasar ini akan berubah sejalan dengan berbagai tindakan perusahaan (corporate action) yang berhubungan dengan saham, misalnya bila perusahaan mengeluarkan saham baru (right issue), pemecahan nilai saham (stock split), atau penerbitan warrant. c. Nilai Pasar Merupakan harga saham pada pasar yang sedang berlangsung hingga ditutupnya sesi perdagangan, jika sesi perdagangan ditutup maka harga saham tersebut adalah harga penutupan. Selain jenis nilai di atas, ada juga yang membagi nilai saham atas tiga jenis, yaitu : a. Nilai Nominal, yaitu nilai yang tercantum dalam saham tersebut. b. Nilai Efektif, yaitu nilai yang tercantum pada kurs resmi jika saham tersebut diperdagangkan di bursa. c. Nilai instrinsik,

yaitu nilai saham pada

saat

dilikuidasi.

Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perhitungan dalam menganalisa saham apakah sudah layak atau belum dalam transaksi


28

di bursa, atau lazim disebut mispriced yakni penilaian yang terlalu tinggi (over valued) atau terlalu rendah (under valued). 34 2. Saham sebagai benda bergerak Secara konseptual kebendaan berwujud dibedakan dari kebendaan tidak berwujud berdasarkan pada sifat dan dilihat atau tidaknya (konkrit-abstraksnya) kebendaan tersebut. 35 Namun kepentingan praktis telah banyak menciptakan materialisasi dari kebendaan tidak berwujud dalam bentuk surat atau akta yang menjadi bukti kepemilikan dar kebendaan tidak berwujud tersebut Jika kita telusuri makna kata saham kita akan menemukan bahwa yang dimaksud dengan saham adalah suatu tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan atau beberapa perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemegang atau pemilik kertas tersebut adalah salah satu pemilik perusahaan yang menerbitkan saham. Kalau seseorang memiliki 1% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan berarti kepemilikan nya juga sebesar 1%. Kepemilikan tesebut meliputi hak klaim atas aktiva dan penghasilan dari operasional perusahaan, dengan demikian pendapatan yang akan diperoleh (return) dan dividen berdasarkan porsi saham yang dikuasainya.(belum selesai). Saham sebagai suatu hak yang merupakan benda yang dapat dikuasai dengan hak milik juga dapat ditentukan dasarnya pada ketentuan umum yang 34 35

Ibid, Hal 11 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Ibid, Hal 63


29

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 511 angka (4) yang berbunyi: “Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tidak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan. 36 Oleh karena itu saham sebagai benda bergerak dijadikan sebagai jaminan hutang dengan gadai atau jaminan fidusia sebagai jaminannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 60 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: ”saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak yang sebagai mana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya. 37 Untuk itu perlu ditegaskan tentang saham sebagai benda bergerak yang pada akhirnya memberikan ketegasan tentang lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas saham tersebut. 38 Ketentuan mengenai saham yang sebagai benda yang dapat dimiliki dipertegas kembali dalam rumusan pasal 60 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang

36 37 38

Pasal 511 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 60 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Ibid, Hal 64


30

dapat dipertahankan kepada setiap orang. Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut.

Sebagai subjek hukum pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang

hak, pemegang saham

berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagai mana diatur dalam UU dan anggaran dasar perseroan.

D. Hak-hak pemegang saham 1. Hak pemegang saham pada umumnya Pada umumnya, pemegang saham merupakan subjek hukum yang memiliki hubungan verbal terhadap hak dan kewajibannya sebagai orang yang memiliki kendali atas saham yang diatasnamakan oleh pemegang saham tersebut. Sehingga apapun itu yang terjadi terhadap sesuatu yang berkaitan dan berhubungan dengan kondisi saham maka pemegang saham lah yang harus memiliki andil baik hak dan kewajiban. Bila kita lihat lebih spesifik lagi, sebenarnya hak-hak pemegang saham dapat kita bagikan secara lebih rinci lagi dengan melihat hak yang tercantum pada Undang-undang dan hak-hak lain yang tidak bertentangan oleh Undang-undang. Adapun secara lebih rinci lagi hak pemegan saham ialah sebagai berikut:


31

a)

Hak menyatakan suara (vote) atas isu-isu yang mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan;

b)

Hak terkait dengan aset korporasi;

c)

Hak terkait dengan pengalihan saham;

d)

Hak untuk menerima dividen yang diumumkan oleh dewan direksi dari korporasi;

e)

Hak untuk memeriksa catatan dan buku dari korporasi;

f)

Hak untuk membawa gugatan terhadap korporasi untuk bertindak salah oleh direksi dan pejabat dari korporasi;

g)

Hak untuk berbagi dalam hasil kembali ketika korporasi liquidates aktiva.

Penjelasan tentang hak ini juga diatur secara jelas dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 52 ayat (1) mengatur tentang beberapa hak pemegang saham pada umumnya yaitu sebagai berikut: ”menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran dividen dan sisa hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya yang diatur didalam undang-undang ini” 39. Maka dari itu secara umum, pemilik saham biasa memiliki hak suara di perusahaan serta hak untuk menerima distribusi uang dari perusahaan (dividen). Dalam sebuah perusahaan sukses, kepemilikan saham bisa sangat menguntungkan. Namun, jika sebuah perusahaan besar tidak berhasil, pemilik saham biasa biasanya yang terakhir sesuai untuk menerima distribusi aset korporasi saat aktiva perusahaan adalah dilikuidasi. 39

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas


32

Tidak seperti saham biasa, pemegang saham preferen berhak atas dividen tetap dan hak-hak tetap untuk menerima persentase aset perusahaan adalah dilikuidasi. Sehubungan dengan hak dividen, contoh saham tersebut akan mencakup nama seperti "Rp. 50.000,- pilihan," yang berarti pemegang saham berhak untuk menerima Rp. 50.000,- dalam dividen per saham sebelum dividen yang dibayarkan kepada pemilik saham biasa. Perlu dicatat bahwa dewan direksi di sebuah perusahaan biasanya memiliki keleluasaan untuk memutuskan apakah dividen yang dikeluarkan pada tahun tertentu. Jika dividen tersebut tidak didistribusikan selama satu tahun, apakah pemilik saham preferen menerima dividen pada tahun berikutnya tergantung pada apakah saham yang dipilih adalah kumulatif atau non kumulatif. Jika

hak

kumulatif,

korporasi

harus

dividen

selama

beberapa

tahun

berikutnya. Jika hak tersebut non kumulatif, maka hak untuk menerima dividen tersebut hilang jika korporasi tidak menerbitkan dividen pada tahun tertentu. Pemilik saham yang dipilih biasanya tidak memiliki hak yang sama untuk memilih sebagai pemilik saham biasa. Namun, sebuah perusahaan dapat memberikan hak suara dan hak tambahan dalam anggaran pendirian atau ketentuan lainnya. undang-undang Negara juga memberikan beberapa hak kepada pemilik saham preferen secara acak.


33

E. Tata cara peralihan hak atas saham pada perseroan tertutup. 1. Pengalihan Hak Benda Bergerak Saham memiliki sifat sebagai benda bergerak menurut pasal 511 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga dalam kedudukan nya kepemilikan saham juga dapat dipindah tangan kan. Hal ini merupakan salah satu wujud bahwa kedudukan saham sebagai benda bergerak tidak serta merta dapat dipindah tangan kan tanpa melalui mekanisme dan pengaturan yang jelas. Pasal 36 ayat 1 (satu) serta ayat 2 (dua) juga mengatakan bahwa kepemilikan saham juga tidak bisa serta merta dipindah tangan kan tanpa ada melalui suatu mekanisme yang telah diatur di dalam Undang-undang yang artinya adanya kepemindahan hak terdahulu pada benda tersebut dengan 3 cara terhadap pengalihan hak yaitu Perjanjian, Karena Undang-undang, serta melalui Keputusan Hakim yang berkedudukan Hukum tetap yang telah dipersamakan dengan itu.

a. Perjanijian Perjanijian pada umum nya merupakan perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dalam pengertian pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam perjanjian juga memiliki beberapa bentuk yaitu perjanjian jual-beli, tukar menukar ataupun hibah;


34

b. Karena Undang undang Peralihan akibat undang-undang merupakan adanya unsur paksa oleh undang-undang yang dengan sendirinya kepemilikan hak atas saham harus terjadi misalnya si pemilik saham tersebut meninggal dunia berarti kepemilikan hak atas saham itu harus diwariskan; c. Akibat keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan

hakim

yang

berkekuatan

hukum

tetap

berarti

kepemilikan hak atas benda beralih dikarenakan ada kondisi terhadap perusahaan tersebut ataupun pemilik saham yang melawan hukum ataupun tidak berjalan sebagaimana metinya. Misalnya adanya keputusan pailit atau pun bangkrut sehingga seluruh asset perusahaan termasuk didalamnya saham tersebut harus dilelang melalui mekanisme pelelangan di Balai Harta Pelelangan. 2. Pengalihan Hak Atas Saham pada perseroan Tertutup Pengalihan hak atas saham pada suatu perseroan merupakan suatu perbuatan hukum yang dimana dalam kepemilikan saham telah terjadi pemindahan hak karena ada alas an-alasan tertentu dengan melalui mekanisme yang telah diatur pada pasal 56 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perserian Terbatas. Dimana pada pasal tersebut berbunyi: a. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. b. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.


35

c. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. d. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan,

Menteri

menolak

permohonan

persetujuan

atau

pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. e. Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundangundangan dibidang pasar modal. 40 Mengacu pada ketentuan Pasal diatas, maka hal pokok yang harus menjadi acuan pemegang saham adalah bahwa setiap pengalihan hak atas saham harus dibuat dalam bentuk akta. Oleh karena itu, sebagai proses pertama yang harus dilakukan adalah membuat Perjanjian Jual-Beli atas Saham yang dimiliki. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan RUPS.

40

Pasal 56 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


36

Pengalihan hak atas saham adalah salah satu bagian perubahan Anggaran Dasar yaitu merubah struktur Pemegang Saham. Hal ini diatur pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: a. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. b. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. 41 Oleh karena itu, niat seorang pemegang saham untuk menjual saham yang dimilikinya harus terlebih dahulu mendapat perserujuan daru Rapat Umum Pemegang Saham. Melalu mayoritas suara terbanyak maka saham tersebut dapat dijual ataupun dilepas. Pada ruang lingkup Perseroan tertutup, pengalihan hak atas saham dilakukan tidak secara terbuka melainkan memiliki batasan tertentu sesuai dengan sifat perseroan yang tertutup walaupun melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun batasan terhadap pelepasan lembar saham untuk dipindah tangankan hak nya ialah terletak pada kewajiban si pemegang saham tersebut untuk menawarkannya dulu di dalam ruang lingkup batasan perseroan. Artinya pihak ataupun calon pembeli saham tersebut hendaknya di prioritaskan merupakan orang yang juga berada pada ruang perseroan tersebut, baik itu jajaran direksi, pemegang saham ataupun karyawan perseroan. Pada akhirnya saham tersebut pada prinsipnya tidak dilepaskan atau pun tidak jatuh ke tangan publik yang berada diluar perseroan untuk menjaga sifat perseroan yang tertutup.

41

Pasal 19 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


37

Penawaran terhadap saham yang akan dilepas hak kepemilikan nya terhadap pemegang saham yang lain di dalam perseroan tersebut sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk dilepaskan pada publik diluar perseroan. Pada umum nya ketentuan pelepasan hak saham tersebut diumumkan terlebih dahulu melalui media yang telah disetujui baik anggaran dasar perseoan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pihak ataupun calon pembeli dapat mengetahui kondisi penjualan tersebut. Wajarnya pengumuman terhadap niat untuk melepaskan saham itu memiliki jangka waktu tertentu. Terhadap penawaran yang dilakukan seorang pemegang saham yang akan melepas hak kepemilikan nya kepada pihak intern perseroan sebenarnya dilakukan hanya sekali saja, dan berjangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari. Apabila pada sesi ataupun jangka waktu tersebut tidak ada penawaran terhadap pembelian saham yang akan dilepas, maka si pemegang saham dapat melepaskan saham tersebut dengan melakukan penawaran terhadap publik diluar perseroan dan dapat melakukan penawaran tersebut lebih dari sekali.


BAB II PERALIHAN HAK ATAS SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS. diikuti dengan adanya kecakapan hukum (rechsbekwaamheid) dan kewenangan

Recommend Documents