BAB II. A. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas. 1. Hak dan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

26

BAB II PERUBAHAN MENGENAI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.O4/2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA A. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ dari perseroan terbatas.Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tetang Perseroan Terbatas, organ perseroan terbatas terdiri dari RUPS, direksi, dan dewan komisaris. “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”39 1.

Hak dan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS adalah wadah perwujudan kepentingan para pemegang saham selaku

pemilik modal. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskanf bahwa kepada pemegang saham diberikan hak. Pertama, untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Kedua, untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Ketiga, untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

39

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

26

Universitas Sumatera Utara

27

Hak-hak yang dimiliki pemegang saham itu tidak menjadikannya organ perseroan. Para pemegang saham memiliki kewenangan bila berkumpul dalam RUPS. Hanya pada hal-hal yang ditetapkan undang-undang pemegang saham dapat bertindak tanpa melalui RUPS. “Kehendak para pemegang saham tersebut nantinya akan terjelma dalam keputusan RUPS tidak dapat ditentang dan dibatalkan oleh siapapun, kecuali oleh pengadilan dan oleh RUPS itu sendiri.”40 Hal ini agar pemilik modal melalui RUPS tetap mempunyai kontrol terakhir atas pengelolaan dananya oleh pengurus. Meski demikian, RUPS tidak boleh melanggar wewenang organ lain. Kewenangan RUPS adalah sisa kewenangan, yang tidak diberikan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar kepada direksi dan dewan komisaris. Kewenangan RUPS akan tertuang dalam anggaran dasar perseroan terbatas namun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas kewenangan RUPS yang paling utama antara lain sebagai berikut : a. Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1)). b. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota direksi, semua anggota dewan komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujui RUPS tersebut (Pasal 14 ayat (4)). c. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat (1)). d. Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan oleh perseroan (Pasal 38 ayat (1)). 40

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 57-58.


28

e. Menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroabn (Pasal 39 ayat (1)). f. Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1)). g. Menyetujui pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat (1)). h. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila anggaran dasar menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (3)). i. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris (Pasal 69 ayat (1)). j. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat (1)). k. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota direksi (Pasal 91 ayat (5)). l. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1)). m. Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96 ayat (1)). n. Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruh c). o. Memberi persetujuan kepada direksi untuk : - Mengalihkan kekayaan pFterseroan, atau - Mejadikan jaminan utang kekayaan perseroan, Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih dalam 1 transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1)). p. Memberi persetujuan kepada direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga (Pasal 104 ayat (1)). q. Memberhentikan anggota direksi (Pasal 105 ayat (2)). r. Menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan dewan komisaris terhadap anggota direksi (Pasal 106 ayat (7)). s. Mengangkat anggota dewan komisaris (Pasal 111 ayat (1)). t. Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris (Pasal 113). u. Mengangkat komisaris independen (Pasal 120 ayat (2)). v. Memberi persetujuan atas rancangan penggabungan (Pasal 123 ayat (3)). w. Memberi keputusan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat (1)). x. Memberi keputusan atas pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a). y. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat (1)).”41

41

M. Yahya Harahap, Op Cit, hal. 307-308.


29

2.

Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas,

RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak diberikan kepada organ perseroan lainnya yakni direksi dan dewan komisaris.42 Ketentuan mengenai RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perseroan terbatas telah dihilangkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, kedudukan RUPS, direksi dan dewan komisaris sejajar, sederajat dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (separation of power) yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. Yang membedakan ketiga organ tersebut adalah perihal pembagian wewenang. RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi dan/atau dewan komisaris.43 Namun wewenang yang dimiliki oleh Direksi dan/atau dewan komisaris juga bukan merupakan pelimpahan wewenang dari RUPS melainkan diperoleh berdasarkan undang-undang dan/atau anggaran dasar.44 Dalam kaitannya dengan kedudukan RUPS dalam pengelolan perseroan terbatas, bedasarkan kewenangan RUPS diatas, terdapat tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh RUPS yang berkaitan dengan permintaan persetujuan kepadanya sebelum direksi bisa mengadakan perbuatan hukum tertentu, seperti diatur dalam 42

Binotor Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Penerbit Aksara, 2014), hal. 117. Ibid 44 Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 78. 43

29


30

pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bukan berarti RUPS mempunyai kewenangan pengurusan melainkan karena pemegang saham sebagai pemilik modal dan juga sebagai alat kontrol agar memastikan perseroan dijalankan direksi seperti yang direncanakan dalam rencana kerja.45 Selain itu terdapat pula beberapa kewenangan RUPS yang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimungkinkan untuk dialihkan kepada dewan komisaris, yang setiap saat dapat dicabut kembali sebagaimana dalam pasal 39, pasal 41 ayat (2), dan pasal 96 ayat (2). 3.

Tanggung Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa RUPS merupakan kumpulan dari

para pemegang saham perseroan yang telah memberikan konstribusi modal awal untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seyogiyanya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal para pendiri dalam mendirikan perseroan terbatas berada ditangan mereka. Walaupun demikian setiap keputusan yang diambil oleh pemegang saham melalui RUPS mempunyai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. “Keputusan RUPS dapat dianggap sewenang-wenang apabila antara lain : 1. Bertentangan dengan hukum; 2. Bertentangan dengan anggaran dasar; 3. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan direksi dan dewan komisaris; 4. Bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi hukum.” 46

45

Ibid, hal. 86. Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 154. 46


31

Berkaitan dengan hal di atas, Mahkamah Agung melalui putusannya No. 878K/Sip/1974 tanggal 23 Maret 1976 menyatakan bahwa anggaran dasar perseroan adalah yang selalu harus diperhatikan oleh semua pemegang saham. Anggaran dasar lebih tinggi daripada RUPS. Dalam perseron segala hal harus tunduk pada anggaran dasar, termasuk penyelenggaraan RUPS.RUPS yang diselenggarakan dengan tidak mengindahkan anggaran dasar adalah tidak sah.47 “Dalam perseroan terbatas dikenal adanya prinsip separate entity yang melahirkan tanggung jawab terbatas pemegang saham menimbulkan beberapa konsekuensi antara lain: a. Perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham; b. Harta kekayaan, hak dan kepentingan serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham; c. Pemegang saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan dan pemisahan personalitas hukum.”48 Prinsip separate entity yang dimiliki perseroan tidak bersifat mutlak dalam hal-hal tertentu pengadilan dapat meniadakan sifat kemandiriannya dan meminta pemegang saham harus bertanggung jawab atas kewajiban perseroan.49 Apabila terjadi penyalahgunaan hukum yang dilakukan para pemegang saham yang bertindak melalui RUPS, maka prinsip tanggung jawab terbatas tidak lagi

47 Sudargo Gautama, Himpunan Jurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek SeharihariBerikut Komentar Jilid 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 417. 48 Sutan Remy Sjahdeni, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol.14, 2001), hal. 108 49 Hasbullah F. Sjawie, Op. Cit, hal. 140.


32

absolut dan dapat diminta pertanggungjawaban pribadi pemegang saham.50 Dalam hal demikian pengadilan dapat meminta pertanggungjawaban pribadi pemegang saham yang dikenal dengan doktrin piercing the corporate veil. Doktrin piercing the corporate veil diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak pemegang saham atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan, tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan dimaksud sebenarnya dilakukan oleh perseroan.51 “Pencampuran hak dan tanggung jawab antara suatu perseroan dan pemegang saham terjadi disebakan hal-hal sebagai berikut: 1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 2. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; 3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau 4. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaanya menjadi tidak cukup untuk melunasi utangnya.” 52 RUPS dalam menjalankan tugasnya sebagai organ perseroan juga memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Dalam hal terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh RUPS yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum maka pengadilan dapat mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dan membebankan setiap kerugian yang timbul secara pribadi kepada pemegang saham.

50

Ais Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.2-3. 51 Hasbullah F. Sjawie, Op. Cit, hal. 142. 52 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.


33

B. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Rapat Umum Pemegang Saham adalah “Rapat” yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan hukum mereka sebagai pemilik perseroan. Walaupun demikian tidak berarti bahwa pemegang saham mempunyai wewenang untuk melaksanakan rapat dimaksud. Pelaksanaan RUPS agar sah menurut hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mana akan dijelaskan lebih lanjut melalui sub bab dibawah ini. 1.

Tempat, Waktu, dan Pimpinan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

a.

Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan ketentuan dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007, bahwa pada dasarnya tempat penyelenggaraan RUPS terdapat beberapa alternatif. RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar sedangkan bagi perseroan terbatas terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa. Selain itu undang-undang mengharuskan tempat penyelenggaraan RUPS harus berada di wilayah negara Republik Indonesia. Ini erat kaitannya dengan kewarganegaraan perseroan sebagai badan hukum Indonesia. Selain

penyelenggaraan

RUPS

sebagaimana

dijelaskan

diatas,

penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan juga melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta


34

RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.53 “Konsep telekonferensi atau video konferensi dapat dijelaskan sebagai pertemuan yang menggunakan basis elektronik secara langsung di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi.“54 Dengan adanya konsep telekonferensi atau video konferensi tersebut dapat memberikan efisiensi waktu bagi para pemegang saham untuk mengadakan RUPS jika ada agenda tertentu yang harus segera dibahas dan tidak memungkinkan para pesertanya untuk berkumpul di tempat kedudukan perseroan RUPS tersebut. Jika melihat konsep telekonferensi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 77 dapat ditarik kesimpulan bahwa RUPS dapat diadakan dimana saja meskipun tidak berada dalam wilayah negara Republik Indonesia sepanjang para peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. b. Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau dari segi waktu penyelenggaraan RUPS, pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengklasifikasi rapat perseroan menjadi 2 yakni Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya atau dalam praktiknya sering dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

53

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ni Ketut Supasti, et al., Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law,dalam Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 4, No.1:190-202, Mei 2015, (Bali: Universitas Udayana), hal. 194. 54


35

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diadakan setiap tahun dan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tahun buku berakhir dan bersifat imperative (mandatory rule). Hal tersebut dikarenakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sudah terdapat agenda wajib yakni direksi wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama tahun buku yang bersangkutan untuk disetujui dan disahkanoleh para pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.55Artinya direksi dapat menyelenggarakan RUPS setiap waktu apabila terdapat kepentingan perseroan untuk diadakan RUPS. c.

Pimpinan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas tidak diatur mengenai siapa yang menjadi pimpinan dalam penyelenggaraan RUPS atau biasa disebut “Ketua Rapat”. Siapa yang menjadi Ketua Rapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan keleluasaan bagi masing-masing perseroan terbatas untuk menentukan sendiri dan diatur dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Biasanya yang menjadi ketua rapat adalah salah satu anggota direksi atau anggota dewan komisaris. 2.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

55

M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 315-316.


36

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak ditemukan ketentuan mengenai pemberitahuan penyelenggaraan RUPS baik bagi perseroan terbatas tertutup maupun terbuka sedangkan untuk pengumuman mengenai akan diselenggarakan RUPS terdapat dalam pasal 83, dimana pasal ini mengharuskan perseroan terbuka untuk membuat pengumuman paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dilakukan. Tata cara dan syarat pemanggilan rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas akan dijelaskan sebagai berikut: a. Direksi akan melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS, akan tetapi dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh dewan komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.56 b. Pemanggilan RUPS oleh dewan komisaris baru diperbolehkan apabila Pertama, direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam tempo 15 (lima belas) hari dari tanggal permintaan RUPS yang diajukan dewan komisaris diterima oleh direksi, Kedua, direksi berhalangan, Ketiga, terdapat pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan.57 c. Pemanggilan RUPS oleh pemegang saham dapat dilakukan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Hal ini dapat terjadi apabila direksi atau

56 57

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.


37

dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal Direksi atau Dewan Komisaris menerima surat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham.58 d. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dan dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.59 Dalam Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan ruang untuk mengabaikan ketentuan terkait pemanggilan tersebut sepanjang semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.60 3.

Hak Pemegang Saham dan Kehadiran Pihak Lain Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Seperti yang telah dijelaskan diatas, sebelum RUPS diadakan, direksi

memanggil pemegang saham. Berdasarkan pemanggilan tersebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberi hak kepada pemegang saham dalam RUPS untuk menghadiri RUPS baik secara sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.61 Ketentuan mengenai kehadiran pihak lain tidak ditemukan dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam 58

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 60 Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 61 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 329. 59


38

praktiknya kehadiran pihak lain ini dapat dijumpai dalam hal terkait mata acara rapat. Misalnya Notaris. 4.

Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

a.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Setiap pengambilan keputusan dalam RUPS mengedepankan atau berpegang

pada asas musyawarah untuk mufakat. Selama para pemegang saham mampu mengambil keputusan dengan suara bulat, maka pengambilan keputusan melalui mekanisme voting tidak diperlukan.62 Hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali ditentukan undang-undang dan/atau anggaran dasar lebih besar.63 b. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Ketentuan terkait kuorom RUPS diatur dalam pasal 86, pasal 88, dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan pasal-pasal tersebut terdapat perbedaan perihal besarnya kuorum tergantung mata acara rapat yang dibicarakan dan akan diklasifikasikan sebagai berikut :

62 63

Binoto Nadapdap, Op. Cit, hal. 124. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.


39

i.

Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara biasa Dalam RUPS ini kuorum kehadiran adalah sebesar ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali ditentukan undang-undang dan/atau anggaran dasar lebih besar.64 Apabila kuorum tidak tercapai dapat dilangsungkan RUPS kedua dan ketiga. “RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili”.65 RUPS ketiga dapat dilangsungkan apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai. Mengenai kuorum kehadiran dan keputusan dalam RUPS ketiga, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.66

ii. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah anggaran dasar Kuorum kehadiran dalam RUPS dengan mata acara perubahan anggaran dasar adalah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah 64 65 66

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.


40

suara yang dikeluarkan. Akan tetapi Undang-Undang memberikan hak bagi perseroan untuk menentukan dalam anggaran dasar kuorum yang lebih besardari yang ditentukan undang-undang.67 Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai dapat dilangsungkan RUPS kedua dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.68 Untuk RUPS kedua ini pun anggaran dasar dapat menentukan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang lebih besar dari yang ditentukan undang-undangakan tetapi tidak boleh lebih besar dari ¾ bagian baik untuk kuroum kehadiran maupun kuorum keputusan.69 RUPS ketiga dapat dilangsungkan apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai. Mengenai kuorum kehadiran dan keputusan dalam RUPS ketiga, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.70

67

Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penjelasan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 68

69

Terbatas. 70

Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.


41

iii. Rapat Umum Pemegang Saham atas mata acara yang disebut pasal 89 ayat (1) dan 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Terhadap mata acara yang disebut dalam pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang paling besar diantara mata RUPS lainnya. Mata acara RUPS yang dimaksud terdiri atas: 1. Penggabungan, peleburan, pengambilihan, pemisahan Perseroan; 2. Pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit; 3. Perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan, 4. Pembubaran perseroan 5. Mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Terhadap mata acara RUPS sebagaimana disebutkan diatas dapat dilangsungkan jika kuorum kehadiran paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan sah apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan


42

kecuali ditentukan undang-undang dan/atau anggaran dasar lebih besar.71 Apabila

kuorum

RUPS

pertama

tidak

tercapai

dapat

dilangsungkan RUPS kedua dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali ditentukan undang-undang dan/atau anggaran dasar lebih besar.72 Terhadap ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang lebih besar dalam penjelasan pasal 89 ayat (3) telah ditentukan bahwa penentuan kuorum yang lebih besar untuk RUPS kedua oleh anggaran dasar diperbolehkan namun tidak boleh melebihi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS pertama yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni ¾ (tiga per empat). RUPS ketiga dapat dilangsungkan apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai. Mengenai kuorum kehadiran dan keputusan dalam RUPS ketiga, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.73

71

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 73 Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 72


43

5.

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Pengambilan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham

a.

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah RUPS. Ketentuan

pembuatan risalah RUPS tersebut bersifat imperatif (mandatory rule). Akibat hukum dari tidak dibuatnya risalah RUPS tersebut dapat mengakibatkan RUPS tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (never existed).74 Risalah RUPS dapat dibuat baik dalam bentuk akta bawah tangan ataupun akta notaris. Dalam hal risalah RUPS dibuat dibawah tangan maka risalah RUPS tersebut wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS.75 Terhadap risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris tidak disyaratkan untuk ditandatangani baik oleh pemegang saham maupun ketua rapat.76 Sekalipun tidak ditandatangani risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris isi yang terdapat di dalamnya dapat dianggap pasti kebenarannya. Hal ini sesuai dengan fungsi yuridis akta notaris sebagai akta otentik. Sebagaimana pasal 1870 KUH Perdata, suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya serta mengikat para pihak didalamnya.77

74

Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 340. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 76 Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 77 Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 340. 75


44

Ketentuan mengenai kewajiban untuk membuat dan mengumumkan ringkasan risalah RUPS tidak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. b. Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham Selain mengadakan rapat, para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS yang dalam praktiknya dikenal dengan nama “circular resolution” dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.78 Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan disetujui secara tertulis oleh para pemegang saham.79 Persetujuan dari seluruh pemegang saham merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS ini. Tidak boleh ada satupun suara dari pemegang suara tidak setuju karena dapat menyebabkan keputusan tersebut tidak sah.80 Keputusan yang diambil berdasarkan circular resolution ini dapat ditandatangani di luar Indonesia81 dan keputusan yang dihasilkan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS.82

78

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Binoto Nadapdap, Op. Cit, hal. 127. 80 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 341. 81 Munir Fuady, Op. Cit, hal. 141. 79


45

C. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan terbatas terbuka. Selain itu Pemegang saham dapat juga meminta kepada emiten atau perseroan publik untuk menyelenggarakan RUPS dengan ketentuan apabila dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Ketentuan terkait jumlah minimal permintaan tersebut tidak bersifat mutlak artinya anggaran dasar dapat mengatur jumlah yang lebih kecil.83 Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham tersebut diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. b. c. d.

“Dilakukan dengan itikad baik; Mempertimbangkan kepentingan perusahaan terbatas terbuka; Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan terbatas terbuka.”84

82

Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 83 Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. 84 Pasal 3 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014.


46

Secara Umum yang menjadi pokok permasalahan untuk diambil keputusannya melalui RUPS, yakni terkait dengan capital atau funding decisions. Hal ini menyangkut sumber, jumlah, dan komposisi modal perseroan. Sumber utama pendanaan kegiatannya di samping modal disetor juga retained earning dan utang. 85 Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham hanya dapat ditindaklanjuti oleh direksi jika RUPS yang dimintakan penyelenggaraannya untuk mengambil suatu keputusan yang memang masuk ke dalam kewenangan dan kekuasaan RUPS untuk mengambil keputusannya.86 Setelah permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham diterima oleh direksi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham.87 Dalam hal direksi tidak melakukan pengumuan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka: a. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada dewan komisaris; dan b. Dewan komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.88

85

Pamela Hanrahan, et al., Commercial Applciations of Company Law, (Sydney: CCH Australia Ltd., 2001), hal. 120-121. 86 Hasbullah F. Sjawie, Op. Cit, hal. 92. 87 Pasal 3 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014.


47

Apabila direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan diatas, direksi atau dewan komisaris wajib mengumumkan bahwa ada terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham disertai dengan alasan tidak diselenggarakannya RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.89 Dalam hal dewan komisaris juga tidak melakukan pengumuman RUPS maka pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perusahaan terbatas terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS dengan tetap wajib mengikuti tata cara penyelenggaraan RUPS. 90 Bentuk permintaannya kepada ketua pengadilan negeri adalah permohonan (verzoekschrift) dan bukan gugatan (vordering) serta sesuai dengan asas actor sequitor forum rei.91 Meski permintaan kepada pengadilan negeri itu berbentuk permohonan yang bersifat voluntair, sistem pemeriksaannya tidak bersifat ex parte atau tidak hanya memeriksa pihak pemohon seperti lazimnya pemeriksaan permohonan dilakukan, tetapi bersifat kontrakdiktoir atau in partes, di mana sebelum mengeluarkan penetapannya, pengadilan juga mendengar direksi dan/atau dewan komisaris.92

88

Pasal 3 ayat (5) dan (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. 90 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. 91 Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 319. 92 Ibid. 89


48

Bilamana permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh direksi atau dewan komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan, pemegang saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS.93 Terkait tata cara penyelenggaraan RUPS setiap emitmen wajib memenuhi setiap tahapan-tahapan serta ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 yakni sebagai berikut: 1.

Tempat, Waktu, dan Pimpinan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

a.

Tempat dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS dan

harus diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.94 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan keleluasaan kepada perusahaan terbatas terbuka untuk menyelenggarakan RUPS baik di tempat kedudukan perusahaan terbatas terbuka, di tempat perusahaan terbatas terbuka melakukan kegiatan usaha utamanya, di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama perusahaan terbatas terbuka, atau provinsi tempat kedudukan bursa efek dimana saham perusahaan terbatas terbuka dicatatkan.95 “Penentuan tempat dan waktu penyelenggaraan ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk menghadiri RUPS.”96 b.

Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham

93

Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 95 Pasal 7 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 96 Penjelasan Pasal 7 ayat () Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 94


49

Dalam penyelenggaraan RUPS biasanya akan dipimpin oleh seorang pimpinan RUPS yang dalam praktiknya dikenal dengan sebutan ketua rapat. Dalam perseroan terbatas terbuka RUPS wajib dipimpin oleh salah satu anggota dewan komisaris yang ditunjuk oleh dewan komisaris. Bilamana semua anggota dewan komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh direksi dan apabila semua anggota dewan komisaris atau anggota direksi tidak hadir atau berhalangan hadir maka pimpinan RUPS akan dipilih dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh peserta RUPS.97 Pimpinan RUPS berhak meminta para peserta rapat yang hadir untuk membuktikan wewenang dan kapasitasnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. Pimpinan RUPS pada prinsipnya tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan maka terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijalankan yakni sebagai berikut:98 i.

Bilamana pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;

ii. Bilamana semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; 97 98

Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014


50

iii. Bilamana pimpinan RUPS adalah salah satu anggota Direksi maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. iv. Bilamana semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direkstur, komisaris atau pemegang saham.99 2.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS Dalam penyelenggaraan RUPS perusahaan terbatas terbuka terdapat beberapa

tahapan yang wajib dilakukan oleh perusahaan terbatas terbuka sebelum penyelenggaraan RUPS dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar RUPS yang dilangsungkan dapat diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan dan juga selaras dengan prinsip keterbukaan yang dianut dalam pasar modal. Adapun tata cara yang dilakukan sebelum penyelenggaraan RUPS yakni antara lain: a. Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahapan pertama yang wajib dilakukan sebelum penyelenggaraan RUPS dilakukan, perusahaan terbatas terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan 99

Nindyo Pramono, Op. Cit., hal. 311.


51

pemberitahuan mata acara rapat atau agenda RUPS secara rinci dan jelas kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dilakukan., dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.100 Pemberitahuan kepada OJK dilakukan dengan surat tertulis yang ditujukan kepada kepala departemen pengawasan pasar modal. Bilamana terdapat perubahan mata acara rapat, perusahaan terbatas terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS dilakukan. b. Pengumuman Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan perusahaan terbatas terbuka yakni melakukan

pengumuman

penyelenggaraan

RUPS.

Pengumuman

penyelenggaraan RUPS baru dapat dilakukan 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan kepada OJK dilakukan. Pengumuman penyelenggaraan RUPS kepada pemegang saham wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.101 “Pengumuman RUPS sekurang-kurangnya memuat: 102 a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan d. Tanggal pemanggilan RUPS.” 100 101 102

Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014


52

Pengumuman RUPS kepada pemegang saham bagi perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat dalam bursa efek paling kurang dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dan situs web perusahaan terbatas terbuka sedangkan untuk perusahaan terbatas terbuka yang sahamnya tidak tercatat dalam bursa efek tidak dilakukan melalui situs web bursa efek.103 Pengumuman RUPS dimungkinkan dilakukan dalam bahasa asing. Hal ini semata karena tidak menutup kemungkinan terdapat investor asing yang membeli efek atau saham dalam perseroan terbatas terbuka di Indonesia. Untuk memfasilitasi hal tersebut pengumuman RUPS dalam bahasa asing dapat dilakukan dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah Bahasa Inggris dan wajib memuat informasi yang sama dengan pengumuman RUPS dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang dijadikan acuan adalah Bahasa Indonesia.104 Perusahaan terbatas terbuka wajib menyampaikan bukti pengumuman RUPS kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.105

103 104 105

Pasal 10 ayat (4) dan (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 10 ayat (6) dan (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 10 ayat (8)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014


53

Bilamana RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham maka pengumuman

RUPS

wajib

memuat

informasi

bahwa

Perseroan

menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.106 c. Pemanggilan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Setelah pengumuman penyelenggaraan RUPS dilakukan, perseroan terbatas terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham terkait adanya penyelenggaraan RUPS. Pemanggilan kepada pemegang saham wajib dilakukan oleh perseroan terbatas terbuka paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.107 “Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi sebagai berikut: a. b. c. d. e.

tanggal penyelenggaraan RUPS; waktu penyelenggaraan RUPS; tempat penyelenggaraan RUPS; ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.”108 Media pemanggilan RUPS kepada pemegang saham bagi perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat dalam bursa efek paling kurang dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 106

Pasal 10 ayat (3) dan (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. 108 Pasal 13 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. 107


54

berperedaran nasional, situs web bursa efek dan situs web perusahaan terbatas terbuka sedangkan untuk perusahaan terbatas terbuka yang sahamnya tidak tercatat dalam bursa efek tidak dilakukan melalui situs web bursa efek.109 Pemanggilan RUPS dimungkinkan dilakukan dalam bahasa asing. Hal ini sejalan dengan pengumuman RUPS yang juga dimungkinkan dilakukan dalam bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah Bahasa Inggris dan wajib memuat informasi yang sama dengan pemanggilan RUPS dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang dijadikan acuan adalah Bahasa Indonesia.110 Perusahaan terbatas terbuka wajib menyampaikan bukti pemanggilan RUPS kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.111 Bilamana kuorum kehadiran dalam RUPS tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua dapat dilangsungkan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Ketentuan109

Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. Pasal 13 ayat (5) dan (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. 111 Pasal 13 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. 110


55

ketetentuan mengenai media pemanggilan sebagaimana dijelaskan pada paragraph diatas berlaku juga untuk pemanggilan RUPS Kedua.112 Bilamana setelah RUPS kedua dilangsungkan dan juga tidak mencapai kuorum kehadiran, pemanggilan RUPS ketiga dilakukan atas permohonan perseroan terbatas terbuka kepada otoritas jasa keuangan dan telah mendapatkan ketetapan dari otoritas jasa keuangan.Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.113 Sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, bahan mata acara rapat wajib disediakan perusahaan terbatas terbuka kepada pemegang saham.Bahan mata acara rapat dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma dan disediakan di kantor perusahaan terbatas terbuka sedangkan salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web perusahaan terbatas terbuka. Bahan mata acara rapat dapat berupa laporan tahunan dalam RUPS tahunan dan daftar riwayat hidup calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris yang akan diangkat dalam rangka mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris.114

112

Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. 114 Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. 113


56

Dalam hal terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan perusahaan terbatas terbuka wajib melakukan ralat pemanggilan. Apabila ralat pemanggilan memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dijelaskan diatas namun ketentuan tentang pemanggilan ulang tidak berlaku apabila ralat pemanggilan tersebut dilakukan bukan karena kesalahan perusahaan terbatas terbuka. Misalnya karena kesalahan cetak atau diakibatkan perintah dari otoritas jasa keuangan.115 3.

Hak Pemegang Saham dan Kehadiran Pihak Lain Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Setiap pemegang saham diberi hak untuk menghadiri RUPS baik sendiri

maupun diwakili berdasarkan surat kuasa serta memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS atau 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. Selain pemegang saham, perusahaan terbatas dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.116 “Pihak lain yang dimaksud antara lain lembaga

115 116

dan/atau

profesi

penunjang

pasar

modal

yang

terkait

dengan

Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014.


57

penyelenggaraan RUPS dan/atau terkait dengan mata acara rapat dan komite yang dimiliki perusahaan terbatas terbuka.”117 4.

Keputusan, Kuorom Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Setiap keputusan RUPS diambil mengedepankan atau berpegang pada asas

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS perusahaan terbatas terbuka yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 32/POJK.O4/2014 ini dibagi beberapa pasal tergantung mata acara dalam RUPS yakni antara lain : a. “RUPS untuk mata acara biasa dilangsungkan dengan ketentuan : i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; ii. Jika kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan dalam RUPS kedua dihadiri lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; iii. Keputusan RUPS sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; iv. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan dengan mengacu pada 117

Penjelasan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014.


58

ketentuan besaran kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan perusahaan terbatas terbuka.”118 b. “RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia, kecuali dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya perusahaan terbuka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ii. Jika kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan dengan mengacu pada ketentuan besaran kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan perusahaan terbatas terbuka.”119 c. “RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan perseroan terbatas terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perusahaan terbatas terbuka dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan, permohonan agat perusahaan terbatas terbuka dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya perusahaan terbatas terbuka dan pembubaran perusahaan terbatas terbuka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

118 119



59

ii. Jika kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan dengan mengacu pada ketentuan besaran kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan perusahaan terbatas terbuka.”120 d. “RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; ii. Jika kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan dengan mengacu pada ketentuan besaran kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan perusahaan terbatas terbuka dan keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; iv. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.”121 120 121



60

Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama perusahaan.122 “Maksud dari Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila emiten atau perusahaan tersebut melakukan transaksi yang terdapat benturan kepentingan adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen yang pada umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan adanya penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan emiten disebabkan adanya benturan kepentingan antara pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama.”123 Hal ini erat kaitannya dengan orientasi para investor pasar modal atau para pemegang saham yang rata-rata adalah capital gain, bukan ingin “memiliki” atau ikut dalam manajemen emiten. Di sinilah esensi dari perlunya suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan itu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas tersebut.124 Dalam setiap pengadaan RUPS tidak menutup kemungkinan para pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS tidak memberikan suara atau abstain. Dalam hal terdapat pemegang saham yang abstain maka berdasarkan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 32/POJK.04/2014, para pemegang saham yang abstain dianggap

122

Nindyo Pramono, Op. Cit., hal. 311. Ibid, hal. 315. 124 Ibid. 123


61

mengeluarkan suara yang sama banyak dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.125 5.

Risalah dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Setiap penyelenggaraan RUPS termasuk penyelenggaraan RUPS yang telah

memperoleh penetapan pengadilan, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS yang dibuat secara bawah tangan wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Akan tetapi apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara rapat oleh notaris maka tidak disyaratkan untuk ditandatangani.126 Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Bilamana batas waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari libur, risalah RUPS wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.127 “Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang sebagai berikut: a. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan mata acara RUPS; b. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang hadir dalam RUPS; c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan presentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;

125

Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. 127 Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. 126


62

d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; h. Keputusan RUPS; dan i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.”128 Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan dan bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. Media pengumuman bagi perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat dalam bursa efek paling kurang dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dan situs web perusahaan terbatas terbuka sedangkan untuk perusahaan terbatas terbuka yang sahamnya tidak tercatat dalam bursa efek tidak perlu dilakukan melalui situs web bursa efek.129 Ringkasan risalah RUPS dimungkinkan dilakukan dalam bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah Bahasa Inggris dan wajib memuat informasi yang sama dengan ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa

128 129

Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. Pasal 34 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014.


63

Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang dijadikan acuan adalah Bahasa Indonesia. Bilamana terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, pembayaran atas dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat dilakukan dalam 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.130 D. Perbedaan Pengaturan Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014. Dalam pembahasan diatas telah dijelaskan ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan RUPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan POJK No. 32/POJK.04/2014. Dari penjelasan diatas dapat dilihat terdapat beberapa perbedaan pengaturan serta terdapat pengaturan yang tidak diatur sebelumnya dalam Undang-Undang

Nomor

40

Tahun

2007.

Adapun

perbedaan

pengaturan

penyelenggaraan RUPS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : 1.

Perbedaan Pengaturan Tempat, Waktu, dan Pimpinan Penyelenggaraan RUPS. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.O4/2014 (POJK No.

32/POJK.04/2014)

mengakomodir

lebih

banyak

pilihan

terkait

tempat

penyelenggaraan RUPS. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengatur tempat

130

Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014.


64

penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya. Dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 telah ditentukan tempat penyelenggaraan RUPS perusahaan terbatas terbuka selain dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya juga dapat dilakukan di ibukota provinsi tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya. Hal ini bertujuan agar jika tempat kedudukan perseroan berada di tempat yang sulit dijangkau maka dapat dilakukan di ibukota provinsi saja agar para pemegang saham diberi kemudahan untuk menghadiri RUPS. Ketentuan

pimpinan

RUPS

diatur

dalam

pasal

22

POJK

No.

32/POJK.04/2014 dimana telah diatur bahwa RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang mana hal ini merupakan pengaturan yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. 2.

Perbedaan Pengaturan Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS. POJK No. 32/POJK.04/2014 ini terdapat perbedaan pengaturan yang mana

sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu yakni perseroan terbatas terbuka untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang paling sedikit memuat jadwal dan tempat dilaksanakannya RUPS serta agenda yang akan dibicarakan dalam RUPS sebelum dilakukan pengumuman RUPS.


65

Ketentuan terhadap pemanggilan RUPS juga terdapat perbedaan pengaturan, dimana dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 ini mengatur jangka waktu yang lebih lama bagi perseroan terbatas terbuka untuk melakukan pemanggilan RUPS yakni 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS diadakan. Hal ini dimaksud agar para pemegang saham memiliki waktu memadai untuk membaca dan memahami hal-hal yang akan diputuskan dalam RUPS dan mempersiapkan tanggapan dan pertanyaan atas agenda RUPS yang akan dibahas. Selain itu dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 juga mengatur ketentuan yang berbeda perihal media pengumuman dan pemangglan RUPS. Dimana selain wajib dilakukan melalui surat kabar juga harus dilakukan secara elektronik yakni melalui situs web emiten dan situs web bursa efek serta adanya tambahan kewajiban untuk dibuat dalam bahasa asing. 3.

Perbedaan Pengaturan Hak Pemegang Saham dan Kehadiran Pihak Lain Dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap

pengaturan

hak

pemegang

saham,

dalam

POJK

No.

32/POJK.04/2014 ini hanya ditambah 1 ketentuan perihal pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. Hal ini perlu diatur untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemegang saham yang berasal dari masyarakat/publik yang berhak hadir dalam RUPS. Dimana sesuai pasal 19 ayat (2) yang berhak hadir adalah pemegang saham yang namanya tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. Selain itu terdapat juga tambahan ketentuan mengenai kehadiran pihak lain dalam RUPS, dimana yang pihak lain yang dimaksud adalah lembaga dan/atau


66

profesi penunjang pasar modal yang terkait dengan penyelenggaraan RUPS dan/atau terkait dengan mata acara rapat dan komite yang dimiliki perusahaan terbatas terbuka.131 4.

Perbedaan Pengaturan Kuorom Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS Perbedaan pengaturan yang paling signifikan terhadap pengaturan Kuorom

Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS yakni dalam hal penetepan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ketiga. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 kewenangan penetapan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ketiga berada pada ketua pengadilan sedangkan dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 kewenangannya berada pada Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut dikarenakan salah satu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 terdapat beberapa ketentuan pengaturan terkait kuorum kehadiran dan kuorum keputusan terhadap RUPS untuk mata acara tertentu yang berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yakni antara lain: i. Mengubah anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia; dan ii. Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan. Namun untuk ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dengan mata acara perubahan anggaran dasar dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 tidak 131

Penjelasan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014


67

terdapat ketentuan secara detail perihal perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan menteri sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdapat ketentuan terkait perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan silang pendapat dalam praktik pelaksanaanya. ”Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Indra Safitri menyebutkan jika tidak diatur secara detail dan tegas, maka ketentuan dalam POJK harus tunduk kepada aturan diatasnya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selanjutnya pendapat seorang notaris yang kerap berkecimpung di sektor pasar modal mengatakan bahwa dari sisi notaris selalu mementingkan aspek formalitas, maka kalau tidak diatur lebih rinci kita akan menggunakan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007. Hal tersebut juga merupakan perintah UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 dimana dalam pasal 154 apabila tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasal modal maka berlaku ketentutan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.”132 “Menanggapi hal tersebut Ketua Bagian Emiten, Perusahaan Publik, dan Pasar Modal Syariah OJK, Darmawan, memberikan penjelasan menurutnya kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk perubahan anggatan dasar yang tidak perlu persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia adalah 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.”133 Selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas, ada 1 ketentuan perihal suara abstain atau tidak memberikan suara yang mana ketentuan ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 5.

Perbedaan Pengaturan Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS Dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 ini mewajibkan perusahaan terbatas

terbuka untuk menyampaikan risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

132

Konsultan Hukum dan OJK Silang Pendapat soal POJK RUPS, sebagaimana dimuat dalam https://hukumonline.com/berita/baca/lt56a8da4f415c2/konsultan-hukum-dan-ojk-silang-pendapat-soalpojk-rups , diakses pada tanggal 28 Juli 2016. 133 Ibid.


68

Selain itu OJK juga mewajibkan perusahaan terbatas terbuka untuk membuat ringkasan RUPS serta mengatur informasi apa saja yang harus terdapat dalam ringkasan RUPS tersebut yang kemudian ringkasan RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK dan diummkan kepada masyarakat melalui media yang telah ditentukan dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 tersebut. Hal ini bertujuan agar pemegang saham dapat memperoleh informasi lebih rinci terkait keputusan RUPS. POJK No. 32/POJK.04/2014 dapat dikatakan sebagai peraturan yang bersifat lex specialis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga memberikan ruang kepada lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pasar modal (dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan) untuk membuat peraturan perundangan-undangan tersendiri yang mengatur secara spesifik terhadap hal-hal yang tidak diatur oleh UndangUndang. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana apabila terdapat perbedaan maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sepanjang tidak bertentangan dengan asas hukum perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

134

Secara singkat perbedaan pengaturan terkait penyelenggaraan RUPS yang terdapat dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilihat pada matrik nomor 1 di bawah ini.

134

Pasal 154 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007


69

No 1

POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Keterangan Perusahaan Terbuka Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tempat Penyelenggaraan RUPS Pasal 76 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. 2. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. 3. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. 4. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Tempat Penyelenggaraan RUPS Pasal 7 Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di: a. tempat kedudukan Perseroan; b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. provinsi tempat kedudukan bursa efek dimana saham perusahaan terbuka dicatatkan.

Terdapatnya pilihan baru bagi perseroan untuk dapat melakukan RUPS di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama perseroan yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007


70

Pemberitahuan RUPS Tidak adanya keharusan memberitahukan penyelenggaraan RUPS kepada instansi tertentu.

Pengumuman RUPS Pasal 83 1. Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. 2. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pemberitahuan RUPS Pasal 8 Pemberitahuan RUPS kepada OJK: a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggalpengumuman RUPS. b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. Pengumuman RUPS Pasal 10 a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat: i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan iv. tanggal pemanggilan RUPS. c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham selain memuat hal

Dalam POJK No. 32 ini terdapat 1 tahapan baru sebelum pengumuman RUPS dapat dilaksanakan yakni berupa pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.

Dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 di tambah beberapa pengaturan terkait pengumaman RUPS yakni isi dari pengumuman, media pengumuman RUPS, bahasa yang digunakan serta kewajiban menyampaikan bukti pengumuman kepada OJ


71

d.

e.

f.

g.

yang disebut pada butir (b), pengumuman RUPS, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham Pengumuman RUPS kepada pemegang saham yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling kurang melalui: i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; ii. Situs web bursa efek; dan iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan ii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa


72

h.

i.

Pemanggilan RUPS Pasal 82 1. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. 3. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. 4. Perseroan wajib memberikan salinan bahan kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta. 5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai

Indonesia. Bukti pengumuman RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.

Pemanggilan RUPS Pasal 13 a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi: i. tanggal penyelenggaraan RUPS; ii. waktu penyelenggaraan RUPS; iii. tempat penyelenggaraan RUPS; iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; v. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham bagi perusahaan terbuka yang sahamnya

OJK memberikan jangka waktu yang lebih lama sebelum pemanggilan RUPS dapat dilakukan. Selain itu OJK menambah ketentuan terkait media pemanggilan RUPS serta pemanggilan RUPS harus dibuat dalam bahasa indonesia dan bahasa asing.


73

dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 86  Dalam hal kuorum RUPS tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10

tercatat pada bursa efek paling kurang melalui: i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; ii. situs web bursa efek; dan iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. d. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling kurang melalui: i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan ii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. e. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. g. Bukti pemanggilan RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS. Pasal 17 Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam

Tidak ada perubahan


74

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama, tanpa didahului pemberitahuan RUPS. 

Pemanggilan RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum.

b.

c.

d. 

Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

Pasal 18 Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Hak Pemegang Saham & Kehadiran Pihak Lain dalam RUPS Pasal 19 Pasal 85 Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili 1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS RUPS. dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan 2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam jumlah saham yang dimilikinya. RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. Pasal 86 Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

2

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua

Terdapat perbedaan kewenangan dalam hal penetapan RUPS ketiga

OJK menambahkam ketentuan terkait pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.


75

3.

3

Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

Pasal 21 Pada saat pelaksanaan RUPS, Perusahaan Terbuka dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 22 Tidak ada ditemukan pengaturan terkait pimpinan 1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham 2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. 3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Tidak terdapat pada UndangUndang No. 40 Tahun 2007.


Pasal 23 1. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang


76

2.

3.

4.

4 Keputusan RUPS Pasal 87 1. Keputusan RUPS a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan

ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kourum Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Keputusan RUPS Pasal 25 1. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. 3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

Tidak ada perubahan.


77

bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS Pasal 86 1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara biasa dilakukan dengan mengikuti ketentuan: a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan Perseroan. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan Perseroan. c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum.

Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS Pasal 26 1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka a dan b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang

Terdapat perbedaan terkait kewenangan dalam hal penetapan kuorum untuk RUPS ketiga dimana dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 kewenangannya berada pada ketua pengadilan negeri, lain halnya dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 dimana kewenangannya berada pada OJK.


78

sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Pasal 88 2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka i tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. c. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka ii sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian

Pasal 27 2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ii. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. iii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka i tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. v. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud angka iii

Dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 ketentuan terkait perubahan anggaran dasar hanya mengatur ketentuan terkait perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri serta kuorum keputusan untuk RUPS Kedua yang lebih ringan daripada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.


79

d.

dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud angka iii tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan.

Pasal 89 & 102 3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan serta mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidakdapat dilangsungkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan perseroan.

Tidak ada perubahan

Pasal 28 3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:


80

b.

c.

d.

perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka i tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud angka iii tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri atas

i.

RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka i adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. iii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka ii tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. v. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud angka iii tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.



81

permohonan Perseroan. Pasal 29 4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. ii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka i adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. iii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka ii tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang


82

hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka iii tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. vi. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. vii. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. v.


Pasal 30 Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.


83

5

Risalah dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Risalah RUPS Risalah RUPS Pasal 90 Pasal 32 a. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah 1. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang oleh peserta RUPS. pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh 2. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah peserta RUPS. RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita b. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada acara RUPS yang dibuat oleh notaries. ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Pasal 33 1. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. 2. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS

Dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 terdapat ketentuan baru yang mewajibkan perseroan untuk menyampaikan risalah RUPS kepada OJK.



84

jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Ringkasan Risalah RUPS Tidak ditemukan adanya pengaturan terkait hal ini.

Ringkasan Risalah RUPS Pasal 34 1. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang: a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan


85

suara; keputusan RUPS; dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. Ringkasan risalah RUPS bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web bursa efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Ringkasan risalah RUPS bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; dan b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan h. i.

2.

3.

4.

5.


86

6.

7.

risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. Pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.


BAB II. A. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas. 1. Hak dan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Recommend Documents