RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yan g memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam U ndang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau A nggaran D asar PTPN VIII .

Pemegang Saham PTPN VIII

Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Perseroan telah membuat suatu keputusan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 7 Oktober 2014 Nomor : PTPN VIII/RUPS/01/X/2014, Nomor : SK-55/D1.MBU/10/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar, yang salah satunya menyetujui perubahan struktur pemegang saham Perseroan sebagai akibat dari pengalihan 90% saham Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berdasarkan P eraturan P emerintah Republik Indonesia No mor 72 Tahun 2014 t anggal 17 September 2014 .

1 / 20


Saham PTPN VIII adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, terdiri dari Saham Seri A yang diambil bagian oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Saham Seri B yang diambil bagian oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Anggaran Dasar PTPN VIII, maka Pemegang Saham Seri A mendapatkan hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh Pemegang Saham Seri B, yaitu hak untuk melakukan:

1. Mengusulkan calon Dewan Komisaris dan Direksi;

2. Mengusulkan perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal;

3. Mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan

permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran;

4. Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

5. Mengusulkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;

2 / 20


6. Menetapkan kebijakan umum terhadap Perseroan dalam Bidang Produksi, Bidang Pemasaran,

Keuangan, Akuntansi dan Perbendaharaan, Pengadaan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Sumber Daya Manusia; dan

7. Menyetujui penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang

melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan

Pemegang Saham Seri B merupakan pemegang saham biasa yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan ketentuan Anggaran Dasar PTPN VIII telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 28, tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-10133.40.20.2014 tanggal 27 Oktober 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara VIII dan telah didaftarkan sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-07803.40.21.2014 tanggal 27 Oktober 2014 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara VIII.

3 / 20


Struktur Kepemilikan Saham

Pemegang Saham

2014

Jumlah

Lembar Saham

Nilai Nominal

per Lembar Saham (Rp)

Jumlah

Nilai Saham (Rp)

Modal Dasar

4 / 20


- Saham Seri A

1

1.000.000

1.000.000

- Saham Seri B

3.499.999

1.000.000

3.499.999.000.000

5 / 20


Jumlah Modal Dasar

3.500.000

1.000.000

3.500.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

6 / 20


Negara Republik Indonesia

- Saham Seri B

89.753

1.000.000

89.753.000.000

PT Perkebunan Nusantara III

7 / 20


- Saham Seri A

1

1.000.000

1.000.000

- Saham Seri B

807.773

1.000.000

807.773.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

8 / 20


897.527

1.000.000

897.527.000.000

Tanggung Jawab Pemegang Saham

1. Pemegang Saham Pengendali, dalam hal ini Pemegang Saham Seri A harus dapat:

a. Memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Seri B dan stakeholders sesuai peraturan perundang-

undangan.

b. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham Pengendali yang

sebenarnya dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap terhadap peraturan

9 / 20


perundang-undangan dalam hal diminta otoritas terkait.

2. Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perseroan, perlu diupayakan

agar akuntabilitas, dan hubungan antar perseroan dapat dilakukan secara transparan.

3. Pemegang Saham Seri B bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

4. Pemegang Saham harus dapat:

a. Memisahkan kepemilikan harta Perseroan dengan kepemilikan harta pribadi.

b. Memisahkan fungsinya sebagai Pemegang Saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau

Direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

Dalam melindungi kepentingan para pemegang saham, PTPN VIII selalu mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, beserta seluruh ketentuan internal Perseroan yang termasuk ke dalam hierarki kebijakan Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

10 / 20


berlaku

Pelaksanaan RUPS

Dalam Anggaran Dasar PTPN VIII, RUPS Perusahaan terdiri dari:

1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi : RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan RUPS Tahunan mengenai P ersetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

2. RUPS Luar Biasa.

RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu‑waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Sepanjang tahun 2014, PTPN VIII melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melaksanakan RUPS Luar Biasa.

11 / 20


Detail Penyelenggaraan RUPS:

1. RUPS Tentang Persetujuan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 201 4

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2014

Waktu : 10.00 s/d 11.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 12A, Gedung Kementerian BUMN

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat

Nomor Risalah : RIS/I.1/22/I/2014

Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan Surat Direksi PTPN VIII Nomor : SB/I.1/12/I/2014 tanggal 3 Januari 2014, dengan agenda dan keputusan RUPS sebagai berikut:

No.

12 / 20


Agenda

Keputusan RUPS

1.

Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014.

Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2014.

·

Asumsi-asumsi pokok

·

Areal, produksi, produ

·

Laporan laba rugi kons

·

Laporan posisi keuang

·

Investasi.

13 / 20


·

Program Kemitraan da

·

Menyetujui rencana ke

·

Menyetujui

2.

Persetujuan penghentian nilai buku aset yang kurang produktif dengan nilai buku sebesar Rp 23,9 milia

Menyetujui penghentian nilai buku aset 23,9 yang kurang produktif dengan nilai sebesar miliar Rp

3.

Persetujuan pengagunan sertifikat HGU PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) untuk penarikan kred

Menyetujui pengagunan

s

ertifikat HGU

4.

14 / 20


Persetujuan prinsip pelepasan areal non produktif seluas sekitar 300 Ha kepada PT RNI untuk pengga

Menyetujui

secara prinsip pelepasan areal non produktif seluas sekitar 300

5.

Persetujuan prinsip penambahan Debt penyertaan to Equitysaham SwapPT Sinkona dari Indonesia Piutang Niaga Lestari senilai (PT SIL) Rp 13,4 melalui miliar.

Menyetujui secara prinsip penambahan Debt penyertaan to Equity saham SwapPT Sinkona Indonesiadari Lestari Piutang (PT Niaga SIL) me se

Sehubungan dengan terjadinya perubahan asumsi yang signifikan yaitu harga komoditi teh dan karet, yang akan berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja perusahaan tahun 2014, Direksi PTPN VIII melakukan penyesuaian terhadap RKAP Tahun 2014. Usulan penyesuaian terhadap RKAP Tahun 2014 disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat Nomor : SB/IV.1/2720/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014. Dewan Komisaris melalui Surat Nomor : 38/Dekom/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 mendukung dilakukannya Revisi atas RKAP Tahun 2014, dengan tetap memperhatikan asumsi sesuai analisa trend dan kebijakan investasi diarahkan untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru. Revisi RKAP Tahun 2014 telah mendapatkan pengesahan Menteri BUMN Selaku RUPS sebagaimana Surat Nomor : S-508/MBU/9/2014 tanggal 4 September 2014.

15 / 20


2. RUPS Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 201 3

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Maret 2014

Waktu : Pukul 17.25 s.d 18.05 WIB

Tempat : Ruang Rapat Kementerian BUMN Lantai 12A

Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat

Nomor Risalah : RIS/I.1/212/III/2014

Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan Surat Direksi PTPN VIII Nomor : SB/I.1/985/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, dengan agenda dan keputusan RUPS sebagai berikut:

No.

Agenda

16 / 20


Keputusan RUPS

1.

Persetujuan Laporan Tahunan dan selama Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Perseroan Buku 201 termasuk Laporan 3 Tug

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan selama Laporan Keuangan Perseroan Tahun termasuk Buku Laporan 201 Tug

2.

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

3.

Penetapan penggunaan Laba Bersih 3 Perseroan Tahun Buku 201 .

17 / 20


Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan 3 Tahun Buku 201

.

Uraian

Nominal

(Rp)

%

Deviden

26,316,452,000 ,-

22

18 / 20


Cadangan

9

3

,

303

,

782,621

,-

9

,6

20

,

2

3

78

Jumlah

11

100

4.

Penetapan tantiem Direksi dan 3, Dewan dan penetapan Komisaris remunerasi atas kinerja Direksi Perseroan dan Tahun DewanBuku Komisaris 201 Perseroan

Penetapan tantiem Direksi dan Dewan 3Komisaris atas kinerja Perseroan Tahun,Buku penetapan 201 gaji Direks

-

Menetapkan tantiem at

19 / 20


-

Gaji Direktur Utama dite

·

Direktur

·

Komisaris Utama

·

Komisaris

-

Tunjangan dan Fasilitas

5.

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan

Meminta Dewan Komisaris untuk melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor in

20 / 20

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Recommend Documents