BAB II AKIBAT HUKUM DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi

BAB II AKIBAT HUKUM DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

A. Pengertian Organ-Organ Perseroan Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah perseroan comanditer (CV yaitu Commanditaire Vennotschap) dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini di atur dalam Buku ke 1 Bab III bagian kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk usaha lain yang di atur dalam KUHPerdata yang disebut maatschap atau persekutuan perdata. Bentuk Perseroan Terbatas merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebutan Perseroan Terbatas (PT) ini dari hukum dagang Belanda (WvK) dengan singkatan Naamloze Vennotschap, yang singkatannya juga lama dikenal di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari bahasa Perancis dengan singkatan SA atau Sociate Anonyme yang secara harfiah artinya perseroan tanpa nama. Maksudnya adalah bahwa Perseroan Terbatas itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih di antara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja (Pasal 36 KUHD). Kitab

Universitas Sumatera Utara

Undang-Undang Hukum Dagang maupun KUHPerdata yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, secara formal belum pernah diganti melalui undang-undang. Undang-undang tersebut telah berlaku sejak lama berdasarkan Staatsblad 1847 Nomor 23. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) atau yang sering disebut UUPT memberi pengertian atau defenisi tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Pada tahun 1967, ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan ekonomi nasional

dengan

mengeluarkan

kebijakan

penanaman

modal

dengan

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengusaha berlomba mendirikan Perseroan Terbatas, baik itu perusahaan joint venture maupun perusahaan nasional. Hal ini mengakibatkan pertambahan badan usaha yang bernama Perseroan Terbatas mengalami peningkatan dalam kuantitasnya. Dengan adanya ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, juga karena para usahawan itu sendiri yang memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas dalam aktivitas usahanya. Pemilihan ini tentu bukan tidak beralasan karena bentuk


Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha diyakini mempunyai kelebihan lain dibanding bentuk usaha lainnya. Sehingga Perseroan Terbatas dimasa mendatang akan terus menjadi pilihan dari para pengusaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya 20. Alasanya Perseroan Terbatas banyak diminati di Indonesia salah satunya dikemukakan oleh Sri Rejeki Hartono sebagai berikut: Perseroan Terbatas pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensil untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya pemegang saham. Oleh karena itu bentuk Perseroan Terbatas ini sangat diminati masyarakat. Pendapat ini bisa kita lihat ditengah-tengah realita masyarakat, organisasi ekonomi (badan usaha) yang dimiliki konglomerat yang menguasai beberapa sektor perekonomian bentuknya adalah Perseroan Terbatas. Lebih lanjut Sri Rezeki Hartono mengatakan masih terdapat beberapa alasan praktis antara lain: 21 1. Setiap jenis usaha mempunyai jangkauan relatif luas, pada izin operasionalnya selalu menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus berbentuk badan hukum (pilihan utama pasti perseroan) 2. Setiap jenis usaha yang bergerak di bidang keuangan diisyaratkan dalam bentuk badan hukum, pilihan utama juga pada perseroan. 3. Perusahaan yang berpeluang memanfaatkan bursa modal hanyalah Perseroan Terbatas, maka sangat wajar apabila peningkatan jumlah Perseroan Terbatas di Indonesia semakin besar. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa organ perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Dalam setiap organ perseroan tersebut mempunyai masing-masing tugas dan fungsi yang berbeda. Selanjutnya penulis akan membahas organ perseroan tersebut. 20

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum&Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 1-2. 21 Sri Rezeki Hartono, Kapita selekta hukum perusahaan . (Bandung: Penerbit mandar maju,2000), hlm. 2


1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 4 UUPT yang mengatakan: rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Akan tetapi, bila kita melihat pada bunyi kalimat ‘memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris, maka apa yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 4 UUPT tersebut di atas sebenarnya kekuasaan RUPS tidak mutlak. Artinya, kekuasaan tertinggi yang diberikan undang-undang kepada RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada direksi dan Dewan Komisaris kekuasan yang dimiliki RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa direksi atau komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. Tugas, kewajiban dan wewenang dari setiap organ, termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UUPT. Setiap organ diberi kebebasan bergerak, asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi meskipun direksi diangkat RUPS, sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berati bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau


bersumber dari pemberian kuasa RUPS kepada direksi, melainkan wewenang yang ada pada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan anggaran dasar. RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sahari-hari yang dilakukan direksi, sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. Dengan demikian, selama pengurus menjalankan wewenangnya dalam batas ketentuan undang-undang dan anggaran dasar, maka pengurus tersebut berhak untuk tidak mematuhi perintah atau instruksi dari organ lainnya, baik dari komisaris maupun RUPS, dengan perkataan lain, wewenang yang ada pada organ dimaksud bukan bersumber dari limpahan atau kuasa dari RUPS melainkan bersumber dari ketentuan undang-undang dan anggaran dasar. 22 Beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain:

23

a. Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 14) b. Penetapan, pengurangan modal (Pasal 37) c. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 60) d. Pemantapan penggunaan laba (Pasal 62). Penyelenggaraan RUPS pada pokoknya harus diselenggarakan di tempat Perseroan berkedudukan, atau tempat-tempat lain sebagaimana dimungkinkan dalam anggaran dasar perseroan, selama dan sepanjang tersebut masih berada dalam wilayah negara republik Indonesia.

22 23

Agus Budiarto, Op.Cit. hlm. 57-58. Ahmad Yani, Op.Cit. hlm.78.


Dalam tiap-tiap RUPS, yang harus dilaksanakan minimum setahun sekali, setiap lembar saham dalam perseroan dengan nilai nominal terkecil, yang ditentukan dalam anggaran dasar, kecuali untuk saham-saham yang diberikan perlakuan

khusus,

termasuk

saham-saham

tanpa

suara,

berhak

mewakili/mengeluarkan satu suara dalam rapat. Pelaksanaan dari hak suara ini dalam RUPS dapat dilakukan sendiri oleh pemegang saham atau diwakilkan pada seseorang pihak ketiga selaku kuasa pemegang saham. Kuasa biasanya diberikan kepada:

24

a. Direksi b. Komisaris c. Karyawan perseroan.

2. Direksi Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar, demikian bunyi Pasal 1 ayat 5 UUPT. Kemudian juga dipertegas oleh Pasal 92 ayat (1) yaitu kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi dan direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan dan bukan kepada perseorangan pemegang saham, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan.

24

Ibid, hlm.79.


Pengaturan mengenai direksi ini diatur dalam bab VII dari Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 UUPT. direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap perseroan. Tugas dan tanggung jawab direksi serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian keberadaan direksi dalam suatu perseroan juga diatur oleh undang-undang. Melihat tanggung jawab direksi yang demikian itu maka untuk menjadi anggota direksi Pasal 93 ayat 1 menentukan syarat-syarat sebagai berikut: a. Orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum b. Tidak pernah dinyatakan pailit. c. Tidak pernah menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. 25 Jika merujuk pada teori organ yang dikemukakan oleh Ottovon Gierke, bentuk usaha mandiri dengan tangungjawab terbatas (Legal Entity) merupakan realitas hukum yang mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dijalankan oleh alat–alat perlengkapannya. Dewan direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum tersebut. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ seperti tangan, kaki, mata, telinga, dan seterusnya. Karena setiap gerakan organ-organ itu tunduk pada kehendak otak manusia, maka sejalan dengan konsep manusia dan organnya tersebut dapat di analogikan bahwa setiap gerakan atau aktifitas direksi badan hukum juga merupakan kehendak dari badan 25

C.S.T. kansil dan Christine S.T, Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 117.


hukum itu sendiri. Mengenai hubungan direksi dengan perseroan, terdapat dua doktrin besar yang berpengaruh dan berlaku secara universal, yaitu trustee doctrine dan agency doktrine. Menurut konsep trustee, seorang direksi sebagai trustee bertindak untuk mengelola kekayaan pemegang saham (beneficiariy) dari korporasi (trust), dalam hal ini, direksi mengelola atas dasar legal owner title. Oleh karena itu, direksi sebagai trustee adalah bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang diderita korporasi (trust) atas kesalahanya. Sedangkan menurut konsep agent, seorang direksi merupakan agent dari pemegang saham untuk mengurus perseroan, hubungan agent ini didasari oleh kontrak antara direksi dengan pemegang saham, jadi direksi tidak bertindak sebagai pemilik (owners) dari harta kekayaan perseroan tetapi sebagai manager, dan setelah kegiatan perseroan berjalan maka hubungan kontrak tersebut beralih dari direksi ke pemegang saham menjadi direksi perseroan. 26 Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari 2 macam persetujuan/perjanjian, yaitu: a. Perjanjian pemberian kuasa di satu sisi. b. Perjanjian kerja/perburuhan di sisi lain. Berdasarkan perjanjian tersebut pelaksanaanya harus di tafsirkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1601 c KUHPerdata, yang memberatkan pada pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut sebagai suatu perjanjian perburuhan.

26

Freddy Harris&Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 37-38.


Merumuskan kedudukan direksi dalam dua hubungan hukum bukan masalah, sepanjang kedua hubungan hukum tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan sejalan. Dalam hubungan hukum yang dirumuskan untuk direksi di atas di satu sisi, direksi sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar perseroan, dan di sisi lain di perlakukan sebagai karyawan perseroan, dalam hubungan atasan dan bawahan dalam perjanjian perburuhan yang mana berarti direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang bukan tugasnya. Disinilah sifat pertanggungjawaban renteng dan pertanggungjawaban pribadi direksi menjadi sangat relevan, dalam hal direksi melakukan penyimpangan atas kuasa dan perintah perseroan untuk kepentingan perseroan. 27

3.Dewan Komisaris. Keberadaan, kedudukan, tugas dan kewenangan Dewan Komisaris diatur pada Bab VII, Bagian Kedua dalam UUPT, terdiri atas Pasal 108 sampai Pasal 121. Ketentuan yang menyangkut pengaturan Dewan Komisaris, banyak persamaannya dengan direksi. Eksistensi dan kedudukan Dewan Komisaris sebagai organ perseroan lebih spesifik ditegaskan pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta

27

Ahmad Yani, Op.Cit. hlm. 97-98.


memberi nasehat kepada direksi. 28 Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan Terbatas mempunyai peranan yang sangat penting yang tidak kalah pentingnya dari organ Perseroan Terbatas lainnya. Dewan Komisaris berfungsi sebagai berikut: a. Melakukan Pengawasan: 1). Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi dan 2). Jalannya pengurusan pada umumnya. Tugas pengawasan tersebut, dapat juga dilakukan dewan komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain sebagai berikut: a.Melakukan audit keuangan. Pengawasan di bidang keuangan dianggap sangat relevan, karena masalah keuangan merupakan urat nadi yang sangat sentral bagi perseroan. Keadaan keuangan perseroan merupakan refleksi dari gambaran kondisi perseroan. Pengawasan dengan cara melakukan audit atas keluar masuknya (Cash flow) keuangan perseroan, harus dilakukan dengan cermat. b. Pengawasan atas organisasi perseroan Pengawasan atas organisansi perseroan, dilakukan dengan cara mengaudit sturukturnya, seperti misalnya hubungan dan jenjang pimpinan apakah ada benturan yang menghambat kelancaran komunikasi atau informasi. Tujuan utama melakukan audit organisasi, agar sturukturnya selalu dapat di up-date, sesuai dengan keadaan dan perkembangan perseroan. 28

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

436.


c. Pengawasan terhadap personalia Caranya dapat dilakukan dengan mengaudit personalia agar dapat diketahui kekurangan atau kelebihan personalia yang mungkin terjadi. Juga untuk menegakkan prinsip the right man in the right place serta untuk mengetahui apakah cara rekruit dan seleksi yang berjalan, sudah tepat atau tidak. d. Memberi nasehat Tugas umum selanjutnya adalah, ‘’memberi nasihat’’ kepada direksi. Akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan rincian tugas tersebut. Dalam kamus bahasa Indonesia, nasehat dapat berarti ‘’ ajaran atau pelajaran yang baik’’ bisa juga anjuran yang baik. Bertitik tolak dari gambaran pengertian nasehat yang dikemukakan di atas dihubungkan dengan tugas Dewan Komisaris memberikan nasihat, cakupan atau spekturumnya sangat luas. Dewan Komisaris bisa menyampaikan pendapat atau memberi pertimbangan yang layak dan tepat kepada direksi. Bahkan dapat menyampaikan ajaran yang baik maupun petunjuk, peringatan, atau teguran yang baik. Akan tetapi, semua bentuk-bentuk nasihat yang dikemukakan di atas, dari segi yuridis bersifat rekomendasi sehingga tidak mengikat kepada direksi. Dapat dijadikan untuk dasar petimbangan. Sebaliknya dapat diabaikan. Tugas pemberian yang berbentuk pendapat atau petunjuk, dapat dilakukan Dewan Komisaris untuk hal yang spesifik. Misalnya pemberian pendapat atau petunjuk maupun masukan dalam:


a. Pembuatan rencana kerja yang proporsional dalam rangka upaya memajukan dan mengembangkan perseroan sesuai prinsip-prisnsip good corporate governance, b. Dalam melaksakan program atau rencana kerja supaya pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan dan GCG. Tugas pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan jalannya pengurusan yang dilakukan direksi atas perseroan menurut Pasal 108 ayat (2) adalah semata-mata untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan. Tujuan inilah yang mesti disadari dan yang menjadi Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat. 29 Yang dimaksud dengan kepentingan dan sesuai dengan maksud tujuan perseroan menurut penjelasan Pasal 108 ayat (2):30 a.

Pengawasan dan pemberian nasehat yang dilakukan Dewan Komisaris, tidak untuk pihak atau golongan tertentu.

b. Namun semata-mata untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tugas

Dewan

Komisaris

untuk

melaksanakan

pengawasan

dan

memberikan nasehat, seperti disebutkan dalam undang-undang sangat sempit dan dalam praktek ada beberapa fungsi penting yang termsuk dalam tanggung jawab Dewan Komisaris. Sebagian fungsi Dewan Komisaris tersebut sebenarnya termasuk fungsi manajemen atau fungsi pengambilan keputusan yang berada diluar di luar wewenang direksi atau menejemen perusahaan. Fungsi seperti ini 29 30

Ibid, hlm. 439 Pasal 108 ayat 2 UUPT


lebih mendekati fungsi board of directors di Amerika Serikat

yang

mengakibatkan tanggung jawab lebih besar bagi Dewan Komisaris. 31

B. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit Dalam situasi yang tidak menentu pada saat sekarang ini suatu Perseroan Terbatas walaupun merupakan suatu pilihan pengusaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak tertutup kemungkinan mengalami kesulitan baik di bidang keuangan maupun di bidang lainnya yang menunjang kelancaran aktivitas bisnisnya, sehingga apabila Perseroan Terbatas tidak sanggup lagi menjalankan kewajiban kepada kreditornya, maka kreditor tersebut akan melakukan gugatan di Pengadilan Niaga untuk melakukan penyitaan terhadap aset perseroan tersebut melalui suatu putusan pernyataan pailit. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan secara rinci hal-hal yang harus diketahui baik kreditor maupun debitor sebelum putusan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga karena masih ada tahapan-tahapan yang harus didahului sebelum dinyatakan pailit. Sesuai dengan perkembangannya dalam kepailitan banyak hal baru yang diperkenalkan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di antaranya yang paling menonjol adalah diberikannya time frame untuk jangka waktu yang relatif singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses permohonan kepailitan. Tata cara permohonan keputusan pernyataan pailit sampai kepada kepailitan debitor ditempuh dengan suatu time frame yang singkat. Namun demikian setelah 31

Moenaf .H.Regar, Dewan Komisaris Peranannya (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 69.

Sebagai Organ Perseroan,


putusan, proses kepailitan dan pemberesannya boleh dikatakan tidak mempunyai batas jangka waktu maksimum. 32 Pemeriksaan kepailitan didahului dengan penyampaian permohonan pernyataan kepailitan kepada pengadilan niaga melalui panitera. Pada prinsipnya yang berwenang mengadili dan memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga, yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan bila debitor selain itu ada ketentuan lain, yaitu: 33 1. Bila debitor telah meninggalkan wilayah republik Indonesia, pengadilan niaga yang berwenang adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. 2. Bila debitor adalah persero suatu firma, maka pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma yang berwenang mengadili dan memutuskan. 3. Bila debitor tidak berkedudukan dalam wilayah hukum republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam republik Indonesia, maka pengadilan niaga yang berwenang mengadili dan memutuskan adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya. 4. Bila debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Ketentuan tentang pengadilan yang berwenang untuk mengadili ini sejalan dengan Pasal 118 HIR yang menyatakan bahwa pengadilan pihak yang digugat 32

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm. 31. 33 UUKPKPU Pasal 3.


lah yang berhak untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membela diri. 34 Permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh seorang Advokat. Prosedur permohonan pernyataan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut: 35 1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan. 2. Panitera

mendaftarkan

permohonan

pernyataan

pailit

pada

tanggal

permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. 3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonann pernyatan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),(4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. 4. Panitera menyampaikan permohonan pernyatan pailit kepada ketua pengadilan negeri paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. 6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 7. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) 34 35

Sunarmi, Op.Cit. hlm 67. UUKPKPU Pasal 6


sampai dengan paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Kerangka waktu prosedur permohonan pernyataan pailit secara terperinci dijabarkan dalam Pasal 8, yaitu: 1.

Pengadilan a. Wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, bank Indonesia, badan pengawas pasar modal, atau menteri keuangan. b. Dapat memanggil kreditor, dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi

2. Pemanggilan terhadap debitor dilakukan jurusita dengan surat kilat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama digelar. 3. Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh debitor, jika dilakukan oleh jurusita sesuai dengan ketentuannya 4. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. 5. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. 6. Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 wajib memuat pula:


a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau majelis. 7. Putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan itu diajukan suatu upaya hukum. Setelah putusan pernyataan pailit di umumkan, kurator sudah dapat bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit walaupun terhadap putusan tersebut dijalankan upaya kasasi atau peninjauan kembali. Apabila kemudian pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali ternyata putusan kepailitan dibatalkan, maka segala tindakan kurator yang telah dilakukan sebelum diketahuinya putusan tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali tetap sah dan mengikat bagi debitor. 36 Apabila seluruh persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi, maka pengadilan akan memberikan putusannya. Namun apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit dimana putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan majelis hakim menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator

36

UUKPKPU Pasal 16 ayat 2.


yang dibebankan kepada debitor dan harus didahulukan atas semua hutang yang tidak dijamin dengan agunan. Terhadap biaya kepailitan ini imbalan jasa kurator tidak dapat diajukan upaya hukum. Panitia kreditor sementara dalam ketentuan ini adalah panitia kreditor yang dibentuk sebelum rapat verifikasi, sedangkan panitia kreditor yang dibentuk setelah rapat verfikasi merupakan panitia kreditor tetap. Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, diumumkan oleh panitera pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian. Terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Bila setelah putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit maka debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan. 37

C. Akibat hukum pernyataan pailit. Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk malakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati, tentunya dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor

menurut

peraturan

perundang-undangan.

Semenjak

pengadilan

mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi si pailit masih berhak

37

Sunarmi, Op.Cit. 73.


melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/ manfaat bagi boedelnya. 38 Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitor, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ounderlijke macht). 39 Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau pisah meja dan ranjang diwujudkan oleh padanya. Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. debitor tidaklah berada di bawah pengampuan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian harta pailit. 40 Debitor pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakanya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita. Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri. Namun ada beberapa harta yang dikecualikan yaitu: 38

Imran Nating, Peranan Dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Paili, (Jakarta: PT Raja grafindo persada,2005), hlm.39-40. 39 Yang dimaksud kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat dituangkan.(Ten gelde kunnen worden gemaakt), demikian menurut Fred B.G. Tumbuan. 40 Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit. hlm. 257.


1. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari 2. Alat perlengkapan dinas 3. Alat perlengkapan kerja 4. Ketersediaan makanan kira-kira untuk satu bulan 5. Gaji, upah, pensiun, uang jasa, dan honorarium 6. Hak cipta 7. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahnya (debitor) 8. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya. Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalanya. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitor dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor. 41 Ketika seorang debitor dinyatakan pailit, bukan berarti yang bersangkutan dikatakan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hukum kekeluargaan misalnya melakukan perkawinan, pengangkatan anak, dan sebagainya. Debitor pailit hanya dikatakan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya. Dengan sendirinya segala gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban kekayaan debitor pailit harus dimajukan terhadap kuratornya. Selanjutnya bila gugatan hukum diajukan 41

. Erman Rajagukguk, Latar Belakang Dan Ruang Lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 192.


atau dilanjutkan terhadap debitor pailit tersebut mengakibatkan penghukuman debitor pailit. Namun penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam pernyataan pailit. 42Apabila terjadi kepailitan maka akan mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Dan pihak-pihak tersebut akan mempunyai hak dan kewajiban masingmasing yang selanjunya penulis akan memaparkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kepailitan : a. Akibat hukum bagi kreditor Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama, (paritas creditorum) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passu pro rata parte). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya. Dengan demikian , asas paritas creditorum berlaku bagi para kreditor konkuren saja. 43 Berkenaan dengan hak kreditor yang memegang hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UUKPKPU mengintrodusir suatu lembaga baru, yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditor tersebut. Untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung mulai tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, para kreditor tersebut dalam Pasal 56 hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditor separatis dengan persetujuan dari kurator dan hakim pengawas.

42

Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm. 52. Fred BG. Tumbuan, ‘’ Pokok-Pokok Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1/1998’’ Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 128. 43


Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus boedel pailit secara teratur untuk kepentingan

semua pihak

yang

tersangkut

dalam kepailitan,

termasuk

kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit. Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atau suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan, baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita barang yang menjadi agunan. 44 b. Akibat hukum bagi debitor Terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan kepailitan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurusi harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan, termasuk juga kepentingan perhitungan hari pernyataannya itu sendiri. Artinya, debitor pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan harta kepailitan akan dialihkan kepada kurator. Namun demikian, sesudah pernyatan pailit ditetapakan, debitor pailit masih dimungkinkan untuk mengadakan perikatan-perikatan. Hal itu akan mengikat bila perikatan-perikatan yang dilakukannya tersebut mendatangkan keuntungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UUKPKPU yang menentukan bahwa semua perikatan debitor pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit

44

Imran Nating, Op.Cit. hlm 47.


tidak dapat dibayar dari harta pailit itu, kecuali bila perikatan tersebut mendatangkan keuntungan. Dalam prakteknya, ternyata tidak semua harta kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator atau BHP. Dengan kata lain, ada beberapa barang atau hak atas benda yang tetap berada di bawah penguasaan dan pengurusan debitor pailit. 45 c. Akibat hukum perjanjian timbal balik yang diadakan sebelum kepailitan. Pernyataan kepailitan setelah terjadinya perjanjian timbal balik (misalnya jual beli) antara si pailit (penjual) dengan pihak ketiga (pembeli), maka pernyataan kepailitan itu tidak akan mempengaruhi perjanjian timbal balik tersebut.

Andaikan si pailit (penjual) telah menyerahkan barangnya kepada

pembeli,sedangkan pihak pembeli belum membayar harga barang itu, maka setelah adanya putusan kepailitan balai harta peninggalan dapat menuntut harga pembayaran dari tangan pembeli. Harga tersebut dimasudkan ke dalam harta pailit. Tetapi jika terjadi sebaliknya, yaitu pihak pembeli telah membayar harga sedangkan si pailit belum menyerahkan barangnya, maka pihak pembeli (sebagai kreditor) dapat mengajukan tagihannya kepada balai harta peninggalan. Pihak pembeli juga berhak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada balai harta peninggalan. 46 d.Akibat hukum bagi eksekusi-eksekusi lain Sejak putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, eksekusi-eksekusi putusan hakim lainnya yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit harus dihentikan. 45

Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm. 50-51. Zainal Asikin, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1994), hlm. 55-56. 46


Demikian pula dengan penyitaan yang dilakukan hal ini harus dibatalkan demi hukum dan debitor yang sedang ditahan harus dilepaskan seketika itu juga. Segala putusan mengenai penyitaan baik yang sudah ada maupun yang belum dilaksanakan dibatalkan demi hukum. Bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan. Demikian pula halnya dengan debitor yang sedang di tahan ia harus dilepaskan seketika itu juga setelah putusan pailit memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah ada putusan pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitor misalnya penyitaan, penjualan jadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekusitorial jadi gugur. Walaupun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai. 47 Setelah putusan pernyataan pailit diputus para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut masih dapat mengajukan upaya hukum. Adapun upaya hukum atas putusan pernyataan pailit di pengadilan tingkat pertama adalah kasasi ke mahkamah agung dan tidak ada banding. Tata cara ini sama dengan upaya hukum pada perkara hukum kekayaan intelektual. Peniadaan upaya hukum banding dimaksudkan agar permohonan atau perkara kepailitan dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Putusan kasasi paling lambat 30 hari terhitung sejak kasasi didaftarkan. Pada prinsipnya, pihak yang mengajukan kasasi adalah pihak yang berkepentingan. Apabila yang dimaksud permohonan kasasi adalah kreditor, maka yang dimaksud adalah bukan saja kreditor yang merupakan pihak pada

47

Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm. 53.


persidangan tingkat pertama, tetapi termasuk pula kreditor lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama namun tidak puas terhadap putusan atas permohonan pailit yang ditetapkan. Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh majelis hakim agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi

lingkup

pengadilan

niaga.

Mahkamah

Agung

sesuai

dengan

kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kasasi, dapat membatalkan putusan pengadilan niaga yang dimohonkan kasasi tersebut karena: 1. Tidak berwenang atau melampaui batas 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Terhadap putusan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diadakan Peninjauan Kembali (PK). Upaya Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila: 1. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda 2. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan besar dalam penerapan hukum. Apabila permohonan Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan pertama, harus diajukan paling lambat 180 hari terhitung sejak tanggal putusan dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht). Sedangkan jika permohonan Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan yang


kedua, maka harus diajukan dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. 48 Permohonan Peninjauan kembali ini juga dapat dicabut selama belum diputus dan dalam hal sudah dicabut permohonan Peninjauan Kembali itu tidak dapat diajukan lagi. Terhadap pencabutan permohonan pernyataan kepailitan tersebut, hakim yang memerintahkan pengakhiran kepailitan akan menetapkan pula jumlah besar biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dan membebankannya kepada debitor. Biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan dan terhadap penetapan hakim mengenai biaya dan imbalan itu tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya dan imbalan jasa kurator, hakim akan mengeluarkan fiat eksekusi. Putusan pernyataan kepailitan wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, penetapan yang memerintahkan pencabutan kepailitan wajib diumumkan dengan cara yang sama seperti putusan pernyataan pailit. Terhadap penetapan tersebut, debitor dan kreditor boleh memajukan perlawananan dengan cara dan dalam tenggang waktu sama, sebagaimana ditentukan terhadap putusan yang menolak pernyataan pailit. Apabila setelah diucapkan putusan pernyataan kepailitan ada pengajuan laporan untuk pernyataan pailit lagi, debitor atau

48

Imran Nating, Op.Cit. hlm. 52-54.


pemohon diwajibkan untuk menunjukkan bahwa ia mempunyai cukup uang untuk membayar biaya-biaya kepailitan. 49

49

Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm. 41-42.


BAB II AKIBAT HUKUM DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi

Recommend Documents