BAB II PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA. 2.1 Perseroan Sebagai Badan Hukum Lahir Dari Proses Hukum

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

20

BAB II PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA

2.1 Perseroan Sebagai Badan Hukum Lahir Dari Proses Hukum Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga sebagai authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan.13 Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham dan sero (aandelen, share, stock). Modal yang terdiri dan terbagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan cara menyetorkan modal yang dikehendaki lalu dikonversi menjadi komposisi saham tersebut kepada Perseroan yang nantinya akan diprosentasikan atas bagian saham suatu perseroan. Jadi dalam sebuah perseroan terjadi persekutuan pengumpulan modal oleh beberapa anggota perseroan untuk melaksanakan kegiatan perseroan. Definisi Perseroan Terbatas diatur oleh Pasal 1 angka 1 UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 13

Syahrul, M Afni Nazar, Ardiyas, Kamus Lengkap Ekonomi, Citra Harta Prima Jakarta, Cetakan Pertama, 2000, h. 98

20 THESIS

Prinsip Business judment Rule dalam ....

Sumardi


21

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Besarnya modal dasar perseroan diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi : Pasal 31 (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 32 (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Persekutuan yang terjadi dalam sebuah perseroan sebagai badan hukum tidak hanya persekutuan modal namun juga merupakan persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (aandeelhoulder, sharehoulder) sebagaimana diatur oleh Pasal 1618 BW, yang mengatur : Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

THESIS


Sumardi


22

Perseroan sebagai badan hukum (rechtpersoon, legal entity) merupakan hasil perwujudan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian badan hukum berasal dari bahasa Latin yang disebut Corpus atau Body. Dia berbeda dengan perorangan (human being), kelahiran manusia sebagai badan hukum melalui natural birth process, sedangkan perseroan lahir sebagai badan hukum melalui proses hukum. Maka dari itu perseroan disebut sebagai makhluk yang berwujud artifisial (kumstmatig, artficial) yang diciptakan negara melalui proses hukum, yaitu : a) Lahirnya suatu perseroan mutlak dan harus memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan

peraturan

perundang-undangan

sebagaimana

Keputusan Pengesahan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”. b) Apabila

persyaratan

tidak

terpenuhi,

kepada

Perseroan

yang

bersangkutan tidak diberikan keputusan Pengesahan untuk berstatus

THESIS


Sumardi


23

sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.14 Keberadaan perseroan sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan. Apabila anggaran dasar telah mendapatkan pengesahan dari Menteri, perseroan menjadi subyek hukum korporasi yang bersifat abadi, terutama apabila anggaran dasar tidak ditentukan batasnya. Bahkan apabila anggaran dasar ditentukan jangka waktun berdirinya, hal itu tidak mengurangi sifat abadi sebuah perseroan. Kematian, pengalihan dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota direksi maupun karyawan perseroan, semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi perseroan.15

2.2 Karakteristik BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas Terdapat beberapa jenis dan bentuk Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia, antara lain : 2.1.1. Perseroan Tertutup Perseroan tertutup pada dasarnya tidak berbeda dengan perseroan perorangan, yang dikenal dalam masyarakat sebagai Perusahaan

14

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 2011, h.

37 15

Rutzel MSJD, Corporate Businnes Law, Fourth Edition, Mc Graw Hill, Publishing Company, 1990, h.821

THESIS


Sumardi


24

dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD), yang dipimpin, diurus dan dioperasikan sendiri oleh pemilik. Perseroan tertutup mempunyai ciri-ciri dan karakter khusus yang antara lain : 1) Ikatan para pemegang saham hanya terbatas pada beberapa orang yang saling mengenal atau dalam ikatan keluarga dan tertutup bagi orang luar; 2) Saham perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berjumlah sedikit dan dalam anggaran dasar sudah ditentukan pihak yang boleh jadi pemegang saham; 3) Sahamnya hanya atas nama (aandel op nam, registered share) atas pihak-pihak tertentu secara terbatas. Perseroan terbatas yang tertutup dapat diklasifikan antara lain : a.

Murni Tertutup Ciri-cirinya antara lain : - Yang diperbolehkan menjadi pemegang saham benar-benar terbats dan tertutup secara mutlak, hanya terbatas pada lingkungan teman tertentu atau anggota keluarga tertentu saja. - Sahamnya diterbitkan atas nama orang-orang tertentu yang dimaksud

THESIS


Sumardi


25

- Dalam anggaran dasar ditentukan dengan tegas tentang pengalihan saham hanya diperbolehkan dan terbatas di antara sesama pemegang saham saja.

b.

Sebagian tertutup, sebagian terbuka Ciri-cirinya antara lain : - Seluruh saham perseroan dibagi menjadi dua kelompok - Satu kelompok saham tertentu hanya diperbolehkan dimiliki orang atau kelompok tertentu saja. Saham yang demikian misalnya dikelompokkan atau digolongkan “saham istimewa”, hanya boleh dimiliki orang tertentu dan terbatas. - Kelompok saham yang lainnya boleh dimiliki oleh siapapun secara terbuka.

2.1.2. Perseroan Publik (Perseroan Terbuka) Definisi Perseroan Publik diatur oleh Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu : Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sesuai Pasal 1 angka 22 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, agar perseroan menjadi perseroan publik maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

THESIS


Sumardi


26

- Saham perseroan yang bersangkutan telah dimiliki sekurangkurangnya tiga ratus pemegang saham; - Memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,(tiga miliar rupiah) - Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Apabila telah memenuhi kriteria sesuai UU Pasar Modal, maka selanjutnya perseroan harus meatuhi ketentuan Pasal 24 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu : (1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut. (2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan

THESIS


Sumardi


27

b) Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang c) Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas) Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian

tersebut

harus

didaftarkan

ke

Kantor

Pendaftaran

Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM. Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

THESIS


Sumardi


28

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

2.3 Organ Perusahaan Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum, dan sebagai badan hukum, perseroan terbatas layaknya tubuh manusia secara biologis, memiliki organ-organ untuk melakukan metabolisme. Sebuah badan hukum yang wajib memiliki organ semacam Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Organ Perseroan Terbatas, menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, terdiri dari : a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); b. Direksi; dan c. Dewan Komisaris Ketiga organ tersebut melakukan metabolisme tubuh di dalam badan hukum Perseroan Terbatas dan menjalankan roda kegiatan Perseroan Terbatas ke

THESIS


Sumardi


29

arah visi-misinya. Kegiatan organ-organ itu meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. 2.3.1. Direksi Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yaitu : “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar” Direksi Perseroan Terbatas bisa terdiri dari satu orang atau bisa juga lebih dari satu orang, hal itu tergantung dari kebutuhan operasional Perseroan. Kecuali untuk Perseroan yang usahanya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan Perseroan terbuka (Tbk.), wajib memiliki minimal 2 orang anggota Direksi. Pembagian tugas dan wewenang Direksi yang anggotanya terdiri dari 2 orang atau lebih ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Jika RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang semacam itu, maka anggota Direksi sendiri yang menetapkannya berdasarkan Keputusan Direksi. Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan. Meski pengurusan itu dijalankan Direksi sesuai dengan kebijakannya sendiri dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan Undang-

THESIS


Sumardi


30

Undang dan Anggaran Dasarnya. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan Perseroan, atau kepada orang lain, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan. Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Anggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS. Jika anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali Anggaran Dasarnya menentukan lain – misalnya Anggaran Dasar menentukan bahwa hanya Direktur Utama yang berwenang. Menurut Undang-undang, anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan di pengadilan untuk sengketa yang terjadi diantara Perseroan

dan

anggota

Direksi

yang

bersangkutan.

Ketidakberwenangan mewakili itu juga berlaku apabila anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Dalam keadaan tersebut, yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi yang lainnya, atau jika seluruh anggota Direksi mempunyai

perbenturan

kepentingan

maka

kewenangan

itu

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Bagaimana jika sengketa itu juga melibatkan kepentingan Dewan Komisaris? Dalam keadaan yang

THESIS


Sumardi


31

demikian, RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk mewakili kepentingan Perseroan. Pengurusan Perseroan merupakan tanggung jawab Direksi, maka Direksi bertanggung jawab pula terhadap kerugian Perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelaliannya dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi menanggung secara pribadi kerugian tersebut - dalam hal Direksi terdiri dari 2 orang atau lebih maka tanggung jawab itu berlaku secara tanggung renteng. Anggota Direksi dapat terlepas dari tanggung jawab kerugian itu jika mereka dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya, dan Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan hati-hati, tidak mempunyai benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan pencegahan. Pemegang saham, atas nama Perseroan, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya itu menimbulkan kerugian Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan, Direksi wajib membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi. Selain dokumen-dokumen tersebut, Direksi juga berkewajiban membuat Laporan Tahunan Perseroan dan Dokumen Keuangan Perseroan, serta memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan itu. Direksi wajib memberikan izin kepada pemegang saham untuk memeriksa

THESIS


Sumardi


32

dokumen-dokumen itu atas permohonan tertulis. Dalam mengurus saham Perseroan, anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan keluarganya, untuk selanjutnya dicatat. Dalam mengurus harta kekayaan Perseroan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan tersebut atau untuk menjadikannya jaminan hutang. Kekayaan Perseroan yang wajib mendapat persetujuan RUPS itu adalah kekayaan Perseroan yang terdiri lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan - baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi itu adalah transaksi pengalihan kekayaan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku, atau bisa juga jangka waktu yang lebih lama asalkan diatur dalam Anggaran Dasarnya. Persetujuan RUPS tidak diperlukan jika tindakan pengalihan atau penjaminan itu telah diatur dalam Anggaran Dasarnya. Tindakan Direksi dalam mengalihkan atau menjaminkan kekayaan Perseroan, meskipun dilakukan tanpa persetujuan RUPS dan tidak diatur dalam Anggaran Dasarnya, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum itu beritikad baik. Orang yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Selain syarat umum tersebut, secara khusus undang-undang juga mengatur bahwa seseorang tidak dapat diangkat menjadi anggota Direksi jika dalam

THESIS


Sumardi


33

waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya ia pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Pada saat pendirian, pengangkatan itu untuk pertama kalinya dilakukan oleh Pendiri Perseroan dan dicantumkan dalam akta pendiriannya. Pengangkatan itu dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelahnya dapat diangkat kembali. Anggaran dasar dapat mengatur tentang tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, termasuk tata cara pencalonannya. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian,

dan

pemberhentian

tersebut.

Jika

RUPS

tidak

menetapkannya, maka mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM - Departemen Hukum dan HAM. Pemberitahuan itu bertujuan agar perubahan anggota Direksi dicatat dalam Daftar Perseroan. Dengan pencatatan tersebut, maka calon anggota Direksi telah sah menjadi anggota

THESIS


Sumardi


34

Direksi, dan efektif dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Pemberitahuan itu dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Jika pemberitahuan itu belum dilakukan, Menteri akan menolak setiap permohonan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang baru - yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan. Segala ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS tersebut juga dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal kewenangan

RUPS

dilimpahkan

kepada

Dewan

Komisaris,

selanjutnya besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS – dengan menyebutkan alasannya. Keputusan pemberhentian itu diambil setelah anggota Direksi diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri itu tidak diperlukan dalam hal anggota Direksi yang akan diberhentikan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Selain oleh RUPS, anggota Direksi juga dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi, dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang melakukan tugas-tugasnya.

THESIS


Sumardi


35

Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Jika jangka waktu 30 hari itu telah lewat dan RUPS tidak juga diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara itu menjadi batal.

2.3.2. Dewan Komisaris Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan nasihat itu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan Terbatas, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Jumlah anggota Dewan Komisaris seperti juga Direksi, bisa terdiri dari satu orang anggota atau bisa juga lebih. Dewan Komisaris yang

THESIS


Sumardi


36

terdiri lebih dari satu orang anggota bersifat “majelis”, dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang serta Perseroan Terbuka (Tbkk.) wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris. Syarat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah cakap melakukan perbuatan hukum. Selain syarat umum tersebut, secara khusus calon anggota Dewan Komisaris tidak dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Untuk pertama kalinya (pada saat pendirian Perseroan), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian Perseroan. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan setelahnya dapat diangkat kembali. Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur tentang tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonannya. Dalam

THESIS


Sumardi


37

hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM agar dicatat dalam Daftar Perseroan. Pemberitahuan itu dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan, Menteri dapat menolak setiap pemberitahuan

tentang

perubahan

susunan

Dewan

Komisaris

selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi. Ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris mengikuti tata cara yang berlaku bagi pemberhentian anggota Direksi. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS – dengan menyebutkan alasannya. Keputusan pemberhentian itu diambil setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri itu tidak diperlukan dalam hal anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan akibat dari kesalahan dan kelaliannya dalam menjalankan tugas. Jika Dewan

THESIS


Sumardi


38

Komisaris terdiri dari dua orang anggota atau lebih, tanggung jawab itu berlaku secara tanggung renteng diantara anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dapat menghindari tanggung jawab tersebut apabila dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan hati-hati, tidak mempunyai kepentingan pribadi atas pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian, dan telah memberikan nasihat untuk mencegah kerugian. Pemegang saham dapat menggugat ke pengadilan terhadap anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya itu menimbulkan kerugian Perseroan. Dalam hal terjadinya kepailitan akibat kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan Direksi, dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi Perseroan. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi orang yang dalam 5 tahun sebelum putusan pailit diucapkan menjabat sebagai Dewan Komisaris. Selain tugas-tugas umum, Dewan Komisaris juga memiliki kewajiban untuk membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan berkewajiban

salinannya. untuk

Selain

melaporkan

itu

Dewan

kepada

Komisaris

Perseroan

juga

mengenai

kepemilikan sahamnya atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan

THESIS


Sumardi


39

Perseroan

lain.

memberikan

Dewan

laporan

Komisaris

tentang

tugas

juga

berkewajiban

pengawasan

yang

untuk telah

dilakukannya selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu diluar tugas pengawasan dan pemberian nasihat. Wewenang tersebut ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, termasuk syaratsyaratnya. Tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris berdasarkan syarat-syarat dalam Anggaran Dasar, perbuatan hukum Direksi tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Diluar tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris juga dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam “keadaan tertentu”. Tindakan tersebut dilakukan hanya untuk “jangka waktu tertentu”. Tindakan Dewan Komisaris dalam keadaan dan jangka waktu tertentu itu berlaku terhadap semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

2.3.3. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS

adalah

organ

Perseroan

Terbatas

yang

memiliki

kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan

THESIS


Sumardi


40

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam bentuk kongkret-nya RUPS merupakan sebuah forum, dimana

para

pemegang

saham

memiliki

kewenangan

untuk

memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis Perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Dalam forum RUPS, mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya. Dalam forum RUPS, para peserta tidak dapat memberikan keterangan dan keputusan diluar agenda rapat - kecuali RUPS itu dihadiri oleh semua pemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itu dengan suara bulat. Sebagai

sebuah

forum,

pada

prinsipnya

RUPS

harus

diselenggarakan di Indonesia. Penyelenggaraan itu dilakukan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan utamanya. Selain di tempat Perseroan, RUPS juga dapat diselenggarakan

melalui

media

elektronik,

misalnya

media

telekonferensi atau video konferensi. Semua peserta RUPS yang diselenggarakan dengan media elektronik harus bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi di dalam rapat.

THESIS


Sumardi


41

Meskipun sifatnya telekonferensi, RUPS itu juga harus dibuatkan risalah rapatnya dan ditandatangani oleh semua peserta rapat. Jenis RUPS dapat terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan Direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan, Direksi mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. RUPS Lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Sebelum diselenggarakannya RUPS, terlebih dahulu dilakukan Pemanggilan RUPS, dan sebelum Pemanggilan RUPS para pemegang saham yang memiliki hak suara mengajukan Permintaan RUPS. Permintaan diadakannya RUPS dilakukan dengan surat tercatat beserta alasannya kepada Direksi – dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Setelah Direksi menerima surat tercatat, selanjutnya

Direksi

wajib

melakukan

Pemanggilan

RUPS.

Pemanggilan itu dilakukan dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal permintaan dengan surat tercatat itu diterima oleh Direksi. Ada kalanya Direksi tidak melakukan Pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan – 15 hari sejak menerima surat tercatat. Jika Direksi tidak juga melakukan Pemanggilan RUPS dalam batas waktu itu, maka permintaan diadakannya RUPS diajukan kembali dengan surat tercatat oleh pemegang saham, namun kali ini bukan kepada Direksi melainkan kepada Dewan Komisaris.

THESIS


Sumardi


42

Selanjutnya, Dewan Komisaris yang melakukan Pemanggilan RUPS – juga dengan jangka waktu 15 hari sejak penerimaan surat tercatat. Ada kemungkinan juga baik Direksi maupun Dewan Komisaris, setelah diajukannya Permintaan RUPS oleh pemegang saham, tidak melakukan Pemanggilan RUPS. Jika hal ini yang terjadi maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan itu sekali lagi melalui pengadilan. Kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, pemegang saham mengajukan permohonan untuk dibuat penetapan pengadilan agar memberikan izin kepada pemohon (pemegang saham) untuk melakukan

sendiri

Pemanggilan

RUPS.

Pengadilan,

setelah

mempelajari keterangan dan bukti dari pemegang saham, Direksi dan Dewan

Komisaris,

selanjutnya

menetapkan

pemberian

izin

penyelenggaraan RUPS. Permohonan dapat ditolak jika pemegang saham tidak dapat membuktikan alasannya - persyaratan dan kepentingannya. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi kepada para pemegang saham - atau oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham sendiri dalam hal Direksi tidak melaksanakan pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum RUPS diselenggrakan. Selain dengan surat tercatat, pemanggilan RUPS dapat juga dilakukan melalui surat kabar. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan “tanggal”, “waktu”, “tempat”, dan “agenda”

THESIS


Sumardi


43

rapat. Selain deskripsi rapat, dalam pemanggilan juga wajib disertakan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan RUPS diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan bahan tersebut kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta. Pada prinsipnya setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan memiliki setidaknya satu hak suara. Namun, Perseroan juga dapat menentukan hak suara itu lebih besar atau lebih kecil, selama hal itu ditentukan dalam Anggaran Dasarnya. Meskipun setiap saham memiliki setidaknya satu hak suara, namun hak suara itu tidak berlaku bagi saham-saham berikut : a. Saham yang dikuasai sendiri oleh Perseroan. b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak Perseroannya (baik langsung maupun tidak langsung). c. Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya langsung atau tidak langsung telah dimiliki Perseroan. Hak suara para pemegang saham dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam RUPS – kecuali saham yang tidak memiliki hak suara. Dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak boleh memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian

THESIS


Sumardi


44

dari saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan untuk mewakili kehadirannya menjadi tidak berlaku untuk rapat tersebut. RUPS baru dapat diselenggarakan jika 1/2 lebih dari seluruh saham dengan hak suara menghadirinya kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Jika kuorum tersebut tidak tercapai, Direksi dapat melakukan Pemanggilan RUPS Kedua. Pemanggilan RUPS Kedua harus menyebutkan bahwa RUPS Pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS itu dihadiri oleh minimal 1/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Jika kuorum RUPS Kedua juga tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga. Selanjutnya, RUPS Ketiga itu dilangsungkan dengan dasar kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS Ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS Kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. Pemanggilan RUPS Kedua dan RUPS Ketiga masing-masing dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS Kedua atau RUPS Ketiga itu dilaksanakan. RUPS Kedua dan RUPS Ketiga diselenggarakan dalam jangka waktu paling

THESIS


Sumardi


45

cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal upaya musyawarah untuk mufakat itu tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusannya sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan - kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS Kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusannya sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, ketua rapat wajib membuat dan menandatangani risalah RUPS. Selain ketua rapat, minimal 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS juga menandatangani risalah tersebut. Tanda tangan itu tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris. Selain dalam rapat, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan

THESIS


Sumardi


46

hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usulan yang bersangkutan.

2.4 Landasan Kegiatan Usaha (Operasional) Perusahaan Terbatas BUMN untuk mewujudkan Good Corporate Governance Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik untuk mendapat keuntungan. Perusahaan memberi kontribusi besar kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang akan mengarah kepada perbaikan standar hidup dan turunnya angka kemiskinan. Dengan demikian direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan “Direksi adalah trustee sekaligus agent bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai trustee karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan”.16 Tugas dan tanggung jawab direksi adalah tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegial antara sesama anggota direksi terhadap perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Akan tetapi tidak berarti tidak diperkenankannya terjadi pembagian tugas di antara anggota direksi. 16

Gunawan widjaya, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, 2008, Hal. 65

THESIS


Sumardi


47

Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas- tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi harus mematuhi anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini direksi harus menjalankan tugas-tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan Good Corporate Governance (GCG), direksi dipandang sebagai kunci utama keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG. Secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG ada beberapa manfaat yang bisa diambil yakni : 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik. 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders.17 Secara umum corporate governance dapat diartikan sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka menningkatkan kemakmuran bisnis 17

Nindyo Pramono, Seminar Indepedensi Direksi dan Komisari Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance oleh Dunia Usaha, Jakarta, Medio,2003, hlm. 18

THESIS


Sumardi


48

dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai tambah pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder yang lain.18 Menurut M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya dapat dikatakan bahwa ”Corporate governance mengandung prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksana perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari stakeholder”.19 Menurut Keputusan Mentri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Nomor : Nomor : KEP-117/M-MBU/2002, yang dimaksud dengan GCG adalah ”Prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan

perusahaan.”

Prinsip

korporasi

yang

sehat

adalah

adanya

keseimbangan hubungan antara organ perusahaan, shareholders dan stakeholders. Dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ perseroan untuk menerapkan prinsip GCG, direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Menurut UU Perseroan Terbatas, direksi merupakan suatu organ yang di dalamnya terdiri satu atau 18

Investment & Financial Services Association (IFSA), Corporate A Guide for Investment Managers and Corporation, Sidney, N.S.W., Australia, 2000. 19 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 96

THESIS


Sumardi


49

lebih anggota yang dikenal dengan sebutan direktur. Pada prinsipnya hanya ada satu orang direktur, akan tetapi dalam hal-hal tertentu sebuah Perseroan Terbatas haruslah mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang direktur, yaitu dalam hal, sebagai berikut : 1. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat 2. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang 3. Perseroan berbentuk Perseroan Terbuka.20 Adapun tanggung jawab direksi menurut Pasal 97 ayat (1,2, dan 3) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : 1. Bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan 2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan 3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 97 UUPT di atas adalah penegasan dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT, dimana dikatakan bahwa direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus memperhatikan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan

20

I.G. Rai Widjaya, Hukum Perseroan Terbatas, Megapoin, Jakarta, 2002, hal. 64

THESIS


Sumardi


50

tujuan perseroan,dan memperhatikan ketentuan mengenai larangan serta batasan yang diberikan dalam UUPT dan anggaran dasar. 2.4.1. Prinsip Fiduciary Duty Prinsip Fiduciary duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan fiduciary ini adalah seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (trustee) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor). Fiduciary ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (guardian). termasuk juga di dalamnya seorang

lawyer

yang mempunyai

hubungan fiduciary dengan client-nya.21 Dalam pengelolaan perseroan atau perusahaan, para anggota direksi dan komisaris sebagai salah satu organ vital dalam perusahaan

21

Henry Campbell Black , Black’s Law Dictionary, h. 625.

THESIS


Sumardi


51

tersebut merupakan

pemegang amanah (fiduciary) yang harus

berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan. Di sini direksi memiliki posisi fiducia dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme

hubungannya harus

secara

fair.

Menurut pengalaman common law hubungan itu dapat didasarkan pada

teori fiduciary

duty. Hubungan fiduciary

duty tersebut

didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor). Dalam memahami hubungan

pemegang

kepercayaan

(fiduciary

relationship)

tersebut, common law mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (fiduciary) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi. Negara-negara common law seperti Amerika Serikat yang telah mempunyai standar yang jelas untuk menentukan apakah seorang direktur dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindakan yang diambilnya, yaitu didasarkan pada standarduty of loyality dan duty of care. Kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara

keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuahtrustee dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya

THESIS


Sumardi


52

(duty of care).22 Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyality).23 Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut

dalam

menyebabkan

hubungannya

direktur

untuk

dengan dimintai

Fiduciary

pertanggung

Duty dapat

jawaban

hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya. baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.24 Doktrin atau prinsip fiduciary duty ini dapat kita jumpai dalam Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal l79 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi Lebih jelasnya pasal 82 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadi.lan. sedangkan Pasal 85 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa setiap anggota Direksi 22

Denis Keenan & Josephine Biscare, Smith & Keenan’s Company Law For Students,

Financial Times, Pitman Publishing, 1999, h. 317. 23

Joel Seligman, Corporations Cases and Materials, Little Brown and Company

Boston New York Toronto London, 1995, h.112. 24

Philip Lipton dan Abraham Herzberg, Understanding Company Law, Brisbane, The

Book Law Company Ltd, 1992, hal 342.

THESIS


Sumardi


53

wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut. Dalam konteks direktur, sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (standart of conduct) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.25 Untuk membebankan pertanggungjawaban terhadap direktur atau pengurus korporasi, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya. Pengurus korporasi dalam hal ini harus dapat dibuktikan telah melanggar good faith yang dipercayakan padanya dalam menjalan korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip fiduciary duty.

Jika kita menghubungkannya dengan identification theory dalam wacana common law sebagaimana telah diuraikan diatas, kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat korporasi lainnya hanya dapat dibebankan pada korporasi jika memenuhi syarat: 25

Janet Dine, Company Law, Macmillan Press Ltd., 1998, hal 179

THESIS


Sumardi


54

i)

tindakan yang dilakukan oleh mereka berada dalam batas tugas atau instruksi yang diberikan pada mereka;

ii)

bukan

merupakan

penipuan

yang

dilakukan

untuk

perusahaan; iii)

dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendatangkan keuntungan bagi korporasi. Dengan kata lain, jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi,

maka kesalahan tersebut tidak dapat dipikul oleh korporasi, namun harus dipikul secara pribadi oleh organ korporasi yang melakukan tindakan tersebut.

2.4.2. Prinsip Business Judgment Rule Prinsip Business Judgment Rule adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari system common law dan merupakan derivative dari Hukum Korporasi di Amerika Serikat. Konsep ini mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik. Dalam Black’s Law Dictionary, Business Judgment Rule is rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and goof faith.

THESIS


Sumardi


55

Berdasarkan Dictionary

dapat

pengertian diketahui

yang bahwa

diberikan Business

Black’s

Law

Judgment

Rule

melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Dasar pertimbangan adanya prinsip Business Judgment Rule yaitu bahwa tidak setiap keputusan direksi dapat memberikan keuntungan bagi perseroan, seperti lazimnya dalam dunia usaha ada untung dan ada rugi. Walaupun begitu, direksi dalam mengambil keputusannya atau melakukan tindakan lainnya mendasarkannya hanya untuk kepentingan perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan kehati-hatian dan dengan itikad baik. Ada beberapa kasus di Amerika Serikat yang menjadi dasar prinsip Business Judgment Rule diantaranya apa yang dijadikan pertimbangan oleh Delaware Supreme Court yang menyatakan bahwa Business Judgment Rule melibatkan 2 hal yaitu proses dan substansi. Sebagai proses, Business Judgment Rule melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam perseroan, sedangkan sebagai subtansi, Business Judgment Rule tidak dapat diberlakukan dalam suatu transaksi, haruslah dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut secara subtansi tidak memberikan manfaat bagi perseroan.

THESIS


Sumardi


56

Dalam kasus yang lain Grobow v. Perot, 539 A.2d 180 (Del. 1988), as a guideline for satisfaction of the Business Judgment Rule. Directors in a business should:

- act in good faith; - act in the best interests of the corporation; - act on an informed basis; - not be wasteful; - do not involve self-interest (duty of loyalty concept plays a role here).26

Secara umum prinsip Business Judgment Rule dianut dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 UUPT 40 Tahun 2007 yaitu: 1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2). 4) Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. 5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan : a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 26

www.dimarzuliaskimsah.blogspot.com/2011/03/prinsip-business-judgement-ruledan.html, 14 maret 2013.

THESIS


Sumardi


57

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Menurut Pasal 97 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, syarat Direksi dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi adalah bersalah atau lalai menjalankan tugas kepengurusannya dengan tidak beritikad baik dan tidak penuh tanggung jawab. Direksi harus melakukan dengan penuh tanggung jawab maksudnya adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun. Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, suatu ukuran dapat diberlakukannya konsep Business Judgment Rule adalah : a) Adanya kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaian; b) Beritikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c) Tidak mempunyai benturan kepentingan; d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi harus memenuhi syarat adanya kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaiannya. Adanya kesalahan dan kelalaian dari Direksi dilihat dari fomalitas tindakannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.Dilihat dari

THESIS


Sumardi


58

substansinya tindakan tersebut tidak didasarkan atas itikad baik dan prinsip kehati-hatian (duty to act in good faith, duty of care, duty of loyalty) sehingga merugikan perseroan. Penerapan prinsip Business Judgment Rule dalam UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang tersebut. Walaupun dalam theory-nya prinsip Business Judgment Rule tidak dikenal pada Dewan Komisaris, karena system common law menganut single board officer yaitu pengurusan dan pengawasan dilakukan oleh chief officer perseroan.

THESIS


Sumardi

BAB II PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA. 2.1 Perseroan Sebagai Badan Hukum Lahir Dari Proses Hukum

Recommend Documents