BADAN USAHA MILIK DESA LANDASAN HUKUM

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

10 Desember 2016 Pertemuan

12

Salah satu tugas pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, adalah memajukan kesejahteraan umum. Implementasi tujuan tersebut salah satunya diwujudkan melalui ekonomi kerakyatan, yang dinilai mampu menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional Konsep ekonomi kerakyatan pada awalnya digagas awal oleh Mohammad Hatta sebagai suatu konsep politik-perekonomian yang memuasatkan pembangunannya pada rakyat. Konsep ini menempatkan koperasi sebagai medium pencapaian hasil, tanpa mengesampingkan peranan pasar dan negara. Ini kemudian diejawantahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan penempatan koperasi dalam perekonomian Indonesia (Ayu, 2016). Pemahaman tentang koperasi telah diungkap lengkap pada tulisan di pertemuan sebelumnya. Tulisan kali ini akan mengungkap tentang Badan Usaha Milik (BUM Desa)

BADAN USAHA MILIK DESA LANDASAN HUKUM Landasan hukum terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut: 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa; Pasal 213 (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

 https://ibnukhayathfarisanu.wordpress.com  [email protected]

1/6

Tanggal Penerbitan



12

(3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundangundangan. 2. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 87 (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. (2) Pendirian BUM (Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Ini menunjukkan bahwa BUMDes sebagai sesuatu yang inklusif dan berbeda dengan koperasi, sehingga banyak yang mengharapkan keberadaannya lebih, karena menginginkan sesuatu yang baru (keuangandesa.com, 2015).

PENGURUSAN & PENGELOLAAN BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Unit usaha tersebut meliputi: 1. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan 2. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi ini terdiri dari: 1. Penasihat, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang


2/6

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI

10 Desember 2016

Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

Pertemuan

12

bersangkutan. 2. Pelaksana Operasional, dipilih untuk mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dengan persyaratan sebagai berikut: a. masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha; b. berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan d. pendidikan minimal setingkat SMU/MA/SMK atau sederajat. 3. Pengawas, dipilih untuk mewakili kepentingan masyarakat, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota.

MODAL Modal BUM Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDDT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan di: Pasal 17 (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. (2) Modal BUM Desa terdiri atas: a. penyertaan modal Desa; dan b. penyertaan modal masyarakat Desa. Pasal 18 (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dalam pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;


3/6

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI

10 Desember 2016

Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

Pertemuan

12

d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. Lebih tegas, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sanjoyo menegaskan agar dana desa jangan hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, namun juga untuk mengembangkan ekonomi melalui BUM Desa (Zuraya, 2016) Akan tetapi, hal ini oleh Lembaga Pusat Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) dipandang sebagai pembiaran sistematik terhadap keberadaan koperasi. Penyaluran dana desa akan lebih mengutamakan BUM Desa daripada koperasi (Himawan, 2016).

HASIL USAHA Hasil usaha BUM Desa ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini nantinya akan menjadi Pendapatan Asli Desa (PA Desa) karena akan disetorkan dalam APB Desa.

PERDEBATAN KOPERASI vis-à-vis BUM DESA Jika dilihat sekilas, Koperasi dan BUM Desa terlihat sama karena bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Namun, terdapat perbedaan penting antara BUM Desa dengan koperasi, diantaranya: 1. BUM Desa didirikan oleh pemerintah desa dan warga desa yang meletakkan kekuasaan tertinggi pada musyawarah desa, sedangkan koperasi adalah badan usaha ekonomi yang didirikan beberapa orang yang mempunyai tujuan sama dengan kekuasaan tertinggi pada rapat anggota. 2. Keuntungan BUM Desa berupa laba usaha yang menjadi Pendapatan Asli Desa (PADesa), sedangkan koperasi dalam Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan untuk anggota. 3. BUM Desa merupakan institusi ekonomi bercirikan desa dengan daulat warga desa melalui musyawarah desa,


4/6

Tanggal Penerbitan



12

sedangkan koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia dengan daulat anggota melalui rapat anggota. 4. BUM Desa merupakan lembaga usaha ekonomi desa yang dibatasi kewenangan lokal berskala desa dimana unit usahanya saja yang berstatus hukum, sedangkan koperasi jelas merupakan badan hukum eksis dan berkedudukan lintas batas kewilayahan. (Kurniawan, 2015) Dari perbedaan tersebut tampak bahwa BUM Desa menjadi suatu opsi lain dari koperasi yang tidak berkembang dengan baik di Indonesia. Secara kuantitas, koperasi memang tumbuh pesat, tercatat di tahun 2015 terdapat 212.135 koperasi. Namun, secara kualitas, sumbangan koperasi dalam Product Domestic Bruto (PDB) masih sangat kecil, hanya 1-2% (Nasti, 2016). Meskipun BUM Desa hadir sebagai perubahan baru, sejarah masa lalu telah menunjukkan bahwa di era Orde Baru, pernah ada Badan Usaha Unit Desa (BUUD), yang idenya tidak jauh berbeda dengan BUM Desa saat ini. BUUD kemudian melebur menjadi KUD yang terbukti hanya menjadi alat politik penguasa (koperasi.net, 2016). Kekhawatiran ini semakin menguat dimana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kini tengah mempersiapkan koperasi untuk dijadikan induk usaha BUM Desa. Koperasi tersebut diberi nama ‘De-Apik’ yang dikelola langsung oleh kementerian. ‘De’ merupakan gambaran desa, APIK merupakan nilai-nilai yang terdiri dari Akuntabilitas, Profesional, Integritas, dan Kebersamaan (Mola, 2016). SUMBER BACAAN Ariffin, Ramudi. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Daya Kembang Koperasi di Indonesia. Coopetition Vol. III No. 2 November 2012. Jurnal Ilmiah Manajemen Program Studi Magister Manajemen Ikopin. ISSN: 2086-4620 Ayu, Wanda. Memahami Gagasan “Ekonomi Kerakyatan” Bung Hatta. 21 Juni 2016. http://www.ui.ac.id/berita/memahami-gagasan-ekonomi-kerakyatan-bung-hatta.html diakses 10 Desember 2016, 13:25 WITA Himawan, Adhitya. LSP2I Sebut Keberadaan BUMDes Ciptakan Raja-raja Kecil. 21 Mei 2016. http://www.suara.com/bisnis/2016/05/21/030000/lsp2isebutkeberadaanbumdesciptakanrajar ajakecil diakses 10 Desember 2016, 16:07 WITA


5/6

Tanggal Penerbitan



12

keuangandesa.com. Nasib Koperasi Pasca Kelahiran BUMDes. 15 April 2016. http://www.keuangandesa.com/2015/04/nasib-koperasi-pascakelahiran-bumdes/ diakses 10 Desember 2016, 14.53 WITA Kurniawan, Indra. BUM Desa vs Koperasi. Kompasiana, 26 Oktober 2015. http://www.kompasiana.com/indraujo/bum-desa-vs-koperasi diakses 10 Desember 2016, 15:45 WITA Mola, Thomas. Kemendes PDTT Siapkan Koperasi Induk BUMDes. 21 November 2016. http://industri.bisnis.com/read/20161121/87/604828/kemendes-pdtt-siapkan-koperasi-jadiinduk-bumdes diakses 10 Desember 2016, 15:31 WITA Nasti, M. Jaya. Koperasi Sudah Nggak Laku, Apa Gantinya Ya?. Kompasiana, 15 Februari 2016. http://www.kompasiana.com/mjnasti/koperasi-sudah-nggak-laku-apa-gantinya-ya diakses 10 Desember 2016, 19:08 WITA Zuraya, Nidia. Kemendes: Dana Desa untuk Kembangkan BUMDes. Republika, 27 September 2016. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/27/oe4o3i383-kemendes-danadesa-untuk-kembangkan-bumdes diakses 10 Desember 2016, 18:43 WITA


6/6

BADAN USAHA MILIK DESA LANDASAN HUKUM

Recommend Documents