PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DAN BADAN USAHA MILIK ANTAR DESA (BUMADES) DI KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG
Materi ini disampaikan pada Kegiatan Sosialisasi dan Motivasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES) Di Beberapa Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Pada Tanggal 07 Desember 2015
Oleh: Dra. Syamsu Rizal, MSi., CA. Dr. Defrizal, SE., MM.
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG 2015
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya, kami dapat melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat berupa soasialisasi dan motivasi pendirian BUMDES/ BUMADES pada beberapa Kampung di Kabupaten Tulang Bawang. Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu tri darma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen, sebagai bentuk tanggung jawab sosial insan akademik perguruan tinggi kepada masyarakat. kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kampus untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BPMPK Kabupaten Tulang Bawang yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak juga kami harapkan untuk perbaikan kegiatan ini pada masa yang datang.
Bandar Lampug, 26 Januari 2016-
Tim Sosialisasi
2
BAB I PENDAHULUAN
Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah
usaha
desa,
pembentukan
BUMDes
adalah
benar-benar
untuk
memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian Bumdes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.
Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.
Usaha yang dapat dijalankan Bumdes yaitu usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian Bumdes disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3
Bumdes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Bumdes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial Bumdes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif
pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi
lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.
Dalam Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian BUMDes yang secara berbunyi “Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa”. Musyawarah Desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang berkait dengan proses pendirian BUMDES, yaitu:
4
1. Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; 2. Pembentukan organisasi pengelola BUMDesa; 3. Modal usaha BUMDesa; dan 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
Empat inti pokok bahasan inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman bagi Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.
Dalam pengelolaan BUMDes, Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes.
Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri, sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevelnya harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes.
Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, perlu ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu ada koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam pemanfaatkan sumbersumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dan pertanian, dan sebagainya. Dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga oleh pengelola
5
BUMDes harus melalui konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes. Dalam kegiatan harian, pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
Hal penting lainnya, dalam pengelolaan BUMDes sangat dibutuhkan pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka, sehingga ada mekanisme check and balance baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan inovasi baru atau selalu mewaspadai perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. BUMDes yang semakin berkembang dapat mencapai sasaran utamanya yaitu kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa yang utuh.
6
BAB II TARGET DAN LUARAN
Kegitan ini ditargetkan untuk memberikan pemahaman arti pentingnya BUMDES/ BUMADES kepada para kepala kampung di beberapa kecamatan dan berbagai pihak yang terkait dengan keberadaan BUMDES dan BUMADES di Kabupaten Tulang Bawang.. Setalah itu dapat melakukan tindak lanjut untuk mendirikan BUMDES/ BUMADES, dalam rangka untuk menggali potensi ekonomi yang ada di Kampung dan Kecamatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Kegiatan ini juga untuk menunjang kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana desa, sehingga sebagian dana desa yang diterima lewat Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif berupa penyertaan modal saham yang akan dimiliki kampung.
7
BAB III METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan berupa presentasi materi (bahan presentasi terlampir, diskusi tanya jawab, mendengarkan keluhan/ kendala dari para kepala kampung dan mencoba memberikan solusi dan arahan terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendirian BUMDES/ BUMADES.
8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan ini sangat mendapat respon positif dari pihak-pihak yang berkepentingan, bahkan beberapa kampung di beberapa kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang yang hadir pada acara tersebut sepakat untuk mendirikan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES). Tindak lanjut dari kegiatan ini sangat diharapkan untuk dapat membentuk badan usaha bersama (BUMADES) yang kuat, dengan cara membentuk badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang saham-sahamnya dimiliki oleh kampung-kampung. Penyertaan modal dalam bentuk saham oleh kampungkampung dapat menggunakan sebagian alokasi dana desa yang didapat oleh kampung melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDesa). Pembentukan badan usaha bersama ini dimaksudkan agar pengelolaan usaha dapat lebih kuat dan memiliki begaining potition dalam berbisnis karena didukung juga oleh permodalan yang cukup kuat.
9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 1. Kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman kepada para kepala kampung dan pihak terkait dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui pendirian BUMDES/ BUMADES 2. Kegiatan ini dapat memotivasi beberapa kampung yang ada di Kabupaten Tulang Bawang untuk mendirikan BUMADES.
5.2 Saran 1. Diperlukan pendampingan lebih lanjut oleh pihak Perguruan Tinggi untuk dapat mendirikan BUMDES/ BUMADES sehingga dapat memberikan masukan dalam tatakelola perusahaan yang baik 2. Diperlukan pendampingan dalam proses rekruitmen personil pengelola badan usaha yang akan didirikan, sehingga lebih menjamin akuntabilitas, kapabilitas dan independensi para pengelola yang terpilih nantinya.
10
DAFTAR PUSTAKA
1.
Undang Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2.
Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3.
Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4.
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
5.
Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang Dasar Pembentukan BUMDES
6.
Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 4 Tahun 2015
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA KABUPATEN TULANG BAWANG
BENTUK BUMDES (Permendes no.4 tahun 2015)
BUMDES BERSAMA
BENTUK BADAN HUKUM
PERSEROAN TERBATAS
BUMDES
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
TUJUAN BUMDES BERSAMA 1. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA; 2.MENGOPTIMALKAN ASET DESA AGAR BERMANFAAT UTK KESEJAHTERAAN DESA; 3. MENINGKATKAN USAHA MASYARAKAT DLM MENGELOLA POTENSI EKONOMI DESA; 4. MENGEMBANGKAN RENCANA KERJA SAMA USAHA ANTAR DESA &/ATAU DG PIHAK KE-3 5. MENCIPTAKAN PELUANG DAN JARINGAN PASAR YANG MENDUKUNG KEBUTUHAN LAYANAN UMUM WARGA; 6. MEMBUKA LAPANGAN KERJA; 7. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERBAIKAN PELAYANAN UMUM, PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DESA; DAN 8. MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA. UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
SASARAN KEGIATAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BERKURANGNYA PERSENTASE PENDUDUK YG BERADA DIBAWAH GARIS KEMISKINAN OPTIMALNYA MANFAAT ASET DESA UTK KESEJAHTERAAN DESA; MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT DESA & PENDAPATAN ASLI DESA TERBUKANYA KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA BAGI MASYARAKAT TUMBUHNYA JIWA KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT TERJALINNYA KERJA SAMA USAHA ANTAR DESA &/ATAU DG PIHAK KE-3 TERPADUNYA PROGRAM PEMERINTAH DESA & PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
2. ORGANISASI
PENGELOLAAN
1.PENDIRIAN
BUMDES BERSAMA
5.PERTANGGUNG JAWABAN
3.MODAL
4. JENIS USAHA
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
1.PENDIRIAN BUMDES PERATURAN BERSAMA KADES TENTANG PENDIRIAN BUMDES BERSAMA
DIFASILITASI OLEH BPMPK
DIFASILITASI OLEH APDESI MUSYAWARAH ANTAR DESA
1. PEMERINTAH DESA 2. BPD 3. LKMD 4. TOKOH MASYARAKAT DENGAN MEMPERHATIKAN GENDER UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
PROSEDUR PENDIRIAN BUMDES BERSAMA 1. MUSYAWARAH ANTAR DESA
A. PESERTA 1. PEMERINTAH DESA 2. BPD 3. LKMD 4. TOKOH MASYARAKAT DG MEMPERHATIKAN GENDER 5. LEMBAGA DESA LAINNYA
B. MATERI 1. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDES BERSAMA. 2. MODAL USAHA BUMDES BERSAMA 3. ORGANISASI PENGELOLA BUMDES BERSAMA 4. PRIORITAS JENIS USAHA YG AKAN DILAKSANAKAN
.
2. HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH ANTAR DESA
3. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN BUMDES BERSAMA
4. PEMBUATAN AKTE PENDIRIAN BUMDES BERSAMA DENGAN NOTARIS {( BENTUK BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS (PT ) }
1. KOMISARIS • KOMISARIS DEPENDEN 2 ORANG WAKIL DARI KEPALA DESA WAKIL DARI DPD b. KOMISARIS INDEPENDEN 1 ORANG WAKIL DARI PEMDA ( CAMAT )
2. DIREKSI a. DIREKTUR UTAMA b. DIREKTUR
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA BUMDES BERSAMA .
3. MANAGER a. MANAGER KEUANGAN b. MANAGER BISNIS
DIREKSI DIPILIH MELALUI FIT AND PROPER TEST UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
4. KLASIFIKASI JENIS USAHA 1. Memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna 2. Usaha penyewaan 3. Usaha perantara 4. Berproduksi dan/atau berdagang 5. Bisnis keuangan 6. Usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha Yang dikembangkan masyarakat desa UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
5.PERTANGGUNG JAWABAN 1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES BERSAMA kepada Komisaris yang secara exofficio Ketua Komisaris dijabat oleh salah seorang Kepala Desa yg ditetapkan melalui musyawarah kepala desa. 2. Pelaksana Operasional mengadakan RUPS, untuk pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES BERSAMA kepada pemegang saham . UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BAGI HASIL BUMDES BERSAMA Bagi Hasil Bumdes Bersama ditetapkan dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BAGI HASIL BUMDES BERSAMA Bagi Hasil Bumdes Bersama ditetapkan dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BENTUK BUMDES (Permendes no.4 tahun 2015)
BUMDES BERSAMA
BUMDES
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BUMDES BERSAMA PENYERTAAN MODAL
PENYERTAAN MODAL
PENYERTAAN MODAL
PENYERTAAN MODAL
PENYERTAAN MODAL
DESA
DESA
DESA
DESA
DESA
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BUMDES BERSAMA PENYERTAAN MODAL
PENYERTAAN MODAL
PENYERTAAN MODAL
PENYERTAAN MODAL
PENYERTAAN MODAL
BUMDES
BUMDES
BUMDES
BUMDES
BUMDES
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BUMDES PENYERTAAN MODAL
DESA
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
MODEL PENGEMBANGAN USAHA BUMDES BERSAMA DANA DESA CSR
BUMDES BERSAMA
MASYARAKAT
SUMBER DANA
PERBANKKAN KEMENTRIAN PEMROV,PEMDA
KELOMPOK -EM
KELOMPOK -EM
KELOMPOK -EM
PENGGEMUKAN SAPI
AMPAS TAPIOKA
SAPI PERAH
KELOMPOK -EM
PAKAN TERNAK
KELOMPOK -EM
KELOMPOK -EM
PRODUK SAMPINGAN TBS
PETANI SINGKONG,TEBU
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
MODEL PENGEMBANGAN USAHA BUMDES BERSAMA DANA DESA CSR
BUMDES BERSAMA
MASYARAKAT
SUMBER DANA
PERBANKKAN KEMENTRIAN PEMROV,PEMDA
KELOMPOK -EM
KELOMPOK -EM
KELOMPOK -EM
PENGGEMUKAN SAPI
AMPAS TAPIOKA
SAPI PERAH
KELOMPOK -EM
PAKAN TERNAK
KELOMPOK -EM
KELOMPOK -EM
PRODUK SAMPINGAN TBS
PETANI SINGKONG,TEBU
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
TERIMA KASIH
I00eilzmEr,zzll86l
SI0Z laquaseg
dtN
d$ .tueaneg Eue1n1
't{lsBl stxlJal ue>;decn lutel eAueutesefia>; sele uelledurss lrusl lut ueuoqourad lilns uelllruo6 BunBy refueg
ueteue:a)
.dg ue8upueuad ueto) ;ezr.rdy/ipag rO gt/rA 00'9T p's g!/y\ 00'0I SI0Z Jaqtuasa6 4 /urua5
ledual nUP/vl leBBuel /uep1
: eped ueteue$ipltp uEIe ue{euef,ueJlp lur ueler8ay 'inqasJal sSovhlng /sroyung eAurilplaq )inlun tse^tlotuatu uBp lsesllelso5 eltue: urelep uasop etpual ue4ruu6uau ledep 4n1un i(rgn-ggr) Eunduel rEpueg sellsJa^lun slusl€ uep lurouoll sellnlPj uelec upetpassl usluor{oul tuel lul ue8uap eletu ,guerneg tue;n1 ualednqey 'ueleurecay ]edua 1p Eunduuey .re1ue {51gy14pg} esag Je}uv rurtnl Br{ssn uppeg uep (slctAlnli esal {lllN eqesn uepeg uelllpuau euef,uer eAuepe ue8uap uetunqnqaE
'leuuoq uetue6
Eunduel Jepupg
tuemeg tue;n1 ualednqex
sapun€ ueuaquad llalPw uellregueu
-tp
ueuoqourJad tuglua6
Bundutel Jepusg selrsJeltun srusr8 uep
tulougll
sEllnIBJ UEIaO 'q11 epeda;
sroz/suso'ntl t,slasn
leqrJad
leJ$
ueldurl
JOT.UON
Sf Oe raquesaG 6f.'eleBitua14;
V1V99NEH 0r0TZ GZZO)
'xel
,6SEIZ
$Zn).d1a1epua6
ue.rolue4rad 1a1duro1 ereue3
.15
uvHvunl]xlgilndHut
NvHVlNrulI hlSd rv)tvuvAsvt,t htwAvou iI g H ad htvovg 9N\nru NllvdngDt HVI-NIUI Ntd 9NV,1AV8
ryy'cg'Y'r^{''gg
ouuursrue
'ro
W
',,#ffJryns*rytt:t
'Wse:[Erulre1 ueldecnrp e^ueuresefte{ ssle 'uopues4elrp
{n}m uope&rmsrp
rur su8nl }ems rruDIrureg
'Euemeg Euup; uspdnqe;1 EunEy refueg
uel€rrlece)
p
?seg rc1uv
"SI0Z reqrueseg LWEErwleped uu4eues{ellp rrB-{B rur rrer}}loued
{mN
"r{BSn
uep?B uep
(Sgffimg ) usag {{11aI
ueppey '..(SgCV}r{ng)
srlBs{l rrepeg rrelrlpued rs"^potrAl
uup Is?sIIBIsoS. 1npnf ue8uap (paptue6 p8eqes) p>1ere,(seyq uerpqe8ue6 uepl8al uerterre$teleru
,IA[.W..g.g.1u4gd6.rq-: Ermdruel repusg selrsreapll s1uslg uup mrouo{fl se1lqeC uesoq
:
'VJ ''lS'W'1e4U nsure.(g 'srq :
: epede>l se8nl peqrueru IUI uaEuep
0zllxnsn-gtJ/Js/e/ r
{nlun
eruBN.Z
rre}"qef
?ursN .I
Emdruel J"prreg sulrsJelrun s1uslg rrep ruouo{g sr1ln{BC uB{eO
I sr
ueuJeleH JouroN
lejns
SYONI J,YUNS
nleue8'pI
EIoZ lereN
lsl^au JoruoN
/00'g3J'OS'l^lJ
uaunloo roruoN
LgttOL 'xeJ'€99IOL- 6t6TOl : 'd;al'6unduq repueg ,lBeU ueqnqel 9Z .oN urely.re6e4 .V.Z.lC , ! ozfl x/s/paJ{vAd-}tv8/ysrzt} oN .9" tsvlto3uxwSl snIVIs NSyrl rvNvhl t tozxts,pauvrld-Nv8/ysrz6t :oN,,9,, lsvltoSuyvuSl snlvls tsNvtNnyv
--l
:
7gr:r.
svrlnyvJ
slNstg NVo ll,uoNoyS
CNNdUUV-I UVONVg SVIISUSN NN
$$a,I!7m7.tzzrl86r
dtN
'le4ereAseyg uep le{ereAsew
SIOZ
Jequasag
e;uday.uy ,tueaneg
tueln1
'eAurlsaur eueulteBeqas ueleuntladlp ledep 4n1un eAuleuaqas ue8uap ]enqlp rur ue3uBralar teJns upDlrruao
tunfu refupg ueleueoa) gezpdy Apeg'dg uetugcueurad uero) gtM 00'9i .p.s gtl^ 00.0T raquasag I /ulua5 ST0Z
: : :
1ed*ra1
nuPM le38uel /rreg
t{"ra} }nqasrar uete!8a21 'suerneg Eue;n1 uelednqey rp ue}piu*r; 1"dr"' :i:i'r"JJ;;ffit$ euresJeg esao rrrrru eqesn uepeg uepisr.rung) esa6 rrrrt^ eqpsn uepeg ueulpuad tuelual rse^rroru ue'aqurad uep rspsrrersos ednraq lele.reAse;4 .p"6 u*;pq"Eua6 uelerBar uereuesrerau qpral tundurel tepueg seltsleltun stustg uep tuouo{3 setlnleJ uesog
.44'lS
:
ns,_ueAs.SUO
ueleqeI
eueN
lezlrlag.rg.:
Eundtuel Jepupg ,"*,rr"nlu6 sluslg upp rulouolJ selln{eJ uesoo .yf, ,!shl ,;eag
: :
-2,
ueleqer
euEN
'I
: pA qeq ueltuelauaur rut uetuap tuerneg Bue;n1 ualednqey (xawaa) ueqe.rnlal/SUndurey ueq'luueuad uep 1e1e.re^sey1 ueeAep.raqtuad uepeg uetuouorala6 uetueqttatue6 eqesn Eueprg e1edal 1lu! r,;p,r eq rp ue3uelepuepaq guel
1e>;eleAse6;
srn/4y/' 3ofit/s85/ aqh
toruoN
ffiffimvEns
VIVgDItII't 0t0rz (gzzo) 'xej ,6sEIz (gzzo) .d1a1ep*red ue.roluo;.rad >ppr,o4 ereu,e3 .lr
NVHVUnttx/gNndHV)t
NVHVtNruS ]r itd rv)lvuv^svn NWAVOUSS htSd NVOVg 9NVMVB 9Nflru NJIVdNS\DI HVI.Nru]hLId
/\ {z-dz flfrz u tz
bh*' *^T
,,oo?oy
ruws?4 vW
f4_ z:{---J
:oaoV?$ w6a)
-M-ft "thoy ttDnu ,tu3i ,*rr))
vth tt I OZ ,/
===
Yb
,_-)'-
1l 40w11,; 6L
/1/ adv{&
I
8L
av/
u2/t&rJs >ld ryaq
LL
,& )An, ./ Dj ( qqyd q l\*-hV ',/{ r ^wa at " tl*d^t L"n:,*:Y.!Y.1 ;+.;hip)-ffi [ -+kzer sL
YL
bhr,^?,)
I
Iilzt r\, \_ v[/_
\x]
akv ,x lbw
t,
€7't--
rshXs1
N #V>/ a tln
t h*"${
/llhfrl
L
e
"Y
-w
Yt
I
n
rl z 4a ,d
-|tryt yH{ !!0
'
,
'1/ud7''NqTf ,1d1/W
'haaV',$2
e
7n-*ra2
a )vl
'
.!l
iltwtil
'fr($t
llt
-\
n
NVIVEVT
NVCNVI VONV1
c
t
{
"mY
Fd.S u,u16d
vc/1/1ry +tWy4 0totWd uuaba pl Ou:rz{45
oH,\
1.,r.0
l-tyS Y\\rwra
,rr*orr .r rry' 0/ aqfifyl ].yl
9Z VZ
TZ ZZ
,z OZ
6t 8t
LI 9t
$
Att0
ry-vWq-n-J_ u-tp,upvJ
--awHnv lrTrlyd u t i*tgq
ryarw-j@
9L
?t CL
ZL
,t CL
lPsmfVCrJJ+/,t\ 6 13 (r I -1fL
t!
',${.Y.W
{r.ryNfti tfifrtq?r 4/var4? 'q/
tqto^tt(
,Lrh4rrw[ @ ra?wDhv
/ %{u
z VIAIVN
esaq lrlrl l eqpsn uepeg uelnluaquad uep upseqpqulad ledeg .Eroz Jaat,v:sa( 'NliV.l9 (saownelvsro )nrhJ vHVSn Nvovg
L
I
I v e Z
, L
ON
tve sNrvr/ruvH
:
VUVfV
:
NVlVt9l)
:
9NVMV8 9N\NNI NSIVd N8V) IVdVU UIOVH UVIJVO
.
Ermdruel repueg suusrellun sprslg uep ruouo{g ssqqu{ ue>Ie6 seEnl'pmg (Z Ermduml Isul^ord Etrurtreg
EwPl
uepdnqe;tr ry us1erume) uep Eundruu;tr edereqeq ip Sii6-Vimg isfig^mtr pmg (t
gernpued Eueluel rsplrloru usp rsusrlersos lru1rteqeuretu ryilm lreuorloured
:uolndurel(I ln>Iueg 'Euemeg
'S
E*1nI usPdnqeY YCgdVg
epde;tr Jsls 'XdI IdAJqS uep Ise)'stmleqeg '1e.tue3'Eunduru; Ermdurul ruptreg selsre r.ug s1uslg uep ruouo{g se1lrulpg uesoq /tr u.{
Ermduel r?puug suilsJolrul'I
sTuslg uup
yJ
qresed 'n uuu[re1s6
euelq (7
''gs'pzuJeq'rq
ruouo{A
se1pDIBd
uasoq
uue[re1e6
'S'W'1u215 nsuru.(g 'srg
eue51 (1
:uetlnpdue4 seEnp4 'e
8ItA.00'9I ps gI^4[.0€'60 Eue.rrreg E mF,I
NDPIA.
:
uepdnqe;
EunEy refuefl ugrr.ulg3s){'pzudy f,pag 'dg ueflutcuelued IIIBIg) gI0Z raqulesog ,0 / uiues :eped
iedurel
:
:
leEEuel,lWH
uopues{Bllp Ises{elsos uept8a; :ue1etEe;1
usauu$lqled'Z
'Eue,teg Euepl uup€g trBp (SiIGAmg) essg uspdnqe;1 p (SgOVWn[) eseq relu-V {lUAt "qBsn equsn uspsg rmurpusd Euu}uet rsulrlotrAl rrep Isesrlursog :w1upe;1 lnluefl 11gtr4t
'
t
'$aruag
Euep; uepdnqell
epde>1 epede>1 Eun&ue1
rp l.rutsrrrace) usP Ermdurql edereqeq 1p
ryl1utt BrlBsO uBpBA u?p
'I
uet{Brnle) prmdmry usqe}trueured
F{eredseq uuedeprequred uepefl 'Ermdurol Euarvreg
ru;uv
(SgON6g) eseq {lU^[
"tpslf
$ullord
(SACVf,ing) ese6
trupeg ueptpued el8uer
tuelep 1e1em,(sutu upede>l IsBAIlow IIBp ISBSII€Isos lle>lueqtuotu {liueg UIeIE? uz>lruIel
lurq
IruDI qBlel Euu,( p4ere,ftuul epedel uerpqeBued uuprEel IIsBr{ rralJodq
9
IOZISIOZ
1tr suresJeg
NIII{VI TIfNVC USJ,SflIAIUS
T\flXYUYASYIAIhI\TI(Ifl Y3NtrdNYJ,YICf,)TNYUOdYA
'yJ "S'hl'lezry
:uB)[rlBse8ual I
nsure(
rsEsrlsisos unJ
snle)
Eundurul reprmg sepsrea.ruli sFrslg rrBp rrtrouo{g sB}Iqec uB)lec
.
'mqule8ueyq
9I0Z rrmrref 97 .EtrndureT rupuafl
-
'Etreivieg EuBInJ uapdnqqtr otrulerueca;tr edereqeq eped
Eunft'qtr
edereqeq SgOVIAng /SgCNng ueFrpued Euetruol rseaqoru rrup rsusrlersos ue1el4[ (S Euemeg Eue1n1 uerdnqe;tr Sfl
OVfi{fifl
rrep SACUAIOg uaFrpued Eu4s3l rsulrloru rrup rsusrlursos epesed 4puq
'Emreg
pmduley
E
relr,J uelednquy
rsUtsO G
(Xafrla$ ueqemlo)
rrprlp]urreruo4 p4erulsery uue,(upreqruod rr,pug ue8ueralal
}nms (s
