PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrie Arianti Edi Wibowo Kushartono, Darwanto

Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Edy Yusuf Agunggunanto 1) Fitrie Arianti Edi Wibowo Kushartono Darwanto 2) Universitas Diponegoro Semarang Email : [email protected] 1) [email protected] 2) Kata kunci: BUMDes, ekonomi kelembagaan, pembangunan desa mandiri, tata kelola

Abstrak Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa. Tujuan penelitian ini mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Keywords: Institutional village enterprises (BUMDes), institutional economics, economic independence of the village, governance.

Abstract The establishment of Institutional village enterprises (BUMDes) is a way to utilize the constitution that authorizes the local government for doing innovation in rural development, especially to increase rural economy and Welfare for Rural Communities. In fact, many villages that failed to run BUMDes due to lack of readiness and village potential. This research aims to explain the condition and governance of developing BUMDes. This research used qualitative methods. The result of this research shows that the condition of BUMDes in Jepara has been running in accordance with the purpose of forming BUMDes and able to help increase the rural economy. However, there are still problems in the management of BUMDes in some areas such as the type of business that carried on still limited, limited human resources that manage BUMDes and the participation of rural community are low due the lack of knowledge.



sehingga berdampak pada terhambatnya

Pendahuluan Pembangunan

merupakan

upaya

kreativitas serta inovasi masyarakat desa

untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh

dalam pengelolaaan dan perekonomian

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

desa.

untuk tercapainya tujuan nasional yang

Budiono (2015) menjelaskan salah

tercantum pada Pembukaan UUD 1945.

satu cara untuk mendorong pembangunan di

Desa memiliki peranan penting dalam upaya

tingkat

pembangunan

dikarenakan

diberikan kewenangan oleh pemerintah

penduduk Indonesia cenderung bermukim

pusat mengelola secara mandiri lingkup

di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut

desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di

memberikan pengaruh yang cukup besar

tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut

dalam upaya penciptaan stabilitas nasional

salah satunya adalah Badan Usaha Milik

(Sa’dullah, 2016). Selain itu pula posisi desa

Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 32

dinilai strategis dalam pembangunan negara

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

karena

dalam

menjelaskan desa dapat mendirikan badan

masyarakat

usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan

hingga pada perencanaan serta realisasi

dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi

tujuan negara yang terdapat pada tingkat

desa

desa (Sidik, 2015). Pembangunan pedesaan

BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan

adalah menempatkan desa sebagai sarana

kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007).

desa

identifikasi

nasional

menjadi

dasar

permasalahan

pembangunan,

sehingga

tujuan

desa

adalah

menjadi

untuk

dasar

pemerintah

dalam

desa

pendirian

BUMDes dalam pelaksanaan dan

mengurangi berbagai kesenjangan dapat

kepemilikan

diwujudkan.

pemerintah desa dan masyarakat. Gunawan

Desa

dipandang

masih

jauh

modal

dikelola

oleh

(2011) menjelaskan pembentukan BUMDes

tertinggal dibandingkan dengan kota baik

bertujuan

dari

kegiatan yang berkembang sesuai adat

segi

ekonomi,

kesejahteraan,

untuk

menerima

pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

istiadat,

Pemerintah banyak melakukan program

program Pemerintah dan seluruh kegiatan

untuk mendorong percepatan pembangunan

lainnya

pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan

peningkatan

dalam

Sayutri

meningkatkan

kesejahteraan

kegiatan-kegiatan

kegiatan-

yang

mendukung

pendapatan

(2011)

berdasarkan

masyarakat.

mengemukakan

keberadaan

kegagalan

menggerakkan potensi desa serta dapat

besarnya

campur

tangan

desa

adanya

pemerintah

membantu

dalam

diperlukan

bahwa

masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab pembangunan

BUMDes

upaya

upaya

guna

pengentasan



kemiskinan. Hal tersebut juga didukung

melalui penawaran sumberdaya lokal yang

oleh Hardijono dkk (2014) bahwa pendirian

bertujuan untuk mencari keuntungan dan

BUMDes

lembaga

merupakan

jalan

untuk

ekonomi

pedesaan

yang

penyediaan pelayanaan sosial yang berpihak

mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan

pada kepentingan masyarakat. BUMDes

Pendapatan Asli Daerah.

telah memberikan kontribusi positif bagi

Pengembangan BUMDes perlu dilakukan

penguatan ekonomi di pedesaan dalam

agar BUMDes yang telah berdiri dapat

mengembangkan perekonomian masyarakat

berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan

khususnya

dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika

Economic Community 2015 (Alkadafi,

BUMDes dikelola secara terarah dan

2014).

profesional. BUMDes merupakan solusi

Ciri utama BUMDes yang membedakan

atas

yang

lembaga komersial lain (PKDSP, 2007)

terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat

adalah (1) Badan usaha merupakan milik

mendorong

menggerakkan

desa dan pengelolaannya dilakukan secara

perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013).

bersama-sama; (2) Modal usaha sebesar

Keberadaan BUMDes dapat membantu

51% berasal dari dana desa dan 49% berasal

pemerintah dalam mengelola potensi desa

dari dana masyarakat; (3) Operalisasi

yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat

dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis

membuka lapangan kerja baru sehingga

berbasis budaya lokal; (4) Potensi yang

dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang

membentuk

permasalahan-permasalahan

dan

BUMDes merupakan institusi yang pemerintah

desa

serta

masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes

dibentuk

kontribusi

menghadapi

Asean

bidang usaha; (5) Laba yang diperoleh

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

oleh

dalam

melalui

tersedia menjadi dasar untuk menjalankan

Tinjauan Pustaka

dibentuk

sosial

berlandaskan

atas

peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial

BUMDes

dipergunakan

untuk

upaya

peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun; (6) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah

Provinsi,

Kabupaten,

dan

Pemerintah desa; dan (7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara berasma oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.



mendukung jalannya organisasi dan terdapat

Teori Kelembagaan Kelembagaan (institution) adalah

bidang pekerjaan yang tercakup yang

organisasi atau kaidah formal maupun

digambarkan

informal yang dibentuk untuk mengatur

pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan

perilaku dan tindakan masyarakat tertentu

penguatan aturan tata kelola dan regulasi.

pada kegiatan sehari-hari maupun tindakan-

Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan

tindakan pencapaian usaha (Mubyarto,

BUMDes rentan akan konflik.

2000).

Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik

Erani

dalam

Alkadafi

(2014)

oleh

menjelaskan bahwa predikat yang diberikan

Desa (BUMDes)

pada kelembagaan adalah sebagai suatu

BUMDes

struktur

adalah

organisasi

suatu

bentuk

kerangka hukum atau hak-hak alamiah yang

partisipasi masyarakat secara keseluruhan

mengatur tindakan masing-masing individu

yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa

yang bernilai tambahan ataupun berbentuk

tentang Pendirian BUM Desa. BUMDes

suatu kritik terhadap ilmu ekonomi klasik

didirikan pula atas pertimbangan penyaluran

dan memiliki hubungan dengan perilaku-

inisiatif masyarakat desa, pengembangan

perilaku ekonomi.

potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan

Definisi kelembagaan dapat dipilah dalam

dua

klasifikasi

(Erani

dalam

Alkadafi, 2014). Kelembagaan jika dilihat

potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa

yang diserahkan untuk

dikelola oleh BUMDes.

dari prosesnya merupakan upaya merancang

BUMDes memiliki tujuan yang jelas

pola interaksi antar pelaku ekonomi agar

dan direalisasikan dengan menyediakan

dapat

layanan kebutuhan bagi usaha produktif

melakukan

Kelembagaan

kegiatan

memiliki

transaksi. untuk

diutamakan untuk masyarakat desa yang

menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan

tergolong kelompok miskin, mengurangi

pada politik dan sosial antar pelaku dan

adanya praktek rentenir dan pelepasan uang.

struktur kekuasaan ekonomi.

Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes

BUMDes

baru

adalah menciptakan pemerataan lapangan

dan

usaha sekaligus meningkatkan pendapatan

tantangan. Oleh karena itu, tata kelola atau

masyarakat (Ridlwan, 2014). Prinsip-prinsip

manajemen

dalam

ditingkat

desa

sebagai

tujuan

memiliki

BUMDes

institusi peluang

harus

disusun

mengelola

BUMDes

(Ridlwan,

sehingga mampu bersaing dan membantu

2014), adalah (1) Kooperatif, adanya

masyarakat

meningkatkan

partisipasi keseluruhan komponen dalam

perekonomian mereka. Institusi yang baik

pengelolaan BUMDes dan mampu saling

memiliki

bekerja sama dengan baik (2) Partisipatif,

dalam

prinsip

atau

aturan

yang



keseluruhan komponen yang ikut terlibat

dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-

dalam pengelolaan BUMDes diharuskan

Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan

memberikan dukungan serta kontribusi

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang

secara sukarela atau tanpa diminta untuk

disebut dengan nama lain, selanjutnya

meningkatkan

(3)

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

Emansipatif, keseluruhan komponen yang

hukum yang memiliki batas wilayah yang

ikut serta dalam pengelolaan BUMDes

berwenang untuk mengatur dan mengurus

diperlakukan seimbang tanpa membedakan

urusan

golongan, suku, dan agama; (4) Transparan,

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

pengelolaan

tradisional yang diakui dan dihormati dalam

usaha

BUMDes

BUMDes

dan

memiliki

pemerintahan,

pengaruh pada kepentingan umum harus

sistem

terbuka dan segala lapisan masyarakat

Republik Indonesia”.

mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5)

Desa mandiri adalah desa yang mampu

Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara

memenuhi

teknis

terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan

maupun

administrative

dipertanggungjawabkan; Sustainabel,masyarakat

dan

harus (6)

mengembangkan

pemerintahan

kepentingan

tersebut

Negara

kebutuhannya

hanya

Pembangunan

bersifat

desa

Kesatuan

dan

apabila

perangsang.

mandiri

meliputi

dan melestarikan kegiatan usaha dalam

kegiatan-kegiatan rencana pembangunan

BUMDes.

yang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pengertian desa diatur pada Pasal 1 ayat (12) sebagai berikut “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas-batas

wilayah

yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat

partisipatif,

transparan,

akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan

Pembangunan Desa Mandiri

memiliki

bersifat

setempat,

berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pengertian Desa yang

tersebut

melalui

beberapa

serangkaian

tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Metode Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006) adalah suatu bentuk tradisi tertentu pada ilmu sosial yang berdasarkan pada pengamatan terhadap manusia baik dalam



kawasannya maupun dalam peristilahannya.

desa sehingga kebutuhan desa (produktif

Penelitian deskriptif merupakan penelitian

dan konsumtif) dapat tercapai. BUMDes

yang bertujuan menginterpretasikan suatu

yang berperan menjadi salah satu bentuk

keadaan, peristiwa, obyek atau segala

usaha desa yang dominan diharapkan tidak

sesuatu terkait variabel-variabel yang dapat

membebani

dijelaskan dengan angka-angka maupun

penggerakan perekonomian desa. Selain itu

kata-kata.

BUMDes

masyaraat

dituntut

dalam

untuk

upaya

mampu

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten

memberlakukan harga dan pelayanan yang

Jepara dan penelitian disusun berdasarkan

sesuai dengan kondisi dan standar pasar

data sekunder dan data primer. Data

dalam upaya pelayanan non anggota (di luar

sekunder bersumber dari literatur dan

desa). BUMDes didirikan sesuai dengan

publikasi ilmiah yang berkaitan dengan

kebutuhan dan potensi desa.

pengembangan BUMDes. Data primer

Kementerian

Dalam

Negeri

berasal dari wawancara dengan ketua

mencanangkan BUMDes sebagai program

BUMDes di beberapa desa di Kabupaten

nasional.

Jepara Pengumpulan data dilakukan dengan

Pembangunan

teknik yang berupa wawancara dengan key

Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang

person terkait dengan penelitian, observasi

Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan

serta dokumentasi.

serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Pembahasan

yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa

Proses Pembentukan Badan Usaha Milik

dalam

Desa (BUMDes) di Kabupaten Jepara

BUMDes. Kabupaten Jepara sendiri juga

Peraturan Daerah

pembentukan

Menteri Tertinggal

dan

Desa, dan

pengelolaan

BUMDes dibentuk oleh pemerintah

mengatur dalam peraturan tentang BUMDes

dan

tujuan

yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara

meningkatkan pengelolaan potensi desa

No 15 Tahun 2010. Program dan konsep

(sumber daya manusia dan sumber daya

BUMDes berasal dari pusat yang ditindak

alam) yang sesuai dengan kebutuhan

lanjuti

masyarakat sehingga mampu meningkatkan

kemudian pemerintah desa masing-masing.

pendapatan asli dan perekonomian desa dan

Pemerintah dapat mendirikan BUMDes

BUMDes dapat diandalkan dalam upaya

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa

pemerataan ekonomi desa.

dalam upaya meningkatkan pendapatan asli

desa

masyarakat

Tujuan

dengan

BUMDes

dengan

Peraturan

Kabupaten

adalah

desa sesuai dengan pertimbangan dalam

memberikan pelayanan distribusi yang

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah



15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik

2.

Pengelolaan Air Bersih (PAM Desa)

Desa. Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2014 menganggarkan dana sebesar 4,8 milyar rupiah untuk bantuan bagi BUMDes di seluruh Kabupaten Jepara. Dana ini dibagikan kepada masing-masing BUMDes yang ada di 184 desa sebesar 26,2 juta rupiah tiap desa. Rincian penggunaan dana tersebut adalah 1,2 juta rupiah untuk

Pengelolaan

BUMDes. Anggaran tersebut diharapkan menjadikan masyarakat desa mandiri, maju, dan memiliki penilaian baik dari daerah lain.

bersih

dengan

membangun perusahaan air bersih untuk mencukupi kebutuhan air bersih warga. Penyediaan air bersih juga digunakan untuk mengantisipasi ketersediaan air bersih yang berkurang akibat musim kemarau dan bencana banjir pada saat hujan deras yang memungkinkan terjadinya kebocoran pada pipa mata air yang ada.

biaya administrasi BUMDes dan 25 juta rupiah digunakan untuk modal kegiatan

air

PAM

Desa

di

Desa

Tubanan

mengadakan program masyarakat untuk memanfaatkan

pekarangan

rumahnya.

Masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam

Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

sayuran maupun apotik hidup. BUMDes

(BUMDes)

melalui program PAMDes memberikan

1.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

subsidi

(UEDSP)

memanfaatan pekarangan rumah tersebut.

Unit usaha simpan pinjam bertujuan untuk

kesejahteraan

masyarakat

dan

silang

untuk

pelanggan

bila pelanggan tidak mau memanfaatkan pekarangan rumahnya, maka tarif yang

meningkatkan perekonomian Desa. Besar

dikenakan adalah tarif normal.

pinjaman uang tiap orang berkisar 1 juta

3.

hingga 2 juta rupiah dengan bunga sekitar 1-

yang

Bank Sampah BUMDes

di

Desa

Tubanan

2%. Unit usaha simpan pinjam dianggap

Kabupaten Jepara memiliki bank sampah

sebagai usaha yang operasionalnya lebih

yang disebut PUS (Pusat Utama Sampah)

mudah dibanding unit usaha lain karena unit

bernama Larahan Nisti yang merupakan

usaha

terlalu

bank sampah terbesar se-Kabupaten Jepara

membutuhkan banyak modal dan tidak

dan bank sampah pertama yang menyeluruh

membutuhkan banyak keahlian di bidang

untuk satu desa. Setiap RT di Desa Tubanan

marketing.

pinjam

yang jumlahnya 43 RT mempunyai 2 tong

kesejahteraan

sampah, yaitu untuk membedakan sampah

simpan

Usaha

mengedepankan masyarakat.

pinjam

tidak

simpan

prinsip

organik dan anorganik. Namun, yang sedang



dikerjakan masih PUS. Tujuan dibangunnya

berkembang biak. Anak kambing itulah

bank sampah ini salah satunya yaitu

yang dijadikan acuan bagi hasil pendapatan

masyarakat dapat mengubah pola pikirnya

dari pengelolaan usaha tersebut.

menjadi “sampah bukanlah masalah tetapi

5.

berkah”.

Sampah

anorganik

Perdagangan Produk Hasil Olahan

kemudian

BUMDes

membantu

diolah menjadi suatu barang yang bernilai

mempermudah

tinggi misalnya kemasan sabun yang

memasarkan

dijadikan kerajinan tas, tempat sepatu, dan

bertindak sebagai penampung dan menjual

sebagainya.

produk

4.

masyarakat

dan

produk

hasil

dalam

usahanya

perikanan,

dengan

peternakan,

pertanian dan kerajinan rakyat. Letak

Budidaya Ternak Kambing

Kabupaten Jepara yang berada di pesisir Pihak pinjaman

BUMDes

melimpah sehingga dapat diolah agar

kambing untuk dikembangbiakkan oleh

memiliki nilai tambah, seperti nugget ikan,

masyarakat. PLN memberikan bantuan

bakso ikan dan ikan asap. BUMDes

pinjaman induk kambing bergulir sebanyak

berperan sebagai lembaga pembuka gerbang

62 ekor kambing untuk 18 kelompok ternak

pasar bagi produk desa. BUMDes bekerja

kambing di tiga desa. Hasilnya nanti akan

sama

dibagikan sebesar 70% untuk warga yang

pemerintah untuk menyambungkan hasil

mengelola dan 30% kembali ke BUMDes

produk usaha mikro masyarakat kepada

untuk kemudian dijadikan modal kembali.

pasar luas.

usahanya

masyarakat

Pulau Jawa menjadikan hasil perikanan

berupa

Sistem

kepada

memberikan

adalah

swasta

atau

Keunggulan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

berkembang biak. Bagi hasil usaha antara BUMDes dan warga berasal dari anak kambing yang dikembangbiakkan. Jika anak kambing tersebut dijual, maka hasil penjualannya dibagi 30:70. Jika dimanfaatkan untuk diambil susunya misalnya, maka hasil perolehan dari pemerasan susu kambing dibagi

institusi

masyarakat

ditawari untuk memelihara kambing sampai

tersebut

dengan

30:70.

Intinya adalah

pendapatan warga diperoleh ketika kambing yang diberikan dari BUMDes mampu

Desa-desa di Kabupaten Jepara memiliki potensi cukup besar di bidang perikanan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Letaknya yang berada di pesisir utara menjadikan hasil perikanan di Kabupaten

Jepara

melimpah.

Hasil

perikanan tersebut diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah seperti nugget ikan, bakso ikan, atau ikan asap. Selain perikanan, Kabupaten Jepara juga memiliki



potensi di bidang pertanian seperti padi,

BUMDes juga sering mengadakan pelatihan

umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran

dan bimbingan yang bekerja sama dengan

dan buah musiman yang memiliki pasaran

instansi pemerintah maupun swasta terkait

yang baik ketika dijual. Adanya potensi desa

pengolahan lanjutan hasil pertanian dan

tersebut bisa dikelola dan dikembangkan

pemasaran. Hal tersebut bertujuan untuk

oleh BUMDes agar lebih tertata, sehingga

menambah keterampilan dan wawasan

meningkatkan perekonomian desa

masyarakat

Keunggulan

BUMDes

adalah

meringankan beban masyarakat yang akan meminjam dana untuk usaha. Masyarakat desa sebelumnya sering meminjam uang kepada rentenir untuk mengembangkan usahanya. Peminjaman melalui rentenir dirasa lebih mudah daripada meminjam di bank karena tidak terlalu banyak syarat. Namun, bunga pinjaman melalui rentenir lebih

tinggi

masyarakat

sehingga ketika

memberatkan

akan

membayar.

BUMDes mendapatkan bantuan dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Kabupaten Jepara masingmasing 25 juta rupiah yang kemudian digunakan untuk kegiatan simpan pinjam. Bunga yang ditentukan lebih rendah dari rentenir dan berbeda tiap-tiap BUMDes, berkisar kurang dari 1-2%. Adanya unit simpan pinjam yang disediakan BUMDes mempermudah

masyarakat

untuk

melanjutkan usahanya yang terkendala modal. BUMDes juga sebagai wadah untuk menampung produk usaha-usaha mikro masyarakat

yang

kesulitan

memasarkan

produknya.

Selain

untuk itu,

potensi

desa

desa

serta

memanfaatkan

dalam

meningkatkan

pendapatan mereka. Kelemahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BUMDes tidak hanya memiliki keunggulan

saja,

tetapi

masih

ada

kelemahan yang dimiliki oleh BUMDes. Bantuan dana dari pemerintah kabupaten sebesar 25 juta rupiah dirasa kurang untuk pengembangan

BUMDes.

Minat

masyarakat untuk meminjam sangat besar, tetapi tidak diimbangi oleh dana yang tersedia. BUMDes juga sedikit kesulitan untuk menjalankan jenis usaha lainnya karena sebagian besar BUMDes dananya hanya cukup untuk pinjaman masyarakat saja, sedangkan untuk memulai jenis usaha lain tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Faktor keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes juga menjadi kelemahan dalam mengembangkan BUMDes.

Masih

banyak

pengurus

BUMDes yang rangkap jabatan dengan lembaga lainnya, sehingga pengurus lebih fokus ke pekerjaan utamanya daripada fokus



ke BUMDes. Pengurus BUMDes juga

BUMDes

yaitu

meningkatkan

kesulitan dalam menghadapi peminjam

perekonomian desa dan membuka lapangan

yang menunggak pengembalian pinjaman.

kerja, serta meningkatkan kesejahteraan

Masyarakat pedesaan menganggap bahwa

masyarakat

dana yang dipinjam mereka merupakan dana

kelayakan fasilitas umum, pertumbuhan dan

bantuan dari pemerintah dalam bentuk

pemerataan ekonomi desa.

hibah, sehingga tidak sedikit dana pinjaman

Keterbatasan

dengan

cara

peningkatan

modal

BUMDes tidak dikembalikan. Bahkan di

kelemahan

beberapa desa di Kabupaten Jepara, sebesar

kegiatan

95% dana BUMDes hilang untuk simpan

bersumber

pinjam.

masyarakat desa. Jenis kegiatan usaha yang Tingkat pengetahuan dan wawasan

dilakukan

utama

dalam

merupakan

BUMDes. dari

oleh

menjalankan

Modal

pemeintah

BUMDes

BUMDes desa

dan

berdasarkan

masyarakat desa yang rendah serta pola pikir

potensi desa dan informasi yang tersedia di

masyarakat yang belum terbuka sehingga

pasar. Keuntungan yang diperoleh dari

kesulitan mengubah mindset seseorang

kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah

untuk memulai kelompok usaha. Banyak

Provinsi,

potensi desa yang seharusnya bisa dikelola

Pemerintahan Desa dipergunakan untuk

dengan baik, tetapi hanya dibiarkan karena

meningkatkan

keengganan para masyarakat untuk memulai

(penyetara modal) dan masyarakat sesuai

menjalankan usaha. Usia BUMDes di

dengan kebijakan desa. Operasionalisasi

Kabupaten Jepara rata-rata kurang dari

kegiatan yang dilaksanakan diawasi oleh

setahun sejak didirikan. Beberapa sistem

BPD, Pemerintah Desa dan anggota secara

masih belum berjalan dengan baik dalam

bersama. Pemenuhan modal usaha BUMDs

kegiatan

kurang

diharuskan bersumber dari masyarakat

efektifnya kerjasama yang dilakukan antar

dikarenakan BUMDes merupakan lembaga

unit usaha dan lintas desa.

ekonomi yang dibangun berdasarkan inisiasi

BUMDes,

seperti

Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BUMDes difungsikan sebagai tempat untuk menampung keseluruhan kegiatan terkait bidang ekonomi ataupun pelayanan umum

yang dikelola oleh desa

dan

mengelola potensi desa sesuai dengan tujuan

Pemerintah

Kabupaten,

kesejahteraan

dan

anggota

masyarat dan bersifat mandiri namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi BUMDes mengajukan peminjaman modal kepada pihak luar seperti bank ataupun perusahaan.Jika BUMDes tidak mencoba mencari pinjaman modal dari pihak luar, maka perkembangan BUMDes akan lambat bahkan bisa tidak aktif kembali karena tidak



ada dana untuk menjalankan usahanya dengan baik Keterbatasan sumber daya manusia

Aspek kelembagaan

Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa yang rendah terkait pentingnya membentuk kelompok usaha

untuk menjalankan BUMDes dan rendahnya wawasan masyarakat desa dapat menjadikan program BUMDes yang direncanakan tidak berjalan lancar. Kurangnya koordinasi yang baik antar pengurus memperburuk program BUMDes yang dijalankan. Perlu adanya pembenahan dari sisi internal BUMDes seperti mencari pengurus yang profesional dalam

mengurus

kegiatan

orang yang berkompeten serta memiliki wawasan yang luas untuk memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes. Tabel 1 Permasalahan dan Solusi BUMDes di Kabupaten Jepara

Aspek sumber daya

Permasalahan Keterbatasan modal sehingga BUMDes tidak mampu menjalankan jenis usaha yang beragam.

Kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes sehingga kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha kurang optimal.

Sumber : data diolah, 2016

BUMDes.

Pengurus yang dibutuhkan adalah orang-

Aspek Aspek permodalan

makin berkembang Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya partisipasi dalam program BUMDes untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa

Solusi Mengajukan bantuan modal kepada pihak ketiga, tidak hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten saja. Perlunya pelatihan keterampilan / diklat tentang manajemen BUMDes kepada pengurus agar meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes sehingga usahanya

Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BUMDes terdiri dari unit-unit usaha berbadan

hukum

dimana

kepemilikan

saham BUMDes diperoleh dari pemerintah desa dan masyarakat. Pengelolaan BUMDes terpisah

dengan

organisasi

Pemerintah

kepengurusan penasihat,

pengelolaan Desa.

BUMDes

pelaksana

dalam Susunan

terdiri

operasional

dari dan

pengawas. Penasihat BUMDes dijabat oleh lurah desa atau petinggi desa. Penasihat memiliki kewajiban antara lain memberikan nasihat mengenai pelaksanaan pengeolaan BUMDes

pada

pelaksana

operasional,

memberikan saran dan pendapat mengenai permasalahan-permasalahan yang dianggap penting pada pengelolaan BUMDes serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan

BUMDes.

BUMDes

memerlukan orang-orang yang berkompeten untuk melaksanakan operasional BUMDes



secara professional. Perekrutan pengelola

termanfaatkan dengan baik dan diharapkan

BUMDes terutama untuk jabatan manager

dapat meningkatkan pendapatan asli desa

minimal memiliki pengalaman di lembaga

sehingga berdampak pada meningkatnya

yang memiliki orientasi pada profit kegiatan

kesejahteraan masyarakat desa. Kerjasama

usaha. Latar belakang pendidikan juga

yang dilakukan oleh BUMDes dengan

penting bagi pengelola BUMDes agar dapat

beberapa lembaga-lembaga perekonomian

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai

desa diperlukan dalam hal pelatihan dan

dengan pekerjaannya. Kewajiban pelaksana

bimbingan

operasional sesuai yang tercantum dalam

ketetrampilan masyarakat. Selain itu, untuk

Undang-Undang No. 4 Tahun 2015, yaitu

menyambungkan hasil produk usaha mikro

melaksanakan

masyarakat kepada pasar luas.

dan

mengembangkan

untuk

meningkatkan

BUMDes agar menjadi lembaga yang

Pengelolaan BUMDes memerlukan

melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan

idealisme kuat dari para pengurus BUMDes

umum masyarakat desa, menggali dan

sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan

memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa

maksmial dan sesuai dengan sasaran yang

untuk meningkatkan Pendapatan asli Desa

telah direncanakan. Pengelolaan BUMDes

serta

dilaksanakan

melakukan

kerjasama

lembaga-lembaga

dengan

perekonomian

desa

lainnya.

prinsip

berdasakan kooperatif,

pada

transparansi,

partisipatif, emansipatif, akuntable, dan

Pengembangan

dapat

sustainable dengan mekanisme keanggotaan

dilakukan dengan cara menambah jenis

dasar dan self help yang diterapkan secara

usaha yang diluar usaha yang dilakukan.

mandiri dan profesional. Pembangunan

Sebagian

di

BUMDes memerlukan informasi-informasi

Kabupaten Jepara hanya terfokus pada unit

akurat dan tepat mengenai karakteristik

simpan pinjam dan perdagangan hasil

lokal desa (ciri sosial budaya masyarakat)

produk olahan sehingga perlu adanya

dan peluang pasar atas produk barang dan

penambahan jenis usaha yang dikelola oleh

jasa yang telah dihasilkan oleh masyarakat

BUMDes.

lokal (Sofyan, 2015).

potensi

besar

BUMDes

usaha

Kabupaten dalam

BUMDes

Jepara

pariwisata

Kegiatan BUMDes yang bersifat

dikarenakan letaknya yang berada di pesisir

antar desa diperlukan adanya kerjasama

utara Pulau Jawa, tetapi wisata tersebut tidak

antar pemerintah desa untuk mengelola dan

dikelola dengan baik. BUMDes dapat

memanfaatkan

mengambil alih pengelolaan tempat wisata

desa. Mekanisme yang harus diterapakan

sehingga

dalam upaya kerjasama yang dilakukan oleh

potensi

bidang

memiliki

tersebut

dapat

sumber-sumber

ekonomi



BUMDes dengan pihak lain adalah harus

masyarakat yang akan meminjam dana

melalui konsultasi dan persetujuan dari

untuk usaha. Hal ini dikarenakan bunga

penasihat

BUMDes.

pinjaman di BUMDes lebih rendah daripada

Pengelola BUMDes dalam pelaksanaan

meminjam melalui rentenir. BUMDes juga

kegiatan harian harus berdasarkan pada

sebagai wadah untuk menampung produk

aturan-aturan yang telah disusun dan

usaha-usaha

disepakati bersama seperti yang telah

kesulitan untuk memasarkan produknya.

tercantum pada AD/ART BUMDes dan

Pelatihan dan bimbingan terkait pengolahan

memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip

lanjutan hasil pertanian dan pemasaran

tata kelola BUMDes.

selalu dilakukan oleh BUMDes untuk

dan

pengawas

Transparansi

dan

mikro

masyarakat

akuntabilitas

menambah

ketrampilan

menjadi standar utama dalam pengelolaan

masyarakat

desa

sebuah organisasi. Dasar pengelolaan harus

pendapatan mereka.

transparan dan terbuka sehingga terdapat

dan

dalam

Permasalahan

yang

wawasan

meningkatkan

yang

dialami

keterbatasan

modal

mekanisme pelaporan rutin setiap tahun.

BUMDes

adalah

Laporan tersebut setelah selesai diberikan

sehingga

BUMDes

kepada pemerintah desa dan masyarakat,

menjalankan jenis usaha yang beragam serta

sehingga masyarakat mengetahui alokasi

kurangnya pengetahuan pengurus dalam

biaya dari keuntungan BUMDes atau

manajemen BUMDes, sehingga kinerja

mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha

kelembagaan

(SHU).

pengembangan Tingkat

Kesimpulan

meningkatkan

masyarakat

mampu

BUMDes usaha

pengetahuan

dalam

kurang

optimal.

dan

wawasan

masyarakat desa rendah terkait pentingnya

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk

tidak

lokal

desa,

membentuk kelompok usaha. Solusi untuk

kesejahteraan

menghadapi permasalahan tersebut adalah

meningkatkan

pengurus

BUMDes

harus

mengajukan

kondisi perekonomian dan pendapatan asli

bantuan modal kepada pihak ketiga, tidak

desa, meningkatkan upaya pengolahan

hanya

potensi desa (sumber daya manusia dan

pemerintah

sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan

keterampilan / diklat tentang manajemen

masyarakat desa serta difungsikan untuk

BUMDes

menjadi tulang punggung pemerataan dan

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi desa. Keunggulan

BUMDes

BUMDes

berkembang. Selain itu, sosialisasi terhadap

adalah

meringankan

beban

mengandalkan saja.

kepada

dari

Perlunya

pelatihan

pengurus

kinerja

sehingga

bantuan

agar

kelembagaan

usahanya

makin


masyarakat juga diperlukan agar mereka mengetahui pentingnya partisipasi dalam program BUMDes untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa.


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Daftar Pustaka Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. Jurnal ElRiyasah, 5(1), 32-40. Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). Jurnal Politik Muda, 4(1), 116-125. Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi, 10(3), 61-72. Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., (2014). Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), 3(2), 21-30. Moleong, L.J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mubyarto. (2000). Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPFE. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan). (2007). Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(6), 1068-1076. Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424-440. Sa'dullah. (2016). Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Available: http://www.kemendesa.go.id/index. php/view/detil/1799/pentingnyamedia-audio-visual-dalampengembangan-kawasan-perdesaanagropolitan. Accessed 18 July 2016. Sayutri, M. (2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) sebagai penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten


Donggala. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad, 3(2), 717-728. Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 19(2), 115-131. Sofyan, A. (2015). Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. Keuangan Desa: Media Referensi dan Diskusi Keuangan Desa. http://www.keuangandesa.com/201 5/09/prinsip-tata-kelola-badanusaha-milik-desa/. Accessed July 20, 2016 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa


PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Recommend Documents