KONSEPSI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK MASYARAKAT DESA MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MASYARAKAT MANDIRI
I. Latar Belakang Dilihat dari indikator makro ekonomi, selama 6 Pelita, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi yang dilaksanakan, cukup berhasil. Selama 6 pelita tersebut rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen. Pada periode yang sama secara agregatif, pendapatan perkapita penduduk juga meningkat secara konsisten, bahkan jumlah relatif penduduk miskin pada periode yang sama juga mengalami penurunan yang berarti. Hasil pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama 6 pelita tersebut, nyaris runtuh hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, yaitu ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Ini t e r j a di , ka r e na di ba l i k“ s uks e s ” pe mba ng una n be r or i e ntasi pertumbuhan tersebut, sebenarnya menyembunyikan permasalahan yang fundamental, diantaranya yakni timpangnya struktur perekonomian kita. Perekonomian kita terlalu bertumpu pada usaha besar (konglomerat) saja. Padahal keberadaan pengusaha kecil dan menengah, termasuk yang berskala usaha kecil dan koperasi merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi seperti ini menempatkan usaha kecil dan menengah dan koperasi sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Namun kondisi usaha kecil sebagai ujung tombak sistem ekonomi kerakyatan cukup memperihatinkan. Jumlah pengusaha kecil relatif banyak, tetapi hanya penguasai sebagian aset produksi dan menyumbang sebagian produksi nasional. Data BPS tahun 1998 memperlihatkan bahwa 61,1% dari produksi nasional dibentuk oleh 0,2% dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut sama dengan 66.428 perusahaan. Sedangkan bagian terbesar, yakni 98,8% sisanya, atau sekitar 38,4 juta perusahaan yang ada di Indonesia hanya menguasai sekitar 38,9% dari produksi nasional. Kelompok 0,2% adalah kelompok usaha besar dan sangat besar. Sedangkan 98,8% adalah kelompok usaha kecil dan kecil sekali. Sementara itu struktur dunia usaha memperlihatkan skala usaha kecil-mikro menyumbang lapangan kerja 99,4% dan menyerap tenaga kerja sampai 84% namun hanya menyumbang PDB sekitar 14%.
Tabel : Struktur Dunia Usaha Tahun 1998 Skala Usaha
Jumlah Unit (persen)
Sumbangan pada Sumbangan pada Daya PDB (persen) Serap Tenaga Kerja (persen)
Besar + Menengah
0,6
86
16
Kecil + Mikro
99,4
14
84
Sumber: Didik J. Rachbini (1999)
1
Kondisi seperti ini telah terbukti amat rapuh sebagai dasar ketahanan perekonomian nasional. Dalam aspek makro, masalah ketimpangan ini merupakan implikasi dari kurangnya perhatian pada pencapaian pembangunan yang ditujukan untuk rakyat. Sehingga tidak terlalu mengejutkan jika meluasnya kemiskinan, penganguran, dan turunnya kesejahteraan sosial merupakan masalah kronis negeri ini.
II.
Permasalahan
Responsi pemerintah perihal kebijakan mikro guna menggerakkan perekonomian rakyat secara khusus tertuang dalam program penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan yang fundamental dilakukan melalui program sektoral dan program khusus. Program sektoral dilakukan melalui departemen teknis (Departemen Koperasi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian-Kehutanan) dan lembaga pemerintah non departemen (BKKBN). Penanggulangan kemiskinan melalui program khusus dilaksanakan dalam sebuah strategi yang mandiri yang lintasektor dan lintaswilayah. Gambaran lain adalah penanggulangan kemiskinan akibat dari dampak khusus, yakni yang disebabkan bencana alam dan krisis ekonomi, seperti antara lain melalui program JPS. Sejak tahun 1993 pemerintah menunjukkan upaya yang serius untuk menanggulangi kemiskinan. Strategi yang diperkenalkan adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT). Kebijakan ini pada intinya merupakan pemicu dan pemacu gerakan nasional penanggulangan kemiskinan. Untuk itu disediakan tiga komponen: bantuan pendampingan, bantuan modal usaha berupa dana bergulir, dan pembangunan prasarana pendukung. Disamping itu dimaksudkan untuk mensinkronkan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektor terkait dalam satu program IDT tersebut. Program IDT memberikan hikmah yang dalam bagi pemerintah untuk tetap komit dengan misinya menanggulangi kemiskinan. Untuk itu tahun 1995 dirilis program P3DT sebagai pendukung sekaligus penyempurnaan program IDT. Program P3DT menekankan pada bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar yang mendukung langsung kegiatan sosial ekonomi masyarakat lokal. Program ini dinilai lebih berhasil, karena itu ke mudi a ndi s e mpur na ka nde ng a nme ni ng ka t ka ns ka l a ny ada r i“ de s a ”ke“ ke c a ma t a n” , sehingga namanya menjadi Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PPK dimulai penyelenggaraannya pada tahun anggaran 1998/ 1999. PPK mengutamakan pentingnya mekanisme perguliran dana bantuan langsung (revolving block grant) yang dilakukan melalui lembaga keuangan milik masyarakat dan diutamakan berasal dari lembaga yang telah berakar di masyarakat. Lembaga ini disebut Unit Pengelola Keuangan (UPK). Program PPK dinilai berhasil pula meskipun terdapat kalangan di pemerintah sendiri yang meragukannya. Sementara itu di perkotaan juga terjadi kemiskinan, dan pemerintah memberikan komitmennya dengan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) berbarengan dengan PPK. Secara paralel dikembangkan pula program PARUL (Poverty Alleviation through Rural Urban Linkages), yang intinya berupa sebuah program penanggulangan kemiskinan dalam dimensi pembangunan ekonomi, yaitu program pengembangan kawasan desa-kota terpadu. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan daerah-daerah yang tertinggal namun mempunyai potensi dari segi ekonomi. Dalam kurun waktu bersamaan, pemerintah merilis program pemberdayaan
2
sosial ekonomi masyarakat (PSEM) sebagai program yang ingin mendorong kemampuan ekonomi dan desentralisasi. Merasa belum cukup dengan sederet program yang ada, kemudian diintrodusir program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi (PDMDKE) sebagai upaya mengatasi dampak krisis. Dari ketujuh program khusus penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dilihat terjadinya proses perubahan struktural. Namun secara empirik program-program tersebut dirasa belum mampu menangulangi kemiskinan secara sistematik. Program yang kurang memberikan dampak pada penguatan kapasitas masyarakat lokal untuk membangun kemadirian.
III. Alternatif Solusi Dari permasalahan di atas, dipandang perlu mereformulasi konsep strategi penaggulangan kemiskinan, suatu konsep strategi penanggulangan kemiskinan yang berpola mandiri, atau yang disebut sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat menuju ke arah perubahan struktural yang semakin memperbesar kapasitas sosial-ekonomi masyarakat lokal secara berkesinambungan. Inilah yang disebut sebagai penguatan kelembagaan pembangunan (institusional development) yang diselenggarakan dan dilestarikan sendiri oleh rakyat menuju ke arah perubahan struktural yang alamiah. Proses ini senantiasa terjadi dalam setiap diri manusia sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pembangunan dalam lingkup mikro, makro, maupun global. Hal ini memberikan makna bahwa setiap pelaku pembangunan senantiasa mengembangkan kapasitas sosial-ekonominya dalam lingkungan yang memberikan peningkatan nilai tambah secara dinamis. Idealnya pola ini harus terlembaga dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan ini bermula dari pengalaman menghadapi krisis ekonomi dan pembangunan yang mengambil pola pemberdayaan. Akar dari krisis adalah tidak adanya kepercayaan pada kemampuan rakyat yang pada gilirannya muncul ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Krisis ini memberikan pelajaran bahwa dalam membangun bangsa untuk menjadi maju diperlukan kepercayaan. Pembangunan berdasarkan kepercayaan adalah pembangunan berpola pemberdayaan seluruh rakyat khususnya rakyat kecil. Mereka adalah bagian terbesar dari masyarakat Indonesia yang selama ini telah diabaikan. Kini saatnya untuk memperhatikan mereka, memberdayakan mereka, dan menjadikan mereka sebagai bagian sentral (bukan periferal) dalam negara bangsa Indonesia. Pendekatan strategis dari visi dan misi pembangunan Indonesia baru adalah pembangunan atas dasar partisipasi (sebagai kebalikan dari mobilisasi). Dalam pembangunan berstrategi partisipasi, maka inti dari strategi tersebut adalah pemberdayaan. “ Pe mbe r da y a a n” be r a s a l da r i ka t a“ me mbe r i da y a ” .I ni da pa t di pa ha mi pemberdayaan sebagai upaya memberi daya kepada mereka yang kurang / tidak berdaya agar bisa memberdayakan dirinya. Pembangunan yang dinginkan adalah pembangunan yang partisipatif, yaitu pembangunan yang bermisi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat. Pemrakarsa, pelaksana, dan pengguna pembangunan adalah rakyat.
3
Unsur kedua adalah ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat pada hakekatnya merupakan padanan dari perekonomian rakyat. Ekonomi rakyat berarti perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, yakni usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau orang per orang. Ini berarti bahwa perekonomian nasional berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian me r e kas e ndi r i .Kons e pi nipa dada s a r ny at i da kme mbe da ka na nt a r a“ r a ky a t ”da n“ buka n r a ky a t ” , ka r e nas e c a r ae mpi r i sr a ky a ta da l a hwa r g ane g a r aI ndone s i a . Kemudian langkah yang harus dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Rakyat ikut merumuskan masalahnya, merencanakan, melaksanakan, menikmati, melestarikan, dan mengembangkan hasilnya sesuai dengan peradaban masyarakat lokal. Peran pemerintah cukup sebagai fasilitator yang memihak, mempersiapkan, dan melindungi. Dengan demikian secara paralel pemberdayaan masyarakat tidak memadai lagi untuk dikelola sepenuhnya di bawah governance pemerintah. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan membangun sebuah institusi kemiskinan yang berbentuk semacam lembaga bisnis, dikelola oleh profesional dan diawasi oleh forum stakeholder. Gagasan penyempurnaanya adalah membentuk lembaga yang bertanggungjawab mengkoordinasikan program yang fokusnya berpola pemberdayaan. Lembaga ini merupakan forum lintas pelaku (stakeholder forum) yang berfungsi menyinkronkan seluruh program yang sama atau berkaitan ke dalam lembaga tersebut, merumuskan program dan langkah opersional, dan dapat menjadi penaggungjawab program pe mbe r da y a a ne konomir a ky a t .Be nt ukor g a ni s a s iy a ngpa l i ngi de a la da l a h“ ba da n” ,y a ng bi s adi s e buts e ba g a i“ Ba da nPe na ngg ul a nga nKe mi s ki na nda nPe mbe r da y a a nEkono mi Ra ky a t ” .Le mba g ai nime nj a dikoor di na t orda n pe l a ks a na pr og r a m pe na ngg ul a ng a n kemiskinan, termasuk yang sebelumnya sudah dijalankan oleh pemerintah (pusat dan daerah) maupun masyarakat (LSM). Sebagai sebuah lembaga khusus, badan ini seyogyanya berada langsung di bawah kontrol presiden / wapres, namun melaporkan kegiatan kepada DPR (dan presiden / wapres), dan diaudit oleh PBKP. Gagasan ini bukan sama sekali baru. Konsep ini sekilas mirip IDT, namun perbedaannya sangat mendasar. Pertama, program ini menekankan kepada pendekatan bi s ni sd a nka r e na ny at i da kl a g ime ngg una ka ni s t i l a h“ pe nda mpi ng a n” ,t e t a pi“ ma na j e r de s a ” .Mi s ida r ima na j e ri nia da l a hbe r t a ngg ung j a wa ba t a ske be r ha s i l a npe ng e mba nga n bisnis yang dikelolannya, mulai dari sisi produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, keuangan, hingga peningkatan manajerial sumberdaya manusia. Kedua, unit terkecilnya bukan manusia, tetapi organisasi yang terdiri dari manusiamanusia yang dinilai perlu dientaskan dari kemiskinan dan dengan unit terkecil kelompok masyarakat desa/ kelurahan. Arah jangka panjang unit ini bisa menjadi sebuah perusahaan yang berdomisili di desa/ kelurahan dan menjadi Badan Usaha Milik Masyarakat Desa. Ketiga, pelaksanaannya tidak didekati dengan terbaginya dana secara habis, melainkan dari kelayakan usaha. Jadi tidak semua desa yang menjadi target bisa mendapatkan alokasi dana jika memang tidak layak untuk dikembangkan. Ini memang paralel dengan pembangunan yang bertumpu pada pusat pertumbuhan. Yang menjadi krusial adalah bagaimana lembaga yang bersangkutan mampu menempatkan figur /pemimpin yang dapat menggerakkan pembangunan ekonomi rakyat di wilayah tersebut.
4
Kempat, pemilik program ini tidak semata-mata pemerintah (meski inisiasinya tetap pemerintah), karena itu organisasinya tidak melekat dengan birokrasi pemerintah. Jadi governance-nya lebih jelas. Program digerakkan oleh pemerintah tetapi sepenuhnya akan menjadi milik rakyat. Kelima, program ini samasekali bukan untuk prasarana atau pelatihan yang selama ini sangat rentan terhadap penyelewengan opersional. Bantuan harus digunakan untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berkembang secara berkelanjutan. Keenam, terakhir, lembaga yang menanganinya bersifat lintassektor dan lintaswilayah namun bersifat sementara (ad hoc), yakni sampai misi dan target waktunya t e r c a pa i .I nipe r l udi ke de pa nka nka r e naa dapul as e j uml a h“ ba da n”y a ngtetap bertahan untuk eksis dengan cara menambah kegiatan, meski misinya sudah tidak ada lagi.. badan tersebut adalah memfasilitasi tumbuhnya lembaga pengelola keuangan (micro finance) yang mandiri, dikelola oleh rakyat lokal dan untuk kepentingan rakyat di daerah setempat. Peran pemerintah diperlukan dalam membangun, mengembangkan, dan memelihara tercapainya, dan terjaganya tujuan tersebut. Dari sini dipahami perlunya peran pemerintah dan kepemimpinan dalam pemerintahan sebagai pemimpin pembangunan secara umum, dan penanggulangan kemiskinan secara khusus.
IV. Kesimpulan Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Indonesia harus memperhatikan kenyataan-kenyataan sebagai berikut: 1. Pembangunan demokratis akan muncul dari prakarsa rakyat itu sendiri. 2. Percepatan prakarsa rakyat terjadi jika terdapat suatu proses inisiatif yang muncul dari sumberdaya rakyat sendiri. 3. Inisiatif yang konstruktif akan muncul jika terdapat proses kepemimpinan yang amanah. 4. Kepemimpinan yang amanah merupakan keseimbangan pemahaman antara konsep, realita, dan moral pembangunan. 5. Demokrasi pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan sosial dan pengakuan terhadap martabat manusia.
5
