PENERAPAN AKUNTANSI PIUTANG PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) USAHA BERSAMA DESA SIALANG RINDANG Muawamah Widiawati Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
ABSTRAK
PENDAHULUAN Kebutuhan masyarakat semakin hari semakin beragam maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dituntut untuk melayani berbagai jenis usaha masyarakat desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) haruslah mampu bersaing dengan lembaga pembiayaan lain yang ada di pedesaan. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan pengelolaan yang baik agar kinerja organisasi menjadi baik. Pengelolaan yang dimaksudkan adalah kemampuan menggerakkan semua sumberdaya organisasi seperti keuangan, personalia, informasi inovasi dan pelanggan secara sinergis. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk mendorong, menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat, budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Desa. Pengembangan bisnis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Bersama Desa Sialang Rindang. Piutang merupakan hak klaim atau tuntutan terhadap pelanggan baik berbentuk uang tunai, barang maupun jasa atau merupakan hak bagi perusahaan untuk menagih kepada pelanggannya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analitik yaitu dengan menggambarkan data yang telah ada kemudian diambil kesimpulan dan metode kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pencatatan piutang usaha yang dilakukan oleh pihak Bumdes hanya sebatas pada saat piutang usaha timbul dan pada saat pemindahan ke catatan Kas Harian Modal Kerja serta pihak Bumdes tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih dan hanya menyajikan nilai bruto piutang usaha di neraca. Selain itu, sistem pengawasan piutang usaha yang diterapkan pada Bumdes termasuk dalam sistem pengawasan yang baik.
1
tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sumber daya manusia merupakan suatu sumber, dimana sumber daya yang menentukan berjalannya atau pun suksesnya suatu organisasi. Dimana organisasi dituntut untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dengan baik demi kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi. Berdasarkan permasalahan yang ada penulis tertarik melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Bersama Desa Sialang Rindang.
dimaksud dengan piutang adalah sebagai berikut : ”Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Menurut, Munir (2005) lebih mengkhususkan definisi piutang pada piutang dagang: ”piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditur atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagang secara kredit”. Jadi, piutang dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki hak penagihan terhadap pihak lain yang menjadi langganannya dan mengharap pembayaran dari mereka agar memenuhi kewajiban terhadap perusahaan. Menurut Al. Haryono Jusup (2011) Piutang timbul apabila perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa s ecara kredit kepada pihak lain. Piutang merupakan tagihan sipenjual kepada si pembeli sebesar nilai transaksi penjualan. Piutang bisa juga timbul apabila perusahaan memberi pinjaman sejumlah uang kepada pihak lain. Dengan demikiaan, piutang pada hakekatnya merupakan hak untuk menerima sejumlah uang di waktu yang akan datang yang timbul dari dari transaksi pada saat ini. Piutang merupakan milik perusahaan dan dengan demikian merupakan aset perusahaan. Setiap transaksi piutang selalu melibatkan dua pihak, yaitu: 1. Kreditur, yaitu pihak yang mendapatkan piutang/tagihan (sebuah aset) 2. Debitur, yaitu pihak yang berkewajiban membayar utang (sebuah kewajiban).
TINJAUAN PUSTAKA Menurut Kasmir (2010) pengertian yang sederhana dari laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Rusdi Akbar (2004) menyatakan bahwa pengertian piutang meliputi semua hak atau klaim perusahaan pada organisasi lain untuk menerima sejumlah kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang sebagai akibat kejadian pada masa yang lalu. Menurut M. Munandar (2006) yang dimaksud piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang nantikya akan diminta pembayarannya bila mana telah sampai jatuh tempo. Menurut Warren Reeve dan Fess (2005) menyatakan bahwa yang
2
Piutang biasanya bisa dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu: a. Piutang usaha adalah tagiahan perusahaan kepada konsumen yang melakukan transaksi secara kredit. Biasanya perusahaan biasanya mengharapkan akan dapat menerima kas dari transaksi tersebut dalam waktu 30-60 hari. Piutang usaha biasanya merupakan jenis tagihan yang paling signifikan dalam perusahaan. b. Piutang wesel adalah tagihan perusahaan yang diukur dengan instrumen formal sebagai bukti tagihan yang disebut surat wesel. Piutang wesel biasanya memiliki jangka waktu pelunasan yang lebih panjang dari pada piutang usaha, yaitu sekitar 60-90 hari atau bahkan lebih panjang, dengan kewajiban bagi si debitur untuk membayar bunga. Piutang wesel dan piutang usaha yang timbul dari transaksi penjualan secara kredit disebut piutang usaha. c. Piutang lain-lain, mencakup semua tagihan yang bukan piutang usaha. Termasuk dalam jenis piutang ini adalah piutang yang timbul dari pemberian pinjaman kepada pihak lain, pinjaman kepada para karyawan, uang muka gaji kepada karyawan, dan uang muka pajak (pajak yang ditangguhkan).
a. Memberikan pinjaman (kredit) berupa piutang usaha kepada si pemanfaat. b. Memberikan pinjaman berupa piutang lain-lain yang biasanya diberikan kepada karyawan Bumdes. c. Menerima pelunasan piutang usaha dari si pemanfaat (nasabah). d. Menerima pelunasan piutang lain-lain dari karyawan Bumdes. 2. Timbulnya Piutang Usaha Proses timbulnya piutang pada Bumdes khususnya piutang usaha memerlukan serangkaian prosedur yang harus dilakukan oleh calon pemanfaat pinjaman (kredit). Untuk memperoleh pinjaman (kredit) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Bersama Desa Sialang Rindang maka calon debitur (pemanfaat) harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bumdes. Adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut: a. Fotocopi KTP suami dan istri. b. Fotocopi KK (Kartu Keluarga). c. Pas Photo warna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar. d. Agunan (jaminan) bersertifikat dan BPKB (pajak masih hidup). Jika agunan bersertifikat maka pinjaman dapat diberikan di atas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan jika agunannya BPKB maka pinjaman yang diberikan di bawah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). e. Mengisi Proposal Usulan Pinjaman yang telah disediakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Bersama Desa Sialang Rindang. Pengisian Proposal Usulan Pinjaman
PEMBAHASAN 1. Transaksi Piutang Beberapa transaksi yang terkait dengan piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Bersama Desa Sialang Rindang terdiri dari:
3
dilakukan di depan karyawan e. Tabungan Pokok = (Rp Bumdes. 50.000) f. Menandatangani surat perjanjian Jumlah Dana yang diterima pemberian kredit (SP2K) nasabah = Rp 4.751.000 Perhitungan angsuran yang 3. Pencatatan Piutang Usaha Pencatatan piutang usaha wajib dilunasi oleh Bapak Polan berkaitan dengan pengakuan dan setiap bulannya sebagai berikut: penilaian piutang usaha. Pihak a. Pokok pinjaman (5.000.000 : 12) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) = Rp 417.000 Usaha Bersama Desa Sialang b. Bunga pinjaman (21% x Rindang akan melakukan analisis 5.000.000 = 1.050.000) terhadap piutang usaha yang timbul Bunga per bulan = 1.050.000 : 12 dan biasanya piutang usaha dicatat = Rp 87.500 setelah penyerahan dana pinjaman Total Angsuran = Rp 504.500 kepada si pemanfaat dengan bukti Sesuai dengan informasi yang kuitansi. penulis peroleh dari Bumdes maka Berikut ini penulis akan pencatatan piutang usaha sebagai memberikan ilustrasi pemberian berikut: pinjaman kepada Bapak Polan oleh Pinjaman (Bapak Polan) Rp Bumdes. 5.000.000 Bapak Polan meminjam uang Kas Bumdes Rp di Bumdes sebesar Rp 5.000.000. 5.000.000 Sesuai dengan nilai pinjaman maka Pada saat Bapak Polan jaminan atau agunannya berupa melunasi pinjamannya maka pihak BPKB kendaraan bermotor (pajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih hidup). Lama pinjaman 12 Usaha Bersama Desa Sialang bulan. Rinciaan perhitungan yang Rindang akan membuat bukti dilakukan oleh Bumdes dapat penulis transaksi yang menyatakan bahwa jelaskan sebagai berikut: Bapak Polan telah melunasi pokok a. Jumlah pinjaman = Rp pinjaman dan bunga pinjaman. 5.000.000 Sesuai dengan bukti transaksi b. Administrasi (2% x 5.000.000) = di atas maka pihak Bumdes akan (Rp 100.000) mencatat angsuran dari Bapak Polan c. Asuransi (1,5% x 5.000.000) = tersebut dalam catatan Kas Harian (Rp 75.000) Modal Kerja seperti berikut ini: d. Materai (8.000 x 3) = (Rp 24.000) Tabel 4.1 Kas Harian Modal Kerja Tgl
Uraian
Bukti
NLPP
NP
Masuk (Rp)
Saldo bulan lalu Pokok pinjaman Polan Bunga pinjaman Polan
Keluar (Rp)
Saldo (Rp) 35.925.600
M-001
320P
131
417.000
36.342.600
320B
611
87.500
36.430.100
4
Adapun jurnal yang harus dibuat oleh pihak Bumdes atas penerimaan piutang usaha dari Bapak Polan menurut penulis sebagai berikut: Kas Rp 504.500 Piutang Usaha Rp 417.000 Pendapatan Bunga Rp 87.500 4. Penyajian Piutang Usaha Piutang usaha termasuk dalam kelompok aktiva tepatnya aktiva lancar, dengan demikian akan disajikan dalam neraca. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Bersama Desa Sialang Rindang menyajikan piutang usaha secara bulanan dan tahunan. Nilai piutang usaha yang disajikan dalam neraca bulanan dan neraca tahunan merupakan saldo akhir dari piutang usaha. Kebijakan yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Bersama Desa Sialang Rindang terhadap penyajian piutang usaha di neraca tanpa membuat penyisihan piutang tak tertagih tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Bumdes menyajikan piutang usaha sesuai dengan jumlah nilai nominal pinjaman nasabah seperti yang tercantum dalam SP2K (Surat Perjanjian Pemberian Kredit). Berdasarkan data yang telah penulis sajikan sebelumnya bahwa jumlah bruto piutang usaha Bumdes sebesar Rp Rp 513.282.000. Dari jumlah bruto tersebut seharusnya dibuat penyisihan piutang tak tertagih untuk mengantisipasi kemungkinan piutang usaha yang tidak dibayar oleh nasabah. Penulis akan menyajikan cara membuat penyisihan piutang tak tertagih bagi pihak Bumdes dengan asumsi bahwa pihak Bumdes menentukan piutang tak tertagih berdasarkan persentase tertentu dari saldo piutang yaitu sebesar 5% dari saldo putang usaha. Besarnya penyisihan piutang tak tertagih dihitung sebagai berikut: penyisihan piutang tak tertagih = 5% x Rp 513.282.000 = Rp 25.664.100. Jurnal
yang dibuat untuk penyisihan piutang tak tertagih menurut penulis sebagai berikut: Beban piutang tak tertagih Rp 25.664.100 Penyisihan piutang tak tertagih Rp 25.664.100 Penyajian piutang usaha di neraca yang seharusnya dibuat oleh pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Bersama Desa Sialang Rindang berdasarkan asumsi perhitungan di atas sebagai berikut: Piutang Usaha Rp 513.282.000 Penyisihan piutang tak tertagih Rp 25.664.100 Piutang Usaha Neto/Bersih Rp 487.617.900 5. Laporan Keuangan Bumdes Sesuai dengan informasi yang diperoleh penulis maka Laporan Keuangan yang dibuat oleh pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Bersama Desa Sialang Rindang terdiri dari: a. Neraca Gabungan b. Laporan Laba (Rugi) c. Laporan Perubahan Modal d. Laporan Arus Kas e. Catatan atas Laporan Keuangan 6. Sistem Pengawasan Piutang Usaha Sistem pengawasan piutang usaha yang diterapkan pada Bumdes termasuk dalam sistem pengawasan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan terperinci terhadap para personil yang ada di Bumdes. Setiap personil harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka masing-masing dan jika terjadi penyelewengan maka akan ada tindakan tegas berupa sanksi yang diberikan. Selain itu, ada juga tim audit yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Bumdes yang dilakukan oleh Korkap Bumdes. Selain menerapkan sistem pengawasan ke dalam (internal) maka pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Bersama Desa Sialang Rindang 5
juga perlu melakukan pengawasan kepada pihak nasabah. Setiap nasabah baik yang lama maupun yang baru, perlu dicatat dan didata secara cermat dan teliti. Pencatatan data nasabah yang baik dan benar dapat membantu Bumdes untuk: a. Memperoleh jumlah nasabah yang benar dalam tahun tertentu. b. Mengetahui jumlah nasabah yang tidak lagi berhubungan. Mengarahkan strategi pemasaran pada segmen yang tepat.
5. Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak Bumdes terdiri dari neraca dan laporan laba rugi sedangkan laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak dibuat oleh pihak Bumdes. 6. Sistem pengawasan piutang usaha yang diterapkan pada Bumdes termasuk dalam sistem pengawasan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan terperinci terhadap para personil yang ada di Bumdes. Selain itu, ada juga tim auditor yang melakukan audit terhadap keuangan Bumdes setiap periodenya.
PENUTUP Berdasarkan uraian pembahasan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Piutang yang terdapat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Bersama Desa Sialang Rindang terdiri piutang usaha dan piutang lain-lain di mana piutang usaha merupakan kegiatan operasional utama Bumdes. 2. Transaksi piutang usaha pada Bumdes meliputi pemberian pinjaman (kredit) kepada nasabah dan menerima pelunasan piutang usaha dari si pemanfaat (nasabah). Piutang usaha timbul sejak diterimanya dana pinjaman oleh pihak pemanfaat sesuai dengan kuitansi yang ditandatanganinya. 3. Pencatatan piutang usaha yang dilakukan oleh pihak Bumdes hanya sebatas pada saat piutang usaha timbul dan pada saat pemindahan ke catatan Kas Harian Modal Kerja, sedangkan jurnal atas pelunasan yang dilakukan oleh nasabah tidak dibuat oleh pihak Bumdes. 4. Pihak Bumdes tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih dan hanya menyajikan nilai bruto piutang usaha di neraca, artinya pihak Bumdes menganggap bahwa seluruh piutang usaha akan dilunasi oleh si pemanfaat (nasabah) dan berasumsi bahwa kredit yang diberikan tidak akan macet.
DAFTAR PUSTAKA Harahap, Sofyan Syafri. 2009. Analisis Kritis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Press. Jusup, Al Haryono. 2011. Dasar-dasar Akuntansi.Yogyakarta: STIE YKPN. Kasmir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Press. Nurfahana. 2004. Analisis Penerapan Kebijaksanaan Manajemen Piutang Pada PT. Wijaya Indonesia Makmur Cabang Setia Budi Medan. Nurjannah. 2012. Analisis Tingkat Perputaran Piutang Pada PT. Adira Finance Makasar. Sembiring, Oktawan. 2004. Suatu Tinjauan Terhadap Penerapan Akuntansi Piutang Pada Perum Pegadaian Kantor Wilayah Medan. Soermaso S.R. 2005. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat. Sutabri, Tata. 2004. Sistem Informasi Akuntasi. Yogyakarta: ANDI. http://pustaka2.ristek.go.id/katalog/index.p hp/searchkatalog/byid/54848. http://repository.usu.ac.id/bitstream/12345 6789/8953/1/10E00425.pdf. http://vangaliputra.blogspot.com/2011/05/ definisi-piutang.html.
6
