PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN PANIMBANG DESA PANIMBANGJAYA Alamat : Jln. Tanjunglesung KM 2 Ds. Panimbangjaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Kode Pos 42281
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PANIMBANGJAYA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertempat di Balai Desa Panimbangjaya telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka menindak lanjuti Aspirasi Masyarakat Desa Panimbangjaya berkenaan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Musyawarah Desa Panimbangjaya ini, di pimpin oleh Kepala Desa Panimbangjaya, dan di ikuti oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pengurus Tim Penggerak PKK Desa, Pengurus Karang Taruna/Tokoh Pemuda dan unsur Tokoh Masyarakat, para Ketua RW dan RT se-Desa Panimbangjaya, serta di fasilitasi oleh unsur Pemerintah Kecamatan Panimbang, sebagaimana Daftar Hadir Musyawarah Desa terlampir. Sedangkan susunan acara Musyawarah Desa dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Pembukaan ; 2. Sambutan – sambutan : a. Kepala Desa Panimbangjaya ; b. Ketua BPD Panimbangjaya ; 3. Sosialisasi Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes, disampaikan oleh Bpk Drs. Suaedi Kurdiatna Selaku Camat Panimbang ; 4. Tanya-Jawab ; 5. Musyawarah Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ; dan 6. Penutup/Do’a. Adapun Musyawarah Desa Panimbangjaya tersebut, telah menghasilkan kemufakatan sebagai berikut : a. Seluruh peserta Musyawarah “bersepakat” bahwa pembentukan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) di Desa Panimbangjaya, merupakan kebutuhan Masyarakat guna mewujudkan maksud dan tujuan pembentukan BUMDes, sesuai dengan potensi yang dimilki ataupun memungkinkan untuk dikembangkan ; b. Bahwa nama Badan Usaha Milik Desa Panimbangjaya adalah BUMDes “PANJA MANDIRI” ;
c. Bahwa jenis-jenis usaha BUMDes “PANJA MANDIRI” yang akan dilaksanakan secara bertahap, meliputi : 1) Usaha jasa, yaitu keuangan mikro/Simpan Pinjam, dan Pembayaran Tagihan 2) Usaha penyaluran Sembilan bahan pokok, yaitu bahan pangan ; 3) Usaha perdagangan, yaitu sayuran, buah-buahan dan saprotan ; 4) Usaha Industri kecil dan rumah tangga, yaitu makanan dan kerajinan rakyat ; dan 5) Kegiatan usaha lainnya yang dibutuhkan oleh Masyarakat, yaitu usaha pertanian dan Perikanan. d. Bahwa untuk penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa “PANJA MANDIRI” Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, akan dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2017 ; e. Bahwa setelah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes “PANJA MANDIRI” Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang untuk masa bhakti Tahun 2017 – 2021. Demikian berita acara Musyawarah Desa Panimbangjaya ini, dibuat dengan sesungguhnya dan kepada pihak yang berkepentingan agar menjadi maklum, serta dapat dpergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di Pada tanggal
: Panimbangjaya : 20 Pebruari 2017 Notulen Sekretaris Desa Panimbangjaya
SITI MAESAROH, S.IP Mengetahui dan menyetujui : BPD Panimbangjaya Ketua,
Kepala Desa Panimbangjaya
WAHYU RIADI, SKM
MULYADI
PERATURAN DESA PANIMBANGJAYA KECAMATAN PANIMBANG KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA “PANJA MANDIRI” DESA PANIMBANGJAYA KECAMATAN PANIMBANG KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PANIMBANGJAYA Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi Masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan Masyarakat dan pengelolaan Aset milik Desa dan Masyarakat guna meningkatkan pendapatan Masyarakat dan pendapatan Asli Desa, maka keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat dibutuhkan ; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Provinsi Banten; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengeloaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 2); 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 10. Peraturan Desa Panimbangjaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Mekarsari Tahun 2016-2021 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Panimbangjaya Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2021 (Lembaran Berita Desa Tahun 2016 Nomor 05)
Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tertanggal 20 Februari 2017 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Dengan persetujuan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANIMBANGJAYA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA “PANJA MANDIRI” DESA PANIMBANGJAYA KECAMATAN PANIMBANG KABUPATEN PANDEGLANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten. 3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pandeglang. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pandeglang. 5. Bupati adalah Bupati Pandeglang 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. 7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Panimbangjaya. 10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. 11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. 12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah lembaga usaha yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa, yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat. 15. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian. 16. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 17. Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Miliki Desa, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimilki oleh Desa atau Daerah. 18. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai. 19. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiyayaan lainnya. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP DASAR Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Pembentukan BUMDes, dimaksudkan untuk : a. Menumbuhkembangkan perekonomian Desa ; b. Meningkatkan sumber pendapatan Asli Desa ; c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum, berupa penyediaan jasa bagi hajat hidup Masyarakat Desa ; d. Sebagai printis bagi kegiatan usaha Desa. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Pembentukan BUMDes, bertujuan untuk : a. Meningkatkan peran Masyarakat Desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah ; b. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi Masyarakat Desa dalam Unitunit usaha Desa ; c. Menumbuhkembangkan usaha sector informasi untuk dapat menyerap tenaga kerja Masyarakat Desa ; d. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota Masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah. Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 4 Prinsip Dasar Pembentukan BUMDes, yaitu : a. Kegotongroyongan ;
b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Kekeluargaan ; Pemberdayaan ; Keberagamaan ; Profesionalisme ; Efisiensi ; Transparansi ; Akuntabilitas ; Partisipasi ; dan Demokrasi. BAB III NAMA, PENDIRIAN, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA Bagian Kesatu Nama
Pasal 5 Nama Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha Milik Desa “PANJA MANDIRI” Bagian Kedua Pasal 6 Badan Usaha Milik Desa “PANJA MANDIRI” didirikan/dibentuk atas Prakarsa Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat, melalui Musyawarah Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari tahun 2017, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Bagian Ketiga Tempat Kedudukan Pasal 7 Tempat Kedudukan Badan Usaha Milik Desa “PANJA MANDIRI” beralamat di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Bagian Keempat Wilayah Usaha Pasal 8 (1) Wilayah usaha Badan Usaha Milik Desa “PANJA MANDIRI” Untuk saat ini di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. (2) Dalam hal pengembangan usaha, tempat kedudukan dan wilayah usaha BUMDes dapat berlokasi di luar Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. BAB IV ASAS, JENIS USAHA DAN LARANGAN Bagian Kesatu Asas Pasal 9 BUMDes “PANJA MANDIRI” dalam melakukan demokrasi ekonomi kerakyatan.
usahanya
berasaskan
Bagian Kedua Fungsi Pasal 10 BUMDes “PANJA MANDIRI” Berfungsi meliputi : a. Meningkatkan ekonomi Masyarakat dan pendapatan Desa ; b. Membuka kesempatan berusaha Masyarakat dan Desa ; c. Menggali potensi Desa ; dan d. Membantu Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki Masyarakat setempat. Bagian Ketiga Jenis Usaha Pasal 11 Jenis-jenis usaha BUMDes “PANJA MANDIRI”, yang akan dilaksanakan dan atau dikembangkan secara bertahap, meliputi : a. Usaha jasa, yaitu keuangan mikro/Simpan Pinjam, dan Pembayaran Tagihan b. Usaha penyaluran Sembilan bahan pokok, yaitu bahan pangan ; c. Usaha perdagangan, yaitu sayuran, buah-buahan dan saprotan ; d. Usaha Industri kecil dan rumah tangga, yaitu makanan dan kerajinan rakyat ; dan e. Kegiatan usaha lainnya yang dibutuhkan oleh Masyarakat, yaitu usaha pertanian dan Perikanan Bagian Keempat Larangan Pasal 12 BUMDes dalam menjalankan usahanya, dilarang : a. Bertentangan dengan ketentuan /atau peraturan perundang-undangan ; b. Bertentangan dengan norma dan kaidah, adat istiadat da nasal usul yang berlaku di masyarakat ; dan c. Merugikan kepentingan Masyarakat. BAB V PERMODALAN Pasal 13 Permodalan BUMDes “PANJA MANDIRI” berasal dari : a. Pemerintah Desa ; b. Tabungan Masyarakat ; c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah ; d. Pinjaman ; dan/atau e. Kerjasama dengan pihak lain Pasal 14 (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf “a”, merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf “b”, merupakan simpanan Masyarakat. (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf “c”, dapat beruapa dana tugas pembantuan.
(4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf “d”, dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah. (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama Usaha dengan Pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf “e”, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau Masyarakat.
Pasal 15 Pinjaman dari lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dilaksanakan oleh Direksi BUMDes atas rekomendasi Komisaris setelah mendapat persetujuan BPD. Pasal 16 Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalamPasal 13, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa dan/atau Masyarakat melalui Pemerintah Desa. BAB VI KERJASAMA Pasal 17 (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih dan/atau dengan pihak ketiga. (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten, dan harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintahan Desa. (3) Kerjasama usaha 2 (dua) Desa atau lebih dan atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk kerjasama yang memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban piutang, harus mendapatkan persetujuan Komisaris dan Masyarakat dalam Musyawarah Desa ;dan b. Untuk Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus diberitahuan kepada Komisaris. Pasal 18 (1) Kerjasama usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat : a. Subyek kejasama; b. Obyek kerjasama; c. Jangka waktu; d. Hak dan kewajiban; e. Pendanaan; f. Keadaan memaksa; g. Penyelesaian permasalahan ; dan h. Pengalihan.
BAB VII KEPEMILKAN Pasal 19 (1) BUMDes adalah milik Pemerintah Desa. (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwakili oleh Kepala Desa. BAB VIII ORGANISASI PENGELOLA Pasal 20 (1) Organisasi pengelola BUMDes, terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. (2) Organisasi pengelola BUMDes, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. Penasihat atau Komisaris ; b. Pelaksana operasional atau Direksi ; dan c. Badan pengawas. (3) Penasihat atau Komisaris, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “a” dijabat oleh Kepala Desa. (4) Pelaksana operasional atau Direksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “b”, terdiri atas : a. Direktur atau manajer ; b. Kepala Unit Usaha. (5) Dalam pelaksanaan tugas Direktur atau Manajer, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf “a”, dibantu oleh 2 (dua) orang unsur staf, yaitu sekretaris dan bendahara. (6) Badan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “c”, dilakukan oleh BPD. (7) Organisasi pengelola BUMDes, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. (8) Bagan struktur organisasi pengelola BUMDes “PANJA MANDIRI” sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini. Pasal 21 (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berdasarkan pada : a. Anggaran dasar ; dan b. Anggaran rumah tangga. (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a”, memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan. (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “b”, memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan. BAB IX PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 22 (1) Pengelolaan BUMDes dilakukan secara professional, transparan dan bertanggungjawab. (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku terakhir, pengelola penyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMDes tahun yang akan datang kepada pemilik, untuk mendapat persetujuan.
(3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyempaian rencana kerja tahunan dan anggaran, pemilik harus sudah memberikan persetujuan atau penolakan. (4) Apabila pemilik memberikan penolakan, maka pengelola harus perubahan sesuai saran pemilik. (5) Setiap perubahan rencana kerja tahunandan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan pemilik. (6) Apabila pengelola telah melakukan perubahan sesuai saran pemilik dan pemilik sampai permulaan tahun buku tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan berlaku. Pasal 23 (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, pengelola menyampaikan laporan tahunan kepada pemilik, untuk mendapatkan pengesahan. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi. (3) Laporan yang telah di sahkan oleh pemilik BUMDes menjadi bagian dari rancangan Peraturan Desa tentang perhitugan anggaran pendapatan dan belanja Desa. (4) Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan BUMDes, BPD dapat meminta audit dari lembaga pengawas yang berwenang. BAB X KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 24 Kewajiban BUMDes adalah : a. Melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes, yaitu untuk meningkatkankesejahteraan Masyarakat dan pendapatan asli Desa ; b. Membuat laporan tahunan perkembangan usaha BUMDes ; c. Mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah di sah kan pada papan pengumuman BUMDes ; dan d. Dan melaksanakan kewajibanlain yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 Hak BUMDes adalah : a. Memperoleh hasil usaha ; b. Memperoleh fasilitas dalam mengembangkan BUMDes dari Pemerintah Desa ; c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga ; d. Memperoleh pembinaan oleh Bupati ; dan e. Memperoleh hak lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI TAHUN BUKU, PENETAPAN BAGI HASIL USAHA DAN GANTI RUGI Bagian Kesatu Tahun Buku Pasal 26 Tahun buku dan tahun anggaran BUMDes adalah menggunakan system kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Bagian Kedua Penetapan Bagi Hasil Usaha Pasal 27 (1) Keuntungan yang diperoleh BUMDes setelah dipotong pajak, diperuntukan bagi : a. Pemilik modal ; b. Cadangan umum ; c. Cadangan tujuan ; dan d. Dana kesejahteraan pegawai. (2) Penetapan prosentase keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : a. Pemilik modal, sebesar 10 % b. Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa, sebesar 20 % c. Jasa produksi, sebesar 40 % d. Tunjangan penghasilan komisaris/penasihat, Badan pengelola dan Badan pengawas, secara keseluruhan ditetapkan sebesar 25 % e. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang bersifat sosial, sebesar 10 %. Bagian Ketiga Ganti Rugi Pasal 28 (1) Pengelola dan atau pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalainannya menimbulkan kerugian bagi BUMDes, wajib mengganti kerugian. (2) Ketentuan tentang tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : a. Melalui upaya musyawarah untuk mufakat, dalam rangka penyelesaian ganti rugi ; dan b. Melalui upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII KEPAILITAN Pasal 29 (1) Dalam hal BUMDes mengalami kepailitan, dapat dilakukan pembubaran. (2) Pembubaran sebagimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan : a. Keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) ; DAN b. Penetapan pengadilan (3) Perhitungan dan mekanisme pembagian asset hasilpembubaran BUMDes, ditetapkan secara proporsional atas persetujuan RUPS.
BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 30 (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan. (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 31 (1) BPD dan/pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa, melakukan pengawasan dan pengelolaan BUMDes. (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. Pasal 33 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di : Panimbangjaya Pada tanggal : 24 Pebruari 2017 KEPALA DESA PANIMBANGJAYA
MULYADI Diundangkan di : Panimbangjaya Pada Tanggal : 24 Pebruari 2017 Sekretaris Desa
SITI MAESAROH, S.IP LEMBARAN BERITA DESA PANIMBANGJAYA TAHUN 2017 NOMOR 002
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANIMBANGJAYA KECAMATAN PANIMBANG KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 144/10/Ds.2001/SK/II/2017 TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA “PANJA MANDIRI” DESA PANIMBANGJAYA KECAMATAN PANIMBANG KABUPATEN PANDEGLANG KEPALA DESA PANIMBANGJAYA Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan operasional BUMDes “PANJA MANDIRI”, sehingga pengelolaannya dapat bergayaguna dan berhasil guna guna mewujudkan maksud dan tujuan pembentukan BUMDes di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang ; b. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” diatas, maka perlu membentuk pengelola BUMDes “PANJA MANDIRI” Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang ; c. Bahwa pembentukan pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf “b” diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Provinsi Banten; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengeloaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 2); 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 10. Peraturan Desa Panimbangjaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Mekarsari Tahun 2016-2021 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Panimbangjaya Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2021 (Lembaran Berita Desa Tahun 2016 Nomor 05)
Memperhatikan : a. Berita Acara Musyawarah tertanggal 20 Pebruari 2017 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. b. Peraturan Desa Panimbangjaya Nomor 2 tahun 2017 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa “PANJA MANDIRI” Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Membentuk Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “PANJA MANDIRI” Desa Panimbangjaya Kecamatan KEDUA : Panimbang Kabupaten Pandeglang. Susunan keanggotaan pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KETIGA : Masa bakti pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini. KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola BUMDes bertanggungjawab kepada Kepala Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini, dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Banten, APBD Kabupaten Pandeglang, dan APBDes Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Panimbangjaya Pada tanggal : 27 Pebruari 2017 KEPALA DESA PANIMBANGJAYA
MULYADI
Tembusan, disampaikan kepada Yth : 1. Ibu Bupati Pandeglang (sebagai laporan) ; 2. Bapak Kepala DPMPD Kab. Pandeglang ; 3. Bapak Camat Panimbang ; 4. Sdr. Ketua BPD Panimbangjaya Kecamatan Panimbang ; dan 5. Sdr. Pengelola BUMDes “PANJA MANDIRI”Desa Panimbangjaya
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PANIMBANGJAYA KECAMATAN PANIMBANG KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 144/ 10 /Ds.2001/SK/II/2017 Tanggal : 27 Pebruari 2017 Perihal : Pembentukan Pengelola Badan Usaha Milik Desa”PANJA MANDIRI” Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA “PANJA MANDIRI” DESA PANIMBANGJAYA KECAMATAN PANIMBANG KABUPATEN PANDEGLANG MASA BAKTI 2017 - 2021 NO
KEDUDUKAN/JABATAN
1
2
KETERANGAN 3
I
PENASIHAT/KOMISARIS
:
II
PELAKSANAN OPERASIONAL/DIREKSI
:
1. Direktur/Manajer 2. Sekretaris 3. Bendahara a. Kepala Unit Usaha Keuangan Mikro/Simpan Pinjam b. Kepala Unit Usaha Bahan Pangan c. Kepala Unit Usaha Saprotan d. Kepala Unit Usaha Kerajinan Rakyat e. Kepala Unit Usaha Perikanan f. Kepala Unit Usaha Pariwisata III
BADAN PENGAWAS
4 MULYADI
: : :
Muhammad Saepudin Aenuropik Wiwit
:
Dewi Sapitri
: :
Atimah Nurhani
: : :
Yaya Dedi S. Solihin Sugiyanto
:
BPD PANIMBANGJAYA
KEPALA DESA PANIMBANGJAYA
MULYADI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
“PANJA MANDIRI” Jl. Tanjung Lesung KM 2 Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang 42281
ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA “PANJA MANDIRI” DESA PANIMBANGJAYA KECAMATAN PANIMBANG KABUPATEN PANDEGLANG BAB I NAMA, PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Badan Usaha Milik Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, bernama “PANJA MANDIRI” yang selanjutnya disebut BUMDes “PANJA MANDIRI”. Pasal 2 BUMDes “PANJA MANDIRI” didirikan atau dibentuk dengan Peraturan Desa Panimbangjaya atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat melalui Musyawarah Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2017. Pasal 3 BUMDes “PANJA MANDIRI” unutuk pertama kali bertempat kedudukan di Kp. Neglasari Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Kode Pos 42281 . BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Pembentukan BUMDes “PANJA MANDIRI” dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan perekonomian Desa, meningkatkan sumber pendapatan asli Desa, menyelenggarakan kemanfaatan kegiatan usaha di Desa. Pasal 5 Pembentukan BUMDes “PANJA MANDIRI” bertujuan untuk meningkatkan peran serta Masyarakat Desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah, menumbuh kembangkan usaha sector Pertanian untuk dapat menyerap tenaga kerja Masyarakat Desa,dan meningkatkan kewirausahaan anggota Masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah. BAB III PERMODALAN Pasal 6 Permodalan BUMDes “PANJA MANDIRI” berasal dari : a. Pemerintah Desa ;
b. c. d. e.
Tabungan Masyarakat ; Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; Pinjaman ; dan Kerjasama dengan pihak lain
Pasal 7 (1) Modal BUMDes “PANJA MANDIRI” yang berasal dari Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf “a”, merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. (2) Modal BUMDes “PANJA MANDIRI” yang berasal dari tabungan Masyarakat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 huruf “b”, merupakan simpanan Masyarakat. (3) Modal BUMDes “PANJA MANDIRI” yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf “c”, dapat berupa dana tugas pembantuan (4) Modal BUMDes “PANJA MANDIRI” yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf “d”, dari pinjaman lembaga Keuangan atau Pemerintah Daerah. (5) Modal BUMDes “PANJA MANDIRI” yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf “e”, dapat diperoleh dari pihak Swasta dan atau Masyarakat Pasal 8 Pinjaman dari lembaga Keuangan atau Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dilaksanakan oleh Direksi BUMDes atas rekomendasi Komisaris setelah mendapat persetujuan BPD. Pasal 9 Modal BUMDes “PANJA MANDIRI” selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa dan atau Masyarakat memalui Pemerintah Desa. BAB IV KERJASAMA Pasal 10 (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih dan/atau dengan pihak ketiga. (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten, dan harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintahan Desa. (3) Kerjasama usaha 2 (dua) Desa atau lebih dan atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. Untuk kerjasama yang memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban piutang, harus mendapatkan persetujuan Komisaris dan Masyarakat dalam Musyawarah Desa ;dan
d. Untuk Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus diberitahuan kepada Komisaris. Pasal 11 (1) Kerjasama usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat : i. Subyek kejasama; j. Obyek kerjasama; k. Jangka waktu; l. Hak dan kewajiban; m. Pendanaan; n. Keadaan memaksa; o. Penyelesaian permasalahan ; dan p. Pengalihan. BAB V KEPEMILKAN Pasal 12 (1) BUMDes adalah milik Pemerintah Desa. (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwakili oleh Kepala Desa. BAB VI KEGIATAN USAHA Pasal 13 Jenis-jenis usaha BUMDes “PANJA MANDIRI”yang akan dilaksanakan dan atau dikembangkan secara bertahap meliputi : a. Usaha jasa, yaitu keuangan mikro, kontruksi, energy dan pramusaji ; b. Usaha penyaluran Sembilan bahan pokok, yaitu bahan pangan ; c. Usaha perdagangan hasil pertanian, yaitu sayuran, buah-buahan dan saprotan ; d. Usaha Industri kecil dan rumah tangga, yaitu makan dan kerajinan rakyat ; dan e. Kegiatan usaha lainnya yang dibutuhkan oleh Masyarakat, yaitu penyewaan Traktor dan usaha pertanian. BAB VII KEPENGURUSAN Pasal 14 Organisasi pengelola BUMDes “PANJA MANDIRI” terdiri atas : a. Penasihat atau Komisaris ; b. Pelaksana operasional atau Direksi ; dan c. Badan pengawas
Pasal 15 Penasihat atau Komisaris, sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf “a”, dijabat oleh Kepala Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Pasal 16 Pelaksana operasional atau Direksi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf “b”, terdiri atas : c. Direktur atau manajer ; d. Koordinator bidang usaha ; dan e. Kepala Unit Usaha. Pasal 17 Dalam pelaksanaan tugas Direktur atau Manajer, sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf “a”, dibantu oleh 2 (dua) orang unsur staf, yaitu sekretaris dan bendahara. Pasal 18 Badan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf “c”, dilakukan oleh BPD Panimbangjaya Pasal 19 Organisasi pengelola BUMDes, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD Panimbangjaya, BAB VIII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 20 (1) Pengelolaan BUMDes dilakukan secara professional, transparan dan bertanggungjawab. (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku terakhir, pengelola penyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMDes tahun yang akan datang kepada pemilik, untuk mendapat persetujuan. (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyempaian rencana kerja tahunan dan anggaran, pemilik harus sudah memberikan persetujuan atau penolakan. (4) Apabila pemilik memberikan penolakan, maka pengelola harus perubahan sesuai saran pemilik. (5) Setiap perubahan rencana kerja tahunandan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan pemilik. (6) Apabila pengelola telah melakukan perubahan sesuai saran pemilik dan pemilik sampai permulaan tahun buku tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan berlaku.
Pasal 21 Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, pengelola menyampaikan laporan tahunan kepada pemilik, untuk mendapatkan pengesahan. (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi. (2) Laporan yang telah di sahkan oleh pemilik BUMDes menjadi bagian dari rancanganPeraturan Desa tentang perhitugan anggaran pendapatan dan belanja Desa. (3) Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan BUMDes, BPD dapat meminta audit dari lembaga pengawas yang berwenang. BAB IX KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 22 Kewajiban BUMDes “PANJA MANDIRI” adalah melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes, yaitu untuk meningkatkankesejahteraan Masyarakat dan pendapatan asli Desa, Membuat laporan tahunan perkembangan usaha BUMDes, Mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah di sah kan pada papan pengumuman BUMDes dan melaksanakan kewajibanlain yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 Hak BUMDes adalah memperoleh hasil usaha, memperoleh fasilitas dalam mengembangkan BUMDes dari Pemerintah Desa, dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, memperoleh pembinaan oleh Bupati, dan memperoleh hak lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X TAHUN BUKU, PENETAPAN BAGI HASIL USAHA DAN GANTI RUGI,KEPAILITAN Pasal 24 Tahun buku dan tahun anggaran BUMDes adalah menggunakan system kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Pasal 25 (1) Keuntungan yang diperoleh BUMDes setelah dipotong pajak, diperuntukan bagi : a. Pemilik modal ; b. Cadangan umum ; c. Cadangan tujuan ; dan d. Dana kesejahteraan pegawai. (2) Penetapan prosentase keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : a. Pemilik modal, sebesar 10 %
b. Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa, sebesar 20 % c. Jasa produksi, sebesar 40 % d. Tunjangan penghasilan komisaris/penasihat, Badan pengelola dan Badan pengawas, secara keseluruhan ditetapkan sebesar 25 % e. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang bersifat sosial, sebesar 10 %. Pasal 26 (1) Pengelola dan atau pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalainannya menimbulkan kerugian bagi BUMDes, wajib mengganti kerugian. (2) Ketentuan tentang tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : c. Melalui upaya musyawarah untuk mufakat, dalam rangka penyelesaian ganti rugi ; dan d. Melalui upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 (1) Dalam hal BUMDes mengalami kepailitan, dapat dilakukan pembubaran. (2) Pembubaran sebagimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan : c. Keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) ; DAN d. Penetapan pengadilan (3) Perhitungan dan mekanisme pembagian asset hasilpembubaran BUMDes, ditetapkan secara proporsional atas persetujuan RUPS. BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 28 (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan. (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya. Pasal 29 (1) BPD dan/pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa, melakukan pengawasan dan pengelolaan BUMDes. (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
Pasal 31 Anggaran Dasar BUMDes PANJA MANDIRI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Panimbangjaya Pada tanggal : 27 Pebruari 2017 Mengetahui/menyetujui KEPALA DESA PANIMBANGJAYA
Direktur/Manajer BUMDes PANJA MANDIRI
MULYADI
MUHAMMAD SAEPUDIN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
“PANJA MANDIRI” Jl. Tanjung Lesung KM 2 Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang 42281
ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA “PANJA MANDIRI” DESA PANIMBANGJAYA KECAMATAN PANIMBANG KABUPATEN PANDEGLANG BAB I JENIS USAHA Pasal 1 Jenis-jenis usaha BUMDes “PANJA MANDIRI”yang akan dilaksanakan dan atau dikembangkan secara bertahap meliputi : a. Usaha jasa, yaitu keuangan mikro/Simpan Pinjam, dan Pembayaran Tagihan b. Usaha penyaluran Sembilan bahan pokok, yaitu bahan pangan ; c. Usaha perdagangan, yaitu sayuran, buah-buahan dan saprotan ; d. Usaha Industri kecil dan rumah tangga, yaitu makanan dan kerajinan rakyat ; dan e. Kegiatan usaha lainnya yang dibutuhkan oleh Masyarakat, yaitu usaha pertanian dan Perikanan. BAB II PERMODALAN Pasal 2 Permodalan BUMDes “PANJA MANDIRI” berasal dari : a. Pemerintah Desa ; b. Tabungan Masyarakat ; c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; d. Pinjaman ; dan e. Kerjasama dengan pihak lain Pasal 3 (1) Modal BUMDes “PANJA MANDIRI” yang berasal dari Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf “a”, merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. (2) Modal BUMDes “PANJA MANDIRI” yang berasal dari tabungan Masyarakat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 huruf “b”, merupakan simpanan Masyarakat. (3) Modal BUMDes “PANJA MANDIRI” yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf “c”, dapat berupa dana tugas pembantuan (4) Modal BUMDes “PANJA MANDIRI” yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf “d”, dari pinjaman lembaga Keuangan atau Pemerintah Daerah. (5) Modal BUMDes “PANJA MANDIRI” yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf “e”, dapat diperoleh dari pihak Swasta dan atau Masyarakat
Pasal 4 Pinjaman dari lembaga Keuangan atau Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dilaksanakan oleh Direksi BUMDes atas rekomendasi Komisaris setelah mendapat persetujuan BPD. Pasal 5 Modal BUMDes “PANJA MANDIRI” selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa dan atau Masyarakat memalui Pemerintah Desa. BAB III KEPENGURUSAN Pasal 6 Organisasi pengelola BUMDes “PANJA MANDIRI” terdiri atas : a. Penasihat atau Komisaris ; b. Pelaksana operasional atau Direksi ; dan c. Badan pengawas Pasal 7 Penasihat atau Komisaris, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf “a”, dijabat oleh Kepala Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Pasal 8 Pelaksana operasional atau Direksi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf “b”, terdiri atas : a. Direktur atau manajer ; b. Koordinator bidang usaha ; dan c. Kepala Unit Usaha. Pasal 9 Dalam pelaksanaan tugas Direktur atau Manajer, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf “a”, dibantu oleh 2 (dua) orang unsur staf, yaitu sekretaris dan bendahara. Pasal 10 Badan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf “c”, dilakukan oleh BPD Panimbangjaya Pasal 11 Jumlah Pengelola BUMDes PANJA MANDIRI, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Sosial Budaya Masyarakat, serta berdasarkan hasil Musyawarah Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Pasal 12 Organisasi pengelola BUMDes PANJA MANDIRI, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Panimbangjaya setelah mendapat persetujuan BPD Panimbangjaya, sebagaimana terlampir.
BAB IV PERSYARATAN PENGURUS Pasal 13 Pengurus BUMDes PANJA MANDIRI, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia ; b. Penduduk Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang ; c. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ; d. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ; e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau yang sederajat ; f. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun ; g. Sehat jasmani dan rohani ; h. Berkelakuan baik ; i. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian ; j. Dipilih secara Musyawarah dan mufakat. BAB V TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS Pasal 14 Pengurus BUMDes “PANJA MANDIRI”, diangkat melalui penetapan dengan Keputusan Kepala Desa Panimbangjaya, berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan telah mendapat persetujuan BPD. Pasal 15 Pengurus BUMDes PANJA MANDIRI, diberhentikan karena : a. Meninggal dunia ; b. Atas permintaan sendiri ; c. Telah berakhir masa bakti dan atau diangkat pengurus yang baru ; d. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ; e. Tindakan-tindakanya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus ; dan f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat Desa. BAB VI TUGAS, FUNGSI, HAK DAN MASA BHAKTI PENGURUS Bagian Kesatu Penasihat atau Komisaris Pasal 16 (1) Penasihat atau Komisaris, yang dijabat oleh Kepala Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, mempunyai Tugas Pokok sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,
baik didalam maupun ke luar organisasi, guna mewujudkan maksud dan tujuan dari pembentukan BUMDes PANJA MANDIRI. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penasihat atau Komisaris mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Membina dan mengembangkan usaha Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat bagi Masyarakat Desa ; b. Menciptakan dan menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian yang lainnya ; c. Membina dan mengarahkan Pengurus, dalam pengelolaan BUMDes ; d. Membantu permasalahan yang timbul, berkenaan dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), penasihat atau komisaris mempunyai hak sebagai berikut : a. Meminta penjelasan atau laporan kegiatan pengelolaan BUMDes kepada pengurus/pengelola ; b. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes kepada pengurus/pengelola ; c. Menerima hasil keuntungan usaha yang dijalankan dalam pengelolaan BUMDes. Bagian Kedua Badan Pengelola Pasal 17 (1) Direktur atau Manajer mempunyai tugas pokok untuk memimpin dan mengendalikan pengelolaan sumber daya BUMDes PANJA MANDIRI. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atau Manajer mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Merumuskan Kebijakan operasional pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ; b. Merumuskan strategi pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa ; c. Mengkoordinasikan seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa, baik di dalam maupun ke luar organisasi ; dan d. Mewakili Badan Usaha Milik Desa, baik didalam maupun keluar organisasi. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), direktur dan manajer mempunyai hak sebagai berikut : a. Mengusulkan mengangkat atau memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa kepada Kepala Desa, berdasarkan persetujuan BPD ; b. Ha katas gaji, insentif atau tunjangan lainnya, berdasarkan hasil Musyawarah Desa, yang disesuaikan dengan kemampuan Badan Usaha Milik Desa ; dan c. Ha katas fasilitas, berupa ruangan, perlengkapan/peralatan kantor dan atau kendaraan operasional.
Pasal 18 (1) Sekretaris, mempunyai tugas pokok untuk membantu Direktur/Manajer dalam melaksanakan pengelolaan fungsi administrasi umum sumber daya Badan Usaha Milik Desa. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Melaksanakan kebijakan operasional dalam hal pengelolaan fungsi administrasi umum Badan Usaha Milik Desa ; b. Melaksanakan strategi pengelolaan fungsi administrasi sumber daya Badan Usaha Milik Desa ; c. Memberikan pelayanan administrasi umum dalam hal tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa, baik didalam maupun diluar organisasi ; d. Menyusun administrasi dalam hal pengawasan dan atau pengendalian tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa ; e. Mengelola surat menyurat secara umum ; f. Mengelola kearsipan ; dan g. Mengelola data dan informasi berkenaan dengan kegiatan Badan Usaha Milik Desa. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sekretaris mempunyai hak sebagai berikut : a. Hak katas gaji, insentif atau tunjangan lainnya berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang diselesaikan dengan kemampuan BUMDes ; dan b. Ha katas fasilitas, berupa ruangan, perlengkapan/peralatan kantor dan atau kendaraan operasional. Pasal 19 (1) Bendahara, mempunyai tugas pokok untuk membantu Direktur/Manajer dalam melaksanakan pengelolaan fungsi keuangan sumber daya Badan Usaha Milik Desa. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Melaksanakan kebijakan operasional dalam hal pengelolaan fungsi keuangan Badan Usaha Milik Desa ; b. Melaksanakan strategi pengelolaan fungsi keuangan Badan Usaha Milik Desa ; c. Melaksanakan pencatatan pembukuan penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Badan Usaha Milik Desa ; d. Mengelola gaji, insentif, dan atau tunjangan lainnya ; e. Mengelola belanja pengelola barang/jasa Badan Usaha Milik Desa ; dan f. Menyusun laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bendahara mempunyai hak sebagai berikut : a. Hak atas gaji, insentif atau tunjangan lainya, berdasarkan hasil musyawarah Desa, yang disesuaikan dengan kemampuan Badan Usaha Milik Desa ; dan b. Hak katas fasilitas, berupa ruangan, perlengkapan atau peralatan kantor dan atau kendaraan operasional.
Pasal 20 (1) Koordinator bidang usaha, mempunyai tugas pokok untuk membantu Direktur/Manajer dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa, sesuai dengan bidang usaha yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), coordinator bidang usaha mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Melaksanakan kebijakan operasional dalam hal pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sesuai dengan bidang usaha yang menjadi tanggung jawabnya ; b. Melaksanakan strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sesuai dengan bidang usaha yang menjadi tanggung jawabnya ; c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala unit usaha dalam bidang usaha yang menjadi tanggung jawabnya ; d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepda Direktur/Manajer sesuai dengan bidang usaha yang menjadi tanggung jawabnya (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), coordinator bidang usaha mempunyai hak sebagai berikut : a. Hak katas gaji, insentif atau tunjangan lainnya berdasarkan hasil musyawarah Desa yang disesuaikan dengan kemampuan BUMDes : dan b. Hak katas fasilitas berupa ruangan dan perlengkapan/peralatan kantor dan atau kendaraan operasional. Pasal 21 (1) Kepala unit usaha mempunyai tugas pokok membantu Direktur/Manajer dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya BUMDes melalui coordinator bidang usaha sesuai dengan unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala unit usaha mempunya fungsi sebagai berikut : a. Melaksanakan kebijakan operasional dalam hal pengelolaan BUMDes sesuai dengan unit usaha yang menjadi tanggungjawabnya ; b. Melaksanakan strategi BUMDes sesuai dengan unit usaha yang menjadi tanggungjawabnya ; c. Mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan dalam unit usaha yang menjadi tanggungjawabnya ; d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Direktur/Manajer melalui coordinator bidang usaha sesuai dengan unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya ; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala unit usaha mempunyai hak sebagai berikut : a. Hak atas gaji, insentif atau tunjangan lainnya berdasarkan hasil musyawarah Desa yang disesuaikan dengan kemampuan BUMDes : dan b. Hak atas fasilitas berupa ruangan dan perlengkapan/peralatan kantor dan atau kendaraan operasional.
Pasal 22 Masa bhakti pengurus atau pengelola BUMDes PANJA MANDIRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengangkatan, dan dapat di pilih kembali untuk periode berikutnya. Bagian Ketiga Badan Pengawas Pasal 23 (1) Badan pengawas merupakan unsur kepengurusan pengelola Badan Usaha Milik Desa, yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes PANJA MANDIRI, agar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa yang telah ditetapkan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan operasional pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ; b. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas kebijakan pengurus/pengelola dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa, baik secara administrative maupun fisik kegiatan ; c. Penyampaian laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepda penasihat atau komisaris ; d. Pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan penasihat atau komisaris ; e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada penasihat atau komisaris ; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Badan pengawas mempunyai hak sebagai berikut : a. Hak atas keuntungan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, baik berupa insentif atau tunjangan lainnya, berdasarkan hasil musyawarah Desa, yang disesuaikan dengan kemampuan Badan Usaha Milik Desa ; dan b. Hak atas kemudahan data, informasi dan atau laporan kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dilaksanakan oleh pengurus BUMDes PANJA MANDIRI. (4) Jumlah keanggotaan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan ketentuan berjumlah ganjil ; (5) Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa PANJA MANDIRI, dijabat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. BAB VII HUBUNGAN KERJA Pasal 24 Dalam pelaksanaan organisasi dan tata kerja pengurus BUMDes PANJA MANDIRI, baik penasihat atau Komisaris, Direktur atau Manajer, Sekretaris,
Bendahara, Kepala Unit Usaha maupun Badan Pengawas bertanggungjawab kepada hasil Musyawarah Desa, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga ataupun Peraturan Desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa “PANJA MANDIRI” Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. BAB VIII PELAPORAN Pasal 25 Pelaksanaan laporan, meliputi : a. Laporan Berkala Adalah laporan rutin yang dibuat, disusun dan atau disampaikan oleh Pengelola secara berjenjang melalui Direktur atau Manajer kepada Penasihat atau Komisaris untuk memperoleh data dan informasi dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes, baik bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan, dengan tembusan salinan laporan kepada Badan Pengawas. b. Laporan Instidentil Laporan yang dibuat, disusun dan atau disampaikan oleh pengelola secara berjenjang melalui Direktur dan Manajer kepada penasihat atau komisaris untuk memperoleh data dan informasi pada saat dibutuhkan dalam rangka fungsi pengawasan dan pengendalian pengelolaan BUMDes. c. Laporan Pertanggungjawaban Laporan yang dibuat, disusun atau disampaikan oleh pengelola maupun Badan Pengawas kepada Penasihat atau Komisaris, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengelolaan BUMDes pada akhir masa jabatan, melalui forum musyawarah Desa. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan dibahas dan diatur lebih lanjut melalui forum rapat pengelola. Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga ini BUMDes PANJA MANDIRI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Detetapkan di Pada tanggal
: Panimbangjaya : 27 Pebruari 2017
Mengetahui/Menyetujui : KEPALA DESA PANIMBANGJAYA
Direktur/Manajer BUMDes PANJA MANDIRI
MULYADI
MUHAMMAD SAEPUDIN
