PERATURAN DESA SAMPANG KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN CILACAP NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes )
DESA KECAMATAN KABUPATEN
: SAMPANG : SAMPANG : CILACAP
KEPALA DESA SAMPANG KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN CILACAP PERATURAN DESA SAMPANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) DESA SAMPANG KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SAMPANG, Menimbang
: a. bahwa untuk mengembangkan usaha ekonomi bagi Masyarakat desa dan untuk meningkatkan Pendapatan desa, Pemerintah Desa Sampang bermaksud mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; b. bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang kedudukannya berada diluar struktur organisasi pemerintahan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Sampang.
Mengingat
: 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propnsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015); 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 3); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Desa Sampang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANG Dan KEPALA DESA SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DESA SAMPANG KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA SAMPANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.
5.
6.
7. 8.
Desa adalah Desa Sampang; Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan BPD Desa Sampang; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sampang; Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang disahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; Pelaksana Operasional adalah Pengurus yang mengelola BUMDes; Badan Pengawas adalah Badan yang dibentuk Oleh Kepala Desa yang mewakili kepentingan masyarakat, mempunyai kewajiban menyelenggrakan rapat umum untuk membahas keinerja BUMDes.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum dengan mengelola sumber daya yang ada di Desa dan memberdayakan segenap potensi Desa; (2) Tujuan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk : a. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dengan mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan; c. Menciptakan lapangan kerja; d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN BENTUK BUMDes Pasal 3 (1) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa maka dibentuk Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ); (2) Badan Usaha sebagaimana disebut ayat (1) bernama Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Prima Niaga; (3) BUMDes berkedudukan di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap; (4) BUMDes di bentuk dengan kesepakatan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Pasal 4 (1) BUMDes sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) berbentuk Badan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri dari Unit-Unit Usaha; (3) Unit-Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) kepemilikan saham dan modalnya berasal dari BUMDes dan masyarakat; (4) Dalam hal BUMDes belum mempunyai Badan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.
Pasal 5 (1) Unit – Unit Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) terdiri dari : a. Usaha Dagang dan Jasa Fotocopy; b. Usaha Jasa Keuangan Mikro; c. Jasa Kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna; d. Dengan mempertimbangkan setrategi dan berbagai aspek serta inovasi maka Unit-Unit Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat dan Desa. Pasal 6 (1) Dalam rangka menjalin kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDes bersama yang merupakan milik 2 (dua ) Desa atau lebih; (2) Pendirian BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari : a. Pemerintah Desa; b. Badan Permusyawaratan Desa; c. Lembaga kemasyarakatan desa; d. Lembaga Desa lainnya; e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. (3) BUMDes bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDes bersama; (4) Kedudukan BUMDes yang dibentuk oleh 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa dan dituangkan dalam Keputusan Bersama. BAB IV KEPENGURUSAN Bagian Pertama Kepengurusan dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Pasal 7 (1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari Penanggungjawab, Pelaksana Operasional dan Badan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Desa dan masyarakat desa; (2) Kedudukan Pememerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai unsur Penanggjawab pengelolaan BUMDes; (3) Kedudukan masyarakat dalam kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unsur Pelaksana Operasional BUMDes; (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa; (5) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDes Kepala Desa dapat membentuk Badan Pengawas;
(6) Seseorang tidak boleh menduduki jabatan rangkap dalam kepengurusan BUMDes; (7) Unsur Pemerintah Desa yang menjadi pengurus BUMDes harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; (8) Masa bakti pengurus BUMDes adalah 5 ( Lima ) tahun, dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa bakti. Pasal 8 (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa dan disesuaikan dengan bentuk Badan Hukum BUMDes. (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) Susunan / Struktur organisasi kepengurusan BUMDes terdiri dari : a. Penanggung jawab; b. Pelaksana Operasional; c. Badan Pengawas. Bagian Kedua Kewajiban, Wewenang, Hak dan Larangan Pengurus Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Pasal 9 Kewajiban Pengurus BUMDes adalah : a. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan transparan; b. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit – unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat; c. Menyampaikan laporan keuangan secara bulanan dan pada akhir tahun kepada Pemerintah Desa; d. Mampu mendorong BUMDes untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah desa sehingga kesejahteraan masyarakat di desa meningkat. Pasal 10 (1) Penanggungjawab sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf a dijabat Oleh Kepala Desa. (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban : a. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes; b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. (3) Penanggungjawab sebagaiman dimaksud ayat (1) berwenang : a. Meminta penjelasan Pelaksan Operasional apabila terjadi persoalan atau permasalahan yang menyangkut pengelolaan BUMDes. b. Melindungi BUMDes dari hal-hal yang dapat merugikan.
Pasal 11 (1) Pelaksana Operasional BUMDes sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara (2) Pelaksana Operasional BUMDes mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (3) Pelaksana Operasional BUMDes berkewajiban : a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya. (4) Pelaksana Operasional BUMDes berwenang : a. Membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan seluruh unit usaha BUMDes setiap bulan dan pada akhir tahun kepada Pemerintah Desa; b. Membuat laporan perkembangan unit – unit usaha BUMDes setiap bulan; c. Memberikan laporan perkembangan unit – unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 tahun. Pasal 12 (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional BUMDes meliputi : a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha; b. Berdomisili dan menetap di Desa Sampang; c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; d. Pendidikan minimal setingkat SLTA atau sederajat; (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan : a. Meninggal Dunia; b. Telah selesai masa bhakti; c. Mengundurkan diri; d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes; e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasal 13 (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pelaksana Operasional BUMDes dapat membentuk Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha;
(2) Pelaksana Operasional BUMDes dapat dibantu pegawai / karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya. (3) Perekrutan pengurus pada masing – masing bidang usaha dan pegawai / karyawan BUMDes sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditunjuk dan / atau melalui seleksi dan ditetapkan dengan persetujuan Kepala Desa dan BPD. Pasal 14 (1) Badan Pegawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat. (2) Susunan kepengurusan Badan Pengawas terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua merangkap anggota; c. Sekretaris merangkap anggota; d. Anggota. (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk : a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2); b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional BUMDes. (5) Masa bakti Badan Pengawas adalah 5 ( lima ) tahun, dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa bakti. Pasal 15 Pengurus BUMDes berhak mendapatkan Penghasilan sesuai kemampuan BUMDes yang besarnya diatur dengan Peraturan Desa.
dengan
Pasal 16 Pengurus BUMDes dilarang : a. Melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sehinggga dapat merugikan Kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat; b. Melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; c. Melakukan kegiatan atau perbuatan yang merugikan dan/atau mencemarkan nama baik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang bersangkutan.
Pasal 17 Susunan Pengurus BUMDes dipilih melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V KEWAJIBAN DAN HAK BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) Pasal 18 Kewajiban BUMDes adalah : a. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat; b. Memberikan kontribusi kepada desa; c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Pasal 19 Hak BUMDes adalah : a. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa; b. Menggali potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa; c. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan; d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes; e. Mengembangkan jenis usaha BUMDes; f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga; g. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes; h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha. BAB VI PERMODALAN Pasal 20 Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari : a. Kekayaan Desa yang dipisahkan; b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten; c. Pinjaman; d. Penyertaan modal masyarakat dan / atau pihak lain dengan cara kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan; e. Hasil Usaha BUMDes; f. Bantuan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 21 (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud mendapatkan persetujuan BPD.
pada
ayat
(1)
dilakukan
setelah
BAB VII BAGI HASIL USAHA Pasal 22 (1) Hasil Usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku; (2) Bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara proposional dalam Peraturan Desa, Anggaran Dasar BUMDes dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. (3) Pembagian hasil Usaha BUMDes sebagaimana tersebut pada ayat (1) digunakan untuk : a. Pengasilan Pengurus BUMDes sebesar 45 %; b. Pendapatan Asli Desa sebagai kontribusi BUMDes kepada Pemerintah desa sebesar 20 % c. Penambahan modal untuk pengembangan usaha BUMDes sebesar 20 % d. Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi bagi Pengurus BUMDes sebesar 5 % e. Operasional Rapat BUMDes sebesar 5 % f. Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir sebesar 5 % (4) Pembagian hasil Usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes; (5) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana. Kepailitan BUMDes Pasal 23 (1) Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes. (2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa. (3) Unit Usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan miliknya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
BAB VIII KERJA SAMA BUMDes Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Pasal 24 (1) BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan atau yang membebani masyarakat desa harus mendapatkan persetujuan BPD dan Kepal Desa; (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Kerjasama Antar BUMDes Pasal 25 (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama antar 2 ( Dua ) BUMDes atau lebih; (2) Kerjasama antar 2 ( dua ) BUMDes atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota; (3) Kejasama antar 2 ( dua) BUMDes atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa. Pasal 26 (1) Kerjasama antar 2 ( dua ) BUMDes atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama; (2) Naskah Perjanjian kerjasama 2 ( dua ) BUMDes atau lebih paling sedikit memuat : a. Subyek kerjasama; b. Obyek kerjasama; c. Jangka waktu; d. Hak dan kewajiban; e. Pendanaan; f. Keadaan memaksa; g. Pengalihan aset; h. Penyelesaian perselisihan. (3) Naskah Perjanjian kerjasana antar 2 ( dua ) BUMDes atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDes yang bekerjasama. Pasal 27 (1) Kegiatan kerjasama antar 2 ( dua ) BUMDes atau lebih dipertanggungjawabkan kepala Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDes; (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDes yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 28 Pelaksanaan BUMDes dilaksanakan oleh pengurus BUMDes.
Pasal 29 (1) Pelaksana Operasional BUMDes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMDes kepada Penanggungjawab yang dijabat oleh Kepala Desa; (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana ayat (1) di laksanakan setiap tahun sekali dan akhir masa bhakti kepengurusan kepada Pemerintah Desa; (3) Pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan BUMDes kepada Pemerintah Desa setiap bulan sekali; (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat bersama pengurus dan pihak-pihak lain yang ikut dalam penyertaan modal; (5) Dalam hal pelaporan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pengurus BUMDes dimaksud dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 30 (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes; (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan, tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa. Pasal 31 (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDes dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMDes sebagai alat penunjang otonomi desa yang dalam pelaksanaanya membentuk Badan Pengawas; (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BUMDes yang dibentuk oleh 2 ( dua ) desa atau lebih ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa. Pasal 32 Pemerintah melalui Menteri, Gubernur dan Bupati / Walikota menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDes, melakukan sosialisasi, bimbingan teknis serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal, pembinaan manajemen BUMDes serta melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa. Pasal 34 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: Sampang : 8 Maret 2016
KEPALA DESA SAMPANG,
AMIN SUTARSO Diundangkan di Sampang Pada tanggal :8 Maret 2016 Kepala Desa Sampang
AMIN SUTARSO BERITA DESA SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR 1.
