KEPALA DESA KEDUNGASRI KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI PERATURAN DESA KEDUNGASRI NOMOR. 3 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

KEPALA DESA KEDUNGASRI KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI PERATURAN DESA KEDUNGASRI NOMOR . 3 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGASRI Menimbang

Mengingat

: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3, huruf (c) Peraturan Menteri Desa no.4 tahun 2015 tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan usaha milik Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang pendirian Badan usaha milik Desa. b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang pendirian Badan usaha milik Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungasri tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa menjadi Peraturan Desa Kedungasri tentang pendirian Badan usaha milik Desa : 1. Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukanperaturan perundang - undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 )

3. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan presiden nomor 12 tahun 2015 tentang kementerian Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 13 ) 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6. Tahun 2010 Tentang pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Dengan kesepakatan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Dan KEPALA DESA KEDUNGASRI MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN DESA KEDUNGASRI KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Desa ini yang di maksud dengan : 1. Desa adalah Desa Kedungasri 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungasri 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat di akui dan di hormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Ripublik Indonesia 5. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainya yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelengaraan pemerintahan Desa Kedungasri 6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

7.

8. 9. 10. 11.

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kedungasri untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Kedungasri melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kedungasri. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Kedungasri setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Kedungasri. Aset Desa adalah barang milik Desa Kedungasri yang berasal dari kekayaan asli Desa Kedungasri, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Wilayah kerja BUMDes adalah desa Kedugasri, antar desa dalam kecamatan, desa dalam Kabupaten Banyuwangi dan desa dalam Provinsi Jawa Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha BAB II BADAN USAHA MILIK DESA Bagian Pertama Pembentukan BUMDES Pasal 2

1. Pemerintah desa kedungasri mendirikan BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa 2. BUMDes Kedungasri didirikan berdasarkan hasil musyawarah warga dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa Kedungasri 3. BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa Kedungasri. Bagian Kedua Bentuk BUMDES Pasal 3 Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbentuk badan usaha desa.

BAB III PENGELOLAAN Bagian Pertama Organisasi Pasal 4 1. Organisasi BUMDes Kedungasri adalah milik pemerintah desa Kedungasri, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa Kedungasri yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan. 2. Secara organisatoris struktur BUMDes sebagaimana di maksud pada ayat 1 terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa Kedungasri. 3. BUMDes Kedungasri memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 4. Jenis kegiatan usaha BUMDes Kedungasri disesuaikan dengan perekonomian masyarakat desa Kedungasri. BAB III KEPENGURUSAN Pasal 5 1. Pengurus BUMDes terdiri dari penasehat dan pelaksana kegiatan 2. Penasehat sebagaimana di maksud pada ayat 1 di jabat oleh Kepala Desa 3. Pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Ketua, sekretaris, bendahara 4. Masa jabatan pengurus BUMDes 3 tahun dan dapat di pilih kembali Pasal 6 Pengurus BUMDes di angkat dan di berhentikan oleh kepala Desa atas kesepakatan BPD Bagian kedua Mekanisme pengangkatan Pengurus BUMDes Pasal 7 1. Pengurus BUMDes di angkat oleh kepala desa ( berdasarkan usulan BPD) 2. Pengangkatan pengurus pelaksana kegiatan BUMdes sebagaimana di maksud pada ayat 1 di tetapkan dengan persyaratan : a. Warga negara Indonesia Asli b. Bertempat tinggal dan menetap di desa kedungasri sekurang kurangnya 1tahun c. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa d. Berpengalaman, berkepribadian baik,jujur,adil,cakap,ulet,loyal, kredibel dan bertanggung jawab , serta memiliki jiwa kewirausahaan. e. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan maupun yang di nyatakan pailit,dan tidak pernah di hukum f. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.

g. Sehat jasmani dan rohani,berusia minimal 25 tahun dan setinggitingginya maksimal 50 tahun. h. Syarat –syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 8 Anggota pengurus BUMDes berhenti karna : a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri c. Di berhentikan d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 30 ( hari berturut- turut) e. Melakukan tindakan tercela yang merugikan BUMDes f. Dipidana karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. g. Sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh h. Habis masa jabatan. Bagian Ketiga Tugas dan kewenangan Pasal 9 1. Penasehat sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pengurus BUMDes dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa 2. Penasehat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan meminta penjelasan pengurus BUMDes pengelolaan usaha desa Pasal 10 1. Pengurus BUMDes mempunyai tugas menata ,melaksanakan dan mengembangkan usaha usaha perekonomian yang di jalankan oleh BUMDes 2. Pengurus BUMDes bertugas menyusun laporan kegiatan usahanya dan di sampaikan kepada kepala desa setiap 1 bulan 3. Pengurus BUMDes bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas segala kegiatan yang di jalankan oleh BUMDes di dalam dan di luar pengadilan 4. Pengurus BUMDes mempunyai kewenangan untuk menjalin kerja sama dengan pihak ke tiga

BAB IV JENIS USAHA PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA Bagian pertama Jenis usaha Pasal 11 BUMDes sebagaimana di maksud dalam pasal 4 memilik jenis usaha meliputi : a. Perdagangan hasil pertanian b. peternakan c. perikanan d. pariwisata e. Kebutuhan sembilan sembako f. Kerajinan g. Koperasi

yang

Bagian kedua Permodalan Pasal 12 Modal usaha BUMDes bersumber dari pemerintah desa. Bagian ketiga Bagi hasil dan usaha Pasal 13 Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMDes dan pemerintah Desa di atur dalam AD/ART BAB V PERTANGGUNG JAWABAN Bagian Pertama Pasal 14 1. Pengurus BUMDes bertanggung jawab menyampaikan pertanggung jawaban kepada kepala desa dan BPD dalam musyawarah Desa 2. Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang- kurangnya memuat tentang : a. Laporan keuangan b. Neraca rugi, laba usaha BUMDes c. Perkembangan aset BUMDes

BAB VI PEMBUBARAN BUMDES Pasal 15 1. BUMDes dapat dibubarkan berdasarkan perintah perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama dua tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian. 2. Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan berdasarkan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Semua aset dan kekayaan BUMDes yang telah dibubarkan dikembalikan ke Pemerintah Desa. BAB VII PEMBINAAN PENGAWASAN DAN AUDIT Bagian Pertama Pembinaan Pasal 16 1. Bupati melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap management BUMDes. 2. Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis, pengelolaan management BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada SKPD terkait. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 17 1. BPD dan/ atau Pengawas Internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan terhadap BUMDes. 2. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes. Bagian Ketiga AUDIT Pasal 18 BPD bersama Kepala Desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan / atau pada saat yang diperlukan.

BAB VIII PENUTUP Pasal 18 Hal hal yang belum di atur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan di atur lebih lanjut akan di atur dalam keputusan kepala Desa Pasal 19 Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatanya dalam lembaran Desa.

Di tetapkan : Di Kedungasri Pada tanggal : 19 April 2016 KEPALA DESA KEDUNGASRI TTD ( SUNARYO ) Di undangkan di Kedungasri pada tanggal 20 April 2016 Sekretaris Desa TTD ( M HADIYANTO ) LEBARAN DESA KEDUNGASRI TAHUN 2016 NOMOR :

3