KEPALA DESA MULYOSARI KABUPATEN PESAWARAN PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MULYOSARI, Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan,Pembangunan,dan Pembinaan Kemasyarakatan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan badan usaha milik desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Propinsi Lampung( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 99 tambahan lembaran negara Republik Indonesia tahu 2007 nomor 4749 ); 2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Undang-undang no 6 tahun 2014 Tentang Desa ( lembaran Negara tahun 2014 no 7,tambahan lembaran Negara republik Indonesia no 5495);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316) ;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ); 11. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang pendirian,Pengurusan,pengelolaan dan pembubaran badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD ) DESA MULYOSARI Dan KEPALA DESA MULYO SARI MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DESA MULYOSARI USAHA MILIK DESA MULYA JAYA
TENTANG
BADAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksut dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
9.
10 .
Daerah adalah Kabupaten Pesawaran; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; Bupati adalah bupati Pesawaran; Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten; Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan ; Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik ; Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan ; Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.;
11 .
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12 .
Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
BAB II MAKSUT DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud pembentukan BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di desa Mulyosari Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan: a. meningkatkan perekonomian Desa Mulyosari; b. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Mulyosari; c. Meningkatkankesejahteraanmasyarakatmelalui perbaikanpelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; d. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; e. membuka lapangan kerja; f. mengembangkan rencanakerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; BAB III NAMA,TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA Pasal 4 1.
Pembentukan BUMDes Desa Mulyosari dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa atau rembug desa; 2. Dengan Nama BUM Desa MULYA JAYA; 3. Badan Usaha Milik Desa berkedudukan di Desa Mulyo Sari Kecamatan Way ratai; 4. Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDes MULYA JAYA dapat berlokasi di luar Desa Mulyosari Kecamatan Way ratai
BAB IV ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA Pasal 5 BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 6 Fungsi BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari : a. Meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Mulyosari ; b. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Mulyosari ; c. Menggali potensi yang ada di wilayah Desa Mulyosari; Pasal 7 Jenis usaha BUM Des MULYA JAYA adalah : a. b. c. d. e. f. g.
Usaha Air Minum Desa ; Usaha Perdagangan dan Pertokoan ; Penyediaan Kebutuhan Sembilan bahan Pokok ; Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) ; Usaha Jasa Perantara Usaha Penyewaan Dan usaha lainya yang memberikan keuntungan Pasal 8
BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari di larang Menjalankan usaha : a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa Mulyosari; c. Merugikan kepentingan masyarakat Desa Mulyosari BAB V KEPEMILIKAN Pasal 9 1. BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari adalah dimiliki oleh Pemerintah Desa Mulyosari 2. Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes MULYA JAYA diwakili oleh Kepala Desa
BAB VI ORGANISASI Bagian Kesatu Pengelola Pasal 10 1. 2.
3. 4. 5. 6.
Pengelola BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa. Pengelola BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Penasihat ; b. Badan Pengawas ; dan c. Pelaksana Operasional Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD Organisasi kepengurusan BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bagian kedua Pelaksana operasional Pasal 11
1. Pelaksana Operasional terdiri dari : a. Direksi /Komisaris b. Sekretaris ; dan c. Bendahara 2. Dalam melaksanakan operasional BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUMDesa. Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Paragraf 1 Direksi/Komisaris Pasal 12 Direksi mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDes ; b. Membina pegawai pelaksana operasional ; c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes ; d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes ;
e. Menyusun Rencana Strategis Usaha tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas ; f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas ; dan g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDes. Pasal 13 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas. (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa. (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMDes ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. Pasal 14 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang : a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART ; b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan Badan Pengawas ; c. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan ; d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDes ; e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ; f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDes berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain. Paragraf 2 Sekretaris Pasal 15 Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ; b. Mengusahakan kelengkapan organisasi ; c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ; d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas ; e. Menyusun rencana program kerja organisasi.
Pasal 16 Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang : a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan ; b. Menandatangani surat-surat ; c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDes ; dan d. Penatausahaan perkantoran. Paragraf 3 Bendahara Pasal 17 Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan pembukuan keuangan ; b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes ; c. Menyusun laporan keuangan ; d. Mengendalikan anggaran. Pasal 18 Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang : a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ; b. Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha. BAB VII PEGAWAI Pasal 19 (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari harus memenuhi persyaratan : a. Warga Negara Republik Indonesia ; b. Penduduk Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ; c. Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA ; d. Berkelakuan baik ; e. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ; f. Dinyatakan sehat oleh dokter negeri ; g. Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) (2) Batas usia pensiun pegawai BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari adalah 55 (lima puluh lima) tahun.
Pasal 20 Pegawai BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari wajib : a. Memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; b. Mendahukukan kepentingan BUMDes di atas kepentingan lainnya ; c. Mematuhi segala kewajiban dan larangan ; dan d. Memegang teguh rahasia BUMDes dan rahasia jabatan. Pasal 21 Pegawai BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari dilarang : a. Melakukan kegiatan yang merugikan BUMDes ; b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUMDes ; dan c. Mencemarkan nama baik BUMDes. Pasal 22 (1) Pegawai BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari dapat dikenakan hukuman ; (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Teguran lisan ; b. Teguran tertulis ; c. Pemberhentian sementara ; d. Pemberhentian dengan hormat ; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat. (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 23 (1) Pegawai BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau tindak pidana. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. BAB VIII TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN Pasal 24 (1) Pembentukan pengurus BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa. (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan/atau memilih pengurus BUMDes secara demokratis. (3) Pengurus BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
(4) Calon pengurus BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari harus memenuhi syarat : a. Warga Desa Mulyosari Kecamatan Wayratai yang mempunyai jiwa wirausaha ; b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa Mulyosari sekurangkurangnya 2 (dua) tahun; c. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (liam puluh enam) tahun ; d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa ; e. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat ; dan f. Sehat jasmani dan rohani. Pasal 25 Masa bakti kepengurusan BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya. Pasal 26 Pengurus BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari diberhentikan apabila : a. Meninggal dunia ; b. Mengundurkan diri ; c. Pindah tempat tinggal di luar desa ; d. Berakhir masa baktinya ; e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ; f. Tersangkut tindak pidana.
berhenti
atau
Pasal 27 (1) Pengurus BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes. (2) Pengurus BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah. BAB IX PERMODALAN Pasal 28 Modal BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari berasal dari : a. Pemerintah Desa Mulyosari ; b. Tabungan masyarakat ; c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; atau d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
Pasal 29 (1) Modal BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan ; (2) Modal BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan simpanan masyarakat ; (3) Modal BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial ; (4) Modal BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari yang berasal dari pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat. Pasal 30 (1) Modal BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD. (2) Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu. Pasal 31 Modal BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa. BAB X BAGI HASIL USAHA Pasal 32 (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari dapat dibagi hasil usaha BUMDes. (2) Pembagian hasil usaha BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha. (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut : a. Penambahan modal usaha ............................................ 20 % b. Pendapatan asli desa ..................................................... 30 % c. Penasihat ...................................................................... 5 % d. Badan Pengawas ........................................................... 10 % e. Pelaksana Operasional .................................................. 20 % f. Pendidikan dan Sosial ................................................... 5 % g. Cadangan ...................................................................... 10 %
BAB XI KERJASAMA Pasal 33 (1) BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUMDes lain atau dengan pihak ketiga. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. b. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD. c. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD. d. Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan. Pasal 34 Kerjasama usaha BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. BAB XII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 35 (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari kepada Kepala Desa. (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari kepada BPD dalam forum musyawarah. (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat : a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun. b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan. c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha. (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.
BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 36 Pemerintah Desa Mulyosari wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 37 BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari BAB IX PEMBUBARAN Pasal 38 (1) BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari dapat dibubarkan karena : a. Tidak menguntungkan ; b. Ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembubaran BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (3) Semua kekayaan BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas desa. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Peraturan Kepala Desa. Pasal 40 Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di wilayah Desa Mulyosari diatur melalui Peraturan Desa ini.
Pasal 41 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mulyosari
Ditetapkan di Mulyosari pada tanggal ,........................201 KEPALA DESA MULYOSARI
SAIPUDIN……………..
Diundangkan di Mulyosari pada tanggal ,........................201 SEKRETARIS DESA MULYOSARI
RUDIANTO
LEMBARAN DESA MULYOSARI TAHUN 20.......... NOMOR ………
LAMPIRAN – LAMPIRAN PERATURAN DESA MULYOSARI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA Pada hari ini.............Tanggal.......bulan........tahun.......bertempat di kantor Desa Mulyosari Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Telah diadakan acara musyawarah Desa dalam rangka pembentukan badan usaha milik Desa ( BUM Desa) Desa Mulyosari yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa,BPD,wakil Kelompok Masyarakat sebagaimana Terlampir dalam Dafatar hadir Adapun Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi 1. Penamaan BUM Desa 2. Organisasi Pengelola BUM Desa 3. Modal Usaha BUM Desa 4. Klasifikasi jenis Usaha BUM Desa 5. Anggaran Dasar ( AD )dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber 1. Pimpinan Musyawarah 2. Notulen 3. Narasumber
: Sukandi Mijono (Ketua BPD) : Supriyadi (Sekretaris BPD) : Saipudin (Kepala Desa)
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi,selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan ahir dalam rangka pembentukan badan usaha milik Desa (BUM Desa) Desa Mulyosari Kecamatan Wayratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Yaitu : 1. NAMA BUM Desa
: BUM Desa MULYA JAYA
2. STRUKTUR PENGURUS BUM Desa A. Penasehat
: Kepala Desa Mulyosari
B. Pengawas -Ketua
:
-Wakil Ketua
:
-Sekretaris
:
-Anggota
:
-Anggota
:
C. Pelaksana Operasional
:
-Komisaris
: Marmin SPd Mpd
-Sekretaris
: M Teguh Santoso
-Bendahara
: Kabul Karwito Spd.Mpd
D. Pegawai/Karyawan 1. Bidang .....................
: 1.......................... 2.......................... : 1.......................... 2.......................... : 1.......................... 2.......................... : 1.......................... 2.......................... : 1.......................... 2.......................... : 1.......................... 2..........................
1. Bidang ..................... 1. Bidang ..................... 1. Bidang ..................... 1. Bidang ..................... 1. Bidang .....................
3. MODAL USAHA BUM Desa a. Pemerintah Desa Mulyosari ; b. Tabungan masyarakat ; c. Bantuan
Pemerintah,
Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah
Kabupaten ; atau d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil. 4. JENIS USAHA BUM Desa a. ............ b. ........ c. ......... d. .............. e. .............. 5. ANGGARAN DASAR ( AD ) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART ) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Terlampir dalam lampiran berita Acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini
Demikian berita acara ini di buat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Mulyosari, ................... 201 Kepala Desa Mulyosari
Ketua BPD
SAIPUDIN
SUKANDI MIJONO
Wakil Peserta Musyawarah
1. ................................................................ 2. ................................................................ 3. ................................................................ 4. ................................................................ 5. ................................................................
(.....................) (.....................) (.....................) (.....................) (.....................)
6. ................................................................
(.....................)
7. ................................................................
(.....................)
ANGGARAN DASAR ( AD ) BADAN USAHA MILIK DESA MULYA JAYA DESA MULYOSARI KEC. WAY RATAI KAB. PESAWARAN BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN ATRIBUT Pasal 1 1. Nama Badan Usaha Milik Desa adalah : MULYA JAYA 2. Didirikan Pada Tanggal :.................Berdasarkan Musyawarah Desa 3. Tempat kedudukan di Desa : Mulyosari 4. Wilayah kerja BUM Desa MULYA JAYA mencakup 6 dusun 22 RT wilayah Desa Mulyosari, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung 5. Atribut terdiri dari : a. Lambang; b. Kop Surat; c. Stempel. Pasal 2 1. Lambang adalah ciri khas dari organisasi 2. Lambang BUMDesa MULYA JAYA adalah berbentuk bulat 3. Lambang dipergunakan untuk a. Kop surat, dokumen dan piagam b. Dalam produk, publikasi c. Dalam stiker, spanduk dan untuk kegiatan, media informasi BUMDesa, dan hal lainnya Pasal 3 1. Stempel berbentuk bulat (lingkaran garis dan huruf) 2. Bentuk visual terlampir dalam lingkaran 3. Penggunaan stempel pada setiap naskah dan kop surat BAB II AZAZ DAN LANDASAN Pasal 4 Azas BUM Des MULYA JAYA Desa Mulyosari adalah berazaskan Pancasila dan UUD 1945 BAB III VISI DAN MISI Pasal 5 Visi BUM Desa MULYA JAYA adalah Terwujudnya masyarakat Desa Mulyosari yang sejahtera dan mandiri
Pasal 6 Misi BUM Desa MULYA JAYA adalah : 1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera; 2. Mewujudkan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan partisipasi dalam pembangunan desa; 3. Mengembangkan usaha masyarakat yang berbasis pertanian, perdagangan dan usaha lainnya; 4. Mewujudkan pembangunan Desa Mulyosari di segala bidang. BAB IV PERMODALAN Pasal 7 Modal BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari berasal dari : a. Pemerintah Desa Mulyosari ; b. Tabungan masyarakat ; c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; atau d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil. BAB V KEGIATAN USAHA Pasal 8 BUMDesa Mulya Jaya Memiliki Jenis-jenis kegiatan usaha yang meliputi : a. b. c. d. e. f. g.
Usaha Air Minum Desa ; Usaha Perdagangan dan Pertokoan ; Penyediaan Kebutuhan Sembilan bahan Pokok ; Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) ; Usaha Jasa Perantara Usaha Penyewaan Dan usaha lainya yang memberikan keuntungan BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 9
1. Untuk menjalankan kegiatan BUMDesa MULYA JAYA struktur pengurus; 2. Struktur Pengurus BUMDesa MULYA JAYA terdiri dari : a. Penasehat b. Pengawas dan c. Pelaksana Operasional
membentuk
3. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa; 4. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Mewakili Kepentingan masyarakat yang terdiri dari : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota 5. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD yang terdiri dari : a. Direktur/Direksi b. Sekretaris dan c. Bendahara 6. Dalam melaksanakan operasional BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUMDesa. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 Hal-hal yang belum ditentukan dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga ( ART )
ANGGARAN RUMAH TANGGA( ART ) BADAN USAHA MILIK DESA MULYA JAYA DESA MULYOSARI KEC. WAY RATAI KAB. PESAWARAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Anggaran rumah tangga ini merupakan pelengkap anggaran dasar yang bertujuan memberikan penjelasan dan rinciannya. Segala hal yang tidak dan atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga akan dituangkan dalam standar operasional prosedur. BAB II KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS Bagian kesatu Penasehat Pasal 2 Penasihatsebagaimana dimaksud pada pasal (2) berkewajiban dan mempunyai wewenang: a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksana kan pengelolaan BUM Desa; b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. d. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan e. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa. Bagian kedua Pengawas Pasal 3 Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal (3) mempunyai kewajiban dan Wewenang : a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. b. Pengawas menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untukpemilihan dan pengangkatan pengurus , penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usahadari BUM Desa dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional
Bagian Ketiga Direksi Pasal 4 Direksi mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDes ; b. Membina pegawai pelaksana operasional ; c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes ; d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes ; e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas ; f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas ; dan g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDes. Pasal 5 1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. 2. Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas. 3. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa. 4. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMDes ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. Pasal 6 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai wewenang : a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART ; b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan Badan Pengawas ; c. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan ; d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDes ; e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ; f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDes berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
Bagian keempat Sekretaris Pasal 7 Sekretaris mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ; b. Mengusahakan kelengkapan organisasi ; c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ; d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas ; e. Menyusun rencana program kerja organisasi. f. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan ; g. Menandatangani surat-surat ; h. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDes ; dan i. Penatausahaan perkantoran. Bagian kelima Bendahara Pasal 8 Bendahara mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : a. Melaksanakan pembukuan keuangan ; b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes ; c. Menyusun laporan keuangan ; d. Mengendalikan anggaran. e. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ; f. Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha. Pasal 9 Dalam melaksanakan kegiatan BUMDesa Pengurus Mempunyai hak : a. Mendapatankan Penghasilan b. Mendapatkan operasional BAB III MASA KERJA KEPENGURUSAN Pasal 10 Masa kerja pengurus / pelaksanaan operasional 5 tahun terhitung sejak tanggal pembentukan dan dapat diangkat kembali
BAB IV TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS Pasal 11 1. Untuk dapat diangkat menjadi pengurus BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari harus memenuhi persyaratan : a. Warga Negara Republik Indonesia ; b. Penduduk Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ; c. Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA d. Berkelakuan baik ; e. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ; f. Dinyatakan sehat jasmani dan rohani ; g. Usia paling rendah 25 tahun Pasal 12 1. Pegawai BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari wajib : a. Memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; b. Mendahukukan kepentingan BUMDes di atas kepentingan lainnya c. Mematuhi segala kewajiban dan larangan ; dan d. Memegang teguh rahasia BUMDes dan rahasia jabatan. Pasal 13 1. Pegawai BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari dilarang : a. Melakukan kegiatan yang merugikan BUMDes ; b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUMDes dan c. Mencemarkan nama baik BUMDes. Pasal 14 1. Pegawai BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari dapat dikenakan hukuman ; 2. Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Teguran lisan ; b. Teguran tertulis ; c. Pemberhentian sementara ; d. Pemberhentian dengan hormat ; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat. f. Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 15 1. Pegawai BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau tindak pidana. 2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
BAB V SUMBER PERMODALAN Pasal 16 1. Modal BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari berasal dari : a. Pemerintah Desa Mulyosari ; b. Tabungan masyarakat ; c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; atau d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil. BAB VI BAGI HASIL USAHA Pasal 17 1. Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari dapat dibagi hasil usaha BUMDes. 2. Pembagian hasil usaha BUMDes MULYA JAYA Desa Mulyosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha. 3. Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, penasihat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya. 4. Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut : a. Penambahan modal usaha ....................................... 20 % b. Pendapatan asli desa ............................................... 30 % c. Penasihat ................................................................. 5% d. Badan Pengawas ...................................................... 10 % e. Pelaksana Operasional ............................................. 20 % f. Pendidikan dan Sosial .............................................. 5% g. Cadangan ................................................................ 10 % BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga BUM Desa ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dalam musyawarah,Hal-hal yang belum ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Musyawarah BUM Desa
