PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3.
Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.
DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesawaran.
5.
Desa selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.
Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.
Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.
Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2
BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 3 BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pasal 4 BPD mempunyai wewenang : a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; c.
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; f.
menyusun tata tertib BPD. Pasal 5
BPD mempunyai hak : a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa. b. Menyatakan pendapat. Pasal 6 Anggota BPD mempunyai hak : a. mengajukan rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c.
menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih; e. memperoleh tunjangan. Pasal 7 Anggota BPD mempunyai kewajiban :
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; e. memproses pemilihan Kepala Desa; f. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. BAB III PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN BPD Bagian Kesatu Pembentukan BPD Pasal 8 Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pasal 9 (1)
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2)
Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat/tokoh adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh wanita dan/atau pemuka masyarakat lainnya.
(3)
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk yaitu : a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa diwakili 5 orang anggota; b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa diwakili 7 orang anggota; c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa diwakili 9 orang anggota; d. lebih dari 2500 jiwa diwakili 11 orang anggota.
Bagian Kedua Persyaratan Anggota BPD Pasal 10 Yang berhak menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; c. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjut tingkat pertama atau sederajat; e. berumur sekurang-kurang 25 (dua puluh lima) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; i.
mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat dusun yang diwakilinya;
j.
berkelakuan baik, jujur dan adil;
k. berdomisili di desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturutturut. Bagian Ketiga Mekanisme Penetapan Anggota BPD Pasal 11 (1) Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. (2) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dan pemuka masyarakat lainnya. (3) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah peserta musyawarah. Pasal 12 (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
(3) Susunan kata-kata sumpah janji dimaksud adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 13 Pimpinan BPD terdiri dari : a. 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris; b. pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus; c. rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. BAB IV MASA JABATAN Pasal 14 Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pasal 15 (1)
Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru; d. melanggar sumpah dan janji jabatan; e. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepentingan umum;
(2)
Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua diketahui Camat dan Kepala Desa.
BPD kepada Bupati
(3)
Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.
Pasal 16 (1)
Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
(2)
Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
(3)
Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pasal 17
Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan. BAB V MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB BPD Pasal 18 (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD. (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1(satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD. BAB VI TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT Pasal 19 (1)
Untuk kelancaran tugas BPD, dibentuk kelompok kerja pemerintahan, kelompok kerja pembangunan dan kelompok kerja kemasyarakatan.
(2)
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala melakukan rapat musyawarah tingkat wilayah dusun, guna menggali menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tingkat dusun.
(3)
Hasil rapat musyawarah tingkat wilayah dusun dituangkan dalam berita acara pelaksanaan musyawarah yang ditandatangani oleh kelompok kerja dan diketahui kepala dusun.
(4)
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diserahkan kepada ketua BPD untuk dijadikan agenda rapat musyawarah tingkat desa.
(5)
Hasil musyawarah tingkat desa, dituangkan dalam berita acara pelaksanaan musyawarah tingkat desa yang selanjutnya diserahkan kepada kepala desa.
(6)
Paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya berita acara musyawarah tingkat desa, kepala desa wajib mengeluarkan surat keputusan kepada seluruh warga masyarakat desa tentang hal–hal yang disampaikan oleh BPD. BAB VII KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF BPD Pasal 20
(1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (2)
Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada (1), ditetapkan dalam APBDesa.
ayat
Pasal 21 (1)
Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. BAB VIII LARANGAN BAGI ANGGOTA BPD Pasal 22 (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang : a. Sebagai pelaksana proyek Desa. b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain. c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. d. Menyalahgunakan wewenang. e. Melanggar sumpah/janji jabatan.
BAB IX PENYIDIKAN Pasal 23 (1)
Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis Bupati.
(2)
Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati.
(3)
Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilakukan pihak penyidik diberitahukan kepada pimpinan BPD dan Kepala Desa yang bersangkutan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan Gedong Tataan pada tanggal BUPATI PESAWARAN,
ARIES SANDI DARMA PUTRA
Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
KESUMA DEWANGSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2010 NOMOR
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I. UMUM. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang ikut serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kerja Pemerintah Desa. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila di Desa yang keanggotaanya merupakan wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih. Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usulan pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 13
