RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN 2014 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG,

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR

TAHUN 2014 TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG, Menimbang

:a. bahwa sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah; b.

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3.

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

tentang Dalam

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Perbendaharaan

Nomor Negara

1 Tahun 2004 (Lembaran Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 4548);

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 ); 12. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang. 7. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Semarang. 8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Kepala Desa adalah Pejabat penyelenggaraan Pemerintah Desa.

yang

memimpin

12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 14. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGISIAN KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Pasal 3 Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Desa. Bagian Kedua Persyaratan Pasal 4 Persyaratan calon anggota BPD adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah dan/atau pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis. h. sehat jasmani dan rohani; i. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian; dan j. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dengan ancaman hukumannya paling sedikit 5 (lima) tahun; Bagian Ketiga Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Pasal 5 (1) Dalam rangka proses pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

(2) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. (3) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir; b. menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. c. menyampaikan hasil musyawarah perwakilan kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan; Bagian Keempat Mekanisme Pengisian BPD Pasal 6 (1) Tiap-tiap Rukun Warga mengajukan paling banyak 5 (lima) orang calon anggota BPD. (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya. (3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi oleh panitia pengisian. (4) Calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai calon tetap untuk selanjutnya dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. (5) Unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang jumlahnya paling sedikit 2 (dua) kali jumlah calon tetap. (6) Unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengadakan musyawarah dan mufakat untuk memilih anggota BPD yang dipimpin oleh Panitia dengan mempertimbangkan asas pemerataan. (7) Apabila dalam musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dicapai kata sepakat, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara.

(8) Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan. ( Pasal 73 ayat (5) ) Bagian Kelima Peresmian Pasal 7 (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (8), disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati. (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari kepala Desa. (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Camat. (4) Susunan kata sumpah/janji Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

anggota

Badan

” Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar
negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (5) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau Camat paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa. Bagian Keenam Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu Pasal 8 Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa.

BAB III FUNGSI Pasal 9 BPD mempunyai fungsi : a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BAB IV PERATURAN TATA TERTIB BPD Pasal 10 (1) BPD menyusun peraturan Permusyawaratan Desa.

tata

tertib

Badan

(2) Peraturan tata tertib BPermusyawaratan Desa paling sedikit memuat: a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa; b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa; c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa; d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. b. c. d.

sebagaimana

pelaksanaan jam musyawarah; tempat musyawarah; jenis musyawarah; dan daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap; b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir; c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.

(5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa; b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi: a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa; c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati. (7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e meliputi: a. b. c. d. e.

penyusunan notulen rapat; penyusunan berita acara; format berita acara; penandatanganan berita acara; dan penyampaian berita acara. BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 11

BPD berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa. Pasal 12 Pimpinan dan Anggota BPD berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih;

e. mendapat tunjangan dari APB Desa; f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan g. mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi. Pasal 13 Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa. Pasal 14 Pimpinan dan Anggota BPD dilarang: a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c. menyalahgunakan wewenang; d. melanggar sumpah/janji jabatan; e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan; g. sebagai pelaksana proyek Desa; h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VI SUSUNAN KEANGGOTAAN Pasal 15 (1) Susunan Keanggotaan BPD terdiri dari unsur pimpinan dan anggota. (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. (3) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (4) Rapat pemilihan unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda . BAB VII MEKANISME MUSYAWARAH BPD Pasal 16 (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD. (2) Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 ( dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan (6) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. BAB VIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD Pasal 17 (1) Pemberhentian sementara anggota BPD, paling lama 1 (satu) tahun. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(3) Selama anggota BPD dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh anggota BPD lainnya. (4) Anggota BPD diberhentikan sementara karena : a. menderita sakit lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut dan belum menampakkan kesembuhan, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Dokter; b. diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana kejahatan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; c. berdasarkan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka BPD mencabut keputusan pemberhentian Sementara anggota BPD untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah. Pasal 18 (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa keanggotaan; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau d. melanggar larangan sebagai anggota BPD. (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada bupati atas dasar hasil musyawarah BPD. (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati. Pasal 19 (1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota BPD, maka Pimpinan BPD menunjuk anggota BPD lainnya untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan paling lambat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengisiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Penunjukan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD. (3) Dalam hal Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan, maka pergantian Pimpinan BPD berpedoman pada Pasal 15 ayat (4).

Pasal 19 (1) Apabila ada anggota BPD berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka keanggotaannya digantikan oleh Calon Anggota yang berasal dari tempat tinggal anggota yang telah berhenti dan / atau diberhentikan dengan musyawarah dan mufakat. (2) Pengganti anggota BPD yang berhenti dan / atau diberhentikan, ditetapkan dengan Keputusan BPD disampaikan kepada Kepala Desa dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat peresmian. BAB IX MASA KEANGGOTAAN Pasal 20 (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. BAB X KEUANGAN DAN ADMINISTRASI Pasal 21 Pertanggungjawaban keuangan dan administrasi tunjangan dan biaya operasional BPD dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Anggota BPD yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai terbentuknya BPD yang baru.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal BUPATI SEMARANG, MUNDJIRIN dangkan di Ungaran

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR

TAHUN

TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I.

UMUM. Bahwa dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2011 Nomor 11 Seri D Nomor 4 perlu ditinjau kembali. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Yang dimaksud dengan “Penentuan jumlah anggota BPD” adalah dengan mempertimbangkan : a. jumlah penduduk sampai dengan 2500 jiwa, 5 orang anggota; b. jumlah penduduk 2501 sampai dengan 4000 jiwa, 7 orang anggota; c. jumlah penduduk diatas 4000 jiwa, 9 orang anggota. Yang dimaksud dengan “keterwakilan perempuan” adalah paling sedikit 30 % ( tiga puluh perseratus )dari jumlah anggota. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan unsur masyarakat lainnya adalah Ketua RT, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, Ketua PKK, Ketua LPM, Ketua pos pelayanan terpadu. (penjelasan pasal 150 PP) Ayat (3) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih adalah berjumlah gasal, Panitia Pengisian dan calon BPD, tidak mempunyai hak pilih. Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas BUPATI SEMARANG, MUNDJIRIN