BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG, Menimbang : a.
b.
bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan waralaba, meningkatkan tertib administrasi perijinan penyelengaraan waralaba serta meningkatkan kegiatan usaha dan kemitraan usaha antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba, maka perlu mengatur penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Semarang; bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba maka 331
c.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5.
dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Waralaba; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Waralaba; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1652); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); Undang-Undang Nomor5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
332
6.
7.
8.
9.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
333
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 334
16.
17.
18.
19.
20.
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
335
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/ M-DAG/ PER/ 10/ 2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern; 22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/ M-DAG/ PER/ 2/ 2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA.
336
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang. 7. SKPD yang membidangi adalah Lembagapada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perijinan. 8. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem 337
9.
10.
11.
12. 13.
14.
bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lainberdasarkan perjanjian waralaba. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Pemberi waralaba lanjutan adalah penerima waralaba yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan. Penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah 338
15. 16.
17.
18.
tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. Perjanjian waralaba adalah perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang memuat data pemberi waralaba dan penerima waralaba. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/ atau penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini. Pejabat Penerbit STPW adalah SKPD yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah : a. maksud dan tujuan; b. kriteria waralaba; c. perjanjian waralaba; d. STPW : 1. obyek dan subyek; 2. kewenangan penerbitan STPW; 3. tata cara pendaftaran STPW; 4. jangka waktu berlakunya STPW; e. kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba; f. pembinaan dan pengawasan; 339
g. h. i. j.
pelaporan; sanksi administrasi; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3
Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara waralaba dalam melaksanakan usahanya dan sekaligus sebagai alat dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 4 Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah: a. mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha dengan sistem waralaba; dan b. mendorong peningkatan pemasaran barang dan/ atau jasa produksi dalam negeri. BAB IV KRITERIA WARALABA Pasal 5 (1)
Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki ciri khas usaha; b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
340
c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; d. mudah diajarkan dan diaplikasikan; e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. (2)
Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 6
(1) (2)
(3)
Waralaba terdiri dari Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pemberi Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri; b. pemberi waralaba berasal dari dalam negeri; c. pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan d. pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri. Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri; b. penerima waralaba berasal dari waralaba dalamnegeri; c. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan d. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.
341
BAB V PERJANJIAN WARALABA Pasal 7 (1)
Penyelenggaraan waralaba harus didasarkan pada perjanjian waralaba yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
(2)
Perjanjian waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)
Perjanjian waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian.
(4)
Dalam hal perjanjian waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Pasal 8
Dalam melaksanakan perjanjian waralaba yang telah dibuat, baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usahanya antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, kesehatan, pendidikan, lingkungan, tata ruang, dan tenaga kerja, hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
342
Pasal 9 Pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba yang memiliki hubungan pengendalian dengan pemberi waralaba baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 10 Perjanjian waralaba yang diputus secara sepihak oleh pemberi waralaba sebelum masa berlaku perjanjian waralaba berakhir, pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (clean break) atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. BAB VI STPW Bagian Kesatu Obyek Dan Subyek Pasal 11 Obyek STPW adalah setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh : a. penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri; b. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan c. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.
343
Pasal 12 Subyek STPW adalah setiap orang atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba sebagai : a. penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri; b. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan c. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri. Bagian Kedua Kewenangan Penerbitan STPW Pasal 13 (1)
Kewenangan penerbitan STPW berada pada Bupati.
(2)
Penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. STPW penerima waralaba berasaldari waralaba dalam negeri; b. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan c. STPW penerima waralaba lanjutan berasaldari waralaba dalam negeri.
(3)
Bupati dapat melimpahkan wewenang penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran STPW Pasal 14
Permohonan STPW diajukan kepada Bupati atau KepalaSKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan mengisi formulir sebagaimana 344
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 15 Permohonan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus ditandatangani oleh pemilik bagi perseorangan dan bagi badan ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut : a. permohonan Baru STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri 1. fotocopy Izin Usaha/ Izin Teknis; 2. fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba; 3. fotocopy Perjanjian Waralaba; 4. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 5. fotocopy STPW Pemberi Waralaba; 6. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang untuk Perusahaan yang berbadan hukum; 7. fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual; dan 8. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan. b. permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri 1. fotocopy Izin Usaha / Izin Teknis; 2. fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba; 3. fotocopy Perjanjian Waralaba; 4. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 5. fotocopy STPW Pemberi Waralaba; 6. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari 345
Instansi Berwenang untuk Perusahaan yang berbadan hukum; 7. fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual; dan 8. fotocopyKartu Tanda Penduduk Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan. c. permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri 1. fotocopy Izin Usaha / Izin Teknis; 2. fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba; 3. fotocopy Perjanjian Waralaba; 4. fotocopyTanda Daftar Perusahaan (TDP); 5. fotocopy STPW Pemberi Waralaba; 6. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang untuk Perusahaan yang berbadan hukum; 7. fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual; dan 8. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik/ Penanggungjawab Perusahaan. d permohonan perpanjangan STPW : 1. asli STPW; 2. melampirkan persyaratan sesuai dengan permohonan awal STPW diajukan dan ditambah Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 (lima) tahun sebelumnya; dan 3. laporan penggunaan produk dalam negeri. Pasal 16 (1)
Pemohon STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus menunjukkan dokumen persyaratan asli.
346
(2)
Pengurusan permohonan STPW dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik bagi perseorangan dan oleh pengurus atau penanggungjawab bagi badan. Pasal 17
(1) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-STPW dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, SKPD yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan STPW. (2)
Apabila SP-STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, SKPD yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
(3)
Pemohon STPW yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan STPW sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Jangka Waktu Berlakunya STPW Pasal 18
(1)
STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)
STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 347
(3)
STPW dinyatakan tidak berlaku apabila: a. jangka waktu STPW berakhir; b. perjanjian waralaba berakhir; atau c. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya. BAB VII KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA WARALABA Pasal 19
(1)
Pemberi waralaba harus menyampaikan prospektus penawaran waralaba kepada penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba.
(2)
Dalam hal prospektus penawaran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, harus diterjemahkan secara resmi ke dalam Bahasa Indonesia. Pasal 20
Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d wajib memiliki STPW. Pasal 21 (1)
Pemberi waralaba dan penerima menggunakan logo waralaba.
(2)
Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% (delapan 348
waralaba
wajib
puluh per seratus) barang dan/ atau jasa produksi dalam negeri. (3)
Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.
(4)
Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba hanya dapat melaksanakan usaha terbatas pada izin usaha yang dimilikinya. Pasal 22
(1)
Pemberi Waralaba wajib memberikan kepada penerima waralaba.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut : a. pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelolaan waralaba yang dikerjasamakan sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan waralaba dengan baik dan menguntungkan; b. secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera; c. membantu pengembangan pasar melalui promosi, seperti melalui iklan, leaflet/katalog/brosur atau pameran; d. penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik.
349
pembinaan
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23 (1)
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan waralaba.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan tentang sistem waralaba, baik bagi Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri maupun bagi pengusaha yang usahanya layak diwaralabakan; b. merekomendasikan Penerima/Calon Penerima Waralaba untuk diberikan keringanan/kemudahan memanfaatkan sarana perpasaran, baik milik pemerintah atau pemerintah daerah maupun milik swasta; c. memfasilitasi/merekomendasikan Pemberi/Calon Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang memiliki produk yang potensial dipromosikan lebih luas untuk mengikuti pameran waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; d. mengupayakan pemberian penghargaan kepada Penerima Waralaba Dalam Negeri yang telah berhasil mengembangkan Waralabanya dengan baik dan memberikan manfaat yang baik terhadap perekonomianDaerah; e. memfasilitasi sarana klinik bisnis, baik di daerahdaerah maupun pada pameran-pameran di dalam negeri untuk dapat dimanfaatkan para pewaralaba untuk berkonsultasi / berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi; dan f. memfasilitasi untuk memperoleh bantuan perkuatan permodalan bagi Pemberi Waralaba / Penerima Waralaba Dalam Negeri, baik melalui instansi terkait maupun melalui unsur perbankan. 350
(3)
Pembinaan waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh SKPD yang membidangi perdagangan dengan melibatkan SKPD terkait. Pasal 24
Kepala SKPD yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan waralaba di wilayah Daerah. Pasal 25 Apabila diperlukan, Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dapat meminta data dan/atau informasi tentang kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba. BAB IX PELAPORAN Pasal 26 (1)
Pemilik STPW wajib menyampaikan laporan kegiatan waralaba kepada Kepala SKPD yang membidangi Perdagangan.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnyadengan mengisi formulir laporan. Pasal 27
(1)
Kepala SKPD yang membidangiperijinan harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPW kepadaBupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perdagangan. 351
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan sekali paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Pasal 28
(1)
Kepala SKPD yang membidangi perdagangan harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian yang membidangi perdagangan.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 29
(1)
Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan oleh Bupati.
(2)
Apabila Penerima Waralaba tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pemberhentian kegiatan operasional. Pasal 30
(1)
Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 atau Pasal 26, dikenakan sanksi 352
administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan oleh KepalaSKPD yang membidangi perdagangan. (2)
Pemberi waralaba dan Penerima Waralaba yang tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara STPW paling lama 2 (dua) bulan.
(3)
Pemberi waralaba dan Penerima Waralaba yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan STPW oleh Bupati. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31
STPW bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku STPW berakhir dan dapat diperpanjang. Pasal 32 Paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bagi Penerima Waralaba yang telah melakukan kegiatan usaha di wilayah Daerah tetapi belum memiliki STPW wajib mengajukan permohonan STPW sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
353
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 34 Peraturan Daerah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 10-06-2014 BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN
354
Diundangkan di Ungaran pada tanggal 10-06-2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG Asisten Administrasi Umum, CAP TTD BUDI KRISTIONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 53 TAHUN 2014
Salinan sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD SUKATON PURTOMO PRIYATMO Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19640404 199203 1 014
355
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA I.
UMUM. Dalam rangka meningkatkan pembinaan usaha dengan waralaba di wilayah Kabupaten Semarang maka Pemerintah Daerah berusaha mendorong pengusaha terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai Pemberi Waralaba yang handal dan mempunyai daya saing khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri. Pemerintah Daerah memandang perlu mengetahui legalitas usaha pemberi dan penerima waralaba guna menciptakan transparansi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh usaha di daerah dalam memasarkan barang dan/ atau jasa dengan waralaba. Sebelumnya Kabupaten Semarang telah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Waralaba, namun sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba dimana terdapat perubahan ketentuan mengenai penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) oleh Bupati, maka dipandang perlu merubah Peraturan 356
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam memasarkan produknya di Kabupaten Semarang. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “ciri khas usaha” adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu 357
mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba. Huruf b Yang dimaksud dengan “terbukti sudah memberikan keuntungan” adalah menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan. Huruf c Yang dimaksud dengan “standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis” adalah standar secara tertulis supaya Penerima Waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (Standard Operational Procedure). Huruf d Yang dimaksud dengan “mudah diajarkan dan diaplikasikan” adalah mudah dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan 358
bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberi waralaba. Huruf e Yang dimaksud dengan “dukungan yang berkesinambungan” adalah dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi. Huruf f Yang dimaksud dengan “Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar” adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang,sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
359
Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Yang dimaksud dengan “hubungan pengendalian” adalah hubungan yang terdapat dalam suatu badan usaha, antara lain dalam suatu persekutuan komanditer atau persekutuan perdata terdapat hubungan pengendalian para sekutu yang mempunyai kewenangan mengurus persekutuan tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan agar Penerima Waralaba ialah pihak yang independen yang ingin memperoleh hak waralaba tersebut. Dengan pengaturan seperti ini, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya waralaba jikasuatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan secara patungan dengan Pemberi Waralaba dimana Pemberi Waralaba juga sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas (PT) patungan dengan hak pengendalian. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
360
Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.
361
Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penggunaan barang dan/ atau jasa produksi dalam negeri dimaksudkan dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan tidak menggunakan produk luar negeri sepanjang tersedia produk pengganti dalam negeri dan memenuhi standar mutu produk yang dibutuhkan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Pembinaan yang diberikan Pemberi Waralaba dilaksanakan secara berkesinambungan, termasuk melakukan pengendalian mutu dan evaluasi terhadap bisnis yang dilakukan oleh Penerima Waralaba.
362
Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.
363
Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7
364
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA HAL-HAL YANG HARUS DIMUAT DALAM PERJANJIAN WARALABA Perjanjian Waralaba paling sedikit memuat : a. nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas pemilik/ penanggungjawab perusahaan yang mengadakan perjanjian yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba; b. jenis hak kekayaan intelektual yaitu jenis hak kekayaan intelektual pemberi waralaba, seperti merk dan logo perusahaan, desain outlet/ gerai, sistem manajemen/ pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan; c. kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ ritel, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel; d. hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh pemberi waralaba maupun penerima waralaba : 1. pemberi waralaba berhak menerima fee atau royalty dari penerima waralaba dan selanjutnya pemberi waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada penerima waralaba; 2. penerima waralaba berhak menggunakan hak kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dan selanjutnya penerima waralaba berkewajiban menjaga kode etik / kerahasiaan hak kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang diberikan pemberi waralaba; 365
e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program Informasi Teknologi pengelolaan kegiatan usaha; f. wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba untuk mengembangkan bisnis waralaba seperti wilayah Sumatera, Jawa dan Bali atau di seluruh Indonesia; g. jangka waktu perjanjian yaitu batasan mulai dan berakhir perjanjian terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak; h. tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara/ ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab penerima waralaba; i. penyelesaian sengketa, yaitu penetapan tempat/ lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui Pengadilan Negeri tempat/ domisili perusahaan atau melalui Arbitrase dengan menggunakan Hukum Indonesia; j. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian seperti pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama; k. jaminan dari pihak pemberi waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada penerima waralaba sesuai dengan isi perjanjian hingga jangka waktu perjanjian waralaba; l. jumlah gerai yang akan dikelola oleh penerima waralaba. BUPATI SEMARANG, TTD MUNDJIRIN 366
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA SURAT PERMOHONAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-SPTW) ............, Tanggal ........ Yth. Bupati Semarang di UNGARAN Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW Penerima Waralaba/ Penerima Waralaba Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. DATA PEMOHON/ PERUSAHAAN (PENERIMA WARALABA) 1. Identitas Penanggung Jawab a. Nama dan Kewarganegaraan : ....................... b. Jabatan : ....................... c. Alamat Rumah : ....................... d. Nomor Telepon/ Fax/ Email : ....................... 2. Identitas Perusahaan a. Nama Perusahaan b. Bentuk Badan Usaha c. Alamat dan Negara Asal 367
: ..................... : ..................... : .....................
d. Nomor Telepon/ Fax/ Email : ..................... 3. Akta Pendirian/ Perubahan Perusahaan a. Nomor : ..................... b. Tanggal : ..................... c. Nomor dan Tanggal : ..................... Pengesahan 4. Perjanjian Waralaba a. Nomor : ..................... b. Tanggal : ..................... c. Masa Berlaku : ..................... d. Wilayah Usaha : ..................... 5. Legalitas Usaha/ Izin Teknis a. Nama Instansi Penerbit : ..................... b. Nomor : ..................... c. Tanggal : ..................... d. Masa Berlaku : ..................... 6. Tanda Daftar Perusahaan a. Nomor : ..................... b. Tanggal : ..................... 7. Identitas Pemberi Waralaba a. Nama Perusahaan : ..................... b. Alamat Perusahaan : ..................... c. Negara Asal : ..................... d. Bentuk Badan Usaha : ..................... e. Nomor Telepon/ Fax/ Email : ..................... 8. Jumlah Tempat Usaha/ Outlet a. Dikelola Sendiri : ....................... b. Diwaralabakan : ....................... 9. STPW Pemberi Waralaba a. Instansi Penerbit : ....................... b. Nomor : ....................... c. Tanggal : ....................... d. Masa Berlaku : ....................... 10. Jenis dan Merek Dagang Atas Usaha yang : di waralabakan 368
11. Tanda Daftar Hak Kekayaan Intelektual Obyek yang diwaralabakan a. Instansi Penerbit : ....................... b. Nomor : ....................... c. Tanggal : ....................... d. Masa Berlaku : ....................... Demikian Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba/ Penerima Waralaba Lanjutan ini kami buat dengan data/ informasi yang sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/ informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ..................., Tanggal .... Materai secukupnya Pemohon atau pihak yang diberi kuasa
Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum BUPATI SEMARANG, MUNDJIRIN
369
