PERATURAN
DAERAH
NOMOR
KABUPATEN 10
TAHUN
KLUNGKUNG
2010
TENTANG PEMBENTUKAN
DENGAN
BADAN
RAHMAT
BUPATI Menimbang
: a.
b.
Mengingat
PERMUSYAWARATAN
DESA
TUHAN YANG MAHA ESA,
KLUNGKUNG,
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 209 dan 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa. Dusun dan Kepala Dusun, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan demokrasi di Desa perlu diatur Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
1
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BADAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 2. Bupati adalah Bupati Klungkung. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndoneiaTahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjunya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
2
2
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Perbekel dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
BAB II PERSYARATAN ANGGOTA BPD Pasal 2 Yang dapat ditetapkan menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia;. c. penduduk desa setempat; d. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah SLTP yang dibuktikan dengan ijazah; e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 54 tahun; f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter; g. berkelakuan baik dengan surat keterangan dari kepolisian; h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan j. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD. BAB III PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD Pasal 3 (1) Di setiap Desa dibentuk BPD. (2) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pasal 4 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemuka masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, golongan profesi dan /atau tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Pasal 5 (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa. (2) Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk Desa ditentukan sebagai berikut : a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
3
3
b. jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2500 jiwa, 7 orang anggota; c. jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa, 9 orang anggota;dan d. jumlah penduduk 3.501 jiwa ke atas, 11 orang anggota. BAB IV PERSIAPAN PEMBENTUKAN PANITIA Pasal 6 (1) Perbekel memberitahukan kepada BPD mengenai akan berakhirnya masa jabatan BPD yang bersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. (2) Setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Perbekel, Ketua Badan Permusyawaratan Desa mengajukan permohonan berhenti karena berakhir masa jabatannya kepada Bupati melalui Camat. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melalui Camat segera memberikan persetujuan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa dan memerintahkan Perbekel untuk segera memproses Panitia Pembentukan BPD. BAB V PEMBENTUKAN PANITIA Pasal 7 (1) Setelah menerima surat persetujuan dari Bupati, Perbekel membentuk Panitia Pembentukan BPD paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
SUSUNAN, TUGAS
BAB VI DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA Pasal 8
(1) Susunan Panitia Pembentukan BPD terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota-anggota yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia. (2) Jumlah anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang. Pasal 9 (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas : a. melaksanakan penyaringan Administratif Bakal Calon Anggota BPD sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; b. melaksanakan pemeriksaan indentitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan; c. melaporkan pelaksanaan pembentukan BPD kepada Perbekel; d. mengajukan rencana biaya pembentukan BPD kepada Perbekel; e. membuat Berita Acara Pembentukan BPD; dan f. mempersiapkan pengambilan sumpah/janji anggota BPD. (2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membuat rencana dan tahapan-tahapan pelaksanaan pembentukan BPD sesuai dengan tugastugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4
4
Pasal 10 (1) Apabila diantara anggota panitia ada yang maju sebagai Bakal Calon atau Calon Anggota BPD, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya diisi dari unsur yang sama. Pasal 11 (1) Panitia Pembentukan BPD bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan mekanisme musyawarah mufakat dalam penetapan anggota BPD. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Perbekel. BAB VII MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA Pasal 12 (1) Panitia pembentukan BPD melakukan sosialisasi pembentukan BPD di masing-masing Banjar Dinas sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Banjar Dinas yang bersangkutan. (2) Berdasarkan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing Banjar Dinas melaksanakan musyawarah untuk menentukan bakal calon anggota BPD yang akan diajukan. (3) Panitia Pembentukan BPD melakukan seleksi administrasi terhadap bakal calon anggota BPD yang diajukan dari masing-masing Banjar Dinas. (4) Dari hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia secara musyawarah mufakat menetapkan anggota BPD sesuai dengan jumlah anggota BPD yang telah ditentukan. BAB VIII PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA Pasal 13 Anggota BPD yang telah ditetapkan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diresmikan dengan Keputusan Bupati. Pasal 14 (1) Penetapan calon anggota BPD secara musyawarah dan mufakat dituangkan dalam Berita Acara. (2) Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian. (3) Sebelum melaksanakan tugas anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
5
5
(4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah: “Demi Allah / Demi Tuhan / Om Attah Parama Wisesa / Demi Sang Hyang Aji Budha, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 15 (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya. (4) Dalam hal anggota yang tertua dan termuda usianya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, maka rapat-rapat dipimpin oleh anggota tertua kedua dan termuda kedua usianya. (5) Pimpinan sementara bertugas memimpin rapat-rapat BPD untuk membuat tata tertib BPD dalam memilih Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang definitif.
BAB IX FUNGSI DAN WEWENANG Pasal 16 BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Perbekel, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pasal 17 (1) BPD mempunyai wewenang : a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel; c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perbekel ; d. membentuk Panitia Pemilihan Perbekel; e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f. menyusun tata tertib BPD. (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
6
6
BAB X HAK DAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 18 (1) BPD mempunyai hak : a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan b. menyatakan pendapat;
(2) pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD. Pasal 19 (1)
Anggota BPD mempunyai hak : a. mengajukan rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. memperoleh tunjangan; (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa. (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD. Pasal 20 Anggota BPD mempunyai kewajiban: a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa; c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; e. memproses pemilihan Perbekel; f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat; dan h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan; BAB XI LARANGAN Pasal 21 (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Perbekel dan Perangkat Desa. (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang: a. sebagai pelaksana proyek Desa; b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
7
7
c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. menyalahgunakan wewenang/jabatan; e. melanggar sumpah/janji jabatan; f. tanpa ijin Pemerintah bekerja untuk negara asing; g. memasuki tempat-tempat yang mencemarkan kehormatan atau martabat Lembaga BPD kecuali untuk kepentingan tugas; dan h. bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat.
BAB XII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN Pasal 22 (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Masa jabatan anggota BPD berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Pasal 23 (1) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan. (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 21. (3) Pemberhentian anggota BPD diresmikan dengan Keputusan Bupati. BAB XIII PENGGANTIAN ANGGOTA
(1)
(2)
(3) (4)
Pasal 24 Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diganti oleh calon yang diajukan berdasarkan keterwakilan yang bersangkutan yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat peresmian. Pemberhentian dan pengesahan penetapan anggota BPD Pengganti Antar Waktu diresmikan dengan keputusan Bupati. Pengambilan sumpah/janji anggota BPD Pengganti Antar Waktu dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
BAB XIV MEKANISME KERJA Pasal 25 (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 20, BPD melaksanakan rapat-rapat
8
8
(2) BPD mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD. Pasal 26 Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD. Pasal 27 (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD. Pasal 28 Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD.
BAB XV TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT Pasal 29 (1) Anggota BPD menggali aspirasi masyarakat berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. (2) Dalam menggali aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui mekanisme : a. kunjungan langsung kepada masyarakat; b. forum diskusi kelompok masyarakat; c. rapat-rapat Banjar; dan d. pengamatan sehari-hari. (3) Aspirasi masyarakat yang telah dapat digali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan melalui rapat BPD dan disusun berdasarkan urutan skala prioritas. (4) Aspirasi masyarakat yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai bahan usulan untuk disalurkan melalui rencana pembangunan Desa. (5) Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat lebih lanjut diatur dalam Tata Tertib BPD.
9
9
BAB XVI HUBUNGAN KERJA BPD Pasal 30 (1) BPD memiliki kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa. (2) Berdasarkan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menjalin hubungan kerja sama dengan Perbekel dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pasal 31 BPD mempunyai Kemasyarakatan Desa.
hubungan
koordinatif
dengan
Lembaga
XVII KEDUDUKAN KEUANGAN BPD Pasal 32 (1)
Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 20, BPD menyusun rencana anggaran tahunan BPD. (2) Rencana anggaran tahunan BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. (3) Rencana anggaran tahunan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa. (4) Alokasi Anggaran untuk BPD dikelola oleh Sekretaris BPD.
BAB XVIII TINDAKAN PENYIDIKAN Pasal 33 (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis Bupati. (2) Penyidikan dapat dilakukan tanpa ada persetujuan Bupati apabila. a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ; dan b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari. BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Badan Perwakilan Desa yang ada sekarang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
10
10
BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 1 Desember 2010 BUPATI
KLUNGKUNG,
I WAYAN CANDRA Diundangkan di Semarapura pada tanggal 1 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
KETUT JANAPRIA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2010
NOMOR 10
11
11
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR
10
TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
I.
UMUM Sebagai perwujudan dari pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila, maka dalam Pemerintahan Desa dibentuk BPD yang merupakan Lembaga Permusyawratan Pemukapemuka masyarakat dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, dan organisasi profesi yang ada di Desa. BPD tersebut berfungsi untuk membuat Peraturan Desa bersama Perbekel serta menampung menyalurkan dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Huruf
b
: Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. : Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf c : Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan. Huruf d s/d j : Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas.
12
12
Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. Ayat 3 Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Perbekel dan melakukan pinjaman. Ayat 4 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. 13
13
Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5
14
14
