PERATURAN
DAERAH
NOMOR 14
KABUPATEN TAHUN
KLUNGKUNG
2010
TENTANG SUMBER PENDAPATAN
DENGAN RAHMAT BUPATI Menimbang : a.
DESA
TUHAN YANG MAHA ESA KLUNGKUNG,
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 Tanggal 16 Maret 2004 Tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun, maka perlu mengatur sumber-sumber pendapatan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
1
Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Bupati adalah Bupati Klungkung. b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. c. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. e. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. f. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. g. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 2 (1)
Sumber Pendapatan Desa terdiri dari : a. Pendapatan Asli Desa; b. Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa; c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa; 2
2
d. e.
Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;dan
f.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, disalurkan melalui kas Desa. (3) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa, tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Pasal 4 (1) Pemberian Hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa. (2) Sumbangan yang berbentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APBDesa. Pasal 5 (1) Bagian Desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB III PENDAPATAN ASLI
DESA
Pasal 6 Jenis-jenis Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Hasil usaha Desa; b. Hasil Kekayaan Desa; c. Hasil swadaya dan partisipasi; d. Hasil gotong royong;dan e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
3
3
BAB IV KEKAYAAN DESA Pasal 7 Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas : a. Tanah Kas Desa; b. Pasar Desa; c. Pasar Hewan Desa; d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa; e. Permandian umum yang diurus oleh Desa; f. Bangunan Desa; g. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;dan h. Lain-lain kekayaan milik Desa.
BAB V PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 8 Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pasal 9 Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola oleh Pemerintah Desa dan hasilnya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB VI PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 10 Pengembangan dan pengawasan sumber-sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.
Pasal 11 Tanah-tanah Desa yang berupa tanah kas Desa dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4
4
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketentuan yang mengatur tentang Sumber Pendapatan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 1 Desember 2010 BUPATI
KLUNGKUNG,
I WAYAN CANDRA Diundangkan di Semarapura pada tanggal 1 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
KETUT JANAPRIA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2010 NOMOR 14
5
5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA I. UMUM Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan adanya sumber-sumber pendapatan Desa yang sah. Pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada desa. Dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional. Huruf c Yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai. Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang. Yang dimaksud dengan “wakaf’ dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
6
6
Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Huruf a Yang dimaksud dengan “tanah kas desa” adalah tanah kas desa yang merupakan aset desa. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
7
7
