PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG,
Menimbang
:
a. bahwa bidang pendidikan merupakan unsur mendasar yang menentukan keberhasilan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di suatu daerah; b. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaran pelayanan bidang pendidikan merupakan langkah penting demi terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Klungkung yang lebih sejahtera; c. bahwa Kabupaten Klungkung memiliki misi untuk meningkatkan Kualitas SDM melalui pendidikan dalam pencapaian program strategis; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Pendidikan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG Dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung. 3. Bupati adalah Bupati Klungkung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Klungkung. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. 6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung. 7. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang berkomitmen terhadap usaha dan proses peningkatan kualitas pendidikan. 8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang berkomitmen terhadap usaha meningkatkan kinerja dan mutu satuan pendidikan. 9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukankan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 10. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur atau standar minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan. 11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu. 12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakankan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
BAB II VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN PENDIDIKAN Pasal 2 Visi Pendidikan Daerah terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
Pasal 3 Misi Pendidikan Daerah : a. mewujudkan berbagai usaha dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka peningkatan mutu bidang pendidikan secara berkelanjutan; b. merealisasikan program wajib belajar 9 tahun secara berkualitas dengan memberikan penekanan pada perluasan keterjangkauan masyarakat miskin dan kurang mampu; c. meningkatkan tingkat keterjangkauan pelayanan pendidikan yang berkualitas terhadap semua lapisan masyarakat; d. menciptakan atmosfir pendidikan yang kondusif di daerah; e. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam kerangka menghadapi tantangan zaman; f. memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan berbasis kompetensi dalam rangka mewujudkan keluaran pendidikan yang mampu mengembangkan diri dan daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, maupun tantangan yang dihadapi di daerah; dan g. mendukung dan memfasilitasi usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan satuansatuan pendidikan di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia atau keluaran pendidikan.
Pasal 4 Penyelenggaraan pendidikan bermaksud untuk mengupayakan terciptanya pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata sehingga terbentuk SDM yang berkualitas baik secara intelektual maupun mental sebagai dasar membangun kesejahteraan masyarakat dan daerah yang berkelanjutan.
Pasal 5 Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klungkung bertujuan untuk mengasilkan SDM yang mampu: a. bertindak dan bertingkah laku berlandasakan kesadaran terhadap nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. menghargai dan mengembangkan sikap toleransi keragaman agama, budaya dan suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari; c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya lokal untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. meningkatkan angka partisipasi masyarakat (APK) dalam mendukung ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, dan e. mengembangkan sikap mandiri dan bertanggung jawab.
BAB III UNSUR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 6 (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan adalah keseluruhan komponen penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait dan bersifat terpadu yang berfungsi untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan formal dan informal, tingkat pendidikan dasar dan menengah, pendidikan informal dan non formal di Kabupaten Klungkung. (2) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (3) Lingkup penyelenggaraan pendidikan pada satuan-satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Klungkung meliputi: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; c. pendidikan menengah; d. pendidikan nonformal dan pendidikan informal; e. pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; dan f. pendidikan bertaraf internasional pada satuan pendidikan sekolah dasar dan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. Bagian Kedua Satuan Pendidikan Pasal 7 (1) Satuan pendidikan didirikan dengan menyesuaikan pada tingkat kebutuhan masyarakat dan dapat dilakukan oleh masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang memiliki kepedulian dan perhatian untuk berperan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klungkung dengan membentuk yayasan atau lembaga lain yang diperbolehkan sesuai peraturan perundangundangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis pendirian satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Kurikulum Pasal 8 (1) Kurikulum satuan pendidikan di Kabupaten Klungkung mencakup 2 (dua) unsur, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. (2) Kurikulum nasional ditetapkan berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional. (3) Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil kegiatan identifikasi kebutuhan belajar khusus di Kabupaten Klungkung dan muatan kurikulum tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan perkembangan peserta didik. (4) Satuan pendidikan berhak mengembangkan bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhannya.
Bagian Keempat Peserta Didik Pasal 9 (1) Penentuan peserta didik dalam setiap satuan pendidikan seluas-luasnya didasarkan pada keinginan untuk memaksimalkan tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas. (2) Sesuai dengan semangat pada ayat (1) maka setiap peserta didik di Kabupaten Klungkung memiliki hak untuk: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, kecerdasan, dan kecepatan belajar, serta kebutuhan khususnya; c. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; d. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi; e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan g. memperoleh pendidikan khusus bagi yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, karena: kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa. (3) Agar hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijamin oleh Pemerintah Daerah, maka setiap peserta didik berkewajiban untuk: a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; b. melaksanakan tata tertib satuan pendidikan; dan c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pasal 10
(1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada satuan pendididikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah terdiri dari: a. pegawai negeri sipil; dan b. pegawai tidak tetap. (4) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
(5) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja. (6) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Bupati. (7) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat memperoleh insentif dari pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten. (8) Pendidik berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kualitas akademik dan profesionalisme atas bantuan Pemerintah Daerah. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara memperoleh insentif dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Pengelolaan Pendidikan Pasal 11 (1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh : a. pemerintah kabupaten; b. badan hukum penyelenggaraan satuan pendidikan; dan c. satuan pendidikan. (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diorientasikan pada: a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan; b. peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik.
Bagian Kedua Pemerintah Daerah Pasal 12 (1) Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan. (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagai perangkat daerah memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. (3) Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengelolaan; b. pendidik dan tenaga kependidikan; c. kesiswaan; d. kurikulum; dan e. sarana dan Prasarana;
(4) Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. (5) Penyelenggara pendidikan bertanggungjawab kepada bupati.
Bagian Ketiga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Pasal 13 (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan-satuan pendidikan dilakukan dengan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. (2) Keterlibatan masyarakat tersebut dilakukan dengan membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pasal 14 (1) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah sebuah lembaga mandiri yang berperan dalam peningkatan mutu palayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga, sarana, prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah. (2) Unsur Dewan Pendidikan terdiri dari tokoh masyarakat / agama, tokoh pendidikan, organisasi profesi tenaga pendidikan, dunia usaha dan industri, jajaran birokrasi pemerintah, yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap usaha peningkatan mutu pendidikan. (3) Dewan Pendidikan diangkat oleh Bupati. (4) Dewan Pendidikan wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang kemudian disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan. (5) Masa bakti keanggotaaan Dewan Pendidikan adalah 3 (tiga) tahun.
Pasal 15 (1) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. (2) Unsur Komite Sekolah terdiri dari: a. orang tua/ wali peserta didik; b. tokoh masyarakat/agama; c. tokoh pendidikan; d. organisasi Profesi Tenaga Kependidikan, e. dunia Usaha dan Industri; dan f. alumni; (3) Pengangkatan Pengurus Komite sekolah dilakukan Kepala Satuan Pendidikan dan dikukuhkan penyelenggara Pendidikan. (4) Komite Sekolah wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang kemudian disahkan kepala satuan pendidikan. (5) Masa bakti keanggotaan komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun.
BAB V ANGGARAN DANA PENDIDIKAN Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari Belanja Daerah untuk pembangunan sektor pendidikan, tidak termasuk Dana Alokasi Khusus. (2) Peruntukan anggaran 20% (dua puluh perseratus) dari Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar pemanfaatannya untuk pengembangan satuan pendidikan. (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bertanggungjawab terhadap sebagian besar dana penyelenggaraannya.
masyarakat
(4) Alokasi bantuan pemerintah ditetapkan berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan satuan pendidikan.
BAB VI TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pasal 17 (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di wilayah kabupaten di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemerintah kabupaten mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengevaluasi, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan. (3) Pemerintah kabupaten bertanggungjawab mengelola pendidikan sekurang-kurangnya : a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, program pendidikan non formal; b. penyelenggaraan program kesetaraan; c. penyelenggaraan program kecakapan hidup; dan d. penuntasan program wajib belajar 12 tahun. (4) Bupati melaksanakan ketentuan tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
BAB VII PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN Pasal 18 (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan dan Pemerintah Kabupaten. (3) Pembinaan dan pengendalian penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar nasional pendidikan.
BAB VIII KERJASAMA PENDIDIKAN Pasal 19
(1) Satuan pendidikan, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berkerjasama dengan pihak-pihak terkait. (2) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk: a. usaha penggalangan dana; b. tenaga ahli; c. sarana dan prasarana; dan d. pendidikan dan pelatihan. (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 3 September 2010 BUPATI KLUNGKUNG,
I WAYAN CANDRA Diundangkan di Semarapura pada tanggal 3 September 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
KETUT JANAPRIA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2010 NOMOR 3
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
I. UMUM Pendidikan merupakan pelayanan publik dasar yang akan menjadi salah satu faktor penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah. Kualitas SDM sendiri telah dipahami menjadi sebuah kunci keberhasilan, atau sebaliknya kegagalan, dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian terlihat kaitan yang sangat erat antara bidang pendidikan dengan SDM sebagai sebuah pondasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Pendidikan nasional merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengoptimalkan perkembangan peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, berbudaya, dan demokratis. Untuk mewujudkan berbagai tujuan pendidikan nasional, perlu untuk diselenggarakan sebuah proses pendidikan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klungkung bertujuan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tersebut di tingkat daerah. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pendidikan formal, non formal yang diselenggarakan secara berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat atau peserta didik. Untuk pendidikan formal dan non formal, secara khusus jalur ini ditata dalam suatu sistem penyelenggaraan terpadu yang dirancang agar menjadi sebuah pelayanan yang berkelanjutan, baik untuk satuan pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikan, serta peserta didik. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Klungkung dimaksudkan sebagai salah satu pelayanan yang menjamin salah satu hak dasar warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas SDM dalam kerangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daerah. Hal ini mengamanatkan agar penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan dengan prinsip menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengakses bidang ini. Secara khusus penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klungkung diarahkan agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa dan kompetensi yang berdaya saing global. Diaturnya bidang ini dalam peraturan daerah dimaksudkan agar ada jaminan hukum bagi setiap warga Kabupaten Klungkung untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi dan minat yang dimilikinya baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Sistem penyelenggaraan pendidikan terdiri dari komponen penyelenggara pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Satuan Pendidikan, Kurikulum, dan komponenekomponen lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi perluasan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui program wajib belajar 9 tahun. Pendidikan formal yang karena jenjangnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah diselenggarakan dengan memberikan ruang untuk mengembangkan budaya lokal, membaca, menulis, dan berhitung dengan jangkauan seluas mungkin bagi warga masyarakat. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Program penyetaraan/ pindah jalur dari paket A (SD) meneruskan ke SMP dan atau sebaliknya sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku secara nasional (PP 19 tahun 2005). Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3
