PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Kampung merupakan subsistem penyelenggaraan Pemerintah Nasional, sehingga Kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya ; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
-2-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ; 6. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56).
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK)
BADAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
2.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau ;
4.
Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Berau ;
5.
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah Kota ;
-3-
6.
Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7.
Kepala Kampung adalah Pemimpin Kampung yang berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangga sendiri ;
8.
Badan Permusyawaratan Kampung yang disingkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan Pemerintah Kampung sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Kampung ;
9.
Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung ; 11. Pemuka - Pemuka masyarakat adalah tokoh - tokoh masyarakat yang terpilih dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan. BAB II KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG Pasal 2 (1) (2)
BPK berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung ; BPK merupakan mitra kerja dan sejajar dengan Pemerintah Kampung. BAB III FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG Pasal 3
(1)
BPK mempunyai fungsi :
-4-
a. Merumuskan dan menetapkan peraturan kampung bersama Kepala Kampung ; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; (2)
Pelaksanaan fungsi BPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPK ; Pasal 4
BPK mempunyai wewenang : a. b. c. d. e.
Membahas rancangan peraturan kampung bersama kepala kampung ; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung dan peraturan kepala kampung ; Mengusulkan kepangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung ; Membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung ; Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan dan Menyalurkan aspirasii masyarakat . Pasal 5
BPK mempunyai hak : a. b.
Meminta keterangan kepada pemerintah Kampung ; Menyatakan pendapat ; Pasal 6
Anggota BPK mempunyai hak : a. b. c. d. e. f. g. h.
Mengajukan rancangan peraturan kampung ; Mengajukan pertanyaan ; Meminta pertanggung jawaban Kepala Kampung ; Menilai, Menerima dan menolak pertanggung jawaban Kepala Kampung ; Mengadakan perubahan rancangan peraturan kampung ; Menetapkan peraturan tata tertib BPK ; Memilih dan dipilih ; Memperoleh tunjangan. Pasal 7
Anggota BPK mempunyai kewajiban : a.
Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
-5-
b.
Mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang - Undangan ;
c.
Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung ;
d.
Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
e.
Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat ;
f.
Memproses pemilihan Kepala Kampung ;
g.
Menghormati nilai-nilai masyarakat setempat ;
h.
Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
i.
Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
sosial
budaya
dan
adat
serta
istiadat
BAB IV KEANGGOTAAN BPK Pasal 8 (1)
Jumlah anggota BPK ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan kampung ;
(2)
Adapun kualifikasi jumlah anggota BPK tersebut yaitu : a. Jumlah penduduk kurang dari 2000 jiwa, 5 orang anggota ; b. 2001 Penduduk sampai dengan 3000 jiwa, 7 orang anggota ; c. 3001 penduduk sampai dengan 4000 jiwa, 9 orang anggota ; d. Penduduk lebih dari 4000 jiwa 11 orang anggota. BAB V PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 9
(1)
Yang dapat menjadi anggota BPK adalah penduduk kampung,warga Negara Republik Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) minimal 2 ( dua) tahun berturut-turut dan tidak terputus-putus ;
-6-
(2)
Persyaratan sebagai calon anggota adalah : a.
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b.
Sehat Jasmani dan Rohani ;
c.
Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 ;
d.
Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
e.
Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam Partai Komunis organisasi terlarang lainnya ;
f.
Berpendidikan sekuang- k urangnya sekolah lanjutan pertama dan atau berpendidikan sederajat ;
g.
Berumur sekurang - kurangnya 25 tahun dan batas paling tinggi 65 tahun ;
h.
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
i.
Tidak pernah dihukum pennjara karena melakukan tindak pidana ;
j.
Berdomisili dan menetap sekurang - kurangnya 2 tahun secara berturut-turut dan mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat dikampung setempat ;
k.
Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK.
(3)
Anggota BPK dipilih dari dan oleh anggota penduduk kampung berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan ;
(4)
Pemilihan anggota BPK dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung dengan unsur - unsur keanggotaan panitia dari Aparat Kampung dan tokoh - tokoh masyarakat kampung. Pasal 10
Banyaknya bakal calon yang ditetapkan sebagai calon anggota BPK untuk dipilih adalah sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota BPK sebagaimana diatur dalam pasal 8. Pasal 11 (1)
Calon terpilih anggota BPK ditetapkan berdasarkan daftar urutan peolehan suara terbanyak dari calon anggota yang ditetapkan ;
(2)
Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan ;
(1)
-7-
(3)
Calon yang memperoleh suara yang tidak memenuhi peringkat untuk diangkat menjadi anggota BPK dipersiapkan sebagai calon anggota dafar tunggu pergantian antar waktu anggota BPK. Pasal 12
(1)
Peresmian anggota BPK ditetapkan dengan keputusan Bupati ;
(2)
Anggota BPK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama - sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
(3)
Susunan kata-kata sumpah/janji BPK sebagai berikut : “Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya : Selaku anggota BPK Kampung ………………….. dengan sebaik-baiknya, sejujur - jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara, serta peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesa”. Pasal 13
(1)
Pimpinan BPK terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris ;
(2)
Rapat Pemilihan Pimpinan BPK untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda ;
(3)
Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yag diadakan secara khusus. Pasal 14
(1)
Pimpinan dan anggota BPK tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung ;
(2)
Pimpinan dan anggota BPK dilarang : a.
Sebagai pelaksana proyek kampungya ;
b.
Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
-8-
c.
Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
d.
Menyalahgunakan wewenang dan ;
e.
Melanggar sumpah janji jabatan. Pasal 15
Masa jabatan anggota BPK adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pasal 16 Keanggotaan BPK berhenti atau diberhentikan karena : a. b. c. d. e. f. g.
Meninggal dunia ; Atas permintaan sendiri ; Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPK yang baru ; Melanggar sumpah dan janji ; Terdakwa dan terpidana ; Melakukan perbuatan tercela dan bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku ; Tidak bertempat tinggal dikampung setempat atau pindah penduduk. Pasal 17
(1)
Pemberhentian anggota BPK diusulkan oleh ketua BPK dan atau Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat setempat ;
(2)
Anggota BPK yang berhenti karena meninggal dan atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPK ;
(3)
Anggota BPK yang diberhentikan harus persetujuan 2/3 jumlah anggota BPK yang hadir.
dunia
mendapatkan
Pasal 18 (1)
Anggota BPK yang berhenti dan atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian anggota antar waktu ;
-9-
(2)
Pergantian anggota antar waktu sebagaimana ayat (1) diambil atau diangkat dari calon yang terdapat pada daftar berikutnya dari hasil pemilihan sebagaimana disebutkan Pasal 11, ayat (3) ;
(3)
Masa jabatan keanggotaan BPK pengganti antar antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPK yang berhenti atau diberhentikan ;
(4)
Mekanisme penetapan anggota BPK pengganti antar waktu dengan cara rapat atau musyawarah dan mufakat. Pasal 19
Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPK, Bupati menerbitkan Surat Keputusan sebagai pengesahan. Pasal 20 (1)
Apabila pimpinan BPK berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPK ;
(2)
Mekanisme Penggantian pimpinan BPK dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat ;
(3)
Masa jabatan pimpinan BPK pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPK yang berhenti atau diberhentikan. Pasal 21
(1)
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK dibantu oleh Pegawai Sekretariat BPK ;
(2)
Bahwa Sekretariat BPK diangkat atas usul Kepala Kampung atas persetujuan BPK ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung ;
(3)
Sekretariat BPK dipimpin oleh sekretaris BPK ;
(4)
Alat kelengkapan BPK lainnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPK. BAB VI RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
- 10 -
Pasal 22 (1)
Rapat BPK dipimpin oleh Ketua BPK ;
(2)
Rapat BPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkuranya ½ ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak ;
(3)
Dalam hal tertentu rapat BPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPK, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1(satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir ;
(4)
Hasil rapat BPK ditetapkan dengan keputusan BPK dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPK dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat. Pasal 23
Rapat BPK dilaksanakan paling sedikit ( 2) kali dalam satu tahun. Pasal 24 (1)
Pimpinan dan anggota BPK menerima dengan kemampuan keuangan kampung ;
tunjangan
sesuai
(2)
Tunjangan pimpinan dan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK). Pasal 25
(1)
Untuk kegiatan-kegiatan BPK disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan kampung yang dikelola oleh sekretariat BPK ;
(2)
Biaya untuk kegiatan-kegiatan BPK ditetapkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ( APBK). Pasal 26
Pimpinan dan anggota BPK dapat melakukan diskusi dan dengar pendapat serta menampung segala aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebagai bahan rapat kerja dengan pihak Pemerintah Kampung.
- 11 -
BAB VII TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU BPK Pasal 27 (1)
Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPK dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati ;
(2)
Hal-hal yang dikecualikan adalah :
(3)
a.
Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan ;
b.
Diduga telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari. Pasal 28
(1)
Dalam hal anggota BPK melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan 16 pimpinan BPK mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPK yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan pergantian antar waktu.
(2)
Pergantian antar waktu anggota BPK diambil dari calon anggota daftar tunggu sebagaimana dimaksudkan Pasal 11 ayat (3) ;
(3)
Untuk penggantian anggota BPK antar waktu dilaksanakan dalam rapat BPK yang dipimpin ketua BPK. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29
Kepala Daerah dan Camat penyelenggaraan BPK.
wajib
membina
dan
mengawasi
Pasal 30 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi :
- 12 -
a.
b.
c.
d. e. f. g.
Menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturanya kepada Kecamatan dan Kampung ; Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan, penyusunan peraturan kampung, Peraturan Kepala Kampung ; Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan evaluasi serta pengawasan peraturan kampung ; Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Kampung ; Menyelenggarakan pendidikan, latihan dan bimbingan teknis lainnya ; Memberikan sangsi atas penyimpangan dan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan BPK ; Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselarasi pembangunan kampung. Pasal 31
Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kecamatan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi :
terhadap
a.
Memfasilitasi penyusunan peraturan kampung dan Peraturan Kepala Kampung serta pelaksanaan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada Kampung ;
b.
Memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundangan-Undangan serta administrasi tata Pemerintahan Kampung ;
c.
Memfasilitasi kerjasama antar Kampung dan kerjasama kampung dengan pihak ketiga serta kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32
(1)
Masa jabatan Pimpinan dan Anggota BPK yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya ;
(2)
Anggota BPK yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas dan masih berlaku sampai habis masa jabatannya.
- 13 -
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Berau ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2001 Nomor 63) dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 34 Peraturan Kampung tentang yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau ini. Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Juni 2007 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Juni 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, ttd H. IBNU SINA ASYARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2007 NOMOR 11
