PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya harus dikelola melalui upaya - upaya konservasi agar dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan belum efektif mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, maka perlu diatur kembali ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perikanan. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994) jo. Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) ;
-2-
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventions on the Law of the Sea Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keaneragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776) ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803) ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) ;
-3-
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804) ; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ; 23. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51); 24. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 73); 25. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterflow Habitat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 73); 26. Keputusan Presiden No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl; 27. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupatwn Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56) ; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14) ; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU
-4-
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIKANAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau ; 5. Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Berau ; 6. Wilayah Kabupaten Berau secara Geografis terletak diantara 116° BT sampai 119° BT dan 1° LU sampai 2° 33' LU ; 7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan ; 8. Pengelolaan Perikanan dan ekosistemnya; rangkaian kegiatan terhadap sumber daya perikanan yang dilakukan secara adaptif, kolaboratif dan partisipasi aktif dari seluruh pihak meliputi perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat ; 9. Ekosistem adalah kesatuan komoditas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta interaksi fungsional antara mereka, maupun dengan lingkungannnya, seperti ekosistem, mangrove, ekosistem estuari, ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun ; 10. Habitat adalah suatu tempat atau lingkungan yang paling cocok atau sesuai bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan atau hewan ; 11. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem ; 12. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional ; 13. Sumber Daya Laut adalah Unsur-unsur hayati dan Non Hayati di dalam perairan laut yang secara keseluruhan membentuk ekosistem ;
-5-
14. Wilayah Pesisir adalah ruang kesatuan geografis antara perairan laut dan darat yang berisi berbagai aspek ekologis dimana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi seluruh wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut, sedangkan dibagian wilayah laut adalah wilayah perairan Kabupaten sesuatu peraturan yang berlaku ; 15. Kawasan Konservasi Laut; adalah pengelolaan sumber daya alam hayati laut yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, serta merehabilitasi sumber daya alam laut yang rusak ; 16. Pengelolaan Pesisir Terpadu adalah suatu proses pengelolaan sumber daya alam pesisir dan jasa lingkungan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horisontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen sehingga pengelolaan sumber daya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan ; 17. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan dan ekosistemnya ; 18. Daya Dukung adalah batas ambang banyaknya kehidupan atau kegiatan ekonomi yang dapat didukung oleh suatu lingkungan, sering berarti sejumlah tertentu individu dari suatu jenis / spesies yang dapat didukung oleh suatu habitat atau dalam pengelolaan sumber daya berarti batas - batas yang wajar dari pemukiman manusia dan / atau penggunaan sumber daya ; 19. Kegiatan perikanan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan baik untuk tujuan komersial maupun untuk tujuan lain ; 20. Hasil perikanan adalah sumber daya perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial dan kepentingan lainnya ; 21. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya ; 22. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ; 23. Alat tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk mengambil hasil laut ; 24. Alat bantu adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk membantu dalam upaya pengambilan hasil laut ;
-6-
25. Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaaan, dan kesinambungannnya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan ; 26. Usaha Perikanan adalah semua usaha peorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial ; 27. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ; 28. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan atau dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya ; 29. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya ; 30. Pengembangan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat nelayan agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan secara lestari ; 31. Nelayan andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK (Daya Kuda) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan diluar daerah asal nelayan tersebut ; 32. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Berau. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.
-7-
Pasal 3 Pengelolaan perikanan bertujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka membangun masyarakat Kabupaten Berau yang sejahtera secara ekonomis dan berkesinambungan. BAB III PENGELOLAAN PERIKANAN DAN EKOSISTEMNYA Pasal 4 (1)
(2)
(3)
Pengelolaan perikanan dan ekosistemnya dilakukan melalui: a. Pemanfaatan secara berkelanjutan yang menjamin kelestarian sumberdaya ikan ; b.
Memperhatikan peran serta dan menjamin hak masyarakat lokal ;
c.
Penyusunan pengelolaan perikanan yang berdasarkan atas pertimbangan/kajian ilmiah, termasuk dalam penetapan zona, daya dukung dan jenis alat tangkap ;
d.
Pengembangan Kawasan Konservasi Laut (KKL) meliputi konservasi habitat, jenis dan genetik ikan mencakup upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan ;
e.
Pengelolaan KKL didasarkan pada suatu rencana pengelolaan (management plan) dan instansi terkait wajib menyusun dokumen yang berisi pokok-pokok rencana pengelolaan.;
f.
Lembaga pengelolaan KKL merupakan lembaga kolaboratif, adaptif dan professional yang mengedepankan tanggungjawab pelestarian sumberdaya, kelangsungan habitat dan pemanfaatan oleh masyarakat secara lestari.
Pemanfaatan secara berkelanjutan harus mematuhi : a.
Daya dukung sumberdaya perairan ;
b.
Potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan ;
c.
Jenis dan lokasi penangkapan ;
d.
Jenis dan jumlah alat tangkap dan atau alat bantu ;
e.
Jalur penangkapan ;
Kegiatan budidaya secara berkelanjutan harus mematuhi : a.
Jenis budidaya ;
b.
Lokasi (tata ruang, pelestarian) ;
c.
Sarana dan prasarana ;
d.
Daya dukung lahan dan jalur hijau.
-8-
BAB IV USAHA PERIKANAN Pasal 5 (1)
Setiap usaha perikanan yang dilakukan harus Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
memenuhi
(2)
Setiap usaha perikanan yang dilakukan harus memperhatikan aspek kelestarian dan daya dukung sumberdaya ikan di perairan Kabupaten Berau ;
(3)
Setiap usaha perikanan yang dilakukan harus melibatkan peran serta masyarakat lokal ;
(4)
Setiap usaha perikanan harus mendapat izin dari Kepala Daerah ;
(5)
Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;
(6)
Setiap nelayan andon yang telah memiliki SIPI dan atau SIUP dari daerah asalnya diwajibkan melaporkan kepada Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Berau ;
(7)
Mekanisme mendapatkan izin dan keterangan lapor akan diatur dengan Peraturan Bupati. BAB V PENGGUNAAN ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU Pasal 6
(1)
Penggunaan alat tangkap dan atau alat bantu di dalam kawasan perairan diatur oleh instansi yang berwenang ;
(2)
Jenis alat tangkap dan atau alat bantu yang diperbolehkan digunakan di perairan Kabupaten Berau harus memperhatikan kelestarian dan ramah lingkungan serta kemampuan masyarakat lokal. BAB VI PENGOLAHAN PRODUK PERIKANAN Pasal 7
(1)
Kegiatan pengolahan produk perikanan harus memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan ramah lingkungan ;
-9-
(2)
Pengolahan produk perikanan dilarang menggunakan bahan tambahan yang berbahaya baik bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. BAB VII PANGKALAN PENDARATAN IKAN Pasal 8
(1)
Setiap kapal dan atau kendaraan pengangkut ikan segar yang akan dipasarkan di Kabupaten Berau wajib mendaratkan ikan di PPI Berau ;
(2)
Kapal dan atau kendaraan pengangkut ikan segar yang mendaratkan ikan tangkapan dan budidaya di PPI harus memenuhi dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
(3)
Kapal dan atau kendaraan pengangkut ikan segar yang tidak memungkinkan untuk mendaratkan ikan di PPI Berau diwajibkan melaporkan kepada petugas pos perikanan terdekat. BAB VIII PENGIRIMAN DAN/ATAU PENGANGKUTAN IKAN Pasal 9
(1)
Pengiriman dan atau pengangkutan jenis ikan wajib dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
(2)
Dokumen pengiriman dan atau pengangkutan sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk, berisi: a. Jenis dan Jumlah ikan ; b. Daerah tujuan ; c. Identitas orang dan atau Badan Hukum yang mengirim dan atau yang menerima ; d. Peruntukkan pemanfaatan ikan. BAB IX KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN Pasal 10
(1)
Konservasi sumber daya ikan merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah bersama masyarakat ;
(2)
Ruang lingkup konservasi sumber daya ikan meliputi :
- 10 -
(3)
a. Konservasi ekosistem ; b. Konservasi jenis ; c. Konservasi genetik. Tipe ekosistem dan jenis yang harus dikonservasi mengacu kepada Peraturan yang telah ada ;
(4)
Pengelolaan konservasi sumber daya ikan dilakukan sesuai dengan Peraturan yang telah ada ;
(5)
Upaya konservasi masyarakat lokal ;
(6)
Jenis tumbuhan dan atau hewan yang dilarang diperdagangkan berdasarkan peraturan pemerintah mendapat prioritas utama untuk dilindungi.
harus
melibatkan
dan
memperhatikan untuk harus
Pasal 11 Zonasi / pemetakan di perairan bertujuan menghindari konflik dengan aktifitas manusia; melindungi kualitas alam dan atau budaya dengan cara: a.
Memperhatikan aspek pemanfaatan lestari oleh manusia ;
b.
Memperhatikan penyediaan perlindungan habitat, ekosistem, dan proses ekologis yang kritis dan atau langka dan atau endemis ;
c.
Mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
d.
Perencanaan dan penggunaan oleh berbagai pihak terkait dengan akses, pengembangan, sarana prasarana, pemeliharaan dan operasionalnya. BAB X PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 12
(1)
Pengelolaan sumberdaya perikanan dikembangkan untuk mendukung sejumlah program penelitian terapan secara langsung yang berhubungan dengan pengelolaan langsung di lapangan ;
(2)
Penelitian dapat bekerja sama dengan berbagai macam mitra penelitian dari Perguruan tinggi , LSM baik nasional maupun internasional ;
(3)
Setiap penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Orang dan Badan Hukum harus memperhatikan scientific right, royalty sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku ;
(4)
Setiap hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain harus disampaikan ke Kepala Daerah.
- 11 -
BAB XI PEMANTAUAN SUMBERDAYA PERIKANAN Pasal 13 (1)
Pemerintah Kabupaten Berau melakukan pemantauan habitat dan jenis di perairan untuk mengarah kepada manajemen yang adaptif untuk menentukan tolak ukuran keberhasilan program pengelolaan ;
(2)
Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) membantu mencegah aktifitas destruktif dan memberikan kesempatan berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan dengan para pengguna sumberdaya ;
(3)
Kegiatan pemantauan dilakukan berlandaskan keilmuan dan bekerjasama dengan pihak lain dan hasil pemantauan akan disosialisasikan secara berkala ke masyarakat luas. BAB XII HAK MASYARAKAT Pasal 14
(1)
Pemerintah Daerah mengakui hak-hak masyarakat lokal, perorangan maupun kolektif, atas usaha-usaha atau kegiatan budidaya, sistem penangkapan maupun cara penangkapan ikan serta pemungutan hasil laut lainnya, yang secara nyata telah menjadi praktek yang berlangsung luas dan lama, dan dilakukan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memelihara kelestarian di lingkungan pesisir, laut dan perairan umum ;
(2)
Setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pihak lain sebelum pemberian izin oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Pasal 15
(1)
Pemerintah Daerah akan memfasilitasi pengembangan masyarakat dengan memperhatikan kondisi spesifik setiap kelompok masyarakat dan diarahkan agar mengurangi ketergantungan masyarakat setempat terhadap sumberdaya alam secara berlebihan dan merusak ;
(2)
Masyarakat setempat yang mendukung tujuan pengelolaan kawasan dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upaya ini dapat diberi penghargaan.
- 12 -
BAB XIII PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN Pasal 16 (1)
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia dibidang perikanan ;
(2)
Pemerintah Daerah membangun kepedulian dari para pengguna sumberdaya tentang konservasi, melalui penyampaian pesan yang tepat dan jelas bagi masyarakat pengguna sumberdaya. BAB XIV PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU Pasal 17
Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu dilakukan melalui: (1) Penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan prioritas Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi terkait ; (2)
Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumber daya wilayah pesisir, dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung lingkungan ;
(3)
Mendorong kerja sama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu antara masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan ;
(4)
Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola sumber daya wilayah pesisir secara terpadu oleh masyarakat lokal tingkat kampung ;
(5)
Melakukan upaya-upaya rehabilitasi kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut yang mengalami kerusakan. BAB XV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIKANAN Pasal 18
(1)
Pengawasan dan pengendalian meliputi kegiatan budidaya, penangkapan dan pengolahan ;
(2)
Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara operasional dilakukan melalui kegiatan pos jaga, patroli bergerak, dan pos jaga terapung ;
- 13 (3)
Pengawasan sumberdaya juga meliputi scientific right dan sejenisnya ;
(4)
Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19
(1)
Selain Penyidik dari Polri Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran atas ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum di tempat Penyidik ditempatkan ;
(1)
Dalam melakukan tugas, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; b. Melakukan tindak pidana pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat ; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; g. Mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ; i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri kepada tersangka atau keluarganya ; j. Mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penyidikan dilaporkan kepada penyidik Polri.
(2)
BAB XVII SANKSI-SANKSI Pasal 20 (1)
Setiap jenis pelanggaran di bidang perikanan, akan dikenakan sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang sesuai meliputi : a. Ijin, jalur, zona, retribusi, alat tangkap, alat bantu disebut pelanggaran ;
- 14 a.
(2) (3)
(4)
Penggunaan alat tangkap destruktif atau merusak, penangkapan hewan dan atau tumbuhan yang dilindungi disebut kejahatan atau tindak pidana. Setiap orang dan atau badan usaha yang melanggar ketentuan akan dicabut izinnya ; Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Peraturan Daerah ini diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) ; Selain ancaman pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas, tindakan yang menyebabkan kerusakan ekosistem sumber daya laut diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
(1)
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah ;
(2)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Ikan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah. Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Juni 2007 BUPATI BERAU, d.t.t. H. MAKMUR HAPK Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Juni 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, d.t.t. H. IBNU SINA ASYARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2007 NOMOR 3
