PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa Partai Politik merupakan wadah setiap warga Negara dalam merumuskan kebijakan Negara yang menganut Sistem Perwakilan ; b. bahwa untuk mengembangkan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta untuk meningkatkan peran serta Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan, maka dipandang perlu diberikan Bantuan kepada Partai Politik dalam Daerah Kabupaten Berau. c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang; 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 3851) ; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251 ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
-2-
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ; 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ; 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ; 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 402) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU DAN BUPATI BERAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah : Daerah Kabupaten Berau ;
-3-
b. c. d.
e. f.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; Kepala Daerah adalah Bupati Berau ; Partai Politik adalah setiap Organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan, baik anggotannya maupun Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum ; Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ; Bantuan keuangan Partai Politik adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau kepada Partai Politik yang berhasil mendudukan wakilnya di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau. BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 2
(1)
Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
(2)
Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
(3)
Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap Tahun Anggaran terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005. BAB III PENETAPAN JUMLAH BANTUAN Pasal 3
(1)
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah ;
(2)
Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun untuk setiap kursi Partai Politik yang ada di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu tahun 2004 ;
-4-
BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN Pasal 4 (1)
(2)
Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan : a.
Surat Keputusan DPD/DPC Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Politik Kabupaten Berau yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah ;
b.
Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
c.
Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah ;
d.
Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPP/DPC atau sebutan hlainnya yang sah diatas materai dengan menggunakan Kop Surat ;
e.
Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 3 (tiga) .
Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesbang dan Linmas dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah . BAB V PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK Pasal 5
(1)
Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
-5-
(2)
Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di Ketuai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Berau dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Berau ;
(3)
Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau . BAB VI PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Pasal 6
Penyerahan bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Kepala Daerah kepada Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah. Pasal 7 Penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persyaratan administrasi : a. Surat Keterangan Bank yang nenyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPD/DPC Partai Politik tersebut ; b. Surat Tanda Terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk Kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik dengan mvenggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik ; c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas sebagai Pihak Pertama dan olen Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua. BAB VII LAPORAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 8 (1) Laporan penggunaan Bantuan Kepada Partai Politik diwajibkan membuat Laporan tertulis hasil kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ; (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah ;
-6-
(3) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan juga kepada Ketua Pemilihan Umum Daerah ; (4) Kepala Daerah berhak membatalkan Bantuan Keuangan kepada Partai politik apabila diketahui bahwa Partai politik tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku / atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2). BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenaii pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ; Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2003 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tIdak berlaku lagi . Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 20 Oktober 2006. BUPATI BERAU d.t.t. H. MAKMUR. HAPK. Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 20 Oktober 2006 SEKRETARIS DAERAH, d.t.t. H. IBNU SINA ASYARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2006 NOMOR 7
