PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR
1 TAHUN 2006 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, Menimbang
: a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi pada Pemilu Tahun 2004; b. bahwa sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, maka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4251); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4513); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 40). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG dan BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/ Sijunjung; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung; 7. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, Bangsa, dan Negara melalui Pemilihan Umum; 8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung; 9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lain adalah pengurus Partai Politik di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Partai Politik.
BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 2 (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004; (3) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran; (4) Bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
Pasal 3 (1) Besarrya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi; (3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,-( lima belas juta rupiah) per-tahun.
3
BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN Pasal 4 (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan : a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya; b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang; c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD; d. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 3 (tiga). (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD; (3) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kepala Kantor Kesbangpol atau sebutan lain.
BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK Pasal 5 (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. (2) Tim peneliti dan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kakan Kesbangpol dan anggota terdiri dari KPUD serta Sekretariat Daerah; (3) Pembentukan Tim peneliti dan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
4
Pasal 6 Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Pasal 7 Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Kakan Kesbangpol kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya, dan disaksikan oleh Bupati.
Pasal 8 Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut : a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik; b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik; c. Berita acara serah terima di buat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kakan Kesbang Pol sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan Lainnya sebagai Pihak Kedua;
Pasal 9 Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 10 (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kakan Kesbangpol atau sebutan lain; (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung; (3) Laporan penggunaan bantuan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada KPUD.
5
Pasal 11 Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka seluruh aturan tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
Ditetapkan di pada tanggal
: :
Muaro Sijunjung 12 Januari 2006
BUPATI SAWAHLUNTO SIJUNJUNG,
DARIUS APAN Diundangkan di pada tanggal
:Muaro Sijunjung :12 Januari 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
ZULFIKAR. BA NIP. 410003473,LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2006 NOMOR 1
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR
1 TAHUN 2006 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK I.
PENJELASAN UMUM
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka di Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset Negara maka untuk mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan
kursi
memperjuangkan
di
tujuan
Lembaga partai
Perwakilan
politik
dalam
Rakyat kehidupan
Daerah
guna
bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas
7
Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 1
LAMPIRAN I
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR : 1 TAHUN 2006 TANGGAL : 12 Januari 2006 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
BENTUK BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004 Nomor : Pada …………… tanggal…………… bulan……… tahun………… Tim Penelitian dan Pemerikasa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor….. Tahun …… tanggal …….. telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan admionistrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun …. Yang diajukan oleh DPC ……..
8
Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Tim menyatakan bahwa Partai Politik ………… telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi padaPemilihan Umum Tahun …… sebanyak ………… Rp. 15.000.000,- = Rp. …………… Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
(………………..) (………………..) (………………..) (………………..) (………………..) (………………..) (………………..)
Muaro Sijunjung, 12 Januari 2006 BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
DARIUS APAN Diundangkan di pada tanggal
:Muaro Sijunjung : 12 Januari 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
ZULFIKAR. BA NIP. 410003473,LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2006 NOMOR 1 LAMPIRAN II
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR : 1 TAHUN 2006 TANGGAL : 12 Januari 2006 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Nomor :
Pada …………… tanggal…………… bulan……… tahun………… dibawah ini :
yang bertanda tangan
1. Bupati Sawahlunto/Sijunjung atau Pejabat yang ditunjuk ……… selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ………………. Selanjutnya disebut Pihak II.
9
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun ……….kepada DPC ……………….. sejumlah Rp. …….. dan Pihak II telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung melalui Rekening Bank Partai Politik ………… Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung diterima oleh DPC Partai Politik ………………. yang bersangkutan. Muaro Sijunjung, ………… Pihak Kedua, DPC ………….. Ketua
Pihak Pertama, A.n. Bupati Sawahlunto/Sijunjung …………………………………..
(…………………….) Bendahara
(………………………)
(……………………)
Muaro Sijunjung, 12 Januari 2006 BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
DARIUS APAN Diundangkan di pada tanggal
:Muaro Sijunjung : 12 Januari 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
ZULFIKAR. BA NIP. 410003473,LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2006 NOMOR 1 LAMPIRAN III
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR : 1 TAHUN 2006 TANGGAL : 12 Januari 2006 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KOP SURAT PARTAI POLITIK
BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN …… Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005
10
Nama Partai Politik Sekretariat NPWP Thn….. Nmor Rekening Bank Alamat Jumlah Kersi Jumlah Dana
:
Kegiatan : Admisitrasi dan/Atau
:
Pelaksanaan Audit : Tgl…., Bln…,
: : : : Rp. ……. Muaro Sijunjung, …………. Kepada Yth. Bupati Sawahlunto/Sijunjung Di – Muaro Sijunjung
Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut : NO 1
JENIS BELANJA 2
1.
Belanja Kebutuhan Administrasi
2.
Belanja Daya dan Jasa
3.
Lain-lain Pengeluaran
JUMLAH UANG 3
KETERANGAN 4
Terbilang :
BENDAHARA UMUM
KETUA UMUM
(…………………….)
(………………………)
Telah diaudit Bawasda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
(……………………)
Muaro Sijunjung, 12 Januari 2006 BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
11
DARIUS APAN
Diundangkan di pada tanggal
:Muaro Sijunjung : 12 Januari 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
ZULFIKAR. BA NIP. 410003473,LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2006 NOMOR 1
12
