PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BERAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, maka perlu adanya penyediaan air bersih yang berkuantitas, kontinuitas dan kualitas yang memenuhi standar kesehatan ; b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah dalam melaksanakan pembangunan Perekonomian di Daerah perlu melakukan efisiensi dan pengembangan profesionalisme manajemen pengelolaan Perusahaan Air Minum ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Berau. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
-2-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BERAU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ; 2. Pemerintah Kabupaten Berau adalah Bupati Berau beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau ; 5. Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Berau 6. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau ; 7. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian dari kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk dijadikan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah ; 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direktur dalam menjalankan pengelolaan PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau ; 9. Direktur adalah Orang yang bertanggung jawab dan mengurus untuk kepentingan PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di Luar Pengadilan ; 10. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Segah yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur PDAM atas persetujuan Badan Pengawas ;
-3-
11. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak 1 (satu) tahun buku. BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA LAPANGAN USAHA Pasal 2 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Berau diberi nama “ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau. “ Pasal 3 (1) (2)
Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Redeb Kabupaten Berau ; Perusahaan Daerah Air Minum dapat mempunyai Cabang yang berkedudukan di Kantor Cabang di Ibu Kota Kecamatan. Pasal 4
Perusahaan Daerah Air Minum mengusahakan Penyediaan air minum yang memenuhi syarat standar kesehatan bagi masyarakat dan usaha lainnya. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 (1)
(2)
Perusahaan Daerah Air Minum didirikan bermaksud memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat akan kebutuhan air minum yang memenuhi standar kesehatan ; Perusahaan Daerah air Minum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah sebagai sarana pendorong pengembangan perekonomian Daerah. BAB IV MODAL Pasal 6
(1) (2)
Modal Perusahaan Daerah Air Minum merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan ; Modal Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari semua kekayaan aktiva dan pasiva dari Perusahaan yang ada saat ini ;
-4-
(3)
(4) (5)
Modal Perusahaan Daerah sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat ditambah dengan penyertaan modal, bantuan, subsidi, serta pinjaman baik melalui dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, maupun APBN, dan Lembaga Keuangan Lainnya ; Modal Perusahaan yang diperoleh atas kerjasama dengan pihak ke tiga ; Modal yang diperoleh dengan melakukan pinjaman atau kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas. BAB V ORGANISASI Pasal 7
(1)
(2)
Susunan Organisasi Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Berau terdiri dari : a. Dewan Pengawas ; b. Direktur Dalam melaksanakan tugas Direktur harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan pertanggung-jawaban. Pasal 8
Struktur organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana terlampir. BAB VI DEWAN PENGAWAS Pasal 9 (1)
(2) (3)
Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ; Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) Tahun ; Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. menguasai manajemen PDAM ; b. memiliki loyalitas, integritas dan dedikasi ; c. Menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas ;
-5-
d.
Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan Direktur sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. Pasal 10
Dewan Pengawas beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, dan paling banyak 5 (lima) orang seorang diantaranya dipilih sebagai ketua merangkap anggota. Pasal 11 (1)
(2)
Masa jabatan anggota Dewan pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya ; Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan apabila anggota Badan Pengawas mampu melakukan Pengawasan terhadap Direktur dalam memberikan pelayanan air minum. Pasal 12
(1) (2) (3)
Dewan Pengawas bertugas mengawasi dan memberi nasehat kepada Direktur ; Dewan Pengawas wajib membuat dan memelihara risalah rapat Badan Pengawas; Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 13
Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu : a. Pembantu Administrasi Sekretariat diangkat oleh Ketua Dewan Pengawas ; b. Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dibebankan Perusahaan. Pasal 14 (1)
Penghasilan badan pengawas terdiri dari : a. Uang jasa ; b. Jasa Produksi.
(2)
Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Pasal 15
Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya disebabkan oleh :
-6-
a.
Tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan Anggaran Perusahaan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang obyektif ;
b.
Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
c.
Tidak memenuhi syarat-syarat dimaksud Pasal 9 ayat (3) ;
d.
Adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan ;
e.
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
f.
Meninggal dunia ;
g.
Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik atas rekomendasi Tim Dokter yang ditunjuk oleh Bupati. BAB VII DIREKTUR Pasal 16
(1)
(2) (3)
(4)
Perusahaan Daerah Air Minum dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian terdiri dari Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Tehnis dan Kepala Bagian Hubungan langganan ; Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ; Pengangkatan Direktur sebagaimana tersebut pada ayat (1) setelah dialakukan fit and propertest (uji kemampuan dan kelayakan) ; Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur sebagaimana ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 17
(1)
(2)
Direktur tidak diperbolehkan merangkap jabatan sturuktural atau fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah atau di Perusahaan lain. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan maka Bupati dapat memberhentikan Direktur. Pasal 18
Direktur dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan ; b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Bupati ;
-7-
c.
d. e. f. g. h.
Rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagaimana maksud poin (b) memuat : 1) Rencana anggaran (Program kerja dan anggaran tahunan) secara rinci ; 2) Hal-hal lain yang memerlukan keputusan pemilik modal ; Melakukan perubahan program kerja setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas. Membina Pegawai/ Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum ; Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan serta mengelola kekayaan Perusahaan ; Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar Pengadilan ; Menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan Laba/rugi. Pasal 19
Direktur dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan yang berlaku serta atas persetujuan Dewan Pengawas ; b. Mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan serta memindahtugaskan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c. Menandatangani laporan keuangan ( Neraca dan perhitungan Laba/ rugi) ; d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan Bupati. Pasal 20 (1) (2)
(3)
Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sebagai Direktur 1 (satu) kali masa jabatan ; Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja, dan Pendapatan PDAM selama 1 (satu) tahun ; Pengangkatan masa jabatan untuk ke dua kalinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas. Pasal 21
(1)
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum dapat diberhentikan karena masa jabatannya telah berakhir dan atau tidak diperpanjang. a. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya disebabkan : Tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan Anggaran Perusahaan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang obyektif ;
-8-
(2)
(3) (4)
b.
Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
c.
Adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan;
d.
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
e.
Meninggal dunia ;
f.
Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik atas rekomendasi Tim Dokter yang ditunjuk oleh Bupati.
Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana ayat (1) huruf a, dan b ayat ini, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati ; Apabila perbuatan yang diperiksa mengandung unsur perbuatan pidana, maka Direktur dapat diberhentikan tidak dengan hormat ; Direktur yang diberhentikan sebagaimana pasal ini akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati. Pasal 22
Paling lama tiga bulan sebelum jabatan Direktur berakhir Badan Pengawas harus telah menyampaikan calon Direktur kepada Bupati, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dimaksud Badan Pengawas belum menyampaikan Calon maka Bupati segera mengangkat Direktur untuk sementara. Pasal 23 (1)
(2)
Bupati dengan Pertimbangan Badan Pengawas dapat mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan atau belum diangkat direktur yang baru ; Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 24
(1)
Direktur memerlukan persetujuan Bupati, dengan pertimbangan Badan Pengawas dalam hal melakukan : a. Mengadakan perjanjian kerjasama usaha kepada pihak ketiga dan atau pinjaman yang memungkinkan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan ; b. Memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda tidak bergerak atau benda bergerak milik perusahaan ; c. Penyertaan modal ke perusahaan lain ; d. Mengadakan investasi baru.
-8-
(2)
(3)
Dalam hal ini Direktur tidak melakukan ketentuan sebagaimana ayat (1) pasal ini, maka tindakan direktur tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggungjawab pribadi Direktur yang bersangkutan ; Bilamana Direktur berhalangan, maka tugas dilaksanakan oleh Kepala Bagian yang senior atau Kepala Bagian yang ditunjuk oleh Direktur. Pasal 25
(1) (2) (3)
Direktur Perusahaan Daerah berhak mendapatkan penghasilan terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi ; Direktur Perusahaan Daerah berhak mendapatkan cuti ; Besarnya penghasilan dan hak cuti Direktur ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas. BAB VIII ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN Pasal 26
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
Rencana Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan, dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran kas, serta Anggaran investasi ; Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim ; Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direktur berkewajiban mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan Persetujuan oleh Bupati ; Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah RKAP diajukan kepada Badan Pengawas, maka RKAP tersebut sudah ditetapkan ; Anggaran tambahan atau anggaran perubahan yang terdapat dalan RKAP harus mendapatkan persetujuan Bupati. Pasal 27
(1) (2)
(3) (4)
Setiap tri wulan Direktur menyampaikan laporan keuangan dan kinerja Perusahaan kepada Badan Pengawas ; Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direktur menyampaikan laporan tahunan yang berisikan neraca, perhitungan laba/rugi, arus kas (cash flow) perubahan ekuitas (equity), serta evaluasi kinerja, setelah diaudit oleh Auditor kepada Bupati melalui Badan Pengawas dan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; Penyusunan laporan tahunan harus sesuai dengan pedoman sistem akuntansi yang berlaku ; Hasil audit akuntan eksternal atas laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disahkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.
- 10 -
BAB IX PENGGUNAAN PEMBAGIAN LABA Pasal 28 (1)
(2)
(3)
Penggunaan laba perusahaan setelah dikurangi penyusutan / dana cadangan dan pajak penghasilan PDAM didistribusikan sebagai berikut : a. Untuk Anggaran Belanja Daerah (PAD) ; b. Untuk jasa produksi ; c. Untuk Dana Pensiun dan Pesangon ; d. Untuk Dana Sosial dan pendidikan ; e. Untuk Cadangan Umum Perusahaan ; Penggunaan laba Perusahaan digunakan dalam rangka meningkatkan kuantitas, kwalitas dan kontinuitas pelayanan umum dan usaha perintisan perusahaan yang bersangkutan ; Rincian penggunaan laba bersih berikut presentasinya sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 29
(1)
(2)
(3)
(4)
Direktur yang lalai dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya ; Semua Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum, termasuk Direktur yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut ; Karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direktur ; Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB X PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN Pasal 30
(1)
Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- 11 -
(2) (3) (4)
Guna melakukan likuidasI maka perlu dibentuK panitia likuidasI yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; Semua kekayaan Perusahaan daerah setelah dilakukan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah ; Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direktur dan Kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk menutupi akibat kepailitan tersebut, maka Direktur bertanggungjawab atas kerugian itu. BAB XI PELANGGAN Pasal 31
(1)
(2) (3) (4)
Untuk menjadi pelanggan perusahaan, wajib mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perusahaan ; Setiap Pelanggan wajib tercatat di perusahaan dan terikat sesuatu perjanjian sebagai pelanggan ; Pelanggan dibagi-bagi dalam golongan-golongan atau klasifikasi ; Pembagian golongan-golongan atau klasifikasi pelanggan sebagaimana ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Direktur Perusahaan atas persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas. BAB XII KEPEGAWAIAN Pasal 32
(1)
(2)
(3)
(4)
Kedudukan hukum pegawai, kenaikan golongan, mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan serta mutasi diatur dengan Peraturan Bupati ; Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai merupakan kewenangan Direktur setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas ; Perusahaan Daerah berkewajiban mengadakan peningkatan Sumberdaya Manusia dengan mengikuti pelatihan - pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan kemampuan ; Perusahaan Daerah berkewajiban mengikutkan Karyawan pada program Jaminan Sosial. Pasal 33
(1)
Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum berhak memperoleh penghasilan yang adil, dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan kinerja ;
- 12 -
(2)
Ketentuan pokok mengenai Penghasilan Karyawan / Badan Pengawas / dan Direktur diatur dengan Keputusan Bupati. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34
(1)
(2)
Dengan ditetapkannya peraturan pelaksaan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur PDAM masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini ; Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan dsiatur dengan Peraturan Bupati . BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Juni 2007 BUPATI BERAU, d.t.t. H. MAKMUR HAPK Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Juni 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, d.t.t. H. IBNU SINA ASYARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2007 NOMOR 7
