PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG KABUPATEN BERAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Kampung merupakan subsistim penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, sehingga Kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung Kabupaten Berau. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
-2-
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; 7. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG KABUPATEN BERAU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau ; 4. Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Berau ; 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Berau ; 6. Camat adalah Kepala Unit Kerja Kecamatan ; 7. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten Berau ; 8. Kepala Kampung adalah pimpinan kampung yang berkembang dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangga sendiri ;
-3-
9.
10. 11. 12.
13. 14.
15.
16. 17. 18.
19.
20.
21.
Badan Permusyawaratan Kampung yang disingkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung ; Pemerintah Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan kampung dan BPK ; Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai penyelenggra Pemerintah Kampung ; Pemuka-pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terpilih dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan ; Calon terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Kampung ; Pejabat Kepala Kampung adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu ; Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung ; Pemilih adalah penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ; Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh setiap pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ; Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Kampung dari warga setempat ; Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakuka baik dari segi pesyaratan administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Kepala Kampung yang dilakukan oleh penitia pemilihan ; Ujian Saringan adalah ujian yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik secara tertulis maupun lisan terhadap intelektualisasi, moral, kemampuan dari bakal calon Kepala Kampung ; Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih, berupa penyampaian program, visi dan misi yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Kampung. BAB II PROSES PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG Pasal 2
(1)
(2)
BPK Memberitahukan Kepala Kampung mengenai akan berakhirnya masa bakti jabatan Kepala Kampung secara tertulis sejak 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa bakti jabatan ; BPK memproses pemilihan Kepala Kampung, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa bakti jabatan Kepala Kampung, sekalipun tidak diajukan permohonan berhenti ;
-4(3)
3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti jabatan Kepala Kampung menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir kepada BPK, sebagai bahan perbaikan tugas-tugas berikutnya. Pasal 3
(1)
(2)
(3)
Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Kampung BPK membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPK, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti jabatan Kepala Kampung ; Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) keanggotaan terdiri dari unsur-unsur : a. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan ; b. Perangkat Kampung ; c. Tokoh-Tokoh Masyarakat. Banyaknya anggota panitia pemilihan Kepala Kampung disesuaikan dengan kebutuhan dengan ssusunan antara lain : a. Ketua ; b. Wakil Ketua ; c. Sekretaris ; d. Wakil Sekretaris ; e. Bendaharawan ; f. Seksi-Seksi ; g. Anggota Seksi Pasal 4
Panitia pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas : a. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Kampung berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat ; b. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Kampung dan meneliti serta melakukan pemeriksaan bakal calon, berdasarkan persyaratan yang ditentukan ; c. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemilih ; d. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPK ; e. Mengumumkan calon Kepala Kampung yang berhak dipilih dalam bentuk daftar serta daftar pemilih; f. Mengusulkan bakal calon Kepala Kampung kepada BPK untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung yang berhak dipilih ; g. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah dikonsultasikan dengan pihak BPK ; h. Membuat Berita Acara Pemilihan dan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung kepada BPK ; i. Melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung kepada BPK ; j. Membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan hingga selesainya pemilihan Kepala Kampung kepada BPK ; k. Dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-5-
Pasal 5 Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Kampung atau calon Kepala Kampung berhalangan maka keanggotaannya dalam panitia pemilihan digantikan dengan anggota BPK atau perangkat kampung lainnya atau tokoh masyarakat lainnya atas usul ketua panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan. Pasal 6 Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPK. Pasal 7 Yang dapat memilih Kepala Kampung adalah penduduk kampung sebagai warga Negara Republik Indonesia, yang : a. Terdaftar sebagai penduduk kampung yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP sekuang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus ; b. Sudah berumur 17 ( Tujuh belas) tahun atau pernah nikah ; c. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ; d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 8 (1)
(2) (3) (4)
Bakal calon Kepala Kampung yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan ; Kepala Kampung dipilih oleh penduduk kampung dari calon yang memenuhi syarat ; Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan pemilihan ; Pemilihan Kepala Kampung bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 9
(1)
Yang dapat dipilih menjadi Kepala Kampung adalah penduduk kampung warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. b. c.
Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ; Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
-6-
d.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau sederajat dan dibuktikan dengan izasah asli ; e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan ; f. Sehat jasmani dan rohani ; g. Berkelakuan baik, jujur dan berwibawa ; h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana tidak lebih kurungan penjara 5 Tahun ; i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; j. Penduduk kampung setempat dan terdaftar sekurangkurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa terputus kecuali bagi putra kampung yang berada diluar kampung bersangkutan ; k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat kampung setempat ; l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Kampung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu ; Pegawai Negeri Sipil yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Kampung dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Kampung tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ; Apabila calon Kepala Kampung tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 (Satu) huruf (d) maka Panitia mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah untuk minta persetujuan untuk menggunaikan ijazah SD/Sederajat ; Gaji dan penghasilan lainnya berhak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Kampung tetap dibayarkan oleh instansi induk dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersumber dari APBK, APBD maupun APBN ; Bagi Pegawai Negeri Sipil atau putra kampung yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Kampung harus bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan. Pasal 10
(1)
(2)
Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ; Calon Kepala Kampung dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
-7-
Pasal 11 Dalam pemilihan Kepala Kampung setiap penduduk kampung yang telah ditetapkansebagai calon yang berhak dipilih atau telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun BAB III PENCALONAN KEPALA KAMPUNG DAN KAMPANYE Pasal 12 Kepala Kampung yang sudah ditolak laporan keterangan pertanggung jawaban oleh BPK tidak menghalangi untuk mencalonkan diri ; sepanjang masa baktinya belum mencapai 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa baktinya selama 5 (lima) tahun. Pasal 13 (1) (2) (3)
(4)
(5)
Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) segera melakukan kegiatan penjaringan bakal Calon ; Setelah selesai penjaringan sebagaimana ayat (1) panitia pemilihan menetapkan tata cara penjaringan bakal calon ; Setelah tata cara penjaringan ditetapkan, panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon Kepala Kampung sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ; Bakal calon Kepala Kampung yang telah memenuhi persyaratan yang dimaksud ayat (3) ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan ; Calon Kepala Kampung yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (4) sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan bakal calon. Pasal 14
(1)
(2)
Panitia Pemilihan sebelum menetapkan bakal calon hasil penyaringan dapat melaksanakan ujian saringan dan dapat memanggil bakal calon untuk menyampaikan visi, misi dan program yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Kampung ; Bakal calon Kepala Kampung hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, yang memenuhi persyaratan, oleh panitia pemilihan diajukan kepada BPK untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilijh dengan dilampirkan : a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon ; b. Surat pernyataan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; c. Surat pernyataan tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
-8-
d.
e. f. g.
h.
i.
j. k. l. m. n.
o. p. q.
Surat pernyataan setia dan taat kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ; Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan Kepala Kampung ; Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kampung induk setempat ; Bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan surat keterangan dari atasan yang berwenang, mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, mempunyai kepribadian dan kepemimpinan, berwibawa, jujur, cerdas, berkemampuan dan terampil serta adil ; Bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang ; Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara tidak lebih kurungan 5 Tahun ; Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian ; Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah ; Daftar riwayat hidup ; Salinan dan atau potocopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu ; Akte kelahiran/surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya ; Paspoto (hitam putih) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar ; Permohonan tertulis bermaterai. Pasal 15
(1)
(2)
(3) (4)
Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 14, maka panitia mengajukan pengesahan calon kepada BPK ; Sebagaimana dimaksud ayat (1) BPK menetapkan nama - nama calon kepala kampung yang berhak dipilih berdasarkan urut abjad sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon dan sebanyakbanyaknya 5(lima) orang calon kepala kampung ; Nama-nama calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikembalikan kepada ketua panitia pemilihan ; Ketua panitia pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih, segera menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan kepala kampung dan menetapkan tanda gambar setiap calon yang berhak dipilih dituangkan dalam berita acara setelah berkonsultasi dengan BPK.
-9-
Pasal 16 (1)
(2) (3)
(4)
(5)
Calon kepala kampung yang berhak dipilih dapat mengkampanyekan program-program kepada masyarakat apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Kampung ; Kampanye harus dilaksanakan secara dialogis, terkendali, aman, tentram dan tertib dipimpin oleh Panitia pemilihan ; Kampanye yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala kampung dan tidak dibenarkan dalam bentuk : a. Pawai atau arakan-arakan ; b. Pemberian uang, barang dan atau pasilitas lainnya kepada pemilih ; c. Pemasangan Tato, tanda gambar, bendera calon, slogan dan lain sebagainya ; Kampanye diselenggarakan oleh panitia pemilihan paling lama 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan ; Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh panitia pemilihan termasuk batas waktu, pengawasan dan sistim pegendalian pelaksanaan kampanye. BAB IV PEMILIHAN CALON, TEHNIS PELAKSANAAN PEMUGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Pasal 17
(1)
(2)
Pemilhan calon kepala kampung yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari BPK ; Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dihadiri oleh panitia pemilihan, BPK dan para calon yang berhak dipilih. Pasal 18
(1) (2)
Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri ; Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif tidak terjadi pengunduran. Pasal 19
(1) (2) (3)
Calon kepala kampung yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan atau dukungan suara terbanyak ; Panitia pemilihan kepala kampung melaporkan hasil pemilihan kepala kampung kepada BPK. Calon kepala kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPK berdasarkan laporan dan Berita Acara pemilihan dari pemilihan kepala kampung.
- 10 -
Pasal 20 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (7) (8)
Sekurang - kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya pemilihan kepala kampung dan mengumumkan secara terbuka nama - nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan ; Pengumuman pemungutan dilakukan secara lisan dan atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan pemungutan suara; Pemilihan kepala kampung dilaksanakan secara langsung, umum bebas dan rahasia, jujur dan adil oleh penduduk kampung yang memenuhi persyaratan sebagaiman dimaksud Pasal 7 ; Setiap warga kampung yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun ; Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan ; Seorang pemilih hanya memberikan suara kepada 1(satu) orang calon yang berhak dipilih ; Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan ; Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon kepala kampung yang berhak dipilih harus berada ditempat pemungutan suara terkecuali dalam keadaan sakit. Pasal 21
(1)
(2)
(3)
Apabila calon kepala kampung yang berhak dipilih tidak dapat hadir ditempat pemungutan karena sesuatu hal, maka pemlihan kepala kampug ditunda paling lama 3 (tiga) hari ; Apabila sampai dengan batas waktu penundan calon kepala kampung yang berhak dipilih tetap tidak hadir, maka pemilihan kepala kampung tetap dilaksanakan ; Apabila calon kepala kampung yang tidak hadir tersebut mendapat suara terbanyak maka berlaku ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 peraturan daerah ini. Pasal 22
(1)
(2)
Pemilihan calon kepala kampung dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon kepala kampung yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia pemilihan ; Menentukan jumlah qorum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon kepala kampung sampai dengan pada saat pehitungan suara akan berakhir ;
- 11 -
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara, qorum sebagaiman dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan qorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan ; Apabila waktu penundaan rapat pemilihan calon kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) qorum tetap belum tercapai, maka rapat pemilihan kepala kampung ditunda oleh panitia pemilihan selambat-lambatnya 10 hari dengan ketentuan qorum 1/2 (stengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan ; Penundaan waktu rapat pemilihan calon kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dalam forum rapat oleh panitia pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara ; Apabila sampai batas waktu penundaan rapat pemiihan kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 4), qorum tetap belum tercapai, maka rapat pemilihan kepala kampung dinyatakan batal dan diulang dengan membuka kembali pendaftaran calon kepala kampung yang dituangkan dalam Berita Acara ; Apabila rapat pemilihan kepala kampung dinyatakan batal dan jabatan kepala kampung telah berakhir, maka Badan Permusyawaratan Kampung segera mengusulkan penjabat kepala kampung kepada Kepala Daerah. Pasal 23
Anggota BPK dan panitia pemilihan serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala kampung dan terdaftar dalam daftar pemilih yang sudah disyahkan oleh panita pemilihan. Tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. Pasal 24 (1)
Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon kepala kampung yang berhak dipilih Panitia pemilihan menyediakan : a. Papan pengumuman yang memuat nama - nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan penetapan Badan Permusyawaratan Kampung ; b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh ketua Panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ; c. Kotak suara berikut kuncinya yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan ; d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ; e. Alat pencoblosan didalam bilik suara dan bantalan tempat pencoblosan ; f. Papan tulis atau sejenisnya untuk menghitung perolehan suara per calonnya ;
- 12 -
(2)
Bentuk dan Model surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5), ditetapkan oleh panitia pemilihan setelah berkoordinasi dengan BPK. Pasal 25
(1)
(2)
(3)
Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, ketua panitia pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat kapan, dimana tempat pemilih menggunakan hak pilihnya; Surat undangan dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor urut sesuai dengan nomor urut pada daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan ; Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penduduk yang bersangkutan. Pasal 26
(1)
(2)
(3)
Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urut daftar hadir ; Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada penitia pemilihan ; Sebelum melaksanakan pemungutan suara dimulai, panitia pemilihan membuka kotak suara dipastikan dalam keadaan terkunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan. Pasal 27
(1) (2) (3) (4)
Pencoblosan surat suara dilaksanakan dibilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan panitia pemilihan ; Pemilih yang masuk dalam bilik adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ; Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat ; Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara yang baru kepada panitia pemilihan paling banyak 1 (satu) kali ; setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia pemilihan. Pasal 28
(1)
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan panitia pemilihan berkewajiban untuk ;
- 13 -
a. b.
(2)
(3)
Menjamin agar tata demokrasi pancasila ; Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib, aman dan lancar tertib, aman dan teratur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ; Pelaksanaan pemilihan kepala kampung harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Pasal 29
(1)
(2)
Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan/ menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara ; Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh panitia pemilihan. Pasal 30
(1) (2)
(3)
Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir ; Setiap lembar surat suara diteliti secara seksama atau satu demi satu untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan tanda gambar atau nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir ; Pembacaan surat suara hasil pencoblosan oleh panitia pemilihan dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukan kepada para saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dihadapan seluruh pemilih yang hadir. Pasal 31
Surat suara dianggap tidak sah apabila : a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ; b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara ; c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitias pemilih yang bersangkutan ; d. Bila memberikan suara lebih dari 1(satu) calon yang berhak dipilih ; e. Menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang ditentukan ; f. Mencoblos diluar lingkaran tanda gambar yang disediakan ; g. Tidak dicoblos dan atau mencoblos lebih dari 1 tanda gambar ;
- 14 -
h. i.
Mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah ditentukan atau disediakan oleh panitia pemilihan ; Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga. Pasal 32
(1) (2)
(3)
Calon kepala kampung yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak ; Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang ; Pemilihan ulang sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan. Pasal 33
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Apabila calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon kepala kampung terpilih diadakan pemilihan ulang ; Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon kepala kampung yang mendapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama ; Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan ; Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon kepala kampung terpilih keputusannya diserahkan kepada BPK ; BPK Dalam hal menetapkan calon yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud ayat (4) terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan ketua panitia pemilihan serta melihat hasil penjaringan dan penyaringan calon kepala kampung. BAB V PENETAPAN, PENGESAHAN CALON TERPILIH DAN PENGANGKATAN SERTA PELANTIKAN Pasal 34
(1)
(2)
Setelah perhitungan suara selesai , panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan menyerahkan kepada ketua panitia pemilihan ; Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui dan ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan, calon yang berhak dipilih dan atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih pada saat itu juga ;
- 15 -
(3)
(4)
(5)
Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau menandatangani Berita Acara pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses perhitungan suara, maka ketua panitia pemilihan dan panitia teknis berhak meneruskan perhitungan suara dan menyatakan bahwa proses perhitungan suara dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPK dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri ; Ketua panitia pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan kesempatan kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan ; Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih. Pasal 35
(1)
(2)
Segera setelah selesai penetapan calon terpilih, ketua panitia pemilihan mengajukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dilengkapi dengan Berita Acara pemilihan dan laporan pelaksanaan pemilihan ; Calon kepala kampung terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Kampung selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala kampung. Pasal 36
(1)
(2)
Keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 oleh Badan Permusyawaratan Kampung segera disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk disahkan dengan menerbitkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan calon kepala kampung terpilih ; Selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPK melalui Camat, Kepala Daerah menerbitkan keputusan tentang pengesahan calon kepala kampung terpilih. Pasal 37
Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (2) berlaku sejak tanggal pelantikan. Pasal 38 (1) (2)
Kepala kampung terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ; Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud Pasal 36 kepala kampung yang bersangkutan mengucapkan sumpah menurut agamanya dan janji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Para anggota Badan Permusyawaratan Kampung dan pemuka - pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah kampung yang bersangkutan dan atau ditempat lain sesuai kondisi daerah setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang ;
- 16 -
Pasal 39 (1)
(2)
Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (2) kepala kampung yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan ; Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sebagai berikut : a. Pendahuluan ; b. Monografi Kampung ; c. Pelaksanaan Program Kerja Tahunan yang lalu ; d. Rencana program kerja tahunan yang akan datang ; e. Kegiatan - kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan yang telah direncanakan tahun terakhir ; f. Lampiran keuangan secara rinci ; g. Hambatan yang dihadapai ; h. Daftar inventarisasi dan kekayaan ; i. Kesimpulan. Pasal 40
(1)
(2)
Pelantikan kepala kampung dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan kepala kampung yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan ; Apabila pelaksanaan pelantikan kepala kampung jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelumnya hari libur tersebut. Pasal 41
(1)
(2)
Pelantikan kepala kampng yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasanyang dapat dipertanggung jawabkan dapat ditunda selama-lamanya (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan kepala kampung yang bersangkutan atas persetujuan pejabat yang berwenang dengan ketentuan bahwa kepala kampung yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan pelantikan tersebut ; Ketentuan yang diatur pada ayat (1) diatas berlaku pula bagi kampung yang dijabat oleh penjabat kepala kampung. Pasal 42
(1)
(2)
Pada upacara pengucapan sumpah / janji dan pelantikan kepala kampung yang akan dilantik berpakaian dinas upacara warna putih lengkap dengan atributnya ; Petikan surat keputusan Bupati tentang pengesahan kepala kampung diberikan kepada kepala kampung yang bersangkutan pada saat upacara pelantikan.
- 17 -
Pasal 43 (1)
(2)
Masa jabatan Kepala Kampung 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya ; Apabila masa jabatan kepala kampung sebagaiman dimaksud ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Kampung yang sama. BAB VI TUGAS, KEWAJIBAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN LARANGAN KEPALA KAMPUNG Pasal 44
(1)
(2)
(3)
(4)
Tugas dan Kewajiban Kepala Kampung adalah : a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan; b. Membina kehidupan kemasyarakatan kampung ; c. Membina perekonomian dan kesejahteraan sosial ; d. Memelihara dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung ; e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung ; f. Mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukumnya ; g. Mengajukan rancangan peraturan kampung dan menetapkannya sebagai peraturan kampung bersama BPK ; h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang dikampung setempat . Penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada daerah melalui camat ; Untuk mendamaikan perselisihan sebagaiman dimaksud ayat (1) butir e, kepala kampug dapat dibantu oleh lembaga adat kampung ; Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh kepala kampung bersifat mengikat semua pihak-pihak yang berselisih. Pasal 45
(1)
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana sebagaimana dimaksud pasal 44 Kepala Kampung wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- 18 -
(2)
Kepala Kampung yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan tertulis dari Badan Permusyawaratan Kampung. Pasal 46
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kepala Kampung memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kampung ; Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala kampung bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Kampung dan menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan tugasnya dihadapan BPK baik tahunan maupun akhir masa jabatannya ; Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Camat ; Keterangan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada akhir tahun anggaran sebagai bahan perbaikan kegiatan dan tugas tahunan mendatang ; Dalam hal tertentu BPK dapat meminta keterangan kepala kampung dihadapan apat BPK terhadap permasalahan yang timbur dan kepala kampung berkewajiban untuk memenuhinya. Pasal 47
Kepala Kampung dilarang : a. Menjadi pengurus partai politik ; b. Merangkap jabatan dengan kelembagaan dikampung ; c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPR; d. Terlibat langsung dalam kampanye pemilu DPR, Presiden dan Kepala Daerah ; e. Melanggar sumpah/janji jabatan ; f. Melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya dan nyatanya merugikan kepentingan negara, pemerintah daerah dan pemerintah kampung ; g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat, serta perbuatan lain yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan kepala kampung ;
- 19 -
BAB VII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG Pasal 48 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Kepala Kampung yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana setelah dimintakan laporan keterangan sebagaimana diatur pasal 46 ayat (5) atas usul BPK dapat dipertimbangkan pemberhentian sementara dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ; Selama kepala kampung dikenakan permberhentian sementara, maka pekerjaan atau tugas sehari-hari dilakukan oleh penjabat kepala kampung yang diangkat oleh kepala daerah atas usul BPK ; Penjabat Kepala kampung yang diusulkan BPK sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal atau dipilih dari unsur perangkat kampung lainnya ; Apabila terjadi kefakuman dan BPK tidak berhasil mengusulkan penjabat dari unsur perangkat kampung sebagaimana ayat (3), maka BPK mengusulkan secara tertulis kepada camat untuk menetapkan penjabat kepala kampung dari unsur PNS Kantor Camat yang bersangkutan ; Apabila berdasarkan keputusan pengadilan menyatakan bahwa kepala kampung tidak terbukti melakukan perbuatan yang tuduhkan, maka BPK mengusulkan untuk mencabut keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara ; Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, dilain pihak yang bersangkutan yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPK mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar kepala kampung yang bersangkutan diberhentikan. Pasal 49
(1)
(2)
(3)
Kepala kampung dituduh atau tersangkut dalam suatu larangan sebagaimana dimaksud pasal 48 dapat dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan ; Tindakan penyidikan terhadap kepala kampung tersebut dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari kepala daerah ; Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) adalah : a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman dengan penjara lima tahun atau lebih ; b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- 20 -
(4)
Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat ) jam. Pasal 50
Kepala kampung yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat kampung atau melakukan pebuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dikampung setempat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 51 (1)
(2)
Bagi kepala kampung yang tidak dapat menjalankan tugasnya, wwenang dan kewajiban karena sakit atau menjalami kecelakaan dalan menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah seorang perangkat kampung lainnya ditunjuk oleh BPK ; Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah bahwa kepala kampung dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewjibannya, maka atas usul BPK kepala daerah memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya kepala kampung dan menetapkan penjabat kepala kampung dari salah seorang perangkat kampung lainnya atas usul BPK ; Pasal 52
Kepala kampung berhenti dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul BPK, karena : a. Meninggal dunia ; b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ; c. Melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana pasal 38 ayat (3) ; d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik kepala kampung yang baru ; e. Tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturutturut selama 6 (enam) bulan ; f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau normanorma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat ; g. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Peraturan Daerah ini. Pasal 53 Kepala kampung dari pegawai negeri sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan, yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai PNS.
- 21 -
Pasal 54 Kepala kampung dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan: a. Dalam jabatan struktural atau fungsional, kecuali terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang ; b. Sebagai calon kepala kampung di kampung lainnya. Pasal 55 Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh kepala daerah atas usul BPK dikembalikan kepada Instansi induknya semula. BAB VIII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG Pasal 56 (1)
(2)
Apabila pencalonan dan pemilhan Kepala Kampung tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPK atas persetujuan Kepala Daerah dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan Kepala Kampung yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya ; Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) belum cukup, BPK mengusulkan calon penjabat Kepala Kampung dari salah seorang perangkat Kampung Lainnya ; Pasal 57
(1)
(2) (3)
Pengangkatan penjabat Kepala Kampung ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas usul BPK dari salah seorang perangkat kampung lainnya atau seseorang pegawai yang ditunjuk Camat ; Penjabat Kepala Kampung diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ; Masa Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Pasal 58
Tugas, wewenang dan kewajiban penjabat Kepala Kampung adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Kampung. BAB IX MEKANISME PENYELESAIKAN MASALAH
- 22 -
Pasal 59 Apabila Kepala Kampung tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 53 dan pengangkatan penjabat Kepala Kampung belum berhasil karena sesuatu hal sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (2) BPK dapat menyerahkan kewenangan kepada Camat. Pasal 60 Apabila terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud Pasal 60, maka Camat segera mungkin mengusulkan penjabat Kepala Kampung dari Stafnya kepada Kepala Daerah. BAB X KETENTUAN LAIN- LAIN Pasal 61 (1)
(2)
Biaya pemilihan Kepala Kampung disusun secara rinci oleh panitia untuk mendapatkan persetujuan BPK dan Kepala Kampung ; Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diupayakan seminimal dan sehemat mungkin dengan beban biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 62
Masa jabatan Kepala Kampung sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, tetap berlaku hingga masa baktinya 5 (lima) tahun sejak pelantikan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 63 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 23 -
Pasal 64 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Juni 2007 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Juni 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, ttd H. IBNU SINA ASYARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2007 NOMOR 8
