PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BERAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau ; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
-2-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 121) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU
MEMUTUSKAN; Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BERAU.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ; c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Berau ; d. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau ; e. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara ; f. Biaya Penunjangan Oprasional adalah Biaya untuk mendukung Pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
-3-
g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau. BAB II KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Pasal 2 (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. (2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku. (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya. BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Pasal 3 (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku. Pasal 4 Pajak Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikenakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 5 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan fasilitas rangkap dari Negara.
-4BAB IV BIAYA SARANA DAN PRASARANA Pasal 6 (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan. (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah. (3) Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya. Pasal 7 (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing- masing 1 (satu) buah kendaraan Dinas. (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan kendaraan Dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah. (3) Penyerahan kembali kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya. BAB V BIAYA OPERASIONAL Pasal 8 Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya Operasional sebagai berikut : a. Biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, dipergunakan untuk pemeliharan Kendaraan Dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan, dipergunakan untuk Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga. f. Biaya Perjalanan Dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
-5-
g. Biaya Pakaian Dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya. h. Biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk melakukan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pasal 9 Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut : a. Sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %. b. Diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %. c. Diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %. d. Diatas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 %. e. Diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %. f. Diatas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi Rp. 0,15 % BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 21 Maret 2006. BUPATI BERAU ttd H. MAKMUR. HAPK.
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 21 Maret 2006 SEKRETARIS DAERAH, ttd H. IBNU SINA ASYARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2006 NOMOR 4
