- 1-
Desaign V. Santoso Edit MENTERI KEUANGAN JANUARI 2012
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR
4
TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintahan Daerah diberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
b.
bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
- 2-
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5) ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN PERIKANAN.
DAERAH
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
RETRIBUSI
IZIN
USAHA
- 3-
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bupati adalah Bupati Berau. 4. Dinas adalah Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sebagian tugas pokoknya membidangi Retribusi Daerah. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 7. Kas Umum Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Berau untuk memegang Kas Umum Daerah. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pesiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau. 10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah. 11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. 12. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya. 13. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah pembudidaya ikan.
kegiatan penangkapan ikan atau
14. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk menampung, mengangkut dan untuk melakukan survey atau eksploitasi perikanan. 15. Alat Tangkap Destruktif adalah alat tangkap ikan yang dilarang digunakan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan seperti bom, potassium dan setrum. 16. Hasil Perikanan adalah semua jenis ikan atau non ikan kedalam sumber daya ikan atas hasil penjualan ikan-ikan hasil tangkapan, budidaya ataupun kegiatan pengumpulan dan pengolahan ikan. 17. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perorangan maupun perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- 4-
18. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan dan atau alat tangkap yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan. 19. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. 20. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan yang selanjutnya disingkat TPKP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap penangkap ikan, pembudidaya ikan, pengumpul dan pengolah hasil perikanan dengan skala usaha kecil/nelayan kecil yang kedudukannya sederajat dengan SIUP. 21. Surat Keterangan Nelayan Andon yang selanjutnya disingkat SKNA adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh nelayan andon/pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Kabupaten Berau. 22. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disingkat SKA adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengiriman dan/atau pemasaran hasil perikanan ke luar dan/atau masuk ke wilayah Kabupaten Berau. 23. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 24. Pembudidaya Ikan pembudidaya ikan.
adalah
orang
yang
mata
pencahariannya
melakukan
25. Nelayan Andon adalah Nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut dan atau perairan umum dengan daerah pengkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relative lama dipelabuhan diluar daerah asal nelayan tersebut. 26. Trip Penangkapan Ikan adalah kegiatan operasi penangkapan ikan sejak unit penangkapan ikan meninggalkan pangkalan menuju Daerah operasi, mencari daerah pengkapan melakukan penangkapan ikan sampai kembali ke tempat pangkalan asal atau ketempat pendaratan lain. 27. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 28. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah. 29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 31. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi. 32. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 5-
33. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 38. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Pasal 3 Objek Retribusi Izin Usah Perikanan adalah kegiatan usaha perikanan yang meliputi : a.
Usaha Penangkapan ikan ;
b.
Usaha Pembudidayaan Ikan. Pasal 4
Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- 6-
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis izin, jumlah kapal, Gross Tonage kapal, jumlah dan jenis alat tangkap, jenis usaha, luas lahan dan jangka waktu.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dibawah ini :
NO
JENIS PERIZINAN
1.
Surat izin Usaha Perikanan/SIUP dengan menggunakan kapal bermotor di atas 5 GT untuk kegiatan usaha penangkapan ikan/pengangkutan ikan
2.
BANYAKNYA KAPAL, ALAT TANGKAP, LUAS LAHAN, JUMLAH PRODUKSI
BESARNYA TARIF (RP)
KETERANGAN
MASA RETRIBUSI
--
--
1 - 5 unit
200.000,-
6 - 10 unit
250.000,-
11 unit ke atas
350.000,-
Surat izin Penangkapan Ikan/SIPI : a. Purse Seine
5 - 10 GT
500.000,-
Per Tahun/kapal
b. Trammel Net, Gill net
5 – 10 GT
150.000,-
Per Tahun/kapal
c.
5 – 10 Pintu
100.000,-
Per Tahun
Togo
d. Kelong/Blad
1 Unit
25.000,-
Per Tahun
e. Bagan Tancap
1 Unit
100.000,-
Per Tahun
f.
5 – 10 Unit
100.000,-
Bubu (Perairan laut)
Dikenakan pungutan tambahan Rp. 10.000/Unit bubu
Per Tahun
- 7-
g. Payang
5 – 10 GT
100.000,-
Per Tahun
h. Rawai/Long line
5 – 10 GT
250.000,-
Per Tahun
(100 mata pancing) i.
Pancing tonda/Kedo-kedo
5 – 10 GT
100.000,-
Per Tahun
j.
Bagan Apung/Perahu
1 Unit
200.000,-
Per Tahun
1 – 5 Unit
100.000,-
Dikenakan pungutan tambahan Rp. 20.000/Unit rumpon
5 – 10 GT
500.000,-
--
0.75 s/d 2 ha
100.000,-
>2 ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000/ha
Per Tahun
100.000,-
>4 ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 25.000/ha
Per Tahun
100.000,-
> 1.000 m dikenakan pungutan tambahan 2 Rp. 20.000/ m
200.000,-
>200 m dikenakan pungutan tambahan 2 Rp. 1.000/ m
2
Per Tahun
k. Rumpon
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan/SIKPI
4.
Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya : a. Budidaya air tawar (Kolam) - Kolam Pembenihan
-
Kolam
2 s/d 4 ha
-
Kolam Air Deras
500 s/d 1000 m
-
Keramba
200 m
2
2
Per Tahun
Per Tahun/kapal
2
Per Tahun
b. Budidaya Air Payau (Tambak) -
Pembenihan
0,5 s/d 1 ha
100.000,-
>1 ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000/ha
Per Tahun
-
Pembesaran
5 s/d 10 ha
200.000,-
> 10 ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000/ha
Per Tahun
0,5 ha
100.000,-
> 0,5 ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000/0,5 ha
Per Tahun
c.
Budidaya Air Laut -
Pembenihan Ikan
- 8-
.
-
Rumput Laut
1 ha
100.000,-
> 1 ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000/ha
-
Teripang
2.000 m
100.000,-
> 2.000 m dikenakan pungutan tambahan Rp. 2 50.000/1.000 m
Per Tahun
-
Abalone (Kurungan)
600 m
2
100.000,-
> 600 m dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000/600 2 m
2
Per Tahun
-
KJA (Keramba Jaring Apung)
200 m
2
300.000,-
> 200 m dikenakan pungutan tambahan 2 Rp. 1.500/ m
2
Per Tahun
2
2
Per Tahun
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 9 Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut di wilayah Kabupaten Berau.
BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 10 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 11 (1)
Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- 9-
(2)
Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(3)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
(4)
Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah. BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran Retribusi. (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur. (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat.
dapat
mengajukan
(2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan Keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 10 -
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (1) Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib Retribusi ; b. Masa Retribusi ; c. Besarnya kelebihan pembayaran ; d. Alasan singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat. (3) Bukti penerimaan dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati atau pejabat. Pasal 16 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR). (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran. BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran ; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- 11 -
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 18 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XV MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI Pasal 19 (1) Masa Retribusi adalah masa pada saat jangka waktu disesuaikan dengan jenis izin usaha yang diberikan. (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 21 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- 12 -
BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 13 -
BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 24 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Pada saat Peraturan ini berlaku, maka semua jenis Retribusi Jasa Umum yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. No 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Iwan Setiawan, SH Sri Eka Takariyati, SH. MM Drs. H. Anwar Drs. H. Jonie Marhansyah Ir. H. Ahmad Rifai, MM
Jabatan Kasubbag Pert. PerUU Kabag Hukum & PerUU Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Wakil Bupati
UPATI BERAU, Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 20 Januari 2012
Paraf N
Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal 20 Januari 2012 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK
H. MAKMUR HAPK
Diundangkan di Tanjung Redeb SEKRETARIS DAERAH, pada tanggal, 2011 SEKRETARIS ttd DAERAH, H. JONIE MARHANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 4