PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang
: a. bahwa pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya di sektor perikanan perlu untuk diatur agar sumberdaya alam tetap lestari dan berkesinambungan ; b. bahwa atas pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994) jo. Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventions on the Law of the Sea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3482) ;
-2-
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keaneragaman Hayati),(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556) ; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ; 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
-3-
22. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51); 23. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 73); 24. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterflow Habitat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 73) ; 25. Keputusan Presiden No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56) ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14) ; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Berau No.2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2) ; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Berau No.3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3) ; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 3 Tahun 2007 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU DAN BUPATI BERAU MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI PERIKANAN . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
-4-
4. Kepala Daerah adalah Bupati Berau ; 5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Berau ; 6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau ; 7. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Berau ; 8. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ; 9. Tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah Tempat dimana penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli dengan cara pelelangan ; 10. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah Kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan ditempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran ; 11. Pangkalan Pendaratan Ikan untuk selanjutnya disebut PPI adalah Pelabuhan perikanan kelas D yang skala pelayanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan diwilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan ; 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ; 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat yang digunakan untuk melakukan penagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa denda ; 14. Perikanan adalah Semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ; 15. Sumberdaya ikan adalah Semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya ; 16. Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah Kegiatan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan ; 17. Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk menampung, mengangkut dan untuk melakukan survey atau eksploitasi perikanan ; 18. Hasil perikanan adalah Semua jenis ikan atau non ikan kedalam sumberdaya ikan atas hasil penjualan ikan-ikan hasil tangkapan. Budidaya ataupun kegiatan pengumpulan dan pengolahan ikan ; 19. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut ; 20. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan selanjutnya disingkat (TPKP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap pembudidaya ikan, pengumpul dan pengolah hasil perikanan dengan skala usaha kecil yang kedudukannya sederajat dengan SIUP ; 21. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ; 22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan ; 23. Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh nelayan andon yang melakukan kegiatan penangkapan di perairan kabupaten Berau ; 24. Surat Keterangan Asal (SKA) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengiriman dan/atau pemasaran hasil perikanan ke luar dan/atau masuk ke wilayah kabupaten Berau ; 25. Nelayan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ; 26. Nelayan Andon adalah Nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dan atau perairan umum dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak kurang dari 30 GT (Gross Ton) atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK (Daya Kuda) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindahpindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan di luar daerah asal nelayan tersebut ;
-5-
27. Trip penangkapan ikan adalah Kegiatan operasi penangkapan ikan sejak unit penangkapan ika meningggalkan pangkalan menuju daerah oprerasi, mencari daerah penangkapan melakukan penangkapan ikan sampai kembali ke tempat pengkapalan asal atau ketempat pendaratan lain ; 28. Pembudi daya ikan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan ; 29. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ; 30. Masa retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan dan/ atau tempat pendarat kapal ; 31. Retribusi tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disebut Retribusi Pelelangan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan tempat pelelangan ikan termasuk didalamnya bongkar muat ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/ atau badan ; 32. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi ;
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah : 1. Mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan usaha perikanan di daerah Kabupaten Berau ; 2. Meningkatkan lapangan usaha perikanan untuk kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan ; 3. Penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga yang layak bagi nelayan dan atau pembudidaya ikan maupun konsumen ; 4. Penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan dilaksanakan dengan tujuan : a. Meningkatkan pelayanan kepada nelayan dan atau pembudi daya ikan ; b. Memberdayakan koperasi nelayan dan atau pembudi daya ikan ; c. Sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan ; d. Sebagai sarana pembinaan nelayan dan atau pembudi daya ikan ; e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BAB III WILAYAH PERIKANAN KABUPATEN BERAU Pasal 3 Wilayah Perikanan Kabupaten Berau meliputi : a. Daerah perairan teritorial Kabupaten Berau, sepanjang 4 mil diukur dari garis pantai dan atau pulau terluar pada surut terendah ; b. Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya didalam wilayah hukum Kabupaten Berau.
-6-
BAB IV KEGIATAN PERIKANAN Pasal 4 (1) Kegiatan Perikanan terdiri dari : a. Kegiatan penangkapan ikan ; b. Kegiatan pembudidayaan ikan ; c. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan. (2) Kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi penangkapan ikan diperairan laut dan perairan umum ; (3) Kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pembudidayaanan ikan air tawar, air payau, dan laut serta pembenihan ikan ; (4) Kegiatan pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan menampung, mengangkut, meningkatkan mutu dan proses bahan baku ikan untuk tujuan komersil. Pasal 5 (1) Kegiatan perikanan hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga negara Republik Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia ; (2) Bagi kegiatan penelitian ilmiah, olah raga oleh badan-badan daerah nasional maupun internasional, dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1). BAB V PERIZINAN Pasal 6 (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha perikanan di wilayah hukum Kabupaten Berau wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ; (2) SIUP diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud –pasal 6 ayat (1), terdiri dari : a. Surat izin usaha perikanan bidang penangkapan ikan ; b. Surat izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan ; c. Surat izin usaha perikanan bidang pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. (3) SIUP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama masih melakukan usaha perikanan ; (1) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan : a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ; b. Rekomendasi dari kepala Kampung atau Lurah serta Camat setempat ; c. Sketsa lokasi usaha perikanan ; d. Akte pendirian bagi badan usaha ; e. Wajib Kelayakan Lingkungan Bagi Industri . (2) Permohonan SIUP diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan ; (3) Persetujuan atau penolakan permohonan SIUP diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan SIUP secara lengkap ;
-7-
(4) Setiap orang atau nelayan, pembudidaya ikan, pengumpul dan pengolah hasil perikanan dengan skala usaha kecil dapat memiliki Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) yang kedudukannya sederajat dengan SIUP. Pasal 7 (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan, menggunakan alat penangkapan ikan di wilayah hukum Kabupaten Berau wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; (2) SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama masih melakukan usaha perikanan. Pasal 8 (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah hukum Kabupaten Berau wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ; (2) SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama masih melakukan usaha pengangkutan ikan. Pasal 9 (1) Setiap Nelayan Andon yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah hukum kabupaten Berau wajib memiliki Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA) ; (2) SKNA berlaku untuk 1 (satu) kali trip penangkapan ikan. Pasal 10 (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengiriman dan atau pemasaran hasil perikanan keluar dan atau masuk ke wilayah hukum Kabupaten Berau wajib dilengkapi Surat Keterangan Asal (SKA) ; (2) SKA berlaku 1 (satu) kali untuk setiap pengiriman dan atau pemasaran hasil perikanan. BAB VI PUNGUTAN USAHA PERIKANAN Pasal 11 (1) Untuk memperoleh SIUP/TPKP, SIPI, SIKPI, SKNA, SKA dan pemanfaatan fasilitas pelelangan ikan dan labuh/tambat kapal dikenakan pungutan perikanan ; (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut : A. SIUP/TPKP 1. Usaha Penangkapan Ikan: a). Perahu motor tempel berkekuatan tidak lebih dari 15 DK dan atau kapal motor (inboard) berukuran tidak lebih dari 5 GT sebanyak 5-10 unit sebesar Rp. 100.000,- ; b). Perahu motor tempel berkekuatan tidak lebih dari 15 DK dan atau kapal motor (inboard) berukuran tidak lebih dari 5 GT lebih dari 10 unit sebesar Rp. 150.000,- ; c). Perahu motor tempel berkekuatan lebih dari 15 DK dan atau kapal motor (inboard) berukuran lebih dari 5 GT sebanyak 5-10 unit sebesar Rp. 200.000,- ;
-8-
d). Perahu motor tempel berkekuatan lebih dari 15 DK dan atau kapal motor (inboard) berukuran lebih dari 5 GT lebih dari 10 unit sebesar Rp. 250.000,-. 2. Usaha Pembudidayaan Ikan a. Budidaya di air tawar (kolam) 1. Luas kolam kurang dari 1 Ha Rp. 50.000,2. Luas kolam 1 - 2 Ha Rp. 100.000,3. Luas kolam lebih dari 2- 4 Ha Rp. 200.000,4. Lebih dari 4 Ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 25.000,-/Ha b. Budidaya ikan dalam keramba (air tawar) : 1. Kurang dari 12 m² Rp. 50.000,2. 12 – 24 m² Rp. 75.000,3. Lebih dari 24 – 48 m² Rp. 100.000,4. Lebih dari 48 m² unit dikenakan pungutan tambahan Rp. 10.000,-/m². c. Budidaya air payau (Tambak) : 1. Luas kurang dari 2 Ha Rp. 100.000,2. Luas 2 – 4 Ha Rp. 150.000,3. Luas lebih dari 4 – 10 Ha Rp. 200.000,4. Lebih dari 10 Ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000,-/Ha. d. Budidaya air laut (bukan jaring apung) : 1. Luas lahan kurang dari 0,5 Ha Rp. 50.000,2. Luas lahan 0,5 – 2 Ha Rp. 100.000,3. Luas lahan lebih dari 2 Ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000,- /Ha. e. Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) : 1. Luas kurang dari 16 m2 Rp. 50.000,2. Luas lebih dari 16 – 64 m2 Rp. 100.000,3. Luas lebih dari 64 m2 dikenakan pungutan tambahan Rp. 10.000,-/m2 B. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) : a. Perahu motor tempel atau kapal motor (inboard) berukuran kurang dari 3 GT Rp. 25.000,b. Perahu motor tempel atau kapal motor (inboard) berukuran 3 – 5 GT Rp. 50.000,c. Perahu motor tempel atau kapal motor (inboard) berukuran lebih dari 5 – 15 GT Rp. 100.000,d. Penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang menetap dengan jenis alat tangkap sebagai berikut : 1. Togo sampai dengan 5 (lima) pintu sebesar Rp. 100.000,2. Kelong/belad 1 (satu) unit sebesar Rp. 50.000,3. Bagan Tancap 1 (satu) unit sebesar Rp. 100.000,C. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) : a. Perahu motor tempel atau kapal motor (inboard) berukuran kurang dari 3 GT sebesar Rp. 50.000,b. Perahu motor tempel atau kapal motor (inboard) berukuran 3 – 5 GT sebesar Rp. 100.000,c. Perahu motor tempel atau kapal motor (inboard) berukuran lebih dari 5 – 15 GT sebesar Rp. 150.000,D. Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA) : 1. Nelayan dari luar daerah dalam wilayah propinsi Kalimantan Timur dikenakan pungutan : a. Perahu motor tempel/ atau kapal motor (inboard) berukuran kurang dari 3 GT sebesar Rp. 25.000,-/trip b. Perahu motor tempel atau kapal motor (inboard) berukuran 3 – 5 GT sebesar Rp. 50.000,-/trip c. Perahu motor tempel atau kapal motor (inboard) berukuran lebih dari 5 – 15 GT sebesar Rp. 75.000,-/trip
-9-
2. Nelayan dari luar Propinsi Kalimantan Timur dikenakan pungutan : a. Perahu motor tempel/ atau kapal motor (inboard) berukuran kurang dari 3 GT sebesar Rp. 50.000,-/trip b. Perahu motor tempel atau kapal motor (inboard) berukuran 3 – 6 GT sebesar Rp. 100.000,-/trip c. Perahu motor tempel atau kapal motor (inboard) berukuran lebih dari 6 – 15 GT sebesar Rp. 150.000,-/trip Pasal 12 (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah hukum Kabupaten Berau dikenakan pungutan atas hasil perikanan ditetapkan sebagai berikut : a. Hasil tangkapan sebesar 2 % (dua persen) dari total nilai harga jual ; b. Hasil budidaya sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total nilai harga jual ; c. Hasil pengolahan sebesar 1 % (satu persen) dari total nilai harga jual. (2) Surat Keterangan Asal (SKA) diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang telah memenuhi kewajiban membayar pungutan produksi perikanan sesuai kegiatan usahanya ; (3) Setiap orang atau badan usaha yang memasukkan dan memasarkan hasil perikanan berupa benih ikan, nener, benur dan bibit rumput laut ke Wilayah hukum Kabupaten Berau dikenakan pungutan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total nilai harga jual. BAB VII RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN Pasal 13 (1) Setiap kapal Penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapannya di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ditetapkan ; (2) Penyelenggaraan pelelangan ikan dapat dilaksanakan di PPI terhadap semua ikan hasil tangkapan ; (3) Penyelenggara pelelangan ikan harus menolak ikan yang mengandung racun yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan atau yang ditangkap dengan menggunakan alat/bahan terlarang. Pasal 14 (1) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan di daerah , Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga BAB VIII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 15 (1) Retribusi Pelayanan fasilitas tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dihitung berdasarkan prosentase dari nilai harga jual ikan hasil lelang pada saat lelang ;
- 10 -
(2) Retribusi pelayanan fasilitas tempat tambat/labuh kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian tempat tambat/ labuh kapal/perahu. BAB IX PRINSIP DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 16 Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar . Pasal 17 (1) Besarnya retribusi pelelangan di PPI ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari harga jual ikan hasil lelang ; (2) Pemakaian lokasi PPI untuk produksi es balok dikenakan retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total nilai harga jual ; (3) Pemakai lokasi PPI untuk wadah penempatan cold box tidak diperkenankan merubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Kapasitas kurang dari 5 ton sebesar Rp. 100.000,-/bulan ; b. Kapasitas lebih dari 5 dampai 10 ton sebesar Rp. 200.000,-/bulan. (4) Besarnya pas masuk untuk orang perorangan secara individu kedalam wilayah kerja PPI, ditetapkan sebagai berikut : a. Agen/Penampung Sebesar Rp. 75.000/tahun ; b. Pengecer Sebesar Rp. 25.000/tahun. (5) Besarnya tarif untuk pelayanan fasilitas tempat tambat/ labuh kapal ditetapkan sebagai berikut : a. Kapal bermotor luar dan/ atau bermotor dalam yang berukuran : 1. Kurang dari 5 GT dikenakan retribusi tambat sebesar Rp. 3.000,-/1 (satu) kali tambat ; 2. 5 s/d 15 GT dikenakan retribusi tambat sebesar Rp. 5.000,-/1 (satu) kali tambat ; 3. Lebih dari 15 GT dikenakan retribusi tambat sebesar Rp. 10.000,-/1 (satu) kali tambat. b. Lamanya setiap tambat/labuh adalah 1 x 12 jam dan apabila lebih dari 12 jam dihitung menjadi 2 kali tambat/labuh dan seterusnya ; BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 18 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dilakukan oleh pihak ketiga ; (2) Setiap pemungutan retribusi harus menggunakan SKRD yang telah dicetak oleh Dinas Pendapatan Daerah ; Pasal 19 (1) Setiap jenis retribusi yang dipungut di PPI harus dibayar secara tunai ; (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bendaharawan Penerima dan Penyetor yang telah ditunjuk, dengan menggunakan SKRD ;
- 11 -
(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD. Pasal 20 (1) Hasil retribusi disetor ke Dinas Pendapatan Daerah melalui Bendaharawan Penerima selambat-lambatnya 1 x 24 jam ; (2) Bendaharawan Penerima harus membuat laporan setiap bulan dan selambatlambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan PPI dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan bersama-sama dengan instansi terkait ; (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
BAB XII SANKSI Pasal 22 (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang telah memperoleh Izin Usaha Perikanan dicabut izinnya, apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ; (2) Pencabutan Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan dan 1 (satu) bulan; (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan tindakan pembekuan Izin Usaha Perikanan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan ; (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan masa pembekuan izin belum ada pemberitahuan secara lisan atau tertulis dengan alasan yang sah, maka izin usaha perikanannya dapat dicabut ; (5) Jika tidak mentaati ketentuan dalam pelelangan ikan dan atau tambat kapal/ labuh kapal akan ditindak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 23 Izin Usaha Perikanan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal yang bersangkutan : a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara ; b. Memperoleh Izin Usaha Perikanan dengan cara yang tidak sah ; c. Tidak melakukan kegiatan usaha perikanan lagi ; d. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan dan ketentuan dalam kegiatan pelelangan ikan dan atau tambat/ labuh kapal.
- 12 -
BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 24 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindakan pidana pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum Kabupaten Berau ; (2) Dalam melakukan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ; d. Melakukan penyitaan benda dan/ atau surat ; e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ; f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ; i. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri kepada tersangka atau keluarganya ; j. Mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Hasil Penyidikan dilaporkan kepada Penyidik Polri.
BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1) Wajib Retribusi yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan daerah ini mengakibatkan kerugian diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ; (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Segala Izin Usaha Perikanan yang berakhir masa berlakunya setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus diperpanjang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- 13 -
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenali pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah ; (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 17 Maret 2008 BUPATI BERAU d.t.t H. MAKMUR HAPK Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 17 Maret 2008 SEKRETARIS DAERAH d.t.t H. IBNU SINA ASYARI BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2008 NOMOR 5
