PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 3
TAHUN 2008
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, BUPATI BERAU, Menimbang
: a.
b. c.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan diKampung, sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kampung harus dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ; bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan melalui Peraturan Kampung ; bahwa atas pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau ; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Nomor 4438 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-2Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU DAN BUPATI BERAU MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG BAB I KETENTUAN
UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ; 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 2. Kepala Daerah adalah Bupati Berau ; 3. Kepala Pemerintahan Kecamatan adalah Camat ; 4. Kepala Kampung adalah Pemimpin Kampung, yang berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ; 5. Badan Permusyawaratan Kampung di singkat BPK adalah Sebagai unsur Legeslatif Pemerintahan Kampung yang mewadahi, menyerap aspirasi masyarakat kampung dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung ; 6. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Berau ; 7. Peraturan Kampung adalah Segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan Badan Permusyawaratan Kampung ; 8. Tahun Anggaran Kampung adalah Sama dengan Tahun Anggaran Negara yaitu Desember Tahun yang sama ; 9. Kekayaan Kampung adalah Segala asset kampung yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi kampung yang bersangkutan ; 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut Anggaran Kampung adalah Rencana operasional tahunan dari segala program umum pemerintahan dan pembangunan kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran kampung ; 11. Alokasi Dana Kampung adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Berau yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten ; 12. Pembinaan adalah Pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan latihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kampung ; 13. Keputusan Kepala Kampung adalah Ketentuan hukum atau Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung.
-3-
BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG ( ANGGARAN KAMPUNG ) Pasal 2 (1)
(2)
Anggaran Kampung terdiri dari : a. Bagian Penerimaan / Pendapatan ; b. Bagian Pengeluaran/Belanja . Bagian pengeluaran/belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b terdiri dari : a. Pengeluaran /Belanja Rutin ; b. Pengeluaran / Belanja Pembangunan. Pasal 3
Bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 2 tersebut dalam Lampiran 1. Pasal 4 Setiap menjelang Tahun Anggaran Baru, Kepala Daerah memberikan pedoman penyusunan Anggaran Kampung. Pasal 5 (1) (2)
Anggaran Kampung ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Kampung ; Peraturan Kampung tentang Anggaran Kampung ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan BPK (Badan Permusyawaratan Kampung) . Pasal 6
(1)
(2)
Peraturan Kampung mengenai Anggaran Kampung ditetapkan selambatlambatnya 2 (Dua) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten ; Anggaran Kampung sah apabila mendapat persetujuan BPK, dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung serta diundangkan melalui Lembaran Kampung oleh Sekretaris Kampung. Pasal 7
Tahun Anggaran Kampung berlaku sama dan menyesuaikan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten . Pasal 8 (1)
(2)
Anggaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung tentang Pelaksanaan Anggaran Kampung ; Pengelolaan Anggaran Kampung meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, pembahasan dan perhitungan anggaran ;
-4-
(3)
Pengelolaan Anggaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (Dua) Kepala Daerah menyusun panduan / manual keuangan kampung sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Pasal 9
(1) (2)
Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilaksanakan oleh Bendahara Kampung ; Bendaharawan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan dari BPK melalui Surat Keputusan Kepala Kampung. Pasal 10
(1)
(2)
(3)
Apabila terjadi perubahan pendapatan / penerimaan dan belanja/pengeluaran Kampung, dapat dilakukan perubahan Anggaran Kampung dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung ; Perubahan Anggaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan ditetapkan paling lambat akhir triwulan ketiga pada tahun anggaran berjalan ; Penetapan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesegera mungkin setelah disetujui BPK. Pasal 11
Perubahan Anggaran Kampung sebagaimana dimaksud pasal 10 maka bentuk, susunan dan materinya dimuat dalam lampiran I. Pasal 12 (1)
(2)
Selambat - lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran Kampung, Kepala Kampung wajib menetapkan dalam Peraturan Kampung mengenai semua perhitungan anggaran kampung setelah mendapatkan persetujuan BPK ; Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) segera dipertanggung jawabkan kepada masyarakat melalui BPK dan dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Camat. BAB III PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG Pasal 13 Pendapatan Kampung terdiri atas 7 (Tujuh) pos dengan kode anggaran sebagaimana berikut : 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ; 1.2 Pendapatan Asli Kampung ; 1.3 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten ; 1.4 Sumbangan dan bantuan dari Pusat dan Propinsi ; 1.5 Sumbangan dari pihak lain ; 1.6 Pinjaman Kampung ; 1.7 Lain-lain pendapatan yang sah.
-5-
Pasal 14 (1)
Sisa lebih perhitungan anggaran kampung tahun lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kode pos .1.1. adalah sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu dan menjadi pendapatan untuk tahun anggaran berikutnya ;
(2)
Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 13 dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kampung yang bersangkutan. Pasal 15 (1)
Bagian Belanja Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terdiri dari 7 (Tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut : 2.R.1. Belanja Pegawai ; 2.R.2. Belanja Barang ; 2.R.3. Belanja Pemeliharaan ; 2.R.4. Biaya Perjalanan Dinas ; 2.R.5. Biaya Operasional BPK ; 2.R.6. Belanja Lain-Lain ; 2.R.7. Pengeluaran tidak terduga.
(2)
Bagian Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terdiri atas 6 pos dan kode anggaran sebagai berikut : 2.P.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan ; 2.P.2. Pembangunan prasarana produksi ; 2.P.3. Pembangunan Perhubungan ; 2.P.4. Pembangunan Prasarana sosial ; 2.P.5. Pembangunan prasarana pemasaran ; 2.P.6. Pembangunan lain-lainya . Pasal 16
(1)
Apabila pengeluaran yang tidak tersedia dana atau tidak cukup dananya dalam anggaran kampung tidak dapat dibebankan pada Anggaran Kampung ;
(2)
Kepala Kampung dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran kampung untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kampung. Pasal 17
Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah, transparansi dan terkendali dengan rencana program /Kegiatan. Pasal 18 Dalam rangka memperkuat dan memberdayakan Badan Permusyawaratan Kampung ( BPK ) dalam penyelenggaraan Pemerintah Kampung, sesuai kemampuan keuangan kampung dapat disediakan anggaran khusus yang dikelola langsung oleh sekretariat Badan Permusyawaratan Kampung ( BPK ).
-6-
BAB IV PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN KAMPUNG Pasal 19 (1)
(2) (3) (4)
Bendaharawan Kampung setiap tahun anggaran mempergunakan buku administrasi Keuangan Kampung menurut pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; Buku Administrasi Keuangan Kampung terdiri dari Buku Anggaran Kampung, Buku Kas Umum ( BKU ) dan Buku Kas Pembantu ; Setiap pendapatan dan belanja keuangan kampung harus dicatat didalam buku administrasi keuangan kampung berdasarkan bukti-bukti yang sah ; Setiap penerimaan dan pengeluran keuangan kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Kampung.
BAB V PENGAWASAN KEUANGAN Pasal 20 (1)
(2)
(3)
Agar supaya pengelolaan anggaran kampung berjalan tertib dan lancar, Kepala Daerah dapat membentuk tim pembina anggaran kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ; Pembinaan Anggaran Kampung, sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah dapat melimpahkan kepada Camat dengan membentuk tim verifikasi tingkat Kecamatan ; Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas memfasilitasi dalam penyusunan dan pertanggung jawaban anggaran kampung.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah . Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-7 Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 17 Maret 2008 BUPATI BERAU t.t.d H. MAKMUR HAPK
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 17 Maret 2008 SEKRETARIS DAERAH t.t.d H. IBNU SINA ASYARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2008 NOMOR 3
LAMPIRAN
I
PERATURAN KAMPUNG ……………………………………….................... NOMOR : …………………………………………………. TAHUN 2006 TANGGAL : ……...............…………………………….…………………… TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG PENDAPATAN
Kode 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.10.1 1.2.10.2 1.2.10.3
Uraian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu Penerimaan Pendapatan asli kampung Tanah Kas Kampung Pasar Desa / Kios Kampung Pemandian Umum Bangunan milik kampung Kekayaan milik kampung Obyek rekreasi Swadaya dan partisipasi masyarakat Gotong Royong Masyarakat Pungutan Kampung Hasil usaha kampung trdiri dari : Lumbung Kampung Pabrik Bata Dan seterusnya
Jumlah
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4
SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PEM. KAB. BERAU Tunjangan Penghasilan Bantuan Pmbangunan Kampung Bantuan Pem. Kab. Berau PRD Sumbangan dan bantuan lainnya
1.4
SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PEMERINTAH DAN PEM. PROPINSI KALTIM Hadiah lomba kampung tk. Nasional Sumbangan dan bantuan lainnya
1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2
SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA
1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3
PINJAMAN KAMPUNG
1.7 1.7.1
LAIN-LAIN DARI PENDAPATAN Jumlah
Rp. Kampung ………………. Kepala Kampung
( ……………………….)
Keterangan
LAMPIRAN II. 1 PERATURAN KAMPUNG .…..……………………………………………….. NOMOR : .…. ……………………………. TAHUN ……………. TANGGAL : .…..……………………………………………………………. TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG BELANJA RUTIN Kode 2.R.1 2.R.2 2.R.3 2.R.4 2.R.5 2.R.6 2.R.7 2.R.8
Uraian
Jumlah
BELANJA PEGAWAI Penghasilan Kepala Kampung Penghasilan Sekretaris Kampung Penghasilan Kepala Urusan Uang tunjangan dan uang tamu kepala kampung Uang tunajngan kepala urusan
2.R.2 2.R.2.1 2.R.2.2 2.R.2.3 2.R.2.4 2.R.2.5
BELANJA BARANG Pembiayaan Alat Tulis Kantor ( ATK ) Peralatan Kantor Perlengkapan Kantor / Meja Kursi, Almari
2.R.3 2.R.3.1 2.R.3.2 2.R.3.3
BELANJA PEMLIHARAAN Pengecatan Gedung Kantor Pemeliharaan kendaraan milik kampung Uang Operasional IDP
Keterangan
2.R.4 BIAYA PERJALANAN DINAS 2.R.4.1 Perjalanan dinas ke 2.R.4.2 2.R.4.3 2.R.5 BIAYA OPERASIONAL BPK 2.R.5.1 Uang Rapat BPK 2.R.5.2 2.R.5.3 2.R.6 BELANJA LAIN-LAIN 2.R.6.1 Operasional Kelembagaan LPM 2.R.6.2 2.R.6.3 2.R.7 PENGELUARAN TIDAK TERSANGKA 2.R.7.1 Pengeluaran Tak Tersangka 2.R.7.2 2.R.7.3 Jumlah
Rp
Kampung ………………………. Kepala Kampung
( ………………………. )
LAMPIRAN .II.2 PERATURAN KAMPUNG. ..………………………………………….………. NOMOR : …………………………….. TAHUN ……………………….. TANGGAL : ……………………………………………………………..….. TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG. BELANJA PEMBANGUNAN Kode 2.P.1 2.P.1.1 2.P.1.2 2.P.1.3 2.P.1.4 2.P.1.5
Uraian PEMBANGUNAN SARANA DAN PEMERINTAH ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..
2.P.2 2.P.2.1 2.P.2.2 2.P.2.3
PEMBANGUNAN SARANA PRODUKSI ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..
2.P.3 2.P.3.1 2.P.3.2
PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN ……………………………….. ………………………………..
2.P.4 2.P.4.1 2.P.4.2
PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN ……………………………….. ………………………………..
2.P.5 2.P.5.1 2.P.5.2 2.P.5.3 2.P.5.4 2.P.5.5
PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..
2,P.6 2.P.6.1 2.P.6.2
PEMBANGUNAN LAIN-LAIN ……………………………….. ……………………………….. Jumlah
Jumlah
Keterangan
Rp.
Kampung ………………………….. Kepala Kampung
( ……………………………….. )