PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu ditetapkan Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ; b. bahwa atas pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

-2-

7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU DAN BUPATI BERAU MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ; 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Berau ; 6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Camat ; 7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat ; 8. Pembentukan Kelurahan adalah Tindakan mengadakan Kelurahan baru di wilayah Kelurahan yang telah ada ; 9. Penggabungan Kelurahan adalah Penggabungan 2 (Dua) Kelurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kelurahan ; 10. Penghapusan Kelurahan adalah Pencabutan status sebagai wilayah Kelurahan atau tindakan meniadakan Kelurahan yang ada. BAB II TUJUAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN KELURAHAN Pasal 2 Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : a. Penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan tuntutan kemajuan masyarakat ;

-3-

b. Peningkatan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat ; c. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ; d. Menumbuhkembangkan prakarsa dan peran serta masyarakat ; e. Pemerataan dan keadilan pelaksanaan pembangunan di Daerah ; f. Efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas peyelenggaraan pemerintahan ; g. Pengembangan demokrasi, pertahanan, keamanan dan daya saing Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Berau. Pasal 3 (1) Kelurahan dibentuk di Wilayah Ibukota Kabupaten dan Kecamatan dan atau di kawasan yang bercirikan Perkotaan ; (2) Pembentukan Kelurahan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. Penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan dalam satu Kecamatan ; b. Penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan dalam Kecamatan yang berbeda, atau ; c. Pemekaran dari 1 (Satu) Kelurahan menjadi 2 (Dua) Kelurahan atau lebih. Pasal 4 Syarat – syarat pembentukan Kelurahan : a. Pemekaran dari 1 (Satu) Kelurahan menjadi 2 (Dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (Lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan ; b. Penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan dalam satu Kecamatan atau Kecamatan yang berbeda dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (Lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan ; c. Penghapusan Kelurahan dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (Lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan. Pasal 5 Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. BAB III SYARAT ADMINISTRATIF, TEKNIS, DAN FISIK KEWILAYAHAN Pasal 6 Syarat administratif sebagaimana dimaksud pasal 5 untuk membentuk Kelurahan meliputi : a. Jumlah penduduk minimal 900 jiwa atau 180 Kepala Keluarga. b. Jumlah penduduk kurang daripada yang telah ditentukan tersebut pada huruf (a) dapat dibentuk Kelurahan atas kebijakan Pemerintah Daerah dengan pertimbangan tertentu ; c. Rekomendasi tertulis dari Camat setempat yang dilengkapi dengan data pendukung, alasan dan penjelasan Pertimbangan Pembentukan Kelurahan ; d. Usul dari Lurah dengan dilampiri : 1) Keputusan Lurah tentang Persetujuan Pembentukan Kelurahan ; 2) Pernyataan tertulis aspirasi masyarakat ;

-4-

3) Berita acara Musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh Lurah, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka Masyarakat ; 4) Profil Kelurahan Induk dan Kelurahan baru ; Pasal 7 Syarat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang menjadi dasar pembentukan Kelurahan meliputi faktor : a. Luas Wilayah minimal 7 Km² atau 700 Ha ; b. Batas Wilayah Administrasi Kelurahan yang jelas/pasti ; c. Kemampuan ekonomi di Daerah yang membentuk Kelurahan ; d. Potensi Kelurahan ; e. Sosial Budaya ; f. Sosial Politik ; g. Pertahanan dan Keamanan ; h. Faktor lain yang memungkinkan berkembangnya Kelurahan baru. Pasal 8 Luas Wilayah kurang daripada yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a, dapat dibentuk Kelurahan atas kebijakan Pemerintah Daerah dengan pertimbangan tertentu. Pasal 9 Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a tergambar dalam Peta Wilayah. Pasal 10 Syarat Fisik Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi : a. Cakupan wilayah kerja ; b. Sarana dan prasarana pemerintahan. Pasal 11 (1) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat ; (2) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu : a. Ketersediaan lahan Kantor Pemerintahan ; b. Ketersediaan lahan fasilitas penunjang untuk pengembangan Kelurahan di masa yang akan datang ; c. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar ; d. Sarana komunikasi yang memadai, dan ; e. Fasilitas umum yang memadai. Pasal 12 Tata cara pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) meliputi : a. Aspirasi masyarakat Kelurahan setempat membentuk Kelurahan yang dituangkan dalam pernyataan tertulis sebagai hasil musyawarah yang disampaikan Lurah kepada Kepala Daerah melalui Camat ;

-5-

b. Hasil musyawarah Lurah dengan persetujuan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Lurah tentang Persetujuan Pembentukan Kelurahan c. Rekomendasi yang meliputi data pendukung, alasan, saran dan pertimbangan dari Camat kepada Kepala Daerah terhadap usulan Pembentukan Kelurahan ; d. Berdasarkan aspirasi masyarakat dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, Kepala Daerah membentuk Tim untuk melakukan pengkajian/analisis terhadap rencana Pembentukan Kelurahan ; e. Tim sebagaimana dimaksud huruf d tersebut dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim ahli ; f. Berdasarkan hasil kajian/analisis Tim Kabupaten, Kepala Daerah menolak, menangguhkan atau menyetujui usulan pembentukan Kelurahan ; g. Dalam hal Kepala Daerah menyetujui pembentukan Kelurahan, maka Kepala Daerah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 (1) Dalam hal usulan pembentukan Kelurahan melalui penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Tim melakukan evaluasi dan observasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ; (2) Hasil observasi dan/ atau evaluasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah. BAB IV PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN Pasal 14 Penghapusan dan penggabungan Kelurahan menjadi inisiatif Pemerintah Kabupaten. Pasal 15 (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan, arahan, supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum Kelurahan dan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Kelurahan untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (2) Tugas umum Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas meliputi : a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan ; b. Pemberdayaan masyarakat ; c. Pelayanan masyarakat ; d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. Pasal 16 (1) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan apabila Kelurahan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan tidak mampu secara maksimal menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ;

-6-

(2) Kelurahan yang tidak mampu secara maksimal menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15, dinyatakan dari hasil evaluasi dan observasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan oleh Tim Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan observasi Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2), dan hasil kajian/analisis serta berbagai pertimbangan Kepala Daerah mengusulkan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan kepada DPRD . BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN Pasal 17 Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Aspirasi sebagian besar masyarakat Kelurahan setempat untuk menghapus dan menggabungkan Kelurahan, yang dituangkan dalam pernyataan tertulis sebagai hasil musyawarah yang disampaikan Lurah kepada Kepala Daerah melalui Camat ; b. Hasil musyawarah Kelurahan dengan persetujuan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Lurah tentang Persetujuan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ; c. Rekomendasi yang meliputi saran dan pertimbangan dari Camat kepada Kepala Daerah terhadap usulan penghapusan dan penggabungan Kelurahan oleh Lurah ; d. Berdasarkan aspirasi masyarakat dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, Kepala Daerah membentuk Tim untuk melakukan pengkajian/analisis terhadap rencana penghapusan dan penggabungan Kelurahan ; e. Berdasarkan hasil kajian dan analisis Tim Kabupaten, Kepala Daerah menolak, menangguhkan atau menyetujui usulan penghapusan dan penggabungan Kelurahan ; f. Dalam hal Kepala Daerah menyetujui penghapusan dan penggabungan Kelurahan, maka Kepala Daerah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18 (1) Pembinaan dan pengawasan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah ; (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Pasal 19 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Kelurahan baru meliputi : a. Menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan ; b. Peresmian Kelurahan dan pelantikan Lurah ; c. Penyusunan perangkat Kelurahan ; d. Pengisian personil Kelurahan; dan, e. Penetapan dan pemetaan batas wilayah.

-7-

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 17 Merat 2008 BUPATI BERAU d.t.t H. MAKMUR HAPK Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 17 Maret 2008 SEKRETARIS DAERAH d.t.t H. IBNU SINA ASYARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2008 NOMOR 6