PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PERANGKAT KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Perangkat Kampung merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Pemerintah Kampung yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka perlu dibentuk Perangkat Kampung guna melakukan dan melaksanakan pelayanan Administrasi Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Kampung. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
-2-
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ; 7. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56).
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT KAMPUNG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.
5.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ; Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Berau ; Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ; Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
-3-
6.
Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung ; 7. Badan Permusyawaratan Kampung yang disingkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan Pemerintah Kampung sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Kampung ; 8. Kepala Kampung adalah Pemimpin Kampung yang berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangga sendiri ; 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung ; 10. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung ; 11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelengaraan Pemerintahan Kampung. BAB II ORGANISASI PERANGKAT KAMPUNG Pasal 2 (1)
Susunan Organisasi Perangkat Kampung terdiri dari : b. Sekretaris Kampung ; c. Urusan-Urusan ; d. Perangkat Kampung Lainnya.
(2)
Sekretaris Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Pemerintah Kampung.
(3)
Sekretaris Kampung dipimpin oleh seorang Sekretaris Kampung. Pasal 3
(1)
Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu : a. b. c. d.
Pendidikan Paling Rendah Lulusan SMU atau sederajat ; Mempunyai pengetahuan tentang teknis Pemerintahan ; Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran ; Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan ; e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat ; f. Bersedia tinggal di Kampung yang bersangkutan.
-4-
(2)
Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau atas Nama Bupati Berau. Pasal 4
Sekretaris Kampung mempunyai tugas membantu Kepala Kampung dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat pemerintah kampung dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung. Pasal 5 (1)
(2) (3)
Sekretaris Kampung terdiri dari : a. Urusan Pemerintahan ; b. Urusan Pembangunan ; c. Urusan Umum. Masing-Masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan ; Proses pengangkatan Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan dari BPK. BAB III PERANGKAT KAMPUNG LAINNYA Pasal 6
(1)
Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) butir c adalah : a. Pelaksanaan teknis lapangan ; b. Unsur kewilayahan (Dusun).
(2)
Banyaknya perangkat kampung lainnya ayat (1) dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan, wilayah dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pasal 7
(1)
Perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) butir c diangkat oleh Kepala Kampung dari penduduk kampung atas persetujuan BPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung ;
(2)
Usia perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) butir b paling rendah 20 (dua puluh) Tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
(3)
Masa jabatan perangkat kampung dan perangkat kampung lainnya selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
-5-
Pasal 8 Persyaratan calon perangkat kampung dimaksud Pasal 6 ayat (1) butir b adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
lainnya
sebagai
mana
Berpendidikan minimal lulusan SMP/SLTP atau sederajat ; Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; Sehat jasmani dan rohani ; Berkelakuan baik yang dibuktikan dari pihak yang berwenang ; Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ; Berdomisili dan menetap sekurang - kurangnya 2 tahun secara berturut-turut dan mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat di kampung setempat ; Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri. Pasal 9
(1)
(2)
(3)
(4)
Pencalonan perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) butir b, diusulkan oleh tokoh masyarakat, tokoh wanita, pemuda dan alim ulama dan pemerintah kampung, kepala kampung dengan persetujuan tertulis BPK ; Pencalonan perangkat kampung dimaksud ayat (1) dilakukan penjaringan baik kelengkapan administrasi maupun kemampuannya dalam administrasi ; Bagi calon yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan memenuhi ketentuan diajukan kepada BPK untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis ; Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BPK, Kepala Kampung mengangkat dengan keputusan Kepala Kampung.
BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN PERANGKAT KAMPUNG Pasal 10 (1)
Perangkat Kampung dan Perangkat Kampung lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya, sesuai dengan kemampuan keuangan kampung ;
(2)
Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung. Pasal 11
(1)
Penghasilan perangkat kampung, meliputi :
-6-
a. Tunjangan tetap setiap bulannya ; b. Insentif setiap bulannya ; c. Tunjangan Hari Raya setiap tahunnya. (2)
Penghasilan perangkat kampung lainnya meliputi : a. Tunjangan tetap setiap bulannya ; b. Tunjangan lainnya.
BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, sekretaris kampung mempunyai fungsi : a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kampung ; b. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program serta penunjuk untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kampung, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ; c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat ; d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan ; e. Melakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan tehnis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kampung ; f. Menyusun program kerja tahunan kampung ; g. Menyusun laporan pemerintahan kampung dan mengirimkannya sesuai dengan tujuan surat laporan ; h. Menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif ; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. Pasal 13 Tugas Pokok Urusan Pemerintahan, meliputi : a. Mengumpulkan, pengolah dan mengevaluasi data bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ; b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan kemasyarakatan ;
-7-
c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban ; d. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, restrbusi dan pendapatan lainya serta dibidang administrasi kependudukan, catatan sipil ; e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum) dan tugas - tugas dibidang kearsipan sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku ; f. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil dan bencana alam lainya ; g. Membantu dan menyiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) ; h. Membantu pelaksanakan pengawasan terhadap penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat rencana alam dan bencana lainnya ; i. Membantu dan mengesahkan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ; j. Mengumpulkan bahan dan menyusun pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
laporan
dibidang
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. Pasal 14 Tugas Pokok Urusan Pembangunan adalah : a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
bidang
b. Melakukan bimbingan dibidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam angka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ; c. Melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ; d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ; e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ; f. Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kampung ; g. Melakukan Kampung;
administrasi
perekonomian
dan
pembangunan
di
-8-
h. Membantu menyiapkan bahan - bahan dalam angka pelaksanaan rapat - rapat Lembaga Pemberdayaan Masayarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya serta lembaga adat; i. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana ; j. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh dan membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ; k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
dibidang
l. Melaksanakan perencanaan dan rapat penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ; m. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan. Pasal 15 Tugas Pokok Urusan Umum, meliputi : a.
Melaksanakan penertiban administrasi keuangan ;
b.
Melaksanakan dan menertibkan urusan perlengkapan inventarisasi barang dan atau asset kampung ;
c.
Melaksanakan urusan rumah tangga kampung ;
d.
Melakukan pengaturan dan persiapan pelaksanaan rapat - rapat dinas dan upacara lainnya ;
e.
Melakukan urusan ketata usahaan kampung ;
f.
Mengumpulkan kampung ;
g.
Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
bahan
dan
menyusun
laporan
dan
pemerintah
Pasal 16 (1)
Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) butir b meliputi Dusun ;
(2)
Dusun adalah unsur pelaksana kepala kampung dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung. Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas yang disebutkan kepada Pasal 16 ayat (2) Dusun mempunyai fungsi :
-9-
a.
Membantu melaksanakan tugas kepala kampung ;
b.
Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;
c.
Melaksanakan keputusan dan kebijakan kepala kampung ;
d.
Membantu kepala kampung dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga serta penyelesaian perselisihan antar warga ;
e.
Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong ;
f.
Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah ;
g.
Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung.
dan
BAB VI LARANGAN Pasal 18 Perangkat Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya dilarang : a.
Menyalahgunakan wewenang atas jabatannya ;
b.
Melanggar sumpah atau janji jabatan ;
c.
Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
d.
Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriditkan warga atau golongan masyarakat lainnya.
BAB VII MEKANISME PEMBERHENTIAN Pasal 19 Perangkat Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya diberhentikan karena : a.
Meninggal dunia ;
b.
Melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 18 yang dapat dibuktikan secara sah ;
c.
Mengatakan mundur dari jabatannya ;
- 10 -
d.
Berakhir / habis masa baktinya selama 6 (enam) tahun dalam jabatannya. Pasal 20
(1)
Usulan pemberhentian Kepala Urusan dan Perangkat Kampung lainnya mendapat persetujuan dari BPK secara tertulis atas usul Kepala Kampung ;
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Kampung atau Kepala Urusan dan Perangkat Kampung Lainnya diatur dengan Peraturan Kampung ;
(3)
Peraturan Kampung sebagaimana diatur ayat (2) sekurang kurangnya adalah : a. Tata cara pemberhentian ; b. Mekanisme pengangkatan ; c. Bagan struktur organisasi perangkat kampung.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Berau ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung di Kabupaten Berau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Dan segala peraturan kampung serta petunjuk pelaksanaan lainnya. Pasal 22 Peraturan Kampung dan perangkat petunjuk pelaksanaan yang mengatur perangkat kampung yang bertentangan dan tidak sesuai lagi, segera diganti paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Berau ini. Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 11 -
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Juni 2007 BUPATI BERAU,
ttd
H. MAKMUR HAPK
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Juni 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
ttd
H. IBNU SINA ASYARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2007 NOMOR 12
