PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA ( BPD )
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang
:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 104 diatur tentang Badan Perwakilan Desa dan dalam upaya memperkokoh Pemerintahan Desa agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa serta berfungsi untuk melestarikan adat istiadat maka dipandang perlu membentuk Badan Perwakilan Desa; b. bahwa pembentukan Badan Perwakilan Desa tersebut huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655). 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA ( BPD ) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Badung; b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Exekutif Daerah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Badung; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung; e. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten; f. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi melestarikan adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa; i. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat baik dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik dan golongan profesi berada di Desa; j. Golongan Profesi adalah Guru, Pengusaha, Perawat;
3 BAB II MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD Bagian Pertama Panitia Pemilihan
Pasal 2 (1) Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD dibentuk panitia pemilihan oleh Pemerintah Desa. (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini keanggotannya terdiri dari: a. Tokoh Adat; b. Tokoh Agama; c. Tokoh organisasi Sosial Politik; d. Tokoh golongan profesi; e. Tokoh masyarakat (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas : a. Menetapkan jumlah anggota BPD sesuai dengan ketentuan b. Menetapkan jumlah bakal calon yang diajukan oleh masing-masing Banjar Dinas. c. Menerima Bakal Calon terpilih yang diajukan oleh masing-masing Banjar Dinas. d. Melakukan penelitian administrasi bakal calon. e. Menetapkan calon yang terpilih sebagai anggota BPD.
Bagian Kedua Jumlah Keanggotaan BPD Pasal 3 (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan : a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota. d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota. e. lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota. (2) Masing-masing Banjar Dinas di Desa yang bersangkutan agar terwakili menjadi anggota BPD. (3) Jumlah anggota BPD dapat ditetapkan melebihi dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), bilamana dalam Desa yang bersangkutan terdapat Banjar Dinas yang belum terwakili.
4 Bagian Ketiga Persyaratan Anggota BPD Pasal 4 Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945; c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat; d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya g. Berkelakuan baik, jujur dan adil; h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat; k. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan l. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Pasal 5 Anggota BPD dipilih oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama organisasi sosial politik, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang berada di Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
Bagian Keempat Tata Cara Pendaftaran Pemilih Pasal 6
Mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota BPD sebagai berikut : a. Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang kekosongan keanggotaan BPD. b. Unsur-unsur masyarakat yang ada di masing-masing Banjar Dinas di Desa yang bersangkutan, bermusyawarah untuk selanjutnya mengajukan bakal calon anggota BPD kepada Panitia Pemilihan. c. Bakal Calon yang diajukan masing-masing Banjar Dinas maksimal 2 kali jumlah keanggotaan yang ditetapkan untuk masing-masing Banjar Dinas d. Panitia Pemilihan setelah menerima pengajuan bakal calon mengadakan seleksi administrasi persyaratan bakal calon. e. Bakal Calon yang telah diseleksi dan telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam daftar bakal calon.
5 f. Daftar bakal calon yang telah ditetapkan, dikembalikan kepada masingmasing Banjar Dinas untuk dipilih secara musyawarah/mufakat menjadi calon yang terpilih. g. Calon yang terpilih di masing-masing Banjar Dinas diajukan kembali kepada Panitia untuk ditetapkan dalam daftar calon terpilih. h. Calon-calon yang telah ditetapkan dalam daftar calon terpilih ditetapkan menjadi anggota BPD. i. Calon terpilih yang telah ditetapkan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
BAB III PIMPINAN BPD Pasal 7 (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa. (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. (5) Ketua dan wakil ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota.
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BPD Pasal 8 (1) BPD mempunyai tugas : a. Menyusun dan Menetapkan tata tertib BPD; b. Membahas rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa; c. Melaksanakan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan lanjut menetapkan calon Kepala Desa terpilih; d. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa terhadap calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan maupun Kelihan Dinas; e. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa terhadap keperluan penambahan Staf Desa; f. Melakukan kontrol terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
6 (2) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD. (3) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa. Pasal 9 (1) BPD mempunyai fungsi : a. Melestarikan yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan Pembangunan; b. Legislatif yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersamasama Pemerintahan Desa; c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Desa; d. Menunjang aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata tertib BPD.
BAB V KEDUDUKAN, HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN BPD Pasal 10 (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila. (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi Mitra dari Pemerintah Desa.
Pasal 11
(1) BPD mempunyai hak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dalam hal kepala Desa bersikap dan bertindak tidak adil, deskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setelah melalui teguran dan atau peringatan dari BPD. (2) BPD berhak menolak pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan dalam rapat BPD.
7 Pasal 12 Hak anggota BPD : a. Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa. b. Berbicara dan mengajukan pendapat dalam rapat BPD dalam rangka penetapan peraturan Desa. c. Menilai Pertanggungjawaban Kepala Desa yang diajukan dalam rapat BPD. d. Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa apabila Pertanggungjawaban Kepala Desa tidak dapat diterima untuk kedua kalinya. Pasal 13 (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa dan atau pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (3) Segala biaya sebagai akibat dari kegiatan BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.
Pasal 14 (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD. (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Menilai pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan dalam rapat BPD setahun sekali. b. Menyampaikan saran/pertimbangan kepada Kepala Desa. c. Menilai pelaksanaan saran / pertimbangan kepada Kepala Desa.
Pasal 16 Anggota BPD mempunyai kewajiban : a. Menghadiri rapat BPD. b. Menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya rapat BPD. c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. d. Memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta menyalurkannya dalam rapat BPD. e. Anggota BPD setiap tahun wajib mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa yang dibebankannya.
8 BAB VI LARANGAN ANGGOTA BPD Pasal 17 Anggota dan pimpinan BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Pasal 18 Terhadap pelaksanaan kegiatan keuangan BPD tidak dibenarkan pengelolaan keuangannya dikelola secara langsung oleh pemerintah Desa. Pasal 19 Anggota BPD tidak dibenarkan mengganti Kepala Desa dan perangkat Desa secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan aspirasi dari masyarakat. BAB VII PENGATURAN TATA TERTIB RAPAT BPD Pasal 20 (1) Pada saat sedang jalannya pembahasan tentang peraturan Desa, Anggota BPD tidak diperkenankan mengadakan pembahasan lain selain yang telah ditentukan oleh rapat. (2) Peraturan Desa baru bisa ditetapkan apabila Rancangan Peraturan Desa telah mendapat persetujuan dan kesepakatan secara musyawarah oleh 2/3 anggota BPD yang hadir.
Pasal 21 Apabila di dalam pembahasan tersebut ada anggota BPD yang secara sadar/tidak sadar menyampaikan permasalahan diluar yang telah ditetapkan dalam rapat maka anggota BPD yang lainnya berhak menyampaikan interupsi.
Pasal 22 Bila rapat sedang berlangsung maka anggota BPD tidak diperkenankan meningkalkan ruang rapat tanpa seizin pimpinan rapat.
Pasal 23 Dalam pelaksanaan rapat sedang berlangsung setiap anggota BPD wajib ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan demi lancar dan amannya jalannya rapat.
9 BAB VIII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD Pasal 24 Anggota BPD diberhentikan karena : a. Meninggal dunia. b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri. c. Tidak cakap dalam melaksanakan tugas. d. Berakhir masa jabatan atau dilantik anggota yang baru. e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. f. Sedang terganggu ingatannya. g. Tidak pernah hadir/bertugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.
Pasal 25 Masa Keanggotaan BPD (1) Masa jabatan keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun atau paling lama dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan. (2) Apabila dua kali masa jabatan keanggotaan BPD telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.
BAB IX PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD Pasal 26 (1) Penggantian anggota BPD dapat dilakukan dengan mengadakan musyawarah/mufakat dengan pemuka-pemuka masyarakat termasuk yang duduk sebagai anggota BPD. (2) Hasil musyawarah dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan. (3) Pejabat Kepala Desa Tidak dibenarkan mengadakan perubahan/penggantian keanggotaan BPD. Pasal 27 Penggantian Pimpinan BPD (1) Penggantian pimpinan BPD dapat dilakukan dengan mengadakan rapat antara anggota BPD. (2) Terhadap penggantian pimpinan BPD dapat langsung diadakan pemilihan dalam rapat tersebut dengan musyawarah/mufakat antara anggota BPD.
10 BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal-hal belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.
Disahkan di Badung Pada Tanggal : 20 Nopember 2001 BUPATI BADUNG, ttd A.A. NGURAH OKA RATMADI DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
Nomor
:
10
Tanggal
: 4 – 12 - 2001
Seri
:
D
Nomor
: 7
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung ttd I Wayan Subawa, SH Pembina Utama Muda NIP. 600006201
11 PEJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN DESA (BPD)
I.
UMUM Sebagai perwujudan dari pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila, maka dalam Pemerintahn Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang merupakan Lembaga Perwakilan pemuka-pemuka masyarakat dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, dan organisasi profesi yang ada di Desa. Badan Perwakilan Desa tersebut berfungsi untuk melestarikan adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat Peraturan Desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu mengatur Pembentukan Badan Perwakilan Desa dalam suatu Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan pasal 2
: Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) dan (2)
: Cukup jelas
ayat (3)
Pasal 4 sampai dengan Pasal 30
: Bila jumlah penduduk desa yang bersangkutan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa dan jumlah Dusun yang ada di Desa bersangkutan lebih dari 5 (lima) Banjar Dinas maka jumlah anggota BPD dapat melebihi dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1). : Cukup jelas
